BPK Ingatkan Pemda Tak Serampangan Gunakan Dana CSR

Workshop Pemeriksaan LKPD yang Digelar BPK

Workshop Pemeriksaan LKPD yang Digelar BPK

Makassar, KABAROKE — Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof Bahrullah Akbar mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk lebih teliti dalam menggunakan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responbility (CSR). Penggunaan dana CSR secara serampangan dikhawatirkan menimbulkan masalah pada kemudian hari. Pasalnya, dana CSR sulit dikontrol dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan terentu.

Bahrullah menegaskan meski dana dari CSR bukanlah uang negara, tapi jika dikelola oleh pemda haruslah dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kalau ada praktik dana CSR pemda, ya harus mulai hati-hati,” kata Bahrullah, di sela Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 Perwakilan BPK Wilayah Timur di Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (29/3/2017).

Bahrullah mengakui hingga kini memang belum ada peraturan pemerintah atau petunjuk teknis yang mengatur mengenai penggunaan dana CSR. Dasar hukum keberadaan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan itu sebatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahrullah menyebut tidak adanya petunjuk teknis ihwal penggunaan dana CSR kerap menimbulkan banyak pertanyaan dari pemda ihwal pengelolaannya.

“Memang belum ada peraturan pemerintah atau petunjuk teknis yang bisa digunakan (soal penggunaan dana CSR). Banyak pertanyaan di situ, padahal di daerah-daerah kan banyak perusahaan yang tentunya harus mengeluarkan dana CSR,” ucap dia.

Bahrullah menyatakan diperlukan diskresi dari pemerintah daerah dalam penggunaan dana CSR. Selama digunakan dengan baik dan mampu dipertanggungjawabkan, dana CSR diyakininya akan berimplikasi positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Musababnya, ada sekitar Rp6 ribu triliun dari total Rp10.500 triliun PDRB Indonesia yang berasal dan dikelola oleh swasta. “Itu sangat besar dan bisa mendorong fiskal. Makanya, diskresi dalam hal itu harus diperbaiki,” tuturnya.

Bahrullah menyarankan agar dana CSR itu dilaporkan dalam pengelolaan anggaran pemda sebagai hibah maupun bentuk lainnya. “Bagi saya, dalam ilmu pemerintahan, selama itu dialokasikan, digunakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan maka tidaklah masalah. Selama itu memang tidak ada mark-up atau kongkalikong ya harus masuk pertanggungjawaban dalam bentuk hibah atau apapun itu (bentuknya),” pungkas dia. (***)

KPK Tak Mau Gegabah Tangani Korupsi E-KTP

Saut Situmorang

Saut Situmorang

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki peran sejumlah nama yang disebut terlibat dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. KPK masih membutuhkan waktu yang terbilang lama guna dapat menyelesaikan kasus itu.

“Sejumlah nama-nama yang disebut-sebut itu perlu proses untuk membuktikan mereka. Apakah mereka itu memang 55-nya, artinya dia berperan serta atau dia tokohnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Hotel Clarion Makassar, Rabu, 29 Maret 2017.

Setelah ditetapkannya Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka,Saut mengatakan, KPK tak ingin tergesa-gesa dalam menangani kasus megaproyek itu. Pihaknya, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk mengusut keterlibatan sejumlah nama yang pernah disebut dalam persidangan.

“Tangani proses hukum e-KTP harus tenang. Ini kan perlu waktu semuanya. Kalau uangnya besar tentu kapitalisasinya besar, yang terlibat juga besar, tapi secara umum, apa yang sudah kita bicarakan hari ini mulai dari depan kan sudah kelihatan ada niat jeleknya, itu sudah ketahuan,” tuturnya.

Ketika disinggung soal sejumlah orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus dugaan korupsi itu, Saut menegaskan, orang-orang tersebut belum tentu dapat bernafas lega. Pasalnya, meskipun telah mengembalikan uang, tetapi KPK akan tetap mengusut keterlibatan mereka.

“Saya gak tahu siapa-siapa orangnya (yang menerima dan mengembalikan), tapi pengembalian itu bukan berarti menghentikan kasusnya kan. Gak boleh gitu,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus korupsi e-KTP saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Ada dua tersangka yang menjadi terdakwa yaitu mantan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Ditjen Dukcapil, Sugiharto.

KPK sejauh ini sudah memeriksa lebih dari 200 saksi dari berbagai unsur di Kementerian Dalam Negeri, DPR, maupun pihak swasta, terkait proyek yang menggunakan anggaran sekitar Rp5,9 triliun itu. Perkara dugaan korupsi ini ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. (Yasir)

Sekda Sebut Penyidik KPK Sambangi Kantor Gubernur Sulsel dan Buat Ini…

Sekda Pemprov Sulsel Abdul Latief (dok net)

Sekda Pemprov Sulsel Abdul Latief (dok net)

Makassar, KABAROKE — Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Abd Latief mengakui memang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel.

Latif mengatakan, KPK memang pernah datang untuk melaporkan jika mereka akan melakukan klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat mengenai pembangunan Center Point of Indonesia (CPI).

“Hal tersebut wajar, ketika ada laporan masuk ke KPK, pasti mereka klarifikasi. Mereka sampaikan itu sekitar sebulan lalu. Saya kira, KPK hanya mau lihat pembangunan CPI ini bagus,” katanya via rilis, Rabu (29/3/2017).

Tim KPK rutin datang ke Kantor Gubernur Sulsel karena, KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Beberapa program kita seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, laporan keuangan daerah, dan lainnya, semuanya dalam pendampingan KPK. Jadi, wajarlah kalau mereka sering-sering kesini. Dan tidak hanya di Sulsel, saya yakin daerah lain pun seperti itu. Tapi kalau penggeledahan, itu tidak benar,” katanya.

Namun, Latief mengkonfirmasi isu penggeledahan Kantor Gubernur Sulsel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/3/2017) tidak benar atau hoax. (***)

Gelar Talkshow dan Salat Dzuhur Berjemaah, Hipmi Sulsel Hadirkan Ustad Kondang

Hipmi Sulsel Gelar Talkshow dan Salat Dzuhur Berjemaah

Hipmi Sulsel Gelar Talkshow dan Salat Dzuhur Berjemaah

Makassar, KABAROKE — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel dan STIE AMKOP Makassar bekerjasama dengan Bosang (brand oleh-oleh dari Kota Daeng), melaksanakan kegiatan talkshow dan Salat Dzuhur berjamaah.

Kegiatan talkshow dan Salat Dzuhur berjamaah digelar di Masjid Kampus STIE AMKOP. Dalam kegiatan tersebut, Hipmi Sulsel menghadirkan bintang tamu kondang yakni Muhammad Alvin Faiz (Putera Ustaz Arifin Ilham) dan Syakir Daulay dan Muzammil Hasbalah (Imam Mesjid ITB).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa STIE AMKOP Makassar.

Ketua Hipmi Sulsel Herman Heizer mengatakan kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama dengan Kampus STIE AMKOP Makassar yang dikukung oleh CSR Bosang. Kegiatan tersebut berjalan lancar hingga selesai dan diakhiri Salat Dzuhur berjemaah. (***)

Tegas! KPK Sebut Pengembalian Uang Proyek E-KTP Tak Hapus Pidana

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (dok:net)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (dok:net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pengembalian uang dugaan hasil korupsi tender proyek E-KTP tidak akan menghapus pidana yang telah dilakukan. Komisi anti-rasuah tidak akan menghentikan pengusutan perkara yang menjadi atensi publik tersebut. “Pengembalian bukan menghentikan kasusnya,” kata Saut, di Makassar, Rabu, 29 Maret.

Diketahui, setidaknya ada 14 orang, termasuk sejumlah anggota DPR RI yang mengembalikan uang proyek E-KTP. Total pengembalian dalam kasus tersebut berkisar Rp30 miliar. Saut sendiri berdalih tidak mengetahui pasti identitas orang-orang yang telah mengembalikan uang proyek E-KTP. “Saya juga nggak tahu siapa-siapa orangnya,” ucap lulusan Victoria University of Wellington.

Saut menolak membeberkan secara detail perkembangan pengusutan kasus E-KTP. Intinya, kata dia, penyidik KPK masih melakukan pendalaman atas beberapa nama yang disebut terlibat. Saut menegaskan nama-nama yang beredar dan disebut terlibat belum tentu benar. Jika pun ditemukan keterlibatan, KPK masih harus menelusuri lebih jauh, apakah peranannya sebatas turut serta atau malah sebagai aktor intelektual.

Dalam kasus dugaan korupsi E-KTP, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Dua di antaranya yakni Irman dan Sugiharto bahkan sedang menjalani proses persidangan. Adapun tersangka lain yang baru ditetapkan adalah Andi Narogong. Dalam sidang dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut kedua terdakwa telah membuat negara rugi Rp2,3 triliun.

Dalam sidang dakwaan itu terungkap pula keterlibatan pihak lain. Di antaranya yakni Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara; Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar; dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Dukcapil.

Aroma busuk proyek e-KTP terendus sejak awal. Praktik ‘ijon’ dilakukan saat sebelum anggaran proyek disetujui anggota Komisi II DPR. Untuk mengganti duit yang sudah ditebar saat awal, para pengusaha diduga melakukan markup anggaran. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, hanya 51 persen yang digunakan belanja bahan. Sisanya, yaitu 49 persen, dibuat bancakan kalangan Kemendagri, politikus DPR, dan pihak swasta. (***)

KPK Terus Kumpulkan Data Kasus Reklamasi Makassar

Reklamasi CPI

Reklamasi CPI

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengumpulkan data terkait laporan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) dan Komite Pemantau Legislatif dugaan korupsi megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kalau pengumpulan data itu kan proses, kami mempelajarinya pelan-pelan dan harus berhati-hati,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang di Hotel Clarion Makassar, Rabu 29 Maret 2019.

Menurut dia, dalam proses hukum itu tak boleh dendam atau marah karena nama yang disebut terlibat saja belum tentu bersalah. Olehnya itu, lanjut Saut, KPK tidak boleh gegabah lantaran tidak boleh mengeluarkan SP3. Sehingga harus mempelajari berulang-ulang datanya. Misalnya si A dimintai keterangan tapi yang dihukum si B. “Itulah proses hukum dan proses verifikasi,” tutur Saut. “Kalau kami datang berarti bisa jadi masih proses penyelidikan,” kata Saut.

Kendati demikian, menurut Saut, pihaknya tak boleh menyebutkan nama-nama selama masih proses penyelidikan. Namun, nanti bisa disebutkan ketika sudah naik diproses penyidikan. “Kami enggak boleh nyebut nama kalau masih dipenyelidikan. Kalau penyidikan baru bisa sebut nama,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPK soal progres penanganan kasus megaproyek CPI seluas 157 hektare di sebelah barat Pantai Losari. Olehnya itu, ia berharap agar KPK terus mengusut tuntas kasus tersebut.

“Sekarang kasus ini dalam penanganan KPK. Jadi kalau sudah ditangani KPK maka tidak boleh polisi yang menanganinya, begitu juga sebaliknya,” kata Syamsuddin.

“Harus didorong terus KPK supaya pede menangani kasus ini,” ujarnya menegaskan.

Terpisah, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Latief mengakui jika memang ada surat laporan dari KPK terkait penggeledahan di kantor Pemerintah Provinsi Sulsel. Dengan dasar itu KPK melakukan verifikasi terhadap laporan dari masyarakat terkait kasus CPI. “Penggeledahan ruangan sekretaris provinsi, biro umum dan biro aset. Verifikasi itu hal yang wajar,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan data semua jika KPK membutuhkan maka akan diserahkan. Karena itu, ia mengatakan akan tetap kooperatif. “Kalau penggeledahan itu tak ada berkas diambil karena kita kawal. Kalaupun minta data-data kita tetap kooperatif.” Saat ditanya terkait siapa saja yang sudah memberikan keterangan kepada KPK, Latief mengungkapkan tidak mengetahuinya.

Informasi yang dihimpun awak media, tim KPK sudah sering datang ke Pemprov Sulsel. Bahkan bulan lalu juga ada yang turun, dan beberapa pejabat telah dimintai keterangan. (***)

Hebat! Tebusan Tax Amnesty di Sulselbartra Lampaui Target

Tax Amnesty

Tax Amnesty

Makassar, KABAROKE — Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Aris Bamba mengungkapkan pihaknya berhasil melampaui target uang tebusan untuk program tax amnesty alias pengampunan pajak jilid III. Tercatat Rp85 miliar yang dikumpulkan per Rabu, 29 Maret. Adapun target dari pusat diketahui hanya berkisar Rp70,5 miliar.

“Target dari pusat untuk Sulselbartra pada periode III adalah Rp70,5 miliar dan kami sudah capai Rp85 miliar. Itu sudah melampaui target,” kata Aris, Rabu, 29 Maret.

Aris menegaskan meski telah melampaui target, DJP Sulselbartra tetap menggenjot program tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret mendatang. Sepekan terakhir, ia menyebut layanan kantor pajak tetap dibuka hingga malam. Bahkan pada hari terakhir program tax amnesty, pihaknya akan membuka layanan sampai pukul 24.00 Wita.

“Komitmen mensukseskan program tax amnesty kami tunjukkan dengan mempermudah layanan. Kemarin, kantor pajak bahkan tetap memberikan pelayanan meski Hari Raya Nyepi. Kami mengharapkan sisa dua hari ini dimanfaatkan (wajib pajak) untuk mengikuti program tax amnesty yang akan berakhir untuk selamanya,” ucap Aris.

Berdasarkan catatan DJP Sulselbartra, data partisipasi pihak yang mengikuti program tax amnesty hingga periode III sudah melampaui 22 ribu lebih wajib pajak. Uang tebusan yang terkumpul pun lebih dari Rp1 triliun.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Eka Sila Kusna Jaya mengimbau agar seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu program tax amnesty yang tinggal menghitung hari. Diingatkan Eka, wajib pajak yang tidak mengikuti atau tidak melaporkan seluruh hartanya akan menanggung risiko dan konsekuensi yang berat. Hal tersebut merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Setelah masa program tax amnesty, giliran kami untuk melakukan penegakan hukum. Bukannya mengancam, tapi kalau melewatkan ya pasti ada konsekuensinya yang cukup berat,” pungkasnya. (***)

Polisi Ingatkan Aksi 313 Jangan Bermuatan Politik

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Jakarta, KABAROKE – Polda Metro Jaya mengingatkan pengunjuk rasa yang akan beraksi pada “313” tidak bermuatan politik atau terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). “Lebih baik kegiatan untuk ibadah,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Rabu.

Argo menegaskan pendemo yang memiliki agenda politik terkait isu pilkada akan mendapatkan konsekuensi.

Argo mengaku kepolisian telah mendapatkan pemberitahuan rencana aksi dari elemen Forum Umat Islam (FUI) terkait rencana aksi pada Jumat (31/3).

Pimpinan FUI menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Mabes Polri yang ditembuskan ke Polda Metro Jaya.

Argo menyatakan Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi massa organisasi keagamaan tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum.

Polda Metro Jaya akan mengantisipasi aksi massa yang bertindak anarkis dengan menyiapkan sistem pengamanan secara persuasif.

Sebelumnya, pengurus FUI menyampaikan pemberitahuan akan menggelar aksi menuntut calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk lengser dengan kegiatan shalat jumat dan doa bersama. (***)

Deng Ical Diberi Gelar Ini Oleh Dekan FKIP Unismuh

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, menjamu makan malam rombongan peserta Learning Express Social Innovation Project Unismuh-Singapore Polytechnic, di Rujabnya, Jl Hertasning, Selasa (28/3/2017) malam.

Dalam sambutanya, Deng Ical berharap mahasiswa Unismuh bisa menampilkan karakter somberenya orang Makassar. Menurut pria berlatar doktor kebijakan publik itu, kata sombere itu menggambarkan tentang bagaimana karakter orang bugis Makassar dalam mengelola ataupun mengendalikan diri.

“Jadi memang Makassar dan Unismuh itu adalah salah satu kampus yang menggambarkan karakter orang bugis Makassar. Jadi kalau kita semua pintar-pintar dan sombere maka Makassar akan seperti itu juga,” ucap Deng Ical.

Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Erwin Akib memperkenalkan Deng Ical sebagai sosok Wakil Walikota yang ramah dan sombere.

“Inilah Vice Mayor sombere Of Makassar. Artinya itu, pemimpin yang ramah dan murah senyum kepada siapa saja,” sebut Erwin Akib dihadapan ratusan peserta Learning Express Social Innovation Project Unismuh-Singapore Polytechnic. (***)

Ini Bukti Islam Masuk ke Indonesia Sejak Abad Pertama Hijriah

Sisa-sisa Peninggalan Kerajaan Islam di Sumatera

Sisa-sisa Peninggalan Kerajaan Islam di Sumatera

Jakarta, KABAROKE — Gujarat, sebuah negara bagian di India barat pada Maret 2002 sempat mendapat perhatian dunia akibat terjadinya pertumpahan darah antara Hindu dan Muslim. Peristiwa dimulai ketika kelompok militan Hindu dalam jumlah besar mendatangi Ayodhya. Mereka sedang menyiapkan pembangunan sebuah kuil di kompleks Masjid Babri, yang didirikan 1528 pada masa Kesultanan Mongol.

Masjid itu, yang diklaim warga Hindu sebagai tempat lahirnya Rama, telah mereka bakar pada Desember 1992. Peristiwa yang terjadi hampir 10 tahun lalu telah menimbulkan kerusuhan besar di Ayodhya, menewaskan 2.000 orang. Dalam peristiwa itu, hingga Kamis (7/3/2002), sebanyak 667 orang dikabarkan tewas, sebagian besar Muslim dibakar hidup-hidup.

Sementara jumlah tewas diperkirakan akan bertambah, karena masih terdapat 220 orang luka parah yang dirawat di rumah sakit, banyak di antaranya dalam keadaan kritis. Gujarat, nama yang sejak lama dikenal bangsa Indonesia. Karena dalam buku-buku sejarah pada masa kolonial Belanda disebutkan Islam di Indonesia disebarkan dari Gujarat, India. Mengacu pada pendapat Prof Christian Snouck Hurgronye, sebagai kepala Kantor Penasihat Urusan Arab dan Islam di Hindia Belanda yang dilontarkan pada 1809. Dalam seminar Masuknya Islam di Indonesia 17–20 Maret 1963 di Medan, pendapat Snouck dan para orientalis Belanda itu dibantah keras.

Seminar empat hari yang dihadiri para sejarawan, ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi dan tokoh ulama se-Indonesia menyimpulkan, Islam untuk pertama kali telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah langsung dari Arab. Sedangkan daerah pertama yang didatanginya adalah pesisir Sumatra.

Setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam pertama berada di Aceh. Yakni Sultan Djohansah yang memerintah antara 601–631 Masehi. Pendapat Snouck yang menyebutkan Islam berasal dari India, kata Hamka dalam prasarannya di seminar itu, merupakan jarum halus untuk menentang pengaruh Arab yang ia dapati ketika Aceh berperang melawan Belanda.

Sedangkan Mr Hamid Algadri dalam bukunya ‘Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia’, menilai pernyataan Snouck itu terkait dengan sikap Belanda terhadap keturunan Arab di zaman kolonial yang berusaha memisahkan mereka dari bangsa Indonesia. Sedangkan Snouck bertindak sebagai ilmuwan yang ingin mengabdikan ilmunya untuk kepentingan kolonialisme Belanda di Indonesia. Yakni membebaskan orang Indonesia dari Islam.

Salah satu usaha mencapai tujuan itu ialah menjauhkan orang Indonesia dari keturunan Arab yang identik dengan Islam. Sedangkan menurut Hamka, Belanda merasa lebih aman dalam menjalankan politik kolonialnya, bila Islam dinyatakan datang dari India, bukan dari Arab.

Tapi, bagaimanapun tidak dapat dipungkiri, sebelum para pedagang dan kemudian para mubalig Islam (termasuk walisongo) berdatangan di Indonesia, mereka terlebih dulu singgah di Gujarat. Kala itu pelayaran masih menggunakan kapal layar, dengan Gujarat sebagai daerah persinggahan utama. Daerah ini sejak pra-Islam sudah didatangi para saudagar Timur Tengah. Maka, pada masa Islam agama ini cepat berkembang di Gujarat. Gujarat memiliki reputasi dalam penyiaran Islam. Sejak abad ke-13 sampai beberapa abad kemudian, kawasan ini berada dibawah kesultanan-kesultanan Islam.

Pada masa Sultan Ahmad I (1411-1412), ia membangun ibukota baru yang dikenal dengan namanya sendiri Ahmadabad sebagai ganti Anahilwada (masa Hindu). Saat ini penduduk Ahmadabad 4,5 juta jiwa. Sedang umat Islam satu juta jiwa.

India sendiri yang berpenduduk sekitar satu miliar jiwa, 14 persen atau 140 juta adalah Muslim: merupakan umat Islam terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia. Ketika India merdeka pada 1947, banyak umat Islam yang memilih bergabung dengan Pakistan. Di antaranya, 40 juta memilih tetap berada di India. Posisi umat Islam di India yang minoritas itu jadi terancam Agustus 1989, ketika PM Rajiv Gandhi memberikan izin pada umat Hindu untuk mendirikan kuil di Masjid Babri.

Akibatnya, tempat beribadah umat Islam yang telah berusia lebih empat setengah abad itu, tanpa rasa hormat sedikit pun dibakar kelompok militan Hindu. Peristiwa menyedihkan itu harus dibayar mahal, dengan jatuhnya banyak korban. Yang menyedihkan, partai politik di India, baik Kongres maupun Bharatiya Janatha Partai (Hindu Nasionalis) yang kini berkuasa, telah mengangkat masalah Ayodhya untuk menarik pemilih Hindu.

Seperti partai yang disebut terakhir ini, yang dipimpin PM Atal Bahari Vijpayee memperoleh kemenangan dalam pemilu lalu berkat pernyataan dalam kampanye bahwa Ayodhya adalah milik orang Hindu. Sebagai umat beragama, kita turut prihatin terhadap tragedi yang terjadi di India. Karena itu, umat Islam di Indonesia berharap agar kelompok Hindu tidak memaksakan untuk membangun kuil di kompleks masjid Babri. (***)

1 2 3