PILKADA TAKALAR: Warga Masih Inginkan Bur-Nojeng

Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim saat berpaket pada PIlkada 2013 lalu

Burhanuddin Baharuddin dan Natsir Ibrahim saat berpaket pada PIlkada 2013 lalu

Takalar, KABAROKE – Warga Kabupaten Takalar ternyata masih menginginkan pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim alias Nojeng untuk kembali memimpin Kabupaten Takalar. Paket ini juga disebut masih ideal untuk mengomandoi Kabupaten yang berjuluk Butta Pannrannuangta itu.

Hal ini tercermin dari hasil survei Celebes Research Center (CRC) yang digelar pada akhir Mei hingga awal bulan Juni. Ada tiga paket yang disimulasikan dalam survei itu. Yaitu paket Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim, Syamsari Kitta-Ahmad Daeng Se’re dan Andi Makmur Sadda-Sindawa Tarang.

“Pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim ternyata tetap diinginkan masyarakat untuk kembali menahkodai Takalar dengan persentase 51,7%,” kata Direktur Riset CRC, Andi Wahyuddin, Rabu, 29 Juni.

Diposisi kedua, pasangan Syamsari Kitta-Ahmad Daeng Se’re memperoleh persentase 34,4%, dan Andi Makmur Sadda-Sindawa Tarang 7,3%. Sementara 6,6% pemilih yang belum menentukan pilihan.

“Meski ada nama pasangan lain yang disandingkan dengan Burhanuddin Baharuddin, nampaknya Daeng Nojeng, sapaan akrab wakil bupati, pasangan petahana ini (Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim) masih menjadi harapan pemilih Takalar untuk melanjutkan roda pemerintahan lima tahun ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengungkapkan Partai Golkar masih menginginkan paket Bur-Nojeng jilid II. Meskipun sejauh ini, partai Golkar Sulsel memutuskan memberikan tiket kepada Bur.

“Untuk sementara baru keputusan tunggal Golkar usung Pak Bur, kalau soal wakilnya, nanti diputuskan partai lagi. Tapi kalau Golkar maunya ini berpaket karena sama-sama kader Golkar, memang sempat goyang, tapi saat ini saya kira tidak lagi, Golkar maunya berpaket kembali,” ungkap Arfandy. (rc/jk)

NAHAS! Saudara Kandung Saling Tebas Gegara Warisan. Adik Tewas, Kakak Kritis!

Ilustrasi

Ilustrasi

Bantaeng, KABAROKE – Jelang hari raya Idul Fitri, dua saudara kandung di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan terlibat insiden berdarah. Keduanya saling tebas lantaran memperebutkan warisan keluarga.

Keduanya adalah warga Dusun Kampong Langgiria, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarankeke, Kabupaten Bantaeng, Baha (27) dan Rapping (30). Keduanya bahkan harus meregang nyawa setelah terlibat aksi baku tebas parang, Rabu (29/06/2016).

Kejadian bermula ketika korban berada di kebunnya. Pelaku yang merupakan warga Desa Layoa, Kecamatan Pa’jukukan pun mendantangi kebunnya korban dan terjadi pertikaian terkait harta warisan. Keduanya pun terlibat perkelahian dengan parang.

“Mengenai pertikaian kedua bersaudara kandung tersebut gara-gara harta warisan dari kedua orang tua,” ungkap Manci, salah satu tetangga korban.

Korban menghembuskan nafas terakhir saat berusaha dibawa ke rumahnya. “Baha meninggal tidak jauh dari kebunnya saat dibawa pulang,” kata tetangga korban.

Sementara pelaku yang juga mengalami luka sabetan parang dilarikan ke Puskesmas Moti Kecamatan Gantarankeke kemudian di rujuk ke rumah sakit daerah Prof dr Anwar Makatutu Bantaeng.

“Saat ini masih kritis,” tambah Manci.

Anggota Polsek Pa’jukukan Iptu Saharuddin membenarkan adanya pertikain tersebut.

“Sekarang pelaku di rawat di rumah sakit Prof dr Anwar Makatutu, dan keduanya bertikai gara-gara harta warisan dari kedua orang tua,” ungkapnya. (rc/jk)

H-7, Pemudik Mulai Padati Stasiun Pasar Senen

Penumpag mudik lebaran 2016 diperkirakan jumlahnya melonjak di segala moda transportasi.

Jakarta, KABAROKE – Lonjakan jumlah pemudik mulai terjadi di Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat. Diperkirakan peningkatan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga H-2.

Berdasarkan data yang diterima. Hingga pukul 16.00 WIB jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api mencapai 16,007 orang dengan rincian 11,841 orang menggunakan kereta reguler ditambah 4,166 orang menggunakan kereta tambahan.

Sebelumnya, sejak 28 Juni jumlah penumpang yang berangkat yang menggunakan kereta api di Stasiun Pasar Senen mencapai 22,457. (Fajar)

Waduh .. Ada Makelar Kasus di Kementerian PUPR. Siapa Ya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, KABAROKE – Kementerian PUPR diterpa kabar tidak sedap. Beberapa proyek di Kemeterian PUPR terindikasi beraroma praktek korupsi dan dimainkan oleh sejumlah oknum yang berperan sebagai mafia dan makelar proyek.

Salah satu nama yang mencuat adalah Andi Iwan Darmawan. Seperti yang diungkap oleh Front Rakyat Anti Korupsi Infrastuktur.

Nama tersebut diduga terlibat korupsi di beberapa mega proyek infrastruktur di sejumlah daerah. Diantaranya, proyek infrastuktur di Kabupaten Wajo, Sidrap, Pinrang, Gowa, Takalar, dan Jeneponto. Bukan hanya itu, lelaki berdarah Sulsel tersebut juga terindikasi terlibat korupsi dalam proyek pelabuhan di Kabupaten Sinjai, proyek jalan dan jembatan di Mamuju, Polmas dan Mamasa, Provinsi Sulbar.

Selain di wilayah Sulses dan Sulbar, Andi Iwan juga disebut terlibat permainan di beberapa proyek di Gorontalo, Sulawesi Utara hingga wilayah Kalimantan.

Atas indikasi itu, Front Rakyat Anti Korupsi Infrastuktur berencana akan meggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di dua titik berbeda. Masing-masing di depan gedung lama Kantor KPK dan Kantor DPP Gerindra.

Selain akan mendesak KPK untuk mengusut kasus tersebut, Front Rakyat Anti Korupsi Infrastruktur juga akan mendesak Gerindra untuk memecat Andi Iwan Darmawan dari keanggotaan partai. (rls/jk)

KPK Resmi Tetapkan Putu Sebagai Tersangka

Anggota Komisi III DPR RI, I Putu sudiantara

Anggota Komisi III DPR RI, I Putu sudiantara

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan KPK menetapkan Putu Sudiartana dan empat orang lainnya setelah pihaknya melalukan pemeriksaan selama 1×24 jam dan ekspose.

“Setelah melakukan pemeriksan 1×24 dan ekspose, ditentukan tersangka penerima suap IPS (I Putu Sudiartana), Nov (Novianti), Suh (Suhemi) sebagai penerima suap, serta YA (Yogan Askan) dan Spt (Suprapto) sebagai tersangka pemberi suap,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/6).

Ia menjelaskan. Putu diduga menerima suap dari Yogan dan Suprapto terkait rencana proyek pembangunan tersebut yang diprakarsai Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat dengan anggaran Rp 300 miliar.

“Selain mengamankan kelima tersangka, dalam OTT itu, KPK juga menyita bukti transfer sebesar Rp 500 juta dan uang tunai sebesar 40.000 Dollar Singapur,” katanya.

“Pemberian suap kepada YA dan Spt kepada IPS melalui beberapa kali transfer. Ada yang melalui MCH (Muchlis, suami Novianti) dan melalui beberapa rekening. Selain merupakan bukti transfer penyidik juga sita 40.000 Dollar Singapura dari rumah IPS,” katanya.

Keempat orang itu, yakni pengusaha bernama Yogan Askan dan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat (Sumbar) Suprapto, dan staf pribadi Putu bernama Novianti dan serta seorang perantara bernama Suhemi.
Sementara suami Novianti bernama Mukhlis yang juga turut diamankan dalam OTT telah dilepaskan KPK. (Iqbal)

KPK: Putu Ditangkap Terkait Proyek Pembangunan Jalan Di Sumbar

Putu Sudiartana

Putu Sudiartana

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT itu, sebanyak enam orang diamankan.

Salah satunya, anggota DPR komisi III Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana.

Penangkapan tersebut terkait dengan proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

“Kasusnya ini terkait pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar. Nilainya Rp 300 miliar,” ujar Wakil Ketua Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (29/6).

Sebelumnya Putu menjadi anggota Komisi Hukum pertama yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan. Sebelum Putu, anggota parlemen yang ditangkap KPK adalah Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi Infrastruktur. (Iqbal)

Tekan Tingkat Kecelakaan, Menhub Berikan Fasilitas Mudik Gratis Sepeda Motor

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat melepas pemudik sepeda motor

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat melepas pemudik sepeda motor di Stasiun Senin, Jakarta, Rabu, Foto: KABAROKE/Fajar

Jakarta, KABAROKE – Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, melepas mudik gratis bagi pengguna sepeda motor. Sebanyak 187 motor diberangkat hari ini menggunakan Kereta Api di Stasiun Senen, Jakarta, Rabu, (29/6/2016).

“Hari ini 187 motor tapi program pemerintah itu secara 27 motor 15 ribu menggunakan kereta api 12 ribu mengguanakan truk. Dan taun lau kira kira 10 ribu,” Ujarnya usai melepas mudik gratis.

Menurutnya, program ini diadakan untuk memfasilitasi pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudik dengan motor. Serta untuk mengurangi angka kecelakaan yang dimana tahun lalu kecelakaan roda 2  relatif lebih tinggi dibandingkan kendaraan lain.

“Pemudik yang ingin naik motor dikampungnya tetapi tidak ingin melalui jalan raya yang mungkin juga lebih berbahaya dan lebih capek dan untuk itu kita sediakan fasilitas,” katanya.

Lebih jauh. Ia menambahkan, untuk tahun depan pihaknya akan menambahkan kuota untuk motor yang diangkut menggunakan kereta api.

“Mudah mudahan  tahun depan lebih banyak, kalau disetujui 100 ribu tapi tahun ini gak abis masih 10-15 persen,” pungkasnya (Fajar)

Mabes Polri Belum Membeberkan Rumah Sakit Pelanggan Vaksin Palsu

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE – Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan saat ini penyelidikan dan pencegahan tengah dilakukan untuk mencari rumah sakit yang mendapatkan penyebaran vaksin palsu.

 

“Intinya, vaksin palsu itu harus diupayakan tidak beredar lagi, ketika kita tahu dia (vaksin palsu) berada di mana maka harus diamankan,” kata Boy di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Rabu (29/6/2016).

 

Boy menambahkan, ada sejumlah rumah sakit yang diketahui menggunakan vaksin palsu ini. Namun, dia mengatakan tidak bisa diungkap ke publik karena ditakutkan akan membuat kepanikan tersendiri.

 

“Sudah ada (daftar rumah sakit pengguna vaksin palsu), cuma jangan (dipublikasikan). Bisa menimbulkan keresahan,‎ proses saja dengan Kementerian Kesehatan,” kata dia.

 

Dia menambahkan, ‎saat ini ada Satgas yang dibentuk untuk menangani kasus Vaksin Palsu. Satgas itu  melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM dan Bareskrim Polri.

 

Satgas ini yang bekerja untuk mengetahui pergerakan jalur vaksin palsu ini ke sejumlah daerah dan rumah sakit, yang berdasarkan informasi awal Vaksin Palsu ini ‎tersebar di Jawa dan Sulawesi.

 

“Satgas ini dapat mengungkap jaringan, distribusi dan pencegahannya,” kata Boy. (Fajar)

H-7, Polisi Siap Amankan Lonjakan Arus Mudik

unduhan (14)

Jakarta, KABAROKE – Menjelang membludak nya arus mudik Lebaran yang diperkirakan jatuh mulai pada H-5. Pihak kepolisian telah malakukan persiapan guna mengantisipasi kendala yang akan terjadi pada arus mudik tersebut.

Kadivhumas Mabes Polri Irjend Polisi, Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan tim pengamanan arus mudik.

“Besok kita akan menggelar pasukan secara serentak di polda metro jaya untuk melakukan pengamanan yang terpusat pada polri dan polda metro jaya dilapangan polda,” Ujarnya di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).
“Dimulai dari tanggal 1 juli sampai tgl 15 Juli dimana didalamnya adalah operasi kepolisian yang melakukan pendekatan persepentif dalam tugasnya yang didukung pendekatan hukum dan dektesi dini,”katanya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, sudah melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan dan PUPR  yang sudah melakukan persiapan sarana jalan dan  kesiapan  dalam mengatur truk- truk atau bus – bus.

“Kita juga sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian terkait untuk membuat rest area dan masyarakat harus bisa memanfaatkan hal tersebut agar tetap fit dalam melakukan perjalanan,” tambahnya.

“Juga pengamanan di jalur tersebut terkait tindakan kriminal seperti bajing loncat.dan kita sudah siap mempersiapan Tim kita dengan senjata kita,” tutupnya. (Fajar)

DPR Desak Kemenkes Umumkan Rumah Sakit Langganan Vaksin Palsu

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE – Peredaran vaksin palsu membuat semua pihak khawatir. Apalagi, vaksin palsu beredar di sejumlah wilayah Indonesia dan sudah lebih dari 13 tahun peredarannya.

Menanggapi hal itu. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak agar Kemenkes dan BPOM mengumumkan rumah sakit, klinik, apotek dan toko obat yang menjadi jalur peredaran vaksin palsu tersebut. Menurut dia, hal ini menjadi langkah awal untuk melakukan vaksin ulang bagi para bayi yang menjadi korban.

“Langkah yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengumumkan nama-mana fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu. Sampai tadi malam, BPOM menyebut ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakannya,” kata Saleh kepada merdeka.com, Rabu (29/6).

Untuk mendalami peredarannya, Saleh meminta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun Puskesmas mendata ulang pasien yang pernah melakukan vaksinisasi. Dia yakin hal itu mudah dilakukan karena rekam medik pasti dimiliki setiap fasilitas kesehatan.

“Setelah itu, pemerintah didesak untuk melakukan pendataan berapa orang anak di masing-masing institusi kesehatan itu yang diimunisasi dengan vaksin palsu. Pendataan ini sangat penting agar diketahui jumlah dan siapa saja yang akan diimunisasi ulang,” terang Politikus PAN ini.

“Kalau pemerintah serius, data-data itu pasti didapatkan. Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan bagi anak-anak,” imbuhnya.

Dengan demikian, data para korban vaksin palsu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemberian vaksin ulang. Dengan catatan, pemerintah harus menggaransi tidak ada lagi peredaran vaksin palsu.

“Para orangtua anak yang bersangkutan harus diajak bicara. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan asli,” terang dia.

“Karena itu, sangat penting untuk menarik vaksin palsu itu. Kalau masih beredar, orang-orang pasti akan takut untuk imunisasi. Jangankan yang diduga pernah divaksin dengan vaksin palsu, anak-anak yang belum imunisasi saja belum tentu dibawa orangtuanya untuk divaksin. Paling menunggu kepastian tentang keamanan dan keaslian vaksin yang akan diberikan,” jelas Saleh.

Saleh menambahkan, BPOM dan Kemenkes memperketat pengawasan, jangan sampai ada lagi kasus vaksin palsu beredar. Karena itu, BPOM perlu merumuskan road map yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan terhadap semua produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.

“Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga negara juga menjadi penting. Koordinasi itu setidaknya melibatkan Kemenkes, Kepolisian, BPOM, seluruh sarana penyedia layanan kesehatan, dan instansi lainnya. BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Terutama partisipasi masyarakat luas,” pungkasnya

1 2 3 4 5 75