Komite III DPD RI Sebut Jumlah TKI di Luar Negeri Turun Drastis

Anggota DPD RI, Fahira Idris

Anggota DPD RI, Fahira Idris

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi Indris mengklaim jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama lima tahun terakhir turun 60 persen. Secara nasional, Fahira menyebut, pada 2011 jumlah penempatan TKI berjumlah 586.802 sementara pada 2016 berkurang menjadi 234.451.

“Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena itu membuktikan kalau kualitas kita di Indonesia semakin bagus,” kata Fariha usai melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 13 Februari 2017.

Khusus untuk Sulsel, Fahira menyatakan secara bertahap jumlah penempatan TKI terus berkurang. Apalagi, menurutnya hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah yang memberlakukan zero pengiriman pembantu ke luar negeri.

“Kami dari komite III untuk pengawasan tenaga kerja, suatu hal yang sangat membanggakan sekali karena kita melihat ternyata sudah sejak beberapa tahun lalu di Sulsel menetapkan zero pengiriman pembantu. Begitu pun juga dengan pengiriman TKI yang resminya cenderung menurun,” jelasnya.

Ia menilai, penurunan jumlah penempatan TKI asal Sulsel tersebut salah satunya didasari oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Terlihat sekali itu juga pengaruh karena peningkatan ekonomi, walaupun ternyata di lapangan pun memang masih terdapat TKI ilegal, inilah memang yang tidak terdata,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya tetap akan mengawasi masih adanya temuan TKI Ilegal asal Sulsel.

“Memang munurun, tapi TKi ilegalnya masih ditemukan di beberapa tempat. Mungkin terkait budaya dan lain sebagainya,” bebernya.

Sementara itu, anggota komite III DPD RI dapil Sulsel, Iqbal Parewangi mengatakan, khusus untuk Sulsel, pada 2011 jumlah penempatan TKI yang berjumlah 13.984 orang, namun pada 2016 sudah menurun menjadi 904 orang.

Ia merincikan, untuk Kabupaten Gowa, dari 2.375 orang pada 2011 menjadi 90 orang pada 2016, sementara di Kota Palopo, dari 326 orang pada 2011 menjadi 5 orang pada 2016.

“Dibandingkan 2011 ke 2016 itu turun sekarang tinggal kurang dari 5 persen TKI di luar negeri dari Sulsel. Kenapa TKI dari Sulsel berkurang, itu berarti kondisi Sulsel bagus sehingga tenaga kerja itu tidak perlu lagi untuk keluar. Ini kan menarik,” tuturnya.
(Yasir)

CRC Nilai Kontradiktif Tim SK-HD Rilis Hasil Survei saat Masa Tenang

Tim CRC Saat Merilis Hasil Survei Pilkada Takalar

Tim CRC Saat Merilis Hasil Survei Pilkada Takalar

Makassar, KABAROKE — Celebes Research Center (CRC) mempertanyakan landasan tim Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se’re (SK-HD) yang merilis hasil survei internal tim pemenangan di masa tenang Pilkada Takalar.

Melalui lembaga LG Media Komunikasi (Medkom), kubu SK-HD mengklaim pasangan nomor urut 1 Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dengan elektabilitas 43,68 persen, sementara pasangan SK-HD 56,32 persen.

Margin of error dari penelitian ini kurang lebih 5 persen dengan responden 1.200 dan swing voter sekitar 23 persen.

“Nomor urut 1 itu 43,68 persen. Sementara pasangan kita (SK-HD) 56,32 persen. Margin of error dari penelitian ini kurang lebih 5 persen. Kita unggul kalau survei internal kami,” terang Ketua Pemenangan PKS SK-HD, Aryadi Arsal, saat konfrensi pers, di Coffe Lovers, Jalan Hertasning, Makassar, Minggu, 12 Februari 2017 kemarin.

Manajer Riset CRC, Andi Wahyudin menilai, rilis hasil survei yang dipublikasikan LG Medkom, kontradiktif dengan penyataan kubu SK-HD yang memprotes hasil survei CRC. Apalagi, LG Medkom merilis hasil survei bertepatan dengan masa tenang Pilkada Takalar 2017.

“Nah itu sebenarnya juga menjadi kontradiktif saya nilai. Pertama mereka mengkritik hasil survei CRC yang kami rilis yang masih dalam masa kampanye. Bahasanya tadi akan digugat, dianggap pembohongan publik, tapi pada situasi lain mereka juga merilis hasil survei terkait dengan takalar, rilisnya juga bukan lagi masa kampanye kan,” tuturnya.

Selain itu, Ia juga mempertanyakan hasil survei tersebut yang dilaporkan LG Medkom terdapat 5 persen margin error pada survei dengan 1.200 responden itu. Menurutnya, dengan jumlah sampel yang mencapai 1.200, idealnya margin error-nya tidak mencapai angka 5 persen.

“Logika sederhananya adalah semakin banyak responden yang digunakan dalam survei itu semakin sedikit. Kalau berdasarkan hitungan kami bahwa dengan jumlah sampel 450, margin error seharusnya itu berada pada kisaran 4,5 persen.”

“Seharusnya kalau menggunakan sampel lebih besar 1.200 harusnya margin error-nya berada pada kisaran 2-3 persen bukan lima persen,” ujar Wahyuddin menambahkan. (Yasir)

Soal Hasil Survei, Ini Klarifikasi CRC Terkait Tudingan Tim SK-HD

Tim CRC Saat Merilis Hasil Survei Pilkada Takalar

Tim CRC Saat Merilis Hasil Survei Pilkada Takalar

Makassar, KABAROKE — Kubu pasangan calon bupati Takalar, Syamsari Kitta-Achmad Dg Se’re (SK-HD) melayangkan protes terkait hasil survei Celebes Research Center (CRC). Hasil survei yang dirilis pada Jumat, 10 Februari lalu itu, pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) unggul dengan angka 61,3 persen, sementara pasangan SK-HD hanya 29,8 persen.

Saat ditanya terkait pernyataan keberatan dari kubu SK-HD, Manajer Riset CRC, Andi Wahyudin menyatakan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Menurutnya, semua orang berhak berpendapat terkait hasil survei.

“Tentu saja semua orang berhak berpendapat soal hasil survei CRC, termasuk dari tim Syamsari Kitta,” kata Wahyuddin saat dihubungi Kabaroke.com, Senin, 13 Februari 2017.

Ia menjelaskan, hasil survei yang telah dirilis CRC sudah berdasarkan metodologi survei yang benar. Kalau pun dianggap tidak kredibel, menurut Wahyuddin, hal itu hanya sebatas pandangan subjektif saja.

“Apa yang kami publish kemarin dalam konferensi pers itu, betul-betul kami lakukan menggunakan metodologi survei yang ilmiah. Sebagaimana metodologi survei yang sering kami lakukan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pihaknya dalam mengumpulkan data saat melakukan survei selalu menggunakan metodologi survei yang sama. Baik itu pada Pilkada Takalar ataupun pada pemilihan umum sebelum-sebelumnya.

“Bukan hanya kali ini kami menggunakan metodologi survei ini tapi sudah berkali-kali. Metodologi survei yang kami lakukan di survei-survei sebelumnya itu sama,” tuturnya.

Yang perlu dipahami juga, kata Wahyu, hasil survei yang dipublikasikan hanya memotret kondisi saat survei itu dilakukan. Bukan berarti menjadi hasil akhir dalam pemilihan Pilkada Takalar.

“Tentu hasil akhir KPU yang akan mengkonfirmasi itu. Tidak bisa kita memiliki pembanding yang rill, karena kita sama-sama mengklaim hasil survei itu. Hasil akhir ada di KPU,” pungkasnya. (Yasir)

Pemerintah Istimewakan Ahok?

int

int

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menganggap bahwa pemerintah memberikan keistimewaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama lantaran diangkat kembali menjadi Gibernur DKI Jakarta padahal statusnya sebagai terdakwa.

Untuk itu pihaknya bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempelajari dan mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam menggunakan hak angketnya jika Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Soal Angket Penonaktifan Ahok, kami (PKS) sedang mempelajari dan menyiapkan instrumen yang diperlukan, karena saat ini publik kembali resah, seolah ada pengistimewaan hukum yang diberikan kepada Ahok,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (13/2).

Dalam hal ini, Aboe Bakar menilai mantan Bupati Belitung Timur tersebut terkesan sangat diistimewakan oleh pemerintah, hal ini terlihat dari berbagai kasus yang pernah dialaminya.

“Dulu saat ada penistaan susah sekali menjadi tersangka, baru jadi tersangka setelah didemo jutaan orang. Kemudian setelah jadi tersangka tidak ditahan, berbeda dengan semua kasus penistaan yang terjadi di Indonesia. Sekarang saat sudah menjadi terdakwa tidak dinonaktifkan sebagaimana kepala daerah lain yang menjadi terdakwa,” tegasnya.

Dalam hal ini, Politisi PKS ini mempertanyakan kenapa Ahok begitu diistimewakan, hingga saat ini belum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal sebelumnya sudah banyak kasus-kasus.

“Ada lima contoh kepala daerah yang dinonaktifkan ketika mereka menjadi terdakwa. Misalkan saja Wakil Wali Kota Probolinggo HM Suhadak diberhentikan sementara oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 22 November 2016 setelah menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, kemudian kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi, kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kasus Bupati Bogor Rachmat Yasin dan terakhir kasus Ratu Atut Chosiyah,” jelasnya.

Politisi PKS ini mengkhawatirkan apabila Ahok tidak segera dinonaktifkan, maka masyarakat menilai bahwa pemerintah telah mengabaikan terhadap ketentuan Pasal 83 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“DPR tentunya tidak boleh diam dengan persoalan ini, kami harus menjalankan tugas dengan baik. Pertama, sesuai konstitusi karena negara kita adalah negara hukum, jadi setiap orang harus diberlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap salah satu orang saja,” tutupnya. (Iqbal)

WNA Ternyata Bisa Miliki KTP di Indonesia, Ini Syaratnya…

Lutfi Nasir

Lutfi Nasir

Makassar, KABAROKE — Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Nasir, menyatakan Warga Negara Asing (WNA) tetap bisa mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Caranya, WNA tersebut mesti memenuhi sejumlah persyaratan.

“Tentu klasifikasi dan blankonya berbeda dengan KTP milik WNI (Warga Negera Indonesia). WNA yang ingin mengurus KTP juga harus memenuhi persyaratan, utamanya yakni KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), yang mana artinya memiliki pekerjaan di Indonesia yang mengharuskannya berdomisili,” kata Lutfi di Makassar, Senin, 13 Februari.

Lutfi menerangkan tidak ada yang salah dengan adanya KTP yang dikantongi oleh WNA. Persepsi bahwa WNA tidak bisa memiliki KTP, lanjutnya, mesti diluruskan. Toh, orang asing yang bermukim di Tanah Air juga tergolong penduduk, tapi bukanlah WNI. KTP yang dimilikinya pun khusus yakni KTP WNA.

Kasus kepemilikan KTP oleh WNA di Sulsel mulai mengemuka setelah adanya warga India yang mengantongi KTP di Kabupaten Sinjai, beberapa waktu lalu. Imbas pemberitaan media kala itu, pihaknya sempat berdebat dengan pihak Imigrasi. “Kami sudah menjelaskan bahwa orang asing bisa punya KTP.”

Disinggung mengenai data WNA di Sulsel yang telah mengantongi KTP, Lutfi mengaku belum menerima laporan dari kabupaten/kota. Laporan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di tingkat kabupaten/kota, lanjutnya, baru masuk per tiga bula alias triwulan.

“Mereka yang tahu karena langsung melakukan pelayanan,” pungkasnya. (Yasir)

Gerindra: NKRI sudah berubah menjadi negara kekuasaan

Gerindra

Gerindra

Jakarta, KABAROKE — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i menilai bahwa Indonesia kini tidak menjadi negara hukum melainkan negara yang dikendalikan dengan kekuasaan.

Hal itu dikatakan menanggapi kembalinya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menjalani masa cuti kampanye Pilkada DKI 2017 padahal saat ini Ahok masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

“Kembalinya Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif adalah kejahatan besar yang dilakukan pemerintah. Dan hal ini, merupakan kejadian yang pertama kali terjadi seorang kepala daerah yang statusnya terdakwa kembali aktif,” ujar Syafi’i di Komplen Parlemen, Jakarta, Senin (13/2).
Sesuai Pasal 83 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadi ini pertama kali terdakwa malah diaktifkan, harusnya kan dinonaktifkan. Karena Ahok maka hukum tidak berlaku, dan menjadikan republik NKRI ini berubah tidak lagi negara hukum, sudah menjadi negara kekuasaan,” katanya.

Menurutnya, bila Presiden Joko Widodo tidak mengambil sikap terhadap polemik ini, maka Jokowi telah merestui Indonesia menjadi negara kekuasaan.

“Ini kejahatan besar. Kalau Presiden NKRI, maka hukum harus ditegakkan dong. Kok aparat penegakan hukum kita seperti Polri diam saja ada pelanggaran, termasuk Kapolri Tito Karnavian,” tegasnya. (Iqbal)

Rakorda Putsuakan IM Ketua TIM NH di Pilgub 2018

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Keseriusan Partai Golkar mendorong Nurdin Halid (NH) maju di pemilihan gubernur Sulsel 2018 mendatang tidak main-main, DPP PArtai Golkar telah menunjuk Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Partai Golkar Idrus Marham sebagai Ketua tim pemenangan Nurdin Halid.

“Tadi dirakorda golkar yang digelar di Wajo, di hadiri pak sekjend Golkar, beliau di beri mandat dalam rakorda menjadi ketua Tim Pemenangan NH dipilgub 2018 mendatang,” Kata Risman Pasigai ketua bidang organisasi DPD I Partai Golkar Sulsel.

Penunjukkan sekjend partai Golkar, bentuk keseriusan partai Golkar mendudukkan NH sebagai Gubernur, mengantikan Syahrul Yasin Limpo yang akan berakhir pada April 2018 mendatang. Keputusan rersebut tekah menjadi keputusan partai Golkar sulsel, dan mnejadi aspirasi kader partai dan seluruh DPD II Golkar Sulsel.

“Seluruh ketua DPDP II Golkar se sulsel dan kader partai golkar memnadatkan kepada Sekjend sebagai ketua tim pemenangan NH, ini merupakan aspirasi kader partai Golkar, demi mewujudkan mimpi kader Partai agar NH menjadi Gubernur Sulsel” Kata Risman Pasigai.

Kerja ketua tim, kata Risman, nantinya juga akan membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dalamn menyatukan konsep visi dan misi dalam mengusung NH sebagai kandidat calon gubernur. merupakan orang Sulsel, IM juga memiliki kedekatan dengan sejumlah partai politik yang mampu membangun komunikasi politik kesejumlah aprtai untuk menjadi koalisi partai golkar diilkada Gubernur 2018.

ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta, mengatakan rekomendasi Rakorda tersebut merupakan Aspirasi kader partai golkar, dan berharap apa yang menjadi keinginan kader dapat di amini DPP, dan Pak Idrus Marham Sendiri selaku Skejend.

“Ini merupakan usulan Rakorda, dan kita berharap putusan ini segera di amini DPP, apa lagi Beliau (Sekjend) memiliki talenta dan kekuatan politik dalam membangun koalisi pada pilgub 2018 mendatang,” Jelas Farouk M Betta. (***)

Anies Ingin Integrasikan Museum, Transportasi dan Pendidikan

Anies Baswedan (dok net)

Anies Baswedan (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih berwisata ke museum untuk mengisi hari tenang Pilkada DKI bersama istri dan dua putranya, Ahad (12/2). Dalam kesempatan tersebut, Anies menyebut museum merupakan tempat wisata yang sangat baik untuk edukasi bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Cagub nomor urut tiga ini mengatakan, masyarakat DKI tidak banyak yang tahu bahwa Jakarta memiliki 142 museum. Kurangnya informasi tentang itu menjadikan museum sepi pengunjung. Selain itu, Anies juga menilai akses menuju museum selama ini kurang diperhatikan. Dia ingin menyatukan semua itu.

“Jadi terintegrasi antara museum, transportasi, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu akan sangat menarik,” kata dia di Museum Fatahillah, Tamansari, Jakarta Barat, kemarin.

Menurutnya, museum juga bisa menjadi alternatif bagi warga DKI untuk mengisi akhir pekan. Selama ini, warga Ibu Kota pada hari Sabtu dan Ahad variasi kegiatannya sangat terbatas. Padahal, kata dia, museum bisa menjadi alternatif untuk mengisi akhir pekan dengan nuansa edukatif.

Dalam masa kampanye, cagub yang diusung Gerindra dan PKS ini menjanjikan program penyediaan bus yang bisa menjangkau seluruh kelurahan yang ada di Ibu Kota untuk membawa warga ke museum. Warga bisa memanfaatkan bus tersebut hanya dengan membayar Rp 5.000 ke semua museum tujuan.

“Bus itu akan membawa warga berkeliling ke setiap museum,” ujar dia.

Anies menambahkan, kunjungan ke museum juga akan memutar roda ekonomi masyarakat. Sebab, kata dia, saat ini yang dibutuhkan oleh pengelola museum adalah kunjungan. “Museum butuh pengunjung, masyarakat dapat wisata. Semua akan berputar,” katanya.

Anies menilai, wisata edukasi seperti kunjungan ke museum memang harus ditingkatkan. Sehingga Jakarta akan menjadi kota yang memiliki ekspresi budaya, dan Ibu Kota akan menjadi daerah yang bernuansa budaya. (***)

Bandingkan Ratu Atut dengan Ahok, DPD : Seharusnya Dicopot!

Senator Asal Sulsel Iqbal Parewangi

Senator Asal Sulsel Iqbal Parewangi

Makassar, KABAROKE — Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berstatus terdakwa penodaan agama kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanye terhitung pada 12 Februari 2017.

Menanggapi hal itu, Anggota komite III DPD RI, Iqbal Parewangi menyesalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Senator RI asal Sulawesi Selatan itu menilai, ada kerancuan penegakan hukum terkait keputusan tersebut.

Apalagi menurutnya, Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan, kepala daerah atau wakilnya dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

“Itu mengekspresikan adanya kerancuan penegakan aturan di negeri ini.

Sebelumnya Ratu Atut (Ratu Atut Chosiyah) di Banten dengan dalam posisi terdakwa lalu kemudian tidak bisa lagi maju, itu juga terjadi di tempat lain, tidak lagi bisa untuk kembali,” kata Iqbal di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin, 13 Februari 2017.

Ia pun membandingkan posisi Ahok yang telah berstatus terdakwa dengan posisi Ratu Atut Chosiyah yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Saat itu Ratu Atut divonis dengan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, karena dianggap bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar.

“Nah sekarang, apa bedanya, Ahok kan terdakwa, kenapa dia harus justru di kembali lagi, ini menunjukkan bahwa ada kerancuan dalam penegakan aturan di negeri ini,” jelasnya.

“Saya menyesalkan mendagri melakukan itu. Harusnya Ahok tidak lagi menjabat. Posisinya kan sudah terdakwa,” ujarnya menambahkan.

Pada persidangan dugaan penodaan agama, Ahok didakwa dengan 2 pasal yakni Pasal 156 dan 156a KUHP. Kedua pasal tersebut menjerat Ahok dengan ancaman waktu penjara yang berbeda-beda. Dakwan ini kemudian yang menjadi permasalahan dan menjadi pertimbangan Mendagri belum mengambil keputusan.

Pada pasal 156 menyebutkan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan 156a menyebutkan, pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. (Yasir)

ACTA Daftarkan Gugatan Pemberhentian Ahok ke PTUN

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Jakarta, KABAROKE – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penasihat ACTA, Hisar Tambunan mengungkapkan, adapun pihak ACTA membandingkan upaya ini dengan pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, yang juga didakwa dengan dua pasal.

“Jadi kalau kita lihat posisi positif yang kami lakukan ini ingin membantu pemerintah agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai koridor hukum yang berlaku,” katanya saat ditemui di kantor PTUN, Jakarta Timur, Senin (13/2).

Dasar gugatan tersebut adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Kepala Daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara sebagai kepala daerah.

“Hari ini kami mendaftarkan gugatan PTUN kepada pemerintah, terkait belum diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI jakarta,” ujar Hisar.

Ia melanjutkan, meskipun dakwaan bersifat alternatif namun Ahok tetap saja seorang terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156 dan pasal 156a.

Seperti diketahui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 83 ayat 1 berbunyi

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada ayat 2 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.” (Iqbal)

1 2 3 4