Kepala Daerah Konsumsi Narkoba, DPR Akan Revisi UU Pilkada

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam revisi UU Pilkada. Akan memberatkan sanksi kepada kepala daerah yang terlibat narkoba.

Hal itu dilakukan pasca ditangkapnya Bupati Ogan Ilir yang kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Yang dinilai telah mencoreng nama baik pemimpin daerah.

“Kita akan cari solusi dalam revisi UU Pilkada beri sanksi seberat-beratnya. Umpamanya kalau sebelum pelantikan terbukti ada pemakai kita diskualifikasi. Dalam proses berjenjang 5 tahun kepala daerah akan tes narkoba setiap satu tahun sekali,” ujar Ahmad Riza Patria di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Tak hanya itu, Nantinya. Ia meminta KPU Daerah melakukan kerjasama dengan rumah sakit terkait untuk melakukan tes urine  bagi calon kepala daerah.

“Selain periksa jasmani rohani, periksa si calon kepala daerah terlibat narkoba atau tidak. Sampai RS mengeluarkan keterangan,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Seperti yang diberitakan. Noviadi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalagunaan narkoba oleh BNN, setelah sebelumnya pada Minggu (13/03/2016) BNN sang Bupati ditangkap di rumah pribadinya, Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Selain menangkap Bupati Ogan Ilir, BNN juga menangkap tiga orang yang merupakan kaki tangan Ahmad. Ketiganya berinisial MU (29), DA (31) seorang pegawai negeri sipil, dan JU (38) security yang bekerja di rumah dinas Bupati Ogan Ilir.

Kasus ini terbongkar berkat mulut bandar narkoba berinisial ICN (38). ICN merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa di Palembang.

Akibat kasus ini, keempat tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 127 (1a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara

Related posts

Leave a Comment