Tim Kuasa Hukum Ahok Buat Pemuda Muhammadiyah Tersinggung

Tim Kuasa Hukum Ahok Buat Pemuda Muhammadiyah Tersinggung

Jakarta, KABAROKE — Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah merasa tersinggung dengan sikap tim kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menolak kehadiran Yunahar Ilyas sebagai saksi ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan ke-12 yang digelar Selasa (21/2/2017). Diketahui, tim kuasa hukum Ahok beralasan Yunahar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat di mana MUI menjadi pihak yang mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang dianggap menghina Al Qur’an dan Ulama. “Padahal, Yunahar dihadirkan JPU sebagai ahli mewakili Pimpinan Pusat…

Read More

Soal Selisih Suara, Tim Bur-Nojeng Penuhi Syarat Gugatan ke MK

Soal Selisih Suara, Tim Bur-Nojeng Penuhi Syarat Gugatan ke MK

Takalar, KABAROKE — Kuasa Hukum Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dipastikan akan melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya pelanggaran pada Pilkada Takalar 2017. Hasil penelusuran Kabaroke.com, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tim pemenangan ataupun kuasa hukum Bur-Nojeng memenuhi syarat untuk menggugat. Pada aturan itu, Pasal 7 mengatur tentang syarat melayangkan gugatan yang mengatur tentang ketentuan pemohon yang harus dipenuhi. Pasal 7 point 2 (a) menjelaskan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara…

Read More

OJK : Program Bansos Non-Tunai Dongkrak Inklusi Keuangan

OJK : Program Bansos Non-Tunai Dongkrak Inklusi Keuangan

Makassar, KABAROKE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi program dana bantuan sosial (bansos) non-tunai akan mendongkrak pemanfaatan atau inklusi layanan keuangan perbankan sebesar 8,41 persen pada 2017. Indeks inklusi keuangan secara nasional pada 2016 tercatat 67,8 persen. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono, mengatakan prediksi peningkatan indeks inklusi keuangan didorong dari melonjaknya jumlah rekening perbankan. Perhitungannya, program dengan anggaran Rp1,6 triliun tersebut disalurkan ke 1,4 juta warga yang diasumsikan belum memiliki rekening tabungan. “Untuk inklusi keuangan bisa dilihat dari jumlah rekening. Dengan total penerima…

Read More

Tegas! PAN Tidak Bakal Dukung Ahok

Tegas! PAN Tidak Bakal Dukung Ahok

Jakarta, KABAROKE — Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, hampir semua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN di DKI Jakarta meminta untuk tidak memberikan dukungannya ke pasangan Ahok – Djarot. “Insya Allah dalam waktu dekat, Sabtu atau Minggu akan diputuskan PAN mendukung seperti apa putaran ke dua nanti. Sekarang kecenderungannya ke Anies – Sandi,” ujarnya di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (22/2). Namun begitu, ia mengatakan bahwa PDIP sudah serius untuk mengajak PAN berkoalisi dalam putaran ke dua nanti. Dan ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ada masalah untuk saat ini…

Read More

Menkop Dorong Reformasi Total Koperasi di Indonesia

Menkop Dorong Reformasi Total Koperasi di Indonesia

Makassar, KABAROKE — Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, meminta kualitas koperasi ditingkatkan dan tidak sekadar membebani APBD. Puspayoga menegaskan tidaklah penting kuantitas koperasi, melainkan kualitasnya. “Koperasi tidak perlu banyak, apalagi kalau hanya minta APBD dan setelah dibantu tidak aktif. Itu kan hanya jadi beban APBD,” kata dia, seusai membuka Rakernas I Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) I di Makassar, kemarin. Puspayoga meminta para kepala daerah maupun kepala dinas yang membidangi koperasi untuk tidak terlalu banyak membina koperasi. “Nggak perlu banyak koperasi lagi karena yang paling kualitas. Cukup…

Read More

KPPU Dukung Holding BUMN, Asal…

KPPU Dukung Holding BUMN, Asal…

Makassar, KABAROKE — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah membentuk holding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, holding BUMN tersebut tidak boleh melahirkan monopoli. Bila itu terjadi, Syarkawi menegaskan KPPU tidak segan melakukan penegakan hukum. Pemerintah diketahui sepakat membentuk induk perusahaan BUMN. Nantinya akan ada enam induk usaha alias holding BUMN. Pembentukan holding dilakukan berdasarkan sektor usaha BUMN sejenis. Di antaranya yakni pertambangan, minyak dan gas bumi (migas), perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan. “KPPU mendukung tatkala prinsipnya benar-benar…

Read More

Tolak Beri Fatwa, Fadli Zon : MA Tak Mau Dipojokkan

Tolak Beri Fatwa, Fadli Zon : MA Tak Mau Dipojokkan

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai sikap Mahkamah Agung menolak memberi fatwa terhadap status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, itu wajar. “Saya kira dalam hal ini MA tidak mau dipojokkan untuk mengambil sikap,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2). Dia mengatakan sudah ada kejelasan yurisprudensi bahwa penonaktifan kepala daerah yang berstatus terdakwa tidak harus menunggu vonis hukum. Politisi Partai Gerindra itu menilai beberapa contoh menunjukkan bahwa saat kepala daerah baru berstatus tersangka saja sudah ditahan bahkan diberhentikan. Partai Gerindra pula yang pernah mengantar Ahok menuju kursi…

Read More

Perkuat Pengawasan Kemitraan, KPPU Belajar di Jepang

Perkuat Pengawasan Kemitraan, KPPU Belajar di Jepang

Makassar, KABAROKE — Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-RI) Muh Syarkawi Rauf mengatakan telah mengadopsi model pengawasan Usaha Kecili Mikro dan Menengah (UMKM) Jepang untuk diterapkan di Indonesia. “Pola kemitraan seperti sosialisasi pembentukan Satgas Kemitraan ini setelah kita belajar banyak dari beberapa negara di luar dan Jepang adalah yang paling cocok,” ucap Syarkawi Rauf di Makassar, Selasa, 21 Februari 2017. Dia mengatakan, majunya industri di Jepang itu tidak dibangun dari beberapa tahun saja, melainkan sudah dibangun sejak belasan hingga puluhan tahun lalu. Sejumlah perusahaan besar, ditopang oleh sejumlah perusahaan kecil…

Read More

Deteksi 5.486 DPT Siluman, Saksi Bur-Nojeng Pilih Walk Out

Deteksi 5.486 DPT Siluman, Saksi Bur-Nojeng Pilih Walk Out

Takalar, KABAROKE — Rapat Pleno Perhitungan Rekapitulasi Surat Suara di Kantor KPUD Takalar belum juga dimulai. Sedianya, KPUD Takalar menjadwalkan rapat pleno itu dimulai pukul 09.00 Wita tadi, Rabu, 22 Februari 2017. Perdebatan terjadi lantaran saksi dari pasangan calon petahana, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) meminta rapat pleno ditunda. Alasannya, pihak tim pemenangan Bur-Nojeng mendeteksi, ada 5.486 Daftar Pemilih Tetap yang terdata di KPU tidak diketahui keberadaannya. Namun, pihak KPUD Takalar tetap akan menggelar rapat pleno itu. Akhirnya, Nawir Rahman Daeng Lallo, sebagai saksi utama dari pasangan calon petahana, memilih walk…

Read More

Kawat Berduri dan K9 Jaga KPUD Takalar

Kawat Berduri dan K9 Jaga KPUD Takalar

Takalar, KABAROKE — Pagar kawat berduri dan dua anjing pelacak, K9 Unit Satwa Direktorat Sabhara Polda Sulsel disiagakan menjaga Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Takalar, jelang pengumuman hasil rekapitulasi akhir Pilkada Takalar, Rabu, 22 Februari 2017. Tampak ratusan orang, massa pendukung baik dari pasangan calon nomor urut 1, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dan pasangan nomor urut 2, Syamsari Kitta-Achmad Se’re dilarang melewati penjagaan polisi. Pantauan Kabaroke.com sejumlah personel bersenjata, lengkap dengan tameng pelindung disiagakan di sekitar area kantor KPUD Takalar, di Jalan Sudirman, Kecamatan Pattalassang. Pengamanan berlapis dilakukan dengan…

Read More