ICW Minta KPU Berlakukan Pembatasan Belanja Kampanye Kandidat

Sumber : Istimewah
Sumber : Istimewah

KABAROKE – Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar diberlakukan pembatasan belanja kampanye kandidat.Sebab, Ia menilai masih sangat rawan terjadi aktivitas politik uang dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Soal politik uang, misalnya pemberian suap kepada pemilih, belakangan semakin terbuka di publik,” kata Donal di Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, pembatasan belanja kampanye tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah.

Ia melihat adanya penurunan aktivitas kampanye melalui atribut. Sehingga, kata Donal, bukan tidak mungkin uang yang dimiliki kandidat akan digunakan untuk tujuan lain dalam kampanye, seperti membagikan uang dalam jumlah tertentu kepada masyarakat.

Dijelaskan, fenomena praktik politik uang yang diberikan kepada pemilih disebabkan karena partai tidak memberikan pendidikan yang baik kepada pemilih. Pemilih menjadi tidak sadar bahwa ada unsur tindak pidana dalam menerima uang suap dari pasangan calon.

Donal menambahkan, bahwa perlu adanya sanksi kepada masyarakat yang menerima uang suap dalam Undang-Undang Pilkada. “Sanksinya cukup denda saja, dengan sistem peradilan cepat. Tidak perlu dengan hukum pidana biasa karena waktunya lama dan biayanya tinggi,” tambahnya. (Rmt)

Related posts

Leave a Comment