Marak Berita Hoax, Ini Saran Bupati Sinjai Bagi Siswa

Bupati Sinjai

Bupati Sinjai Sabirin Yahya

Sinjai, KABAROKE — Pegelaran Safari Jurnalistik Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi UNM dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Sinjai, Sabirin Yahya di SMA 1 Negeri Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan, Sabtu, 18 Februari 2017.

Sabirin Yahya dalam sambutannya mengimbau kepada 55 peserta yang berasal dari 14 sekolah menengah atas di Sulsel itu untuk mewaspadai maraknya pemberitaan Hoax. Ia berharap, melalui kegiatan Safari Jurnalistik LPM Profesi UNM ini, siswa mampu memahami dan memilah berita media maya dengan bijak.

“Saya mau peserta nantinya bisa mengimplementasikan ilmu yang di dapat pada kegiatan ini. Apalagi lagi marak-maraknya berita hoax yang tersebar di dunia maya,” kata Sabirin.

Ia menjelaskan, hoax itu berasal dari asal kata hocus yang artinya mengecoh atau menipu. Jadi, lanjutnya, tidak serta merta berita yang salah itu dapat dikatakan hoax.

“Bisa saja si wartawannya yang salah paham saat mendengarkan penjelasan narasumber. Biasanya hoax itu ada niatan terselubungnya. Niatan jahat yang sudah difabrikasi,” jelasnya.

Menurutnya, hoax mendapat momen besar dari media sosial yang menjadi sangat umum dan berkembang di zaman internet. Begitu masifnya hoax yang beredar, sehingga seringkali banyak orang terkecoh untuk mempercayainya, bahkan turut menjadi sarana penyebaran hoax.

“Sering tanpa sadar, pengguna media sosial mengirimkan sebuah berita hoax kepada temannya yang lain, yang kemudian secara berantai dikirimkan lagi oleh teman ke teman-temannya yang lain lagi, dan begitu seterusnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Safari Jurnalistik LPM Profesi UNM, Siti Aminah mengatakan pada kegiatan tersebut para peserta dari berbagai sekolah di Sulsel akan diberikan sejumlah materi tentang jurnalistik. Mulai dari mengenal dunia jurnalistik; teknik penulisan berita; fotografi; hingga materi citizen report dan media sosial.

“Kami juga mau pahamkan siswa tentang apa, seperti apa dan bagaimana bahaya pemberitaan hoax yang banyak tersebar di Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ami.

Ami menuturkan, ada sebanyak 55 peserta yang mengikuti kegiatan Safari Jurnalistik tahun ini. Mereka berasal dari 14 sekolah menegah tingkat atas di Sulsel. Menurutnya, antusias siswa SMA se-Sulsel sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini.

“Sebenarnya banyak sekali sekolah yang ingin mengikutkan siswanya pada kegiatan ini. Tapi kami dari panitia sudah sepakat hanya akan menerima 50 peserta. Kami beri kompensasi tambahan 5 peserta jadi totalnya 55,” ucapnya.

Safari Jurnalistik LPM Profesi UNM sendiri merupakan program tahunan divisi Litbang Profesi untuk menyebar-luaskan ilmu jurnalistik. Targetnya para siswa sekolah menengah tingkat atas dan sederajat. (Yasir)

Pembangunan 30 Km Rel Kereta Api Trans Sulawesi Ditarget Rampung 2018

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Meninjau Proyek Rel Kereta Api Sulsel di Kabupaten Barru

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Meninjau Proyek Rel Kereta Api Sulsel di Kabupaten Barru

Makassar, KABAROKE — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan rel kereta api trans Sulawesi sepanjang 30 kilometer dipercepat. Dengan begitu, pembangunan megaproyek tersebut bisa jelas terlihat dan langsung digunakan. Selain itu, rampungnya puluhan kilometer rel kereta api tersebut diyakininya mampu menarik investor.

Pembangunan tahap awal rel kereta api trans Sulawesi mulanya ditargetkan rampung pada 2019. Namun, Budi menginginkan megaproyek itu bisa selesai lebih awal. “Untuk 30 kilometer itu tahun ini selesai atau paling lambat tahun depan diselesaikan agar bisa digunakan dan menarik investor,” kata Budi di Makassar, Jumat, 17 Februari.

Budi optimistis bila pembangunan tahap awal rel kereta api trans Sulawesi rampung, maka investor akan melirik megaproyek tersebut. Terlebih, banyak daerah-daerah strategis yang akan dilalui rel kereta api trans Sulawesi yakni dari Kota Makassar ke Kota Parepare. “Dengan keterlibatan investor, tentunya akan menjadi proyek yang baik.”

Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran jumbo untuk perampungan rel kereta api trans Sulawesi sepanjang 30 kilometer tersebut. Alokasi anggaran itu dikucurkan bertahap dengan total mencapai Rp1 triliun. “Jadi untuk tahun ini anggarannya Rp500 miliar dan diselesaikan pada 2018, jadi berkisar Rp1 triliun,” tutur Menteri Budi.

Pengerjaan konstruksi fisik jalur kereta api trans Sulawesi itu memang terkendala pembebasan lahan pada 2016. Tahun lalu, alokasi anggaran kebanyakan hanya diserap untuk pembebasan lahan.

Berdasarkan data yang dihimpun kabaroke.com, pengerjaan konstruksi fisik rel kereta api itu meliputi pembangunan badan jalan dan jalur sepanjang 32 kilometer. Selanjutnya, terdapat 11 jembatan dengan tiga terowongan sepanjang 3,5 kilometer serta tiga “elevated track” sepanjang 2,8 kilometer. Anggaran proyek itu hingga 2019 mencapai Rp5 triliun. (***)

PKS : Pilgub DKI Aman Bukti Kedewasaan Umat Islam

int

int

Jakarta, KABAROKE — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, memberikan catatan khusus untuk Pilkada di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun suhu politik cukup memanas jelang pemungutan suara terkait kasus penistaan agama, faktanya semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai.

Hal itu sekaligus membuktikan betapa umat Islam khususnya di Jakarta, sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional. Realitas tersebut, Jazuli mengatakan mampu menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-aksi Bela Islam, penyebab kegaduhan dan instabilitas jelang Pilkada.

Hal ini juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pilkada DKI. “Kita bisa saksikan sendiri mana ada kegaduhan dalam pilkada khususnya di DKI, aman-aman saja tuh. Bahkan, elemen umat Islam turut menyerukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta mengawal proses Pilkada dari kecurangan,” kata Jazuli, dalam siaran persnya, Sabtu (18/2).

Menurutnya, elemen umat Islam sangat konstruktif dalam mewujudkan Pilkada yang damai. Hal ini, Jazuli mengatakan juga menegaskan bahwa aspirasi aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam yang lalu, sungguh untuk menuntut penegakan hukum yang adil kepada tersangka penista Al-Qur’an dan tidak ada motif politik (pilkada).

Meski demikian, Jazuli menegaskan kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan terkait dengan banyaknya kecurangan. Hal itu agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kecurangan bisa menempuh mekanisme/prosedural sesuai undang-undang kepada KPU, pengawas pemilu, kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi jika menyangkut perselisihan hasil. Untuk itu, penyelenggaran dan penegak hukum harus menjamin penindaklanjutnya secara tuntas dan berkeadilan,” ujarnya. (***)

Ini 15 Cuitan Eks Kepala PPATK Pertanyakan Dasar Hukum Kasus TPPU Bachtiar Nasir

Eks Kepala PPATK Yunus Husein (dok net)

Eks Kepala PPATK Yunus Husein (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mempertanyakan dasar hukum penyidikan kasus pencucian uang Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang tengah disidik Mabes Polri.

Melalui kicauan di akun twitter pribadinya, Yunus Husein heran dengan penyidikan kasus tersebut. Pasalnya, sesuai UU TPPU, kasus pencucian uang bisa disidik bila ada tindak pidana asalnya atau uang yang digunakan terindikasi berasal dari tindak kejahatan.

“Menarik juga mencermati dugaan TPPU dlm penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar yg diterima GNPF-MUI melalui rek Yayasan Keadilan Utk Semua,” kata Yunus di akun twitter miliknya, @YunusHusein, Sabtu lalu.

Ada 15 cuitan Yunus yang membahas soal kasus pencucian uang tersebut. Yunus mempertanyakan, apa yang menjadi dasar polisi menyidik kasus ini, sementara tidak ada tindak pidana awal sebagai pijakan.

Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mempertanyakan dasar hukum penyidikan kasus pencucian uang (TPPU) terhadap infaq umat Islam pada Aksi Bela Islam. Kasus TPPU ini telah menyeret Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang tengah disidik Mabes Polri. Polri juga sudah menetapkan satu orang tersangka.

Melalui kicauan di akun twitter pribadinya, Yunus Husein heran dengan penyidikan kasus tersebut. Pasalnya, sesuai UU TPPU, kasus pencucian uang bisa disidik bila ada tindak pidana asalnya atau uang yang digunakan terindikasi berasal dari tindak kejahatan.

“Menarik juga mencermati dugaan TPPU dlm penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar yg diterima GNPF-MUI melalui rek Yayasan Keadilan Utk Semua,” kata Yunus di akun twitter miliknya, @YunusHusein, Sabtu (11/2).

Ada 15 cuitan Yunus yang membahas soal kasus pencucian uang GNPF MUI tersebut. Yunus mempertanyakan, apa yang menjadi dasar polisi menyidik kasus ini, sementara tidak ada tindak pidana awal sebagai pijakan.

Berikut selengkapnya dari twitter eks Kepala PPATK @YunusHusein:

1. Menarik juga mencermati dugaan TPPU dlm penggunaan dana sebesar Rp3 miliar yg diterima GNPF-MUI melalui rek Yayasan Keadilan Utk Semua.

2. TPPU adalah perbuatan atas harta kekayaan yg diketahui/diduga merupakan hasil tindak pidana dg tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal…

3…usul Harta Kekayaan tsb. Atau menyembumyikan/menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yg …

4. ..yg sebenarnya atas Harta Kekayaan yg diketahui/patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Atau menerima atau menguasai penempatan, ..

5. ..pentransferan, pbayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakam Harta Kekayaan yg diketahui/diduga hasil tindak pidana.

6. Itulah 3 macam TPPU yg diatur dlm psl 3, 4 dan 5 UU No. 8 Th 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Psl 3 utk pelaku TP utama yg…

7..yg melakukan Tdk Pid Asal & TPPU. Psl 4 utk PIHAK KETIGA yg melakukan TPPU yg Tdk Pid Asalnya dilakukan oleh org lain (pelaku utama)…

8. Psl 5 dikenakan terhadap siapapun juga yg menerima dan menguasai.hasil Tindak Pidana Asal, yg dilakukan oleh org lain. Ini pelaku pasif.

9. Utk menuduh seseorang/bdn hukum melakukan TPPU, MUTLAK.HARUS ADA TINDAK PIDANA ASAL YG MELAHIRKAN HARTA KEKAYAAN yg menjadi obyek TPPU.

10. Adanya TP ASAL ditunjukkan dg BUKTI PERMULAAN YG CUKUP yg terdiri dari dua alat bukti yg sah sesuai Ps 17 KUHAP & pejlsn Ps 74 UU TPPU.

11. TP Asal Tdk wajib dibuktikan terlebih dahulu sesuai dg psl 69 UU TPPU. Yg penting TP ASAL HARUS ADA untuk menuduh dilakukannya TPPU.

12. KALAU TINDAK PIDANA ASAL YG MELAHIRKAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA TIDAK ADA SAMA SEKALI, MAKA TPPU JUGA HARUS TIDAK ADA.

13. KALAU HARTA KEKAYAAN YG MENJADI OBYEK TPPU BUKAN BERASAL DR TINDAK PIDANA, TETAPI BERASAL DR SUMBER YG SAH, MAKA TPPU JUGA TDK ADA.

14. Pertanyaan pertama: apakah HARTA KEKAYAAN sebesar Rp3 miliar itu berasal dari Tindak Pidana Asal, seperti yg diatur dlm Ps 2 UU TPPU ?

15. Apakah ada perorangan &/korporasi yg melakukan perbuatan atas uang Rp3 miliar itu dg tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal usulnya? (***)

Eks Kepala PPATK Pertanyakan Dasar Hukum Kasus TPPU Bachtiar Nasir

Eks Kepala PPATK Yunus Husein

Eks Kepala PPATK Yunus Husein

Jakarta, KABAROKE — Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mempertanyakan dasar hukum penyidikan kasus pencucian uang Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir yang tengah disidik Mabes Polri.

Melalui kicauan di akun twitter pribadinya, Yunus Husein heran dengan penyidikan kasus tersebut. Pasalnya, sesuai UU TPPU, kasus pencucian uang bisa disidik bila ada tindak pidana asalnya atau uang yang digunakan terindikasi berasal dari tindak kejahatan.
“Menarik juga mencermati dugaan TPPU dlm penggunaan dana sebesar Rp 3 miliar yg diterima GNPF-MUI melalui rek Yayasan Keadilan Utk Semua,” kata Yunus di akun twitter miliknya, @YunusHusein, Sabtu lalu.

Ada 15 cuitan Yunus yang membahas soal kasus pencucian uang tersebut. Yunus mempertanyakan, apa yang menjadi dasar polisi menyidik kasus ini, sementara tidak ada tindak pidana awal sebagai pijakan.
Yunus yang hingga kini masih aktif sebagai ahli di bidang TPPU ini kemudian menjelaskan dasar pengenaan pasal TPPU oleh penegak hukum biasanya menggunakan Pasal 3,4,dan 5 UU TPPU.

Dalam ketiga pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa TTPU adalah perbuatan atas harta kekayaan yangg diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, menyamarkan lokasi, peruntukan dan pengalihan hak milik uang hasil tindak pidana. Selain itu TPPU bisa juga dikenakan pada pihak yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga hasil tindak pidana.

“Utk menuduh seseorang/bdn hukum melakukan TPPU, MUTLAK.HARUS ADA TINDAK PIDANA ASAL YG MELAHIRKAN HARTA KEKAYAAN yg menjadi obyek TPPU,” tegas Yunus.

Menurut Yunus, bila tidak ada tindak pidana asal dan uang yang disidik bukan berasal dari kejahatan, maka tidak bisa penegak hukum membuka penyidikan kasus pencucian uang. Bila uang yang disidik juga berasal dari usaha yang sah, bukan hasil kejahatan, tidak bisa pula dilakukan penyidikan kasus pencucian uang.

Seperti diketahui, Bareskirm Mabes Polri tengah menyidik Bachtiar Nasir di kasus TPPU. Bachtiar Nasir sudah diperiksa sekali.
Pengacara Bachtiar, Kapitra Ampera, mengakui bahwa rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua dipakai untuk menampung dana yang digunakan dalam aksi damai 411 dan 212. Rekening itu dipinjam Bachtiar Nasir untuk menampung dana umat. Kapitra menegaskan, uang sumbangan berasal dari sumbangan umat dan bukan berasal dari uang hasil kejahatan. (***)

Menhub : Landasan Bandara Pongtiku Diperpanjang Tahun Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi [dok net]

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi [dok net]

Makassar, KABAROKE — Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan landasan Bandara Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, Sulsel, akan diperpanjang. Langkah itu dilakukan sebagai wujud dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan pariwisata Sulsel. Terlebih, Toraja merupakan salah satu ikon pariwisata di Kawasan Indonesia Timur.

Budi menerangkan dengan perluasan landasan, maka pesawat ATR dapat mendarat di Bandara Pongtiku. Dengan begitu akan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung. Akses Toraja diketahui cukup jauh bila harus ditempuh melalui jalur darat dari Kota Makassar yang merupakan ibukota provinsi Sulsel.

“Toraja adalah ikon pariwisata Sulsel. Makanya, perlu dikembangkan dengan membuat bandara yang ada (Bandara Pongtiku) lebih panjang sehingga pesawat ATR bisa mendarat. Jadi, orang dari Jakarta dan Bali bisa langsung ke Toraja dan itu menjadi paket wisata yang lengkap,” kata Budi, di Makassar, kemarin.

Menhub menargetkan panjang landasan Bandara Pongtiku akan mencapai 1.900 sampai 2.00 meter. Namun, pengerjaannya tentu dilakukan bertahap. Tahap awal, paling tidak panjang landasan ditargetkan bisa mencapai 1.500 meter agar pesawat ATR bisa mendarat. “Perluasan bandara itu akan dilakukan tahun ini juga,” tegasnya.

Langkah menggenjot perluasan Bandara Pongtiku dilakukan sembari mempersiapkan pembangunan bandara baru yakni Bandara Buntu Kuni. Bandara baru itu sendiri diketahui memiliki banyak kendala dalam pengerjaannya, mulai dari lahan sampai alam. Namun, pemerintah pusat memberi atensi untuk proyek tersebut.

Budi mengatakan untuk proyek perluasan bandara di Sulsel, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap yakni untuk tahun ini dikucurkan anggaran Rp100 miliar. Selanjutnya, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana Rp200 miliar setahun berikutnya.

Sebelumnya, Bupati Tana Toraja, Nicodemus, mengatakan perluasan bandara ataupun pembangunan bandara sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata di daerahnya. “Kami tak memiliki masalah dengan destinasi wisata. Yang kami butuhkan hanya bandara. Dengan bandara maka akan masuk wisatawan dan sekaligus investor,” pungkasnya. (***)

Chappy Hakim Mundur Sebagai Presiden Direktur Freeport

Bos Freeport Chappy Hakim [dok net]

Bos Freeport Chappy Hakim [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Freeport Indonesia mengumumkan pengunduran diri Chappy Hakim dari jabatannya sebagai presiden direktur dan selanjutnya kembali ke posisinya semula sebagai penasihat perusahaan.

“Adalah kehormatan bagi saya untuk menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia dan saya menaruh hormat pada perusahaan dan anggota-anggota timnya yang berbakat. Menjabat sebagai presiden direktur memerlukan komitmen waktu yang luar biasa, saya telah memutuskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi Freeport dan keluarga saya, saya mengundurkan diri dari tugas-tugas saya sebagai presiden direktur dan melanjutkan dukungan saya kepada perusahaan sebagai penasihat,” kata Chappy dalam siaran pers yang dikeluarkan Freeport Indonesia di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc, selaku induk Freeport Indonesia, Richard C Adkerson menyampaikan terima kasih kepada Chappy atas sumbangsihnya selama ini.

“Kami memahami bahwa ini adalah keputusan yang sulit dibuat oleh Pak Chappy. Kami menyampaikan apresiasi atas jasa-jasa dan dukungan beliau terhadap perusahaan. Kami berharap untuk terus dapat menerima nasihat-nasihat dan saran-saran beliau,” katanya.

Chappy, yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn), baru saja ditunjuk sebagai Presdir Freeport Indonesia pada November 2016 setelah sebelumnya menjabat penasihat senior perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua tersebut sejak Agustus 2016.

Pengunduran Chappy yang cukup mendadak itu dilakukan saat isu perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tengah berlangsung.

Freeport bersikeras rezim perpajakan bersifat tetap (nail down) dan saham divestasi tidak sebanyak 51 persen.

Padahal, UU mewajibkan rezim perpajakan mengikuti aturan yang berlaku (prevailing) dan porsi divestasi sebesar 51 persen.

Pada 9 Februari 2017, Chappy terlibat insiden dengan salah satu Anggota Komisi VII DPR usai rapat dengan komisi tersebut.

Presdir Freeport Indonesia sebelum Chappy, Maroef Sjamsoeddin juga mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 2016.

Maroef yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara mundur di tengah terkuaknya skandal rekaman yang dikenal sebagai kasus Papa Minta Saham. (***)

Ketua KPUD DKI : Tidak Ada Agenda Memenangkan Paslon Tertentu

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno

Jakarta, KABAROKE – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno memastikan pihaknya menjalankan proses sistem informasi perhitungan suara (Situng) secara transparan dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

“Kita sama sekali tidak ada agenda apapun untuk memenangkan salah satu paslon tertentu,” tegas Sumarno saat mengumumkan hasil real count KPU DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Sumarno, pihaknya memegang tiga komitmen dalam menjalankan proses Situng tersebut. Pertama yakni tentang integritas KPU DKI yang bukan hanya bertanggungjawab kepada publik namun juga Tuhan.

Sementara yang kedua yakni tentang integritas yang dipastikan dipakai seluruh penyelenggara Pemilu untuk menjaga netralitas.

“Jika pihak kami ditemukan tidak netral akan langsung diberhentikan karena netralitas adalah bagian pemilu yang tak terpisahkan,” ujar Sumarno.

Adapun komitmen terakhir yakni terkait profesionalisme dari seluruh pihak yang terlibat dalam Situng tersebut. “Profesionalitas adalah rangkaian tentang integritas dan netralitas. Jadi tanpa profesionalitas, kedua hal diatas tak berguna,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil situng, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menempati posisi teratas dengan perolehan 2.357.587 suara atau sebesar 42.91 persen.

Disusul oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang mendapat 2.200.636 suara atau sebesar 40.05 persen.

Sementara, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menempati posisi ketiga dengan perolehan 936.609 suara atau sebesar 17,05 persen. (Iqbal)

BI Fokus Sosialisasi Program e-Infaq di Makassar

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Makassar, KABAROKE — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel meluncurkan sekaligus memperkenalkan program e-Infaq di Kota Makassar. Sedekah non-tunai pertama di Kota Daeng diluncurkan di Masjid Menara Bosowa, Jumat, 17 Februari. Untuk saat ini, BI baru sebatas menggandeng BNI sebagai mitra penyelenggaraan e-Infaq.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat, mengatakan program e-Infaq akan disebarluaskan ke sejumlah masjid di Makassar. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Wiwiek, sedekah non-tunai itu akan ditempatkan di lokasi-lokasi lainnya, seperti panti asuhan. Ke depannya, program e-Infaq ini juga melibatkan perbankan lain.

“Kita akan roadshow agar masyarakat mengenal dan tahu tata cara penyaluran infaq tidak sebatas dilakukan secara tunai. Ke depannya, kita juga sounding program ini ke perbankan lain yang memang sudah memiliki jaringan, seperti BRI dan Mandiri,” kata Wiwiek, seusai peluncuran program e-Infaq di Makassar, kemarin.

Menurut Wiwiek, sosialiasi program e-Infaq dilakukan tidak hanya dengan menggelar roadshow ke masjid-masjid setiap Jumat. BI Sulsel akan menyebar brosur maupun tulisan mengenai program sedekah non-tunai tersebut. Untuk tahap awal ini, sosialisasinya akan menyasar masjid-masjid besar, seperti Masjid Al Markaz Al Islami.

Disinggung perihal penyaluran hasil e-Infaq, Wiwiek mengatakan akan ditentukan setelah evaluasi triwulan. Terdapat tiga opsi penyaluran yakni melalui Baznas, lembaga-lembaga serupa lainnya atau langsung menyalurkan ke sasaran penerima. “Kita lihat nanti perkembangan setelah evaluasi,” tutur dia.

Untuk program teranyar dalam transaksi non-tunai ini, Wiwiek mengaku belum bisa mematok target pencapaian. Terlebih, e-Infaq ini sama sekali belum dikenal oleh masyarakat. Karena itu, fokus utamanya untuk saat ini yakni sosialisasi tanpa memasang target pencapaian. “Kalau target belum ada. Kita perkenalkan dulu dan lihat responnya.”

Pimpinan Cabang BNI Makassar, Hadi Santoso, mengatakan pihaknya senantiasa mendukung program BI dalam upaya peningkatan transaksi non-tunai. Terlebih, program e-Infaq ini juga dalam rangka mendorong transparansi sedekah ataupun infaq.

“Prinsipnya program yang digagas bersama ini akan selalu disupport dalam rangka transparansi sumbangan atau infaq. Juga sekaligus bagaimana mengurangi jumlah uang yang beredar,” pungkasnya. (***)

Golkar Sulsel Evaluasi Tim Desk Pilkada

Partai Golkar

Partai Golkar

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, HM Roem memastikan akan mengevaluasi tim desk Pilkada partainya pascahasil buruk yang dialami pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim di Pilkada Kabupaten Takalar.

“Evaluasi tentunya pasti ada. Menang saja harus dievaluasi, apalagi kalah,” sebut HM Roem saat ditemui di Gedung DPRD Sulsel, kemarin.

Diketahui, berdasarkan hasil real count yang dikutip dari situs KPU RI menyebutkan, pasangan calon Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se’re (SK-HD) mengungguli pasangan calon petahana Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng).

Dimana, pasangan SK-HD yang diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, plus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendulang 88.113 suara atau 50.58%.

Sedangkan Bur-Nojeng yang diusung sembilan partai politik, yakni Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, PPP, PDI-P, PBB, dan Gerindra, serta PKPI meraih 86.090 suara atau 49.42%. Atau selisih 2.023 suara dengan SK-HD.

Menurut HM Roem, hasil yang diraih pasangan Bur-Nojeng tidak bisa disimpulkan sebagai keterpurukan Partai Golkar. Alasannya, di Pilkada serentak 2017 hanya Takalar saja di Sulsel.

“Ambil saja hikmahnya. Tentunya semua pelajaran kenapa bisa begitu hasilnya. Kenapa survei yang sebelumnya tinggi, tiba-tiba jeblok. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan,” terangnya.

Lebih jauh, HM Roem menegaskan bahwa di Pilkada Takalar Partai Golkar sudah bekerja maksimal dalam memenangkan pasangan Bur-Nojeng.

“Di Pilkada itu, di setiap kompetisi tentunya ada kalah dan menang. Kita di Golkar telah berusaha dengan berbagai macam cara. Jadi begitulah yang terjadi. Semua juga kontestan mau menang, tapi ada yang kalah,” ujarnya.

Meski begitu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel ini meminta semua pihak tetap menahan diri sebelum ada hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar.

“Hasil real count (penghitungan riil) belum bisa dijadikan patokan. Resminya kita tunggu dari KPUD,” katanya. (***)

1 2 3