Tim Kuasa Hukum Ahok Buat Pemuda Muhammadiyah Tersinggung

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok

Jakarta, KABAROKE — Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah merasa tersinggung dengan sikap tim kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak kehadiran Yunahar Ilyas sebagai saksi ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan ke-12 yang digelar Selasa (21/2/2017).

Diketahui, tim kuasa hukum Ahok beralasan Yunahar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat di mana MUI menjadi pihak yang mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang dianggap menghina Al Qur’an dan Ulama.

“Padahal, Yunahar dihadirkan JPU sebagai ahli mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah di-BAP oleh penyidik Bareskrim Polri. Beliau ditugaskan resmi oleh PP Muhammadiyah karena sesuai keahliannya,” kata Sekjen Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman di Jakarta.

Menurut Pedri, Yunahar di Muhammadiyah menduduki posisi ketua yang membidangi Tarjih dan Tabligh dan berurusan dengan kajian-kajian keislaman dan fatwa.

“Prof Yunahar juga guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bidang tafsir. Beliau sudah menerbitkan banyak buku dan jurnal keislaman yang jadi rujukan di kampus dan masyarakat umum. Jadi, dari sisi bidang ilmu yang dimiliki dan jabatannya Prof Yunahar sangat layak dan kompeten sebagai ahli agama,” imbuhnya.

Dia menilai alasan tim kuasa Ahok yang mengatakan pengurus MUI tidak bisa independen dalam memberikan keterangan ahli juga tidak masuk akal. Menurut Pedri, MUI dan Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang di dalamnya berhimpun para ulama yang ahli di bidang agama dengan berbagai cabang ilmunya.

“Ke mana lagi penyidik dan jaksa mencari saksi ahli agama kalau bukan ke ormas Islam atau perguruan tinggi Islam?” tandasnya.

“Sepanjang persidangan kami menyaksikan langsung di ruang sidang Prof.Yunahar sangat jelas dan mendalam keterangannya. Dengan jelas beliau menyebut bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu mengandung unsur penistaan terhadap Ulama dan Al Qur’an. Kata dibohongi yang digunakan Ahok jelas sangat tidak tepat. Ahok berarti menyebut para ulama dan siapa saja Ummat Islam yang menyampaikan Surat Al Maidah 51 berbohong dan Al Maidah 51 alat kebohongan. Sekalipun tafsir kata auliya dalam ayat itu bisa berarti teman setia, penolong dll. Tapi menyebut orang yang mengartikannya sebagai pemimpin berbohong itu jelas suatu penghinaan,” kecam Pedri. (***)

Soal Selisih Suara, Tim Bur-Nojeng Penuhi Syarat Gugatan ke MK

Ilustrasi Pilkada Takalar

Ilustrasi Pilkada Takalar

Takalar, KABAROKE — Kuasa Hukum Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dipastikan akan melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya pelanggaran pada Pilkada Takalar 2017.

Hasil penelusuran Kabaroke.com, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tim pemenangan ataupun kuasa hukum Bur-Nojeng memenuhi syarat untuk menggugat.

Pada aturan itu, Pasal 7 mengatur tentang syarat melayangkan gugatan yang mengatur tentang ketentuan pemohon yang harus dipenuhi.

Pasal 7 point 2 (a) menjelaskan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan termohon.

Pada Rapat pleno KPU Takalar tentang Rekapitulasi Akhir Suara Pilkada Takalar 2017, hasilnya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Syamsari Kitta-Achmad daeng Se’re, ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.

Pasangan calon nomor urut 2 itu meraih 88.113 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim meraih 86.090 suara. “Selisih 1,16 persen dengan total suara 2.023 suara,” baca Ketua KPU Takalar, Jusalim Sammak, Rabu, 22 Februari 2017.

Untuk suara sah sebanyak 174.203 suara. Dan suara tidak sah sebanyak 1.211. Total surat suara sah ditambah dengan suara tidak sah sebanyak 175.414 suara.

Merujuk pada ketentuan pasal 7 point 2(a), jumlah suara sah dikalikan dengan 2 persen. Artinya kalkulasinya 2% x 174.203 (suara sah). Hasilnya yakni 3.484.

Hal itulah yang menjadi patokan selisih apakah pasangan Bur-Nojeng memenuhi syarat untuk melayangkan gugatan. Pasalnya, selisih suara di antara kedua calon hanya terpaut 2.023 suara atau kurang dari 3.484 syarat selisih suara. (Yasir)

OJK : Program Bansos Non-Tunai Dongkrak Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Makassar, KABAROKE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi program dana bantuan sosial (bansos) non-tunai akan mendongkrak pemanfaatan atau inklusi layanan keuangan perbankan sebesar 8,41 persen pada 2017. Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2016 tercatat 67,8 persen.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono, mengatakan prediksi peningkatan indeks inklusi keuangan didorong dari melonjaknya jumlah rekening perbankan. Perhitungannya, program dengan anggaran Rp1,6 triliun tersebut disalurkan ke 1,4 juta warga yang diasumsikan belum memiliki rekening tabungan.

“Untuk inklusi keuangan bisa dilihat dari jumlah rekening. Dengan total penerima dana bansos non-tunai mencapai 1,4 juta jiwa yang diasumsikan belum memiliki rekening, maka diharapkan inklusi keuangan bisa meningkat 8,41 persen,” kata Kusumaningtuti, di Makassar, Selasa, 21 Februari.

Berbeda dengan indeks inklusi keuangan, Kusumaningtuti menjelaskan indeks literasi keuangan tidak bisa dihitung melalui peningkatan jumlah rekening maupun uang yang berputar.
“Kalau literasi itu perlu survei dulu. Pada 2016 sendiri, tingkat literasi Indonesia hanya mencapai 29,66 persen. Artinya dari 100 orang hanya 29 orang yang paham dan mengerti layanan keuangan,” jelas dia.

Kusumaningtuti menjelaskan untuk program bansos non-tunai, OJK menggandeng BRI dan BNI untuk menampung dana tabungan tersebut. Kedua bank tersebut akan mengerahkan agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menghimpun tabungan penerima bansos.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK juga menggelar 30 program edukasi keuangan di 24 kota dengan target Istruktur PAP TKI dan CTKI, Agen dan Pendamping Bansos, Masyarakat di pedalaman sungai dan perbatasan wilayah Indonesia, Guru dan Dosen, UMKM, Perempuan, Pemerintah Daerah dan Penyuluh. (***)

Tegas! PAN Tidak Bakal Dukung Ahok

Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional

Jakarta, KABAROKE — Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, hampir semua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN di DKI Jakarta meminta untuk tidak memberikan dukungannya ke pasangan Ahok – Djarot.

“Insya Allah dalam waktu dekat, Sabtu atau Minggu akan diputuskan PAN mendukung seperti apa putaran ke dua nanti. Sekarang kecenderungannya ke Anies – Sandi,” ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (22/2).

Namun begitu, ia mengatakan bahwa PDIP sudah serius untuk mengajak PAN berkoalisi dalam putaran ke dua nanti.

Dan ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah untuk saat ini dengan Partai berlambang banteng tersebut. Bahkan PAN tetap menghormati calon wakil Gubernur nomor urut 1 yaitu Djarot.

“Masalah kami bukan dengan PDIP tapi dengan Ahok. Hampir semua pengurusan dan simpatisan PAN tidak menghendaki ahok,” tutup anggota Komisi II DPR RI. (Iqbal)

Menkop Dorong Reformasi Total Koperasi di Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga

Makassar, KABAROKE — Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, meminta kualitas koperasi ditingkatkan dan tidak sekadar membebani APBD. Puspayoga menegaskan tidaklah penting kuantitas koperasi, melainkan kualitasnya.

“Koperasi tidak perlu banyak, apalagi kalau hanya minta APBD dan setelah dibantu tidak aktif. Itu kan hanya jadi beban APBD,” kata dia, seusai membuka Rakernas I Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) I di Makassar, kemarin.

Puspayoga meminta para kepala daerah maupun kepala dinas yang membidangi koperasi untuk tidak terlalu banyak membina koperasi. “Nggak perlu banyak koperasi lagi karena yang paling kualitas. Cukup anggotanya saja yang terus ditambah,” ujar mantan Wakil Gubernur Bali itu.

Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah berkomitmen memangkas koperasi yang tidak aktif. Puspayoga menyebut pihaknya segera membubarkan 62 koperasi tidak aktif pada 2017. Kementerian tinggal menunggu hasil verifikasi akhir di kabupaten/kota.

Puspayoga menegaskan sesuai arahan dari Presiden Jokowi, koperasi mesti direformasi total. Reformasi total tersebut berupa rehabilitasi dan pengembangan koperasi. Dalam upaya mereformasi koperasi tersebut, pihaknya tentunya melibatkan Dekopin.

Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, mengatakan Rakernas I Dekopin di Makassar mesti dijadikan momentum untuk membangkitkan gerakan koperasi di tengah masyarakat. Dimintanya para pengelola koperasi untuk berinovasi agar tidak semakin ketinggalan di tengah perkembangan zaman.

Nurdin menuturkan pihaknya telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengembangan koperasi. Menurut dia, berbagai permasalahan tersebut mesti secepatnya dituntaskan. Di antaranya yakni pengembangan SDM dan meneguhkan komitmen dalam pengembangan koperasi.

“Koperasi harus melakukan perubahan mengingat banyaknya hambatan dan tantangan.”

Ketua Dekopin Wilayah Sulsel, Rahman Halid, mengatakan gerakan koperasi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Tanpa dukungan dari pemerintah, lanjut dia, koperasi akan sulit bersaing di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. “Dukungan pemerintah sangat vital. Gerakan koperasi sangat membutuhkan itu,” pungkasnya. (***)

KPPU Dukung Holding BUMN, Asal…

Ketua KPPU Syarkawi Rauf

Ketua KPPU Syarkawi Rauf

Makassar, KABAROKE — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah membentuk holding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, holding BUMN tersebut tidak boleh melahirkan monopoli. Bila itu terjadi, Syarkawi menegaskan KPPU tidak segan melakukan penegakan hukum.

Pemerintah diketahui sepakat membentuk induk perusahaan BUMN. Nantinya akan ada enam induk usaha alias holding BUMN. Pembentukan holding dilakukan berdasarkan sektor usaha BUMN sejenis. Di antaranya yakni pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan.

“KPPU mendukung tatkala prinsipnya benar-benar untuk efisiensi guna mendorong perekonomian nasional. Kita tidak menginginkan holding BUMN justru menjadi instrumen untuk melakukan monopoli,” kata Syarkawi di Makassar, kemarin.

Menurut Syarkawi, pihaknya terus mencermati dan mengawasi perkembangan holding BUMN. Bila memang didapati adanya pelanggaran prinsip-prinsip efisensi yang mengarah ke persaingan usaha tidak sehat, ia menyebut penegakan hukum bisa langsung dilakukan.

Syarkawi menjelaskan meski tujuan holding BUMN bagus, tapi pelaksanaannya yang dikhawatirkan melahirkan praktik monopoli. Kekhawatiran Syarkawi bertolak dari berbagai model-model sinergi BUMN yang malah menjadi tidak efisien.
“Terkadang sinergi BUMN itu bukan membuat cost semakin rendah, tapi malah malah,” tutur dia.

Praktik sinergitas yang mengarah ke persaingan usaha tidak sehat, menurut Syarkawi sudah banyak yang ditindaki pihaknya. Salah satunya terkait penyediaan fasilitas internet di Bandara Soekarno Hatta. Lalu, ada pula dugaan monopoli kargo di Bandara Sultan Hasanuddin yang sementara berproses. Semua kasus dugaan monopoli itu melibatkan BUMN. (***)

Tolak Beri Fatwa, Fadli Zon : MA Tak Mau Dipojokkan

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai sikap Mahkamah Agung menolak memberi fatwa terhadap status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, itu wajar.

“Saya kira dalam hal ini MA tidak mau dipojokkan untuk mengambil sikap,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2).

Dia mengatakan sudah ada kejelasan yurisprudensi bahwa penonaktifan kepala daerah yang berstatus terdakwa tidak harus menunggu vonis hukum.

Politisi Partai Gerindra itu menilai beberapa contoh menunjukkan bahwa saat kepala daerah baru berstatus tersangka saja sudah ditahan bahkan diberhentikan.

Partai Gerindra pula yang pernah mengantar Ahok menuju kursi wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu dia berpasangan dengan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat itu Partai Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan.

Kini, Fadli mengatakan soal Ahok itu, “Lalu yang dakwaannya di bawah lima tahun, misalnya empat tahun, langsung diberhentikan sementara,”ungkapnya.

Dia mempertanyakan bagaimana seorang kepala daerah berstatus terdakwa diaktifkan lagi sementara yang lain tidak, maka itu tidak adil. Ahok berstatus terdakwa atas kasus dugaan penistaan agama selagi dia diaktifkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta.

Fadli menilai ketidakadilan itu dirasakan sebagian masyarakat sehingga pada akhirnya hukum menjadi alat kekuasaan. “Karena kalau seseorang sudah terdakwa dan masih memimpin daerah tanpa kejelasan, saya kira ini merusak tatanan di pemerintahan daerah sendiri,” katanya. (Iqbal)

Perkuat Pengawasan Kemitraan, KPPU Belajar di Jepang

Ketua KPPU Syarkawi Rauf

Ketua KPPU Syarkawi Rauf

Makassar, KABAROKE — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) Muh Syarkawi Rauf mengatakan telah mengadopsi model pengawasan Usaha Kecili Mikro dan Menengah (UMKM) Jepang untuk diterapkan di Indonesia.

“Pola kemitraan seperti sosialisasi pembentukan Satgas Kemitraan ini setelah kita belajar banyak dari beberapa negara di luar dan Jepang adalah yang paling cocok,” ucap Syarkawi Rauf di Makassar, Selasa, 21 Februari 2017.

Dia mengatakan, majunya industri di Jepang itu tidak dibangun dari beberapa tahun saja, melainkan sudah dibangun sejak belasan hingga puluhan tahun lalu. Sejumlah perusahaan besar, ditopang oleh sejumlah perusahaan kecil menengah dibawahnya.

Syarkawi menuturkan, produk-produk Jepang yang banyak beredar di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat itu bukan hanya berasal dari industri besar saja.

Ia mencontohkan, industri besar seperti elektronik atau kendaraan memang secara nama atau brand adalah hasil pabrikan dari perusahaan besar, namun untuk beberapa komponennya itu kebanyakan dari industri UMKM.

“Jadi industtri besar dengan nama besarnya itu memproduksi, tapi beberapa komponennya itu dipasok dari usaha dari skala UMKM. Jadi memang tercipta usaha bersama yang memang tumbuh bersama secara beriringan,” jelasnya.

Menurut dia, pembentukan Satgas Kemitraan ini tujuannya memang untuk membangun ekonomi bersama tanpa adanya ketimpangan antara industri skala besar maupun skala UMKM.

Pembentukan Satgas Kemitraan ini merupakan kolaborasi dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Syarkawi menilai, kedua undang-undang yang diamanahkan ke Kemenkop UKM dengan KPPU ini harus ditindaklanjuti melalui satuan tugas nyata di lapangan.

“Satgas Kemitraan Nasional ini bertugas mengawasi kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Hal ini sesuai amanat Undang-undang UMKM yang memberikan kewenangan kepada KPPU. Tapi KPPU tidak punya tangan sampai ke daerah sehingga harus menggandeng pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi kemitraan ini,” terangnya. (Yasir)

Deteksi 5.486 DPT Siluman, Saksi Bur-Nojeng Pilih Walk Out

Saksi Bur-Nojeng,

Saksi Bur-Nojeng, Nawir Rahman

Takalar, KABAROKE — Rapat Pleno Perhitungan Rekapitulasi Surat Suara di Kantor KPUD Takalar belum juga dimulai. Sedianya, KPUD Takalar menjadwalkan rapat pleno itu dimulai pukul 09.00 Wita tadi, Rabu, 22 Februari 2017.

Perdebatan terjadi lantaran saksi dari pasangan calon petahana, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) meminta rapat pleno ditunda. Alasannya, pihak tim pemenangan Bur-Nojeng mendeteksi, ada 5.486 Daftar Pemilih Tetap yang terdata di KPU tidak diketahui keberadaannya.

Namun, pihak KPUD Takalar tetap akan menggelar rapat pleno itu. Akhirnya, Nawir Rahman Daeng Lallo, sebagai saksi utama dari pasangan calon petahana, memilih walk out atau meninggalkan lokasi rapat pleno.

Nawir Rahman yang merupakan anggota tim pemenangan paslon petahanan itu menyesalkan laporan pihaknya ke Panwaslu Takalar terkesan diabaikan oleh pihak KPUD.

Anggota DPRD Takalar dari Fraksi Golkar ini menyebut, pihaknya telah melaporkan DPT ‘Siluman’ itu ke pihak Panwaslu sejak Selasa kemarin. Total ada 5.486 nama DPT yang dilaporkan tidak berada di Kabupaten Takalar.

“Hasil penelusuran kami, 5.486 pemilih tidak sah atau siluman itu bukan dari Takalar melainkan dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa bahkan ada dari Jawa, ” kata Nawir Rahman Daeng Lallo kepada Wartawan di depan kantor KPU Takalar, Rabu, 22 Februari 2017, setelah walk out dari ruang rapat.

Nawir menjelaskan, anggapan pihaknya terkait DPT ‘Siluman’ itu bukan hanya omongan belaka, melainkan sesuai data dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga, lanjutnya, bukti laporan itu dapat mereka pertanggungjawabkan.

“5.486 orang itu adalah pemilih tidak sah karena tidak terdaftar dalam data kependudukan Kabupaten Takalar. Pelanggaran lain yang juga ditemukan saat pemungutan suara, 15 Februari itu adalah ditemukannya pemilih di bawah umur dan ada yang mencoblos dua kali di dua TPS berbeda,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Banwaslu Sulsel, Laode Arumahi yang juga ditemui di kantor KPUD Takalar membenarkan soal adanya laporan itu.

“Pihak salah satu paslon melapor ke Panwaslu Kota Takalar semalam mengenai pemilih siluman. Panwaslu kota ini sementara bekerja antara lain memeriksa saksi-saksi,” ucapnya.

“Tetapi meski laporan itu ditindaklajuti, proses selanjutnya Pilkada tetap bisa berjalan. Perhitungan suara tetap bisa berjalan, laporan pelanggaran itu tidak mengganjal jalannya proses. Tetapi laporan itu bisa jadi bahan bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan ke MK, ” ujar Laode Arumahi menambahkan. (Yasir)

Kawat Berduri dan K9 Jaga KPUD Takalar

Pengamanan di sekitar Kantor KPUD Takalar

Pengamanan di sekitar Kantor KPUD Takalar

Takalar, KABAROKE — Pagar kawat berduri dan dua anjing pelacak, K9 Unit Satwa Direktorat Sabhara Polda Sulsel disiagakan menjaga Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar, jelang pengumuman hasil rekapitulasi akhir Pilkada Takalar, Rabu, 22 Februari 2017.

Tampak ratusan orang, massa pendukung baik dari pasangan calon nomor urut 1, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dan pasangan nomor urut 2, Syamsari Kitta-Achmad Se’re dilarang melewati penjagaan polisi.

Pantauan Kabaroke.com sejumlah personel bersenjata, lengkap dengan tameng pelindung disiagakan di sekitar area kantor KPUD Takalar, di Jalan Sudirman, Kecamatan Pattalassang.

Pengamanan berlapis dilakukan dengan penempatan tiga pos pemeriksaan yang harus dilewati untuk masuk ke Kantor KPU di Jalan Mallontarang Daeng Maro, Kecamatan Pattalassang, Kota Kabupaten Takalar itu.

Pos pertama, dilakukan pemeriksaan saat masuk di jalan Sudirman menuju jalan Mallontarang Daeng Maro. Berjarak sekitar 100 meter dari pos pertama, kembali dilakukan pemeriksaan ketika hendak menuju pos ke 3.

Pos 3 di halaman Kantor KPU Takalar, dilakukan pemeriksaan ulang. Di gerbang masuk, metal detector disiagakan. Anggota Brimob bersama Polwan Polres Takalar melakukan penggeledahan barang bawaan. Nampak juga sejumlah mobil baracuda dan water cannon sudah standby.

Wakapolda Sulawesi Selatan, Gatot Eddy Pramono yang meninjau di lokasi pengamanan mengatakan khusus untuk pengamanan kantor KPUD Takalar, kurang lebih 600 personel ditempatkan khusus berjaga.

“Kita sudah antisipasi, personel sudah siaga 1, peralatan antisipasi unjuk rasa sudah disiapkan,” kata Gatot.

Ia menjelaskan, personel pengamanan mayoritas melibatkan polisi dengan spesialis pengendali massa. Tujuannya untuk meredam adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Meski telah disiapkan personel kepolisian untuk keamanan, Gatot juga menyebut personel gabungan juga dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah siap siaga ketika dibutuhkan. “Pasukan TNI siap digerakkan apabila dibutuhkan Polres Takalar,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Takalar, AKBP Iskandar mengatakan sebanyak 2.500 personel gabungan dari Polda Sulsel dan Polres Takalar dilibatkan dalam pengamanan di Kabupaten Takalar. Apalagi, lanjut Iskandar, ada kemungkinan kedua massa pendukung akan bentrok. (Yasir)

1 2 3