Komite III DPD RI Sebut Jumlah TKI di Luar Negeri Turun Drastis

Komite III DPD RI Sebut Jumlah TKI di Luar Negeri Turun Drastis

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi Indris mengklaim jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama lima tahun terakhir turun 60 persen. Secara nasional, Fahira menyebut, pada 2011 jumlah penempatan TKI berjumlah 586.802 sementara pada 2016 berkurang menjadi 234.451. “Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena itu membuktikan kalau kualitas kita di Indonesia semakin bagus,” kata Fariha usai melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 13 Februari 2017. Khusus untuk Sulsel, Fahira menyatakan secara bertahap jumlah penempatan TKI terus berkurang. Apalagi,…

Read More

CRC Nilai Kontradiktif Tim SK-HD Rilis Hasil Survei saat Masa Tenang

CRC Nilai Kontradiktif Tim SK-HD Rilis Hasil Survei saat Masa Tenang

Makassar, KABAROKE — Celebes Research Center (CRC) mempertanyakan landasan tim Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se’re (SK-HD) yang merilis hasil survei internal tim pemenangan di masa tenang Pilkada Takalar. Melalui lembaga LG Media Komunikasi (Medkom), kubu SK-HD mengklaim pasangan nomor urut 1 Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dengan elektabilitas 43,68 persen, sementara pasangan SK-HD 56,32 persen. Margin of error dari penelitian ini kurang lebih 5 persen dengan responden 1.200 dan swing voter sekitar 23 persen. “Nomor urut 1 itu 43,68 persen. Sementara pasangan kita (SK-HD) 56,32 persen. Margin of error dari penelitian ini kurang lebih 5…

Read More

Soal Hasil Survei, Ini Klarifikasi CRC Terkait Tudingan Tim SK-HD

Soal Hasil Survei, Ini Klarifikasi CRC Terkait Tudingan Tim SK-HD

Makassar, KABAROKE — Kubu pasangan calon bupati Takalar, Syamsari Kitta-Achmad Dg Se’re (SK-HD) melayangkan protes terkait hasil survei Celebes Research Center (CRC). Hasil survei yang dirilis pada Jumat, 10 Februari lalu itu, pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) unggul dengan angka 61,3 persen, sementara pasangan SK-HD hanya 29,8 persen. Saat ditanya terkait pernyataan keberatan dari kubu SK-HD, Manajer Riset CRC, Andi Wahyudin menyatakan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Menurutnya, semua orang berhak berpendapat terkait hasil survei. “Tentu saja semua orang berhak berpendapat soal hasil survei CRC, termasuk dari tim Syamsari Kitta,”…

Read More

Pemerintah Istimewakan Ahok?

Pemerintah Istimewakan Ahok?

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menganggap bahwa pemerintah memberikan keistimewaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama lantaran diangkat kembali menjadi Gibernur DKI Jakarta padahal statusnya sebagai terdakwa. Untuk itu pihaknya bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempelajari dan mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam menggunakan hak angketnya jika Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Soal Angket Penonaktifan Ahok, kami (PKS) sedang mempelajari dan menyiapkan instrumen yang diperlukan, karena…

Read More

WNA Ternyata Bisa Miliki KTP di Indonesia, Ini Syaratnya…

WNA Ternyata Bisa Miliki KTP di Indonesia, Ini Syaratnya…

Makassar, KABAROKE — Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Nasir, menyatakan Warga Negara Asing (WNA) tetap bisa mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Caranya, WNA tersebut mesti memenuhi sejumlah persyaratan. “Tentu klasifikasi dan blankonya berbeda dengan KTP milik WNI (Warga Negera Indonesia). WNA yang ingin mengurus KTP juga harus memenuhi persyaratan, utamanya yakni KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), yang mana artinya memiliki pekerjaan di Indonesia yang mengharuskannya berdomisili,” kata Lutfi di Makassar, Senin, 13 Februari. Lutfi menerangkan tidak ada yang salah dengan adanya KTP yang…

Read More

Gerindra: NKRI sudah berubah menjadi negara kekuasaan

Gerindra: NKRI sudah berubah menjadi negara kekuasaan

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i menilai bahwa Indonesia kini tidak menjadi negara hukum melainkan negara yang dikendalikan dengan kekuasaan. Hal itu dikatakan menanggapi kembalinya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menjalani masa cuti kampanye Pilkada DKI 2017 padahal saat ini Ahok masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. “Kembalinya Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif adalah kejahatan besar yang dilakukan pemerintah. Dan hal ini, merupakan kejadian yang pertama kali terjadi seorang kepala daerah yang statusnya terdakwa kembali…

Read More

Rakorda Putsuakan IM Ketua TIM NH di Pilgub 2018

Rakorda Putsuakan IM Ketua TIM NH di Pilgub 2018

Makassar, KABAROKE — Keseriusan Partai Golkar mendorong Nurdin Halid (NH) maju di pemilihan gubernur Sulsel 2018 mendatang tidak main-main, DPP PArtai Golkar telah menunjuk Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Ketua tim pemenangan Nurdin Halid. “Tadi dirakorda golkar yang digelar di Wajo, di hadiri pak sekjend Golkar, beliau di beri mandat dalam rakorda menjadi ketua Tim Pemenangan NH dipilgub 2018 mendatang,” Kata Risman Pasigai ketua bidang organisasi DPD I Partai Golkar Sulsel. Penunjukkan sekjend partai Golkar, bentuk keseriusan partai Golkar mendudukkan NH sebagai Gubernur, mengantikan Syahrul Yasin…

Read More

Anies Ingin Integrasikan Museum, Transportasi dan Pendidikan

Anies Ingin Integrasikan Museum, Transportasi dan Pendidikan

Jakarta, KABAROKE — Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih berwisata ke museum untuk mengisi hari tenang Pilkada DKI bersama istri dan dua putranya, Ahad (12/2). Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut museum merupakan tempat wisata yang sangat baik untuk edukasi bagi masyarakat, terutama anak-anak. Cagub nomor urut tiga ini mengatakan, masyarakat DKI tidak banyak yang tahu bahwa Jakarta memiliki 142 museum. Kurangnya informasi tentang itu menjadikan museum sepi pengunjung. Selain itu, Anies juga menilai akses menuju museum selama ini kurang diperhatikan. Dia ingin menyatukan semua itu. “Jadi terintegrasi antara museum,…

Read More

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Makassar, KABAROKE — Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berstatus terdakwa penodaan agama kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanye terhitung pada 12 Februari 2017. Menanggapi hal itu, Anggota komite III DPD RI, Iqbal Parewangi menyesalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Senator RI asal Sulawesi Selatan itu menilai, ada kerancuan penegakan hukum terkait keputusan tersebut. Apalagi menurutnya, Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan, kepala daerah atau wakilnya…

Read More

ACTA Daftarkan Gugatan Pemberhentian Ahok ke PTUN

ACTA Daftarkan Gugatan Pemberhentian Ahok ke PTUN

Jakarta, KABAROKE – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penasihat ACTA, Hisar Tambunan mengungkapkan, adapun pihak ACTA membandingkan upaya ini dengan pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, yang juga didakwa dengan dua pasal. “Jadi kalau kita lihat posisi positif yang kami lakukan ini ingin membantu pemerintah agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai koridor hukum yang berlaku,” katanya saat ditemui di kantor PTUN, Jakarta Timur, Senin (13/2). Dasar gugatan tersebut adalah Pasal…

Read More