BPK Ingatkan Pemda Tak Serampangan Gunakan Dana CSR

BPK Ingatkan Pemda Tak Serampangan Gunakan Dana CSR

Makassar, KABAROKE — Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof Bahrullah Akbar mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk lebih teliti dalam menggunakan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responbility (CSR). Penggunaan dana CSR secara serampangan dikhawatirkan menimbulkan masalah pada kemudian hari. Pasalnya, dana CSR sulit dikontrol dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan terentu. Bahrullah menegaskan meski dana dari CSR bukanlah uang negara, tapi jika dikelola oleh pemda haruslah dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kalau ada praktik dana CSR pemda, ya harus mulai hati-hati,” kata…

Read More

KPK Tak Mau Gegabah Tangani Korupsi E-KTP

KPK Tak Mau Gegabah Tangani Korupsi E-KTP

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki peran sejumlah nama yang disebut terlibat dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. KPK masih membutuhkan waktu yang terbilang lama guna dapat menyelesaikan kasus itu. “Sejumlah nama-nama yang disebut-sebut itu perlu proses untuk membuktikan mereka. Apakah mereka itu memang 55-nya, artinya dia berperan serta atau dia tokohnya,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Hotel Clarion Makassar, Rabu, 29 Maret 2017. Setelah ditetapkannya Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka,Saut mengatakan, KPK tak ingin tergesa-gesa dalam menangani kasus megaproyek itu….

Read More

Sekda Sebut Penyidik KPK Sambangi Kantor Gubernur Sulsel dan Buat Ini…

Sekda Sebut Penyidik KPK Sambangi Kantor Gubernur Sulsel dan Buat Ini…

Makassar, KABAROKE — Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Abd Latief mengakui memang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel. Latif mengatakan, KPK memang pernah datang untuk melaporkan jika mereka akan melakukan klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat mengenai pembangunan Center Point of Indonesia (CPI). “Hal tersebut wajar, ketika ada laporan masuk ke KPK, pasti mereka klarifikasi. Mereka sampaikan itu sekitar sebulan lalu. Saya kira, KPK hanya mau lihat pembangunan CPI ini bagus,” katanya via rilis, Rabu (29/3/2017). Tim KPK rutin datang ke Kantor Gubernur Sulsel karena, KPK juga melakukan…

Read More

Gelar Talkshow dan Salat Dzuhur Berjemaah, Hipmi Sulsel Hadirkan Ustad Kondang

Gelar Talkshow dan Salat Dzuhur Berjemaah, Hipmi Sulsel Hadirkan Ustad Kondang

Makassar, KABAROKE — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel dan STIE AMKOP Makassar bekerjasama dengan Bosang (brand oleh-oleh dari Kota Daeng), melaksanakan kegiatan talkshow dan Salat Dzuhur berjamaah. Kegiatan talkshow dan Salat Dzuhur berjamaah digelar di Masjid Kampus STIE AMKOP. Dalam kegiatan tersebut, Hipmi Sulsel menghadirkan bintang tamu kondang yakni Muhammad Alvin Faiz (Putera Ustaz Arifin Ilham) dan Syakir Daulay dan Muzammil Hasbalah (Imam Mesjid ITB). Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa STIE AMKOP Makassar. Ketua Hipmi Sulsel Herman Heizer mengatakan kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama dengan Kampus STIE AMKOP Makassar yang…

Read More

Tegas! KPK Sebut Pengembalian Uang Proyek E-KTP Tak Hapus Pidana

Tegas! KPK Sebut Pengembalian Uang Proyek E-KTP Tak Hapus Pidana

Makassar, KABAROKE — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pengembalian uang dugaan hasil korupsi tender proyek E-KTP tidak akan menghapus pidana yang telah dilakukan. Komisi anti-rasuah tidak akan menghentikan pengusutan perkara yang menjadi atensi publik tersebut. “Pengembalian bukan menghentikan kasusnya,” kata Saut, di Makassar, Rabu, 29 Maret. Diketahui, setidaknya ada 14 orang, termasuk sejumlah anggota DPR RI yang mengembalikan uang proyek E-KTP. Total pengembalian dalam kasus tersebut berkisar Rp30 miliar. Saut sendiri berdalih tidak mengetahui pasti identitas orang-orang yang telah mengembalikan uang proyek E-KTP. “Saya juga nggak tahu…

Read More

KPK Terus Kumpulkan Data Kasus Reklamasi Makassar

KPK Terus Kumpulkan Data Kasus Reklamasi Makassar

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengumpulkan data terkait laporan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) dan Komite Pemantau Legislatif dugaan korupsi megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar, Sulawesi Selatan. “Kalau pengumpulan data itu kan proses, kami mempelajarinya pelan-pelan dan harus berhati-hati,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang di Hotel Clarion Makassar, Rabu 29 Maret 2019. Menurut dia, dalam proses hukum itu tak boleh dendam atau marah karena nama yang disebut terlibat saja belum tentu bersalah. Olehnya itu, lanjut Saut, KPK tidak…

Read More

Hebat! Tebusan Tax Amnesty di Sulselbartra Lampaui Target

Hebat! Tebusan Tax Amnesty di Sulselbartra Lampaui Target

Makassar, KABAROKE — Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Aris Bamba mengungkapkan pihaknya berhasil melampaui target uang tebusan untuk program tax amnesty alias pengampunan pajak jilid III. Tercatat Rp85 miliar yang dikumpulkan per Rabu, 29 Maret. Adapun target dari pusat diketahui hanya berkisar Rp70,5 miliar. “Target dari pusat untuk Sulselbartra pada periode III adalah Rp70,5 miliar dan kami sudah capai Rp85 miliar. Itu sudah melampaui target,” kata Aris, Rabu, 29 Maret. Aris menegaskan meski telah melampaui target, DJP Sulselbartra tetap…

Read More

Polisi Ingatkan Aksi 313 Jangan Bermuatan Politik

Polisi Ingatkan Aksi 313 Jangan Bermuatan Politik

Jakarta, KABAROKE – Polda Metro Jaya mengingatkan pengunjuk rasa yang akan beraksi pada “313” tidak bermuatan politik atau terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). “Lebih baik kegiatan untuk ibadah,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta Rabu. Argo menegaskan pendemo yang memiliki agenda politik terkait isu pilkada akan mendapatkan konsekuensi. Argo mengaku kepolisian telah mendapatkan pemberitahuan rencana aksi dari elemen Forum Umat Islam (FUI) terkait rencana aksi pada Jumat (31/3). Pimpinan FUI menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Mabes Polri yang ditembuskan ke Polda Metro…

Read More

Deng Ical Diberi Gelar Ini Oleh Dekan FKIP Unismuh

Deng Ical Diberi Gelar Ini Oleh Dekan FKIP Unismuh

Makassar, KABAROKE — Wakil Walikota Makassar Dr Syamsu Rizal Mi, menjamu makan malam rombongan peserta Learning Express Social Innovation Project Unismuh-Singapore Polytechnic, di Rujabnya, Jl Hertasning, Selasa (28/3/2017) malam. Dalam sambutanya, Deng Ical berharap mahasiswa Unismuh bisa menampilkan karakter somberenya orang Makassar. Menurut pria berlatar doktor kebijakan publik itu, kata sombere itu menggambarkan tentang bagaimana karakter orang bugis Makassar dalam mengelola ataupun mengendalikan diri. “Jadi memang Makassar dan Unismuh itu adalah salah satu kampus yang menggambarkan karakter orang bugis Makassar. Jadi kalau kita semua pintar-pintar dan sombere maka Makassar akan…

Read More

Ini Bukti Islam Masuk ke Indonesia Sejak Abad Pertama Hijriah

Ini Bukti Islam Masuk ke Indonesia Sejak Abad Pertama Hijriah

Jakarta, KABAROKE — Gujarat, sebuah negara bagian di India barat pada Maret 2002 sempat mendapat perhatian dunia akibat terjadinya pertumpahan darah antara Hindu dan Muslim. Peristiwa dimulai ketika kelompok militan Hindu dalam jumlah besar mendatangi Ayodhya. Mereka sedang menyiapkan pembangunan sebuah kuil di kompleks Masjid Babri, yang didirikan 1528 pada masa Kesultanan Mongol. Masjid itu, yang diklaim warga Hindu sebagai tempat lahirnya Rama, telah mereka bakar pada Desember 1992. Peristiwa yang terjadi hampir 10 tahun lalu telah menimbulkan kerusuhan besar di Ayodhya, menewaskan 2.000 orang. Dalam peristiwa itu, hingga Kamis…

Read More