Fitra Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan PNBP Kendaraan

Fitra

Sekjen Fitra Yenny Sucipto

Jakarta, KABAROKE — Fitra meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

“Presiden dan Menkeu [Menteri Keuangan] harus mencari alternatif PNBP yang lebih efektif,” ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/1).

Selain itu Yenny juga menyoroti soal koordinasi di internal pemerintah terkait keluarnya aturan kenaikan tarif ini. FITRA menilai koordinasi antar lembaga sangat buruk dalam membuat berbagai produk aturan, termasuk kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

“Ada internalisasi yang tidak baik, di pemerintahan, dalam hal ini bicara soal koordinasi. Koordinasi dalam melahirkan produk-produk kebijakan, apakah berpengaruh pada keberpihakan rakyat, penindasan rakyat, berpengaruh terhadap ego sektoral,” tegasnya. (Iqbal)

4 BUMN Kompak Dukung Produksi Cangkul Dalam Negeri

Produksi Cangkul Dalam Negeri Dapat Apresiasi dari Sejumlah BUMN [dok net]

Produksi Cangkul Dalam Negeri Dapat Apresiasi dari Sejumlah BUMN [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Empat perusahaan BUMN siap mendukung produksi cangkul yang akan dibuat oleh industri dalam negeri setelah penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Peralatan Pertanian dengan Kementerian Perindustrian.

Empat perusahaan BUMN tersebut yakni PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

“Kami hanya butuh waktu tujuh menit saja untuk penuhi bahan baku sebanyak 20 ribu cangkul,” kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sukandar, seperti dilansir Antara, Kamis, 5 Januari.

Menurut Sukandar, dengan total kapasitas perusahaan saat ini, pihaknya cukup mudah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi IKM yang akan memproduksi alat perkakas pertanian non mekanik.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani menyampaikan, dengan adanya komitmen MoU ini, pihaknya tidak akan menggunakan lagi izin impor alat perkakas pertanian.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah meningkatkan produksi alat perkakas pertanian dalam negeri dengan harga yang kompetitif sekaligus menghidupkan iklim usaha bagi IKM. “PPI siap memasok ke seluruh pelosok Tanah Air dengan 34 cabang yang kami miliki,” tuturnya.

Selain itu, Direktur Utama PT. Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin mengakui akan mampu mengisi kekosongan produksi alat perkakas pertanian non mekanik yang saat ini sudah bisa dikerjakan oleh IKM. “Kami memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 ribu unit cangkul per bulan, yang kami garap di pabrik Pasuruan dengan luas 7 hektare. Ini yang akan dimanfaatkan sebagai penunjang produksi alat-alat pertanian dalam negeri,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa, yang siap berupaya membantu pemerintah untuk mengurangi ketergantungan produk impor khususnya pada alat perkakas pertanian non mekanik. “Kami juga akan bantu distribusinya sehingga para petani mudah mendapatkan alat-alat yang diperlukan,” jelasnya. (***)

LBH Sapma PP Sulsel Siap Kawal Kasus Pembunuhan Kakek di Pinrang

Kapolres Pinrang, AKBP Leo Joko Triwibowo (kemeja putih) setelah melakukan olah TKP di Jl. Rusa, Pinrang. Rabu, 4 Januari.

Kapolres Pinrang, AKBP Leo Joko Triwibowo (kemeja putih) setelah melakukan olah TKP di Jl. Rusa, Pinrang. Rabu, 4 Januari.

Makassar, KABAROKE — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sapma PP Sulsel mengutuk sekaligus mengecam kasus pembunuhan terhadap seorang kakek yg terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Rabu, 4 Januari kemarin.

Hal itu disampaikan Direktur LBH Sapma PP Sulsel, Hermawan Rahim kepada kabaroke.com, Kamis, 5 Januari. Selain itu, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mengawal kasus tersebut.

“Insya Allah LBH Sapma mengawal kasus tersebut dan meminta Kapolda sulsel agar segera bertindak tegas untuk menangkap pelaku tersebut,” ujar Hermawan.

LBH Sapma PP Sulsel juga meminta kepada Kapolda Sulsel agar tidak tinggal diam dalam kasus tersebut kerena ini murni kriminal. “Jangan jadikan hukum menjadi buta karena seolah-olah buta dengan ketidakadilan,” katanya. (Haeril)

365 Warga Sulsel Jadi TKI Sepanjang 2016

Kantor

Kantor BP3TKI Makassar

Makassar, KABAROKE — Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Makassar mendata ada 365 warga asal Sulawesi Selatan yang menjadi pekerja di luar negeri. Mayoritas 365 TKI tersebut bekerja di Malaysia.

Kepala Seksi Penempatan BP3TKI Makassar, Nurmiati menjelaskan, warga Sulsel lebih memilih Malaysia, karena faktor kesamaan bahasa. Selain itu, mudahnya mendapat pekerjaan di Malaysia juga menjadi salah satu alasan.

“Sebanyak 99 persen itu kerja di Malaysia karena bisa bekerja meski tidak fasih berbahasa inggris,” jelas Nurmiati di Kantor BP3TKI Makassar, Jalan Pacinang Raya, Kecamatan Panakukang, Makassar, Kamis, 5 Januari 2017.

Nurmiati menyebutkan, dari 365 WNI Sulsel itu, mayoritas berasal dari daerah Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sinjai. Ia mengatakan, secara keseluruhan, WNI tersebut berstatus TKI formal.

“Kebanyakan memang berstatus formal. Di sana mereka dipekerjakan oleh perusahaan atau instansi yang berbadan hukum. Kontraknya jelas,” ucapnya.

Tapi, kata Nurmiati, meskipun berstatus formal, TKI asal Sulsel secara teknis bekerja sebagai buruh tani di luar negeri.
“Statusnya memang formal karena mereka itu dipekerjakan oleh perusahaan. Tapi kebanyakan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Kalau di Makassar kan itu sama saja dengan pekerja kasar,” jelasnya.

Banyak TKI Ilegal asal Sulsel Bermasalah

Nurmiati mengatakan, permasalahan yang sering dijumpai BP3TKI Makassar sepanjang 2016, maraknya TKI Ilegal yang bermasalah di Malaysia. Mayoritas karena bermasalah dengan majikan di tempat mereka bekerja.

“Yang ilegal saja yang sering bermasalah. Kalau dokumennya lengkap, berangkatnya resmi, perwakilan kita di sana (Malaysia) bisa pantau dan mengawasi. Nanti setelah bermasalah baru ketahuan. Ujung-ujungnya kita yang menjemput juga,” tuturnya.

Terkait banyaknya TKI Ilegal, Nurmiati menjelaskan mayoritas WNI tersebut enggan untuk repot mengurus berkas dan dokumen kelengkapan. Selain itu, tujuannya untuk menghindari pajak yang harus dibayar perbulannya.

“Orang Sulsel itu paradigmanya, kalau ke Malaysia itu sudah hal yang biasa saja. Kalau sudah ada visa kunjungan, mereka tinggal ikut sama keluarga atau tetangga yang sebelumnya sudah bekerja di sana. Di sana (Malaysia) baru cari pekerjaan,” katanya.

“Pas mereka mau berangkat, kita periksa di pelabuhan, mereka beralasan cuma mau ke Kalimantan saja. Kalau alasannya sudah begitu, kita tidak bisa cegah,” tambahnya.

2017, Tidak Boleh Ada TKI Informal

Banyaknya TKI Informal atau domestic worker yang bermasalah, Nurmiati mengungkapkan pada 2017 ini pemerintah telah melarang WNI untuk bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di luar negeri.

“Tahun 2017 ini sudah tidak boleh jadi TKI Informal. Kecuali yang mau diperpanjang berkasnya, itu tetap kita layani. Alasannya karena banyak yang bermasalah kan,” jelasnya.

Menurutnya, WNI yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tak berbadan hukum memang rentan bermasalah. Apalagi, status TKI Informal hubungan kerjanya subjektif dan relatif rentan menghadapi permasalahan.

“Jadi kalau ada yang jadi juru masak, kerjanya cukup itu saja. Tidak boleh sekalian mencuci, nyetrika, dan urus anak saja. Cukup satu pekerjaan. Kalau urus anak, yah urus anak saja, jangan mau disuruh yang lain,” tuturnya.

Ia berpendapat, kebijakan tersebut cukup efektif untuk meminimalisir terjadinya masalah terhadap TKI di luar negeri. Masyarakat Indonesia pun diharapkan mampu bersinergi untuk turut melaporkan jika ada yang dipekerjakan selain dari kontrak yang disepakati. (Yasir)

Menperin Tegaskan Kenaikan Tarif STNK Tak Ganggu Industri Otomotif

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Jakarta, KABAROKE –Kenaikan biaya pengurusan STNK dinilai tak akan mengganggu indistri otomotif nasional, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Saya rasa bagi otomotif ya industri tidak akan terlalu terganggu ya, karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah berlangsung lama dan tarif stagnan dan kewenangan ada di kepolisian,” ujar Airlangga, seperti dilansir Antara, Kamis, 5 Januari.

Airlangga menambahkan, kenaikan tersebut juga tidak akan memberatkan konsumen, karena untuk kepengurusan STNK, konsumen memiliki waktu satu tahun untuk mempersiapkannya.

“Kalau STNK kan untuk jalan dan angkanya relatif dibandingkan harga otomotif. Konsumen harus mantainance itu kan lebih dari setahun,” ujar Airlangga.

Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur beberapa hal terkait tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Peraturan tersebut di antaranya penambahan atau kenaikan tarif untuk pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Untuk kendaraan roda dua dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 sementara untuk roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000 dan kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi).

Besaran tarifnya dari Rp80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp225.000 dan kendaraan roda empat dari Rp100.000 menjadi Rp375.000, kemudian semua tarif baru tersebut mulai diberlakukan pada 6 Januari 2017. (***)

Wali Kota Palopo Dukung Nurdin Halid Maju di Pilgub Sulsel

Wali Kota Palopo Judas Amir [dok net]

Wali Kota Palopo Judas Amir [dok net]

Palopo, KABAROKE –Wali Kota Palopo, Judas Amir, menyatakan dukungannya kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, untuk bertarung pada Pilgub Sulsel 2018 mendatang. Dukungan Judas disampaikannya saat Temu Kader Partai Golkar Kota Palopo bersama Nurdin Halid di Gedung Saodenrae Convention Centre (SCC) Kota Palopo, Rabu lalu.

“Sudah lama saya menginginkan ada orang keturunan Luwu untuk menjadi Gubernur di Sulsel ini. Ternyata, baru saya tahu, kalau Pak Nurdin Halid ini adalah keturunan Luwu. Untuk itu saya setuju (NH maju di Pilgub),” ujar Judas yang juga Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel.

Nurdin Halid sendiri mengakui dirinya berdarah Luwu. Dalam sambutannya, ia bercerita bahwa ayahnya merupakan orang Luwu. “Leluhur saya adalah asli Malangke. Ayah saya lahir di Malangke dan besar di Belopa. Kakek ada 40 istrinya, namun istri sejatinya orang Malangke. Dialah yang dibawa merantau ke mana saja,” ujar mantan Ketua PSSI ini.

Dalam kegiatan itu, Nurdin Halid dihadiahi badik dari kader Golkar. “Badik ini akan saya jadikan lambang kejantanan dan perjuangan orang Luwu,” tambah Ketua Harian DPP Golkar ini. (***)

Langkah Pemerintah Naikkan Tarif STNK dan BPKB Dinilai Tak Pro-Rakyat

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan tarif untuk nomor registrasi kendaraan bermotor seperti yang diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2016 berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat apabila aturan tersebut berlaku surut.

“Kalau PP 60 tahun 2016 berlaku surut, Polri harus menjelaskan secara luas, agar tidak menimbulkan kagaduhan masyarakat,” kata ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (5/1).

Menurutnya, potensi kegaduhan dipicu apabila PP 60 tahun 2016 tentang tarif pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Polri khususnya soal nomor registrasi kendaraan bermotor berlaku surut. Sebab, pemilik kendaraan harus membayar lagi biaya untuk nomor pilihan yang sudah digunakan pada kendaraannya, sesuai dengan tarif yang diatur dalam PP 60 tahun 2016.

Padahal, Edison melanjutkan, sebelumnya pemilik kendaraan sudah membayar nomor pilihan yang digunakannya. Meskipun, saat itu belum ada aturan untuk menentukan harga setiap nomor pilihan.

“Tetapi sulit membantah, kalau untuk mendapatkan nomor pilihan tanpa uang, entah itu dibayar lewat birojasa atau oknum,” ujarnya.

ITW menilai, PP No 60 tahun 2016 belum menjadi hal yang sangat mendesak,apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Sejatinya, Polri khususnya Korps Lantas lebih baik fokus pada upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Menurut Edison, PP 60 tahun 2016 bukan kebijakan yang pro rakyat. Sebab dengan argumentasi apapun belum waktunya untuk memberlakukan PP 60 tahun 2016 yang direncanakan berlaku sejak 6 Januari 2017.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklaim kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk menaikkan sistem pelayanan yang lebih baik.

“Untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik yaitu sistem online. SIM sudah online, STNK Online, BPKB online, jadi orang tidak perlu pulang kampung bisa menghemat,” kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (4/1).

Tito menjelaskan, kenaikan biaya ini nantinya bisa digunakan untuk menutupi material bahan dari BPKB maupun STNK. “Penghasilan negara bukan pajak ini akan digunakan untuk membayar harga kenaikan bahan, menutupi harga kenaikan bahan,” tegasnya. (Iqbal)

Gaya Salam Komando Deng Ical dan SYL

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal dan Gubernur Sulsel SYL Tampak Akrab dan Bersalam Komando

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal dan Gubernur Sulsel SYL Tampak Akrab dan Bersalam Komando (dok net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical, menemui Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumihardjo, Kota Makassar, Kamis, 5 Januari. Keduanya pun tampak akrab dan langsung melakukan salam komando.

SYL menerima Panitia Pelaksana Pelantikan dan Rakerwil ICMI Orwil Sulsel 2016 – 2021. Deng Ical pun terlihat berbisik ke SYL.
Deng Ical datang bersama pengurus ICMI Sulsel seperti Prof Arismunandar (Guru Besar dan mantan Rektor UNM), Prof Farida (Dekan Hukum Universitas Hasanuddin) dan Sekretaris ICMI Sulsel Andi Tamsil.

Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mendampingi SYL dalam menyambut pejabat UIN Alauddin dan Ketua Jurusan Ekonomi Unhas. (***)

Fitra Sindir Kenaikan Tarif STNK Kado ‘Terindah’ Awal Tahun

fsdsf

Sekjen Fitra Yenny Sucipto

Jakarta, KABAROKE — Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku menjadi polemik karena peraturan tersebut tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat.

Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, menyindir bahwa regulasi itu merupakan kado ‘terindah’ dari Presiden Joko Widodo setelah Tax Amnesty. Kenaikan tarif pengurusan kendaraan itu adalah kebijakan yang tidak pro-rakyat.

“Kado terindah bagi kita dari pemerintah setelah tax amnesty. Peningkatan PNBP akan menjadi debat antara Presiden, Kementerian Keuangan maupun Kepolisian,” ujarnya, sesaat lalu.

“Nah ini adalah kado terindah dari pemerintahan Jokowi. Ini juga bagian dari evaluasi tahun ketiga pemerintahannya karena kita tahu bahwa program kerja Jokowi lebih banyak tertuju ke infrastruktur yang berimplikasi kepada optimalisasi penerimaan negara,” tambahnya

Dia menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah itu merupakan kebijakan yang sangat sporadis dan tidak pro-rakyat. “Kemarin kita banyak memperbincangkan masalah optimalisasi tax amnesty. Sekarang, di tahun baru ini kita dimunculkan isu persoalan kenaikan PNBP di sektor kendaraan, ini ada beberapa hal kalau kita melihat bahwa optimalisasi penerimaan negara itu, banyak kebijakan kebijakan yang seporadis,”tegasnya

“Yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah tetapi kemudian tidak adanya keberpihakan terhadap masyarakat di dalam hal eksploitasi terhadap pnerimaan selain adanya penurunan,” pungkasnya. (Iqbal)

Pemerintah Dinilai Paksakan Kehendak Soal Kenaikan Tarif STNK

Konferensi Pers yang Digelar Fitra dan

Konferensi Pers yang Digelar Fitra dan ITC yang Menolak PP Nomor 60 Tahun 2016 yang Membuat Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Jakarta, KABAROKE — Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kepolisian Negera Republik Indonesia pada 6 Januari. Regulasi itu mengatur kenaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan mutasi.

Perwakilan dari Indonesia Tax Care (ITC), Basuki Widodo, menilai kebijakan pemerintah tersebut sangat sporadis dan sangat memaksakan kehendak. “Pemerintah sangat sporadis dalam membuat kebijakan. Itu sangat memaksakan kehendak dan bisa dilihat dalam program tax amnesty yang bisa jadi pelajaran tentang rapuhnya sistem pajak,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1).

“Rapuhnya itu ada dua hal. Pertama, sistem pajak kita tidak mempunyai grand design. Kedua, sistem pajak kita tidak mengarah kepada cita-cita bangsa dan dibangun tidak melalui prinsip perpajakan,” sebut Basuki.

Dia menjelaskan bahwa rapuhnya sistem pajak di Indonesia itu disebabkan kepentingan-kepentingan yang mendompleng sistem pajak di pemerintahan

“Nah tax amnesty adalah contoh, dimana pemerintah memukul rata seluruh wajib pajak yang patuh maupun yang tidak patuh dibersihkan melalui 2 persen. Ini sangat tidak memenuhi unsur dan prinsip perpajakan. Terdapat ketidakadilan di sana,” ungkapnya

Menurutnya, belajar dari program tax amnesty itu, mestinya PP Nomor 60 tahun 2016 harus dikaji lagi karena banyak rakyat yang mendapatkan ketidakadilan. “Terkait dengan pajak kendaraan harus diulang lagi karena ini tidak adil. Banyak orang merasakan ketidakadilan,” tuturnya. (Iqbal)

1 2 3