DPR Desak Polisi Usut Tuntas Video Porno Di Videotron

Suasana Paripurna Pengesahan Budi Gunawan Pimpin BIN

Suasana Paripurna Pengesahan Budi Gunawan Pimpin BIN

Jakarta, KABAROKE  – Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan pihak kepolisan harus mengusut penyebab munculnya video porno di papan Videotron di Kawasan Antasari, Jakarta Selatan.

‎”Pihak polisi harus bisa mengusutlah. Supaya jangan main-main. Kita sudah ada UU pornogrrafi. Karena itu melanggar karena mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas dihadapan publik,” kata Ali saat dihubungi, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Menurutnya, perlu dicari tahu juga motif penayangan video porno ini dilakukan sengaja atau tidak. ‎Sehingga, hukuman seberat-beratnya bisa diberikan kepada pelaku.

“Itu adalah hal yang tercela. Karena itu dilakukan di ranah publik. Itu sesuatu yang sangat tidak bagus untuk moral bangsa. Akhlak bangsa,” katanya.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaporkan kasus itu ke kepolisian.

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan pemutaran video porno di videotron di dekat Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran. Video itu menggambarkan adegan seks. Kehebohan itu muncul sejak Jumat siang tadi di Twitter. Tidak hanya itu, di situ forum bebas pun peristiwa itu ramai dibicarakan.

Harga Rokok Naik Tahun Depan, Ini Alasan Pemerintah

Sri Mulyani Diisukan Masuk Kabinet Kerja Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Jakarta, KABAROKE — Pemerintah menaikkan tarif cukai tembakau pada 2017 seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.147/PMK.010/2016, untuk mengendalikan produksi, tenaga kerja, rokok ilegal dan penerimaan cukai. Pemerintah juga menaikkan harga jual eceran (HJE) dengan rata-rata 12,26 persen.

Kebijakan cukai baru ini menyebutkan kenaikan tarif cukai tertinggi sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan tarif cukai terendah 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54 persen.

“Pemerintah menyadari rokok merupakan komoditas yang merugikan kesehatan masyarakat, oleh karena itu konsumsinya perlu dibatasi. Kenaikan tarif cukai ini memang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 30 September.

Sri Mulyani mengharapkan kenaikan tarif cukai berkorelasi positif dengan penerimaan dari sektor cukai. Pada 2017, penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp149,8 triliun atau 10 persen dari total penerimaan pajak.

“Walaupun ada sedikit penurunan, namun kontribusinya masih cukup signifikan. Artinya pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengamankan kebijakan cukai karena apabila meleset, akan langsung berkaitan dengan APBN yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, kebijakan ini sudah dibicarakan dengan berbagai pihak terkait, baik pihak yang peduli dengan kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, maupun asosiasi pengusaha rokok.

Kementerian Keuangan juga telah bertemu dan berdiskusi dengan pemerintah daerah, yayasan, dan universitas yang menyimpulkan kenaikan cukai harus ditempuh untuk mengendalikan konsumsi dan produksi rokok.

Namun, kenaikan itu harus berimbang sehingga tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan hidup bagi industri kecil. (***)

Muncul Film Porno Di Papan Videotron, DPRD Minta Pecat Ketua Dinas Pajak

o_1aj14oa2714d21hi81nse9pmi9d

Jakarta, KABAROKE – Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji (Ongen) meminta Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Johari dipecat dari jabatannya. Ini terkait bocornya tayangan video porno di papan videotron yang terletak di sekitar Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, siang tadi.

“Harus diambil tindakan tegas. Dinas pajak harusnya sudah tahu apa yang mau ditayangkan. Waktu ajukan reklame kan dia harus tahu isinya,” ujar Ongen di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

“Kalau kayak gini tanggung jawab dinas pajak. Kebobolan ini dinas pajak Jaksel harus dicopot,” Ongen menambahkan.

Tidak hanya itu, Ongen juga meminta kepada pihak yang bersangkutan diproses hukum. Sebab, sebagai dinas pajak seharusnya mengetahui iklan apa yang akan ditayangkan di papan videotron.

“Ya harus copot. Kalau seperti ini dinas pajak harus dicopot dan yang bersangkutan harus diproses hukum. Kan seharusnya pas diajukan dinas pajak kan harus tahu isinya apa. Itu kecolongan,” katanya.

Sebagai wakil rakyat di Jakarta, Ongen maupun DPRD DKI belum ada rencana memanggil Wali Kota Jakarta Selatan serta pihak terkait. Dia hanya meminta yang bersangkutan dicopot dari jabatanya.

“Kalau saya, ya harus dicopot. Kepala dinas pajak Jaksel copot,” kata Ongen.

Pemkot Jaksel Usut Penayang Videotron Porno

Videotron di Jaksel Putar Film Porno (dok net)

Videotron di Jaksel Putar Film Porno (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menyatakan videotron di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan yang pada Jumat siang sempat menayangkan video porno sudah dimatikan dan pemerintah kota sedang mengusut pihak yang membuat tayangan itu muncul.

“Sudah dimatikan, selanjutnya tanya ke Dinas Pajak,” kata dia, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 30 September.

Menurut dia, selama ini izin reklame di videotron pemerintah kota ditangani oleh Dinas Pajak, sementara kontennya ditangani oleh operator atau penyewa.

Ketika ditanya mengenai operator videotron di depan kantornya, dia mengatakan “tidak tahu” namun pemerintah kota akan mencari tahu, dan menyuruh yang bersangkutan minta maaf.

“Kami masih mengusut siapa yang menayangkannya, kalau ketemu disuruh minta maaf,” ujar dia.

Terkait sanksi dia mengaku tidak tahu seperti apa ketentuannya, dan menyerahkannya kepada Dinas Pajak selaku pemberi izin. “Bisa saja pidana karena menyebarkan gambar porno,” tutup.

Netizen ramai memperbincangkan videotron di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Jalan Prapanca yang sekitar pukul 13.00 WIB menayangkan video porno sehingga menarik perhatian para pengendara yang sedang menghadapi kemacetan lalu lintas. Tagar #videotron menjadi trending topik nomor tiga di Twitter hingga pukul 16.53 WIB. (***)

Cabuli 2 Anak Gadisnya, Pria Ini Divonis 5 Tahun Bui

Ilustrasi

Ilustrasi

Ambon, KABAROKE — Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun terhadap Brury Romer (58), seorang ayah yang tega mencabuli dua anak gadisnya.

“Terdakwa juga dihukum membayar denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan maupun biaya perkara sebesar Rp2.000,” kata ketua majelis hakim PN setempat, SMO Siahaan, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 30 September.

Romer dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan majelis hakim yang diketuai Siahaan dan didampingi Herry Setiyobudi dan Jimmy Wally selaku hakim anggota, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Elsye Leunupun, selama delapan tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Romer divonis lebih ringan dari tuntutan JPU karena mempertimbangkan pernyataan korban serta isterinya yang telah memaafkan terdakwa.

Kedua korban tidak berani melaporkan perbuatan bejat tersebut kepada ibu kandung sebab diancam akan dibunuh. (***)

7912 Wajib Pajak Sultanbatara Ikuti Program Tax Amnesty

Ilustrasi Pajak

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Periode pertama program Tax Amnesty akan berakhir Jumat, 30 September, malam ini. Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara), tercatat 7912 wajib pajak telah mengikuti program pemerintahan Presiden Jokowi ini.

“Jumlah tersebut masih akan bertambah karena kita buka sampai malam nanti, tepatnya pukul 00.00 Wita,” kata Kepala DJP Kanwil Sultanbatara, Neilmadrin Noor, seusai menyambut Kapolda Sulsel, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, yang turut melaporkan harta kekayaannya, Jumat, 30 September.

Neilmadrin mengungkapkan nilai tebusan yang terkumpul dari 7912 wajib pajak itu sebesar Rp 749,2 miliar. Nominal tersebut juga, berpotensi masih terus bertambah hingga periode pertama ini ditutup.

Menurutnya, jumlah nilai tebusan di periode pertama ini melebihi target yang direncanakan oleh DJP Kanwil Sultanbatara. Ia mengataka antusias warga Sulawesi Selatan dalam program tax amnesty periode pertama ini sangat besar.

“Saya kira ini juga bantuan dari teman-teman media yang ikut membantu sosialisasi kita, untuk mengingatkan para wajib pajak,” bebernya.

Bahkan, lanjut Neilmadrin, dalam tiga hari terakhir saja, sebanyak lebih dari 3000 wajib pajak mendaftarkan dirinya dalam program tersebut. “Kemarin saja itu ada 2000 wajib pajak, hari ini juga bisa sama banyak bahkan lebih. Apalagi kita di lapangan stand by semua,” ungkapnya.

Persiapan memasuki program Tax Amnesty periode kedua, Neilmadrin mengatakan pihaknya akan meningkatkan sosialisasi kepada para wajib pajak se-Sultanbatara. “Optimalnya begini, tentu kita lebih meningkatkan sosialisasi secara fokus sekarang. Melalui asosiasi-asosiasi. Juga melalui kelompok2 masyarakat. Agar sosialisasi lebih efektif dan terarah,” jelasnya. (Yasir)

Legislator Ini Prihatin Orangtua Jual Bayi di Makassar

Bayi Malang yang Ingin Dijual Orangtuanya

Bayi Malang yang Ingin Dijual Orangtuanya

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Syamsul Bachri, prihatin dan menyayangkan adanya orangtua di Makassar yang ingin menjual bayinya karena tak mampu membayar biaya rumah sakit. Menurutnya, menjual bayi bukanlah keputusan bijak. Tentunya, kata dia, ada jalan keluar yang lebih baik.

Syamsul mengaku mempertanyakan permasalahan tersebut kepada pimpinan BPJS Kesehatan, sesaat setelah mendengar informasi penjualan bayi di Makassar. “Saya sudah dapat penjelasan Dirut BPJS Kesehatan mengenai hal tersebut. Pastinya, akan ada jalan keluar,” katanya, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat, 30 September.

Ia mengaku sangat sedih mendengar adanya orangtua yang berencana menjual bayinya karena tak mampu menebus biaya rumah sakit. “Sangat menyedihkan kenyataan yang dihadapi warga tersebut. Saya sangat prihatin,” ucap dia.

Kejadian ini, lanjut Syamsul, diharapkan juga menjadi pembelajaran bagi BPJS dan pihak rumah sakit. Di samping itu, kejadian itu bisa menjadi masukan untuk perbaikan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

Syamsul menegaskan bahwa warga tidak seharusnya menjual bayi untuk menebus biaya di rumah sakit. “Tak boleh ada yang menjual bayinya untuk menebus biaya di rumah sakit. Perlu dibantu warga yang bersangkutan,” kata legislator Golkar tersebut.

Diketahui pasangan suami istri, Januar dan Andi Indra Ayu, berniat menjual bayinya, Farida Auliyah Khumairah, karena tak mampu menebus ongkos di RS Unhas sebesar Rp 39 juta. Informasi penjualan bayi itu pun diunggah ke media sosial Facebook yang membuat publik heboh.

Permasalahan ini sendiri akhirnya berhasil dituntaskan setelah sejumlah pihak turun tangan. Di antaranya yakni Ombudsman, pemerintah setempat, pihak BPJS dan otoritas RS Unhas. (Haeril)

Istri Polisi Diminta Ingatkan Suami Jauhi Perilaku Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (dok net)

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, meminta para istri polisi yang tergabung dalam Kemala Bhayangkari untuk mengingatkan suaminya agar tidak korupsi.

Secara keorganisasian, istri kepala Kepolisian Indonesia menjadi ketua umum Kemala Bhayangkari; dan saat ini posisi itu ditempati nyonya Tito Karnavian.

“Para ibu Bhayangkari ini kalau bisa jadi agen perubahan. Bersikaplah kritis, ingatkan suami ibu untuk tidak melakukan korupsi,” kata Pandjaitan, dalam seminar bertajuk Peran Serta Bhayangkari Dalam Upaya Pencegahan Korupsi, seperti dilansir dari Antara, Jumat, 30 September.

Menurut dia, dengan ada kesadaran dari para istri polisi itu, KPK optimistis tindakan korupsi di Kepolisian Indonesia dapat dicegah.

Ia pun optimistis perempuan mampu menjadi agen perubahan karena lebih mengutamakan kejujuran dibanding laki-laki. “Dari hasil survei menyatakan perempuan itu cenderung lebih taat aturan daripada laki-laki. Nah ini yang harus dipupuk,” katanya.

Dia pun meminta peran ibu Bhayangkari untuk bersikap kritis jika suami mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari biasanya. “Kalau bapak membawa bungkusan berisi uang, di luar uang (gaji) yang diterima per bulan. Ibu harus bertanya, uang ini dari mana? Jangan sampai suami kena OTT KPK, baru menyesal,” katanya.

Dia memberi contoh, dalam catatan kasus korupsi yang ditangani di KPK, ada istri dari suami seorang pejabat yang terlibat korupsi ternyata ikut menerima uang hasil korupsi suaminya dan mengaku tidak tahu asal uang tersebut. “Padahal seharusnya tahu, masa ada uang miliaran masuk ke rekeningnya enggak tahu itu asalnya dari mana,” katanya.

Selanjutnya ia berpesan agar anggota Kemala Bhayangkari bisa mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai moral yang baik. “Terakhir, edukasi lingkungan sekitar agar tidak melakukan korupsi,” katanya. (***)

Istri Nikah Lagi, Petani Selayar Mengadu ke Polisi

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Seorang petani asal Kabupaten Selayar, Patanrai (61), melaporkan tindakannya istrinya, Amelia (36), yang menikah lagi tanpa izinnya, ke Markas Polres Selayar, Kamis, 29 September. Amelia menikahi pria lain, Saharuddin, di Desa Bira, Kabupaten, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rabu, 27 Juli lalu.

Kepala Bidang Polda Sulsel, Komisaris Besar Frans Barung Mangera, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Sang suami disebutnya mengetahui perselingkuhan istrinya dari keponakannya. Ia pun keberatan dan melaporkan tindakan sang istri yang mencampakkannya.

“Terlapor atau istri pergi meninggalkan suaminya tanpa izin sekitar dua bulan lalu. Pasangan suami istri ini memang sempat ribut, dimana pelapor mengakui pernah memarahi istrinya. Tapi, ia (suami) membantah pernah melakukan kekerasan, seperti memukul istrinya,” ucap Barung, Jumat, 30 September.

Berdasarkan keterangan Patanrai, Amelia meninggalkannya dengan membawa anak ketiganya yang masih berumur tujuh bulan. Tidak cuma itu, kata dia, sang istri juga membawa uang tunai Rp 12 juta. “Suaminya keberatan atas tindakan istrinya itu, khususnya menikah tanpa izin,” ucap dia. (Yasir)

Nah Lho…Ada Perbedaan Pendapat Soal Pemulihan Nama Setnov Di MKD

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Syarifuddin Sudding mengatakan ‎sempat ada perbedaan pandangan tentang permohonan pemulihan harkat, martabat dan nama baik Setya Novanto.

Setya mengajukan permohonan peninjauan kembali rekaman yang menjadi alat bukti dalam persidangan di MKD yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 alat bukti yang tidak dilakukan penegak hukum dianggap ilegal dan tidak sah.

“Cuma (perbedaan) redaksi putusan saja. Bahwa semua (anggota MKD) setuju kabulkan permohonan Setya Novanto, semua bulat (setuju),” kata Sudding di DPR, Jumat (30/9/2016).

Perbedaan pendapat ini karena adanya pemahaman dari anggota MKD bahwa orang yang direhabilitasi harus ada keputusan. Sementara, MKD tidak memutuskan apa pun dalam kasus dugaan pelanggaran etika ini. Lantaran, Setya mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Ketua DPR saat kasus masih berlangsung.

“Tapi hasilnya bulat. Hakim perlu mengembalikan harkat martabat dengan asas praduga tidak bersalah,” tuturnya.

‎Politikus Gerindra ini menerangkan, MKD sadar bahwa rekaman yang menjadi alat bukti dalam kasus ini sudah dipublikasikan oleh media secara umum sehingga merendahkan harkat, martabat dan nama baik yang bersangkutan. Sehingga, MKD punya kewajiban untuk menjaga kembali harkat, martabat, dan nama baik Setya.

“Nah karena bukti yang disampaikan dalam sidang MKD yang oleh keputusan MK itu dikatakan tidak mengikat secara hukum, yang dijadikan bukti utama, maka dengan sendirinya pun MKD lihat ini suatu novum baru dan kami mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan,” kata dia.

1 2 3