Pemerintah Pastikan Tuntut Kapal Caledonian Sky

Kapal Pesiar [dok net]

Kapal Pesiar [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Indonesia memastikan segera mengajukan tuntutan atas insiden kandasnya Kapal Pesiar Caledonian Sky di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat pada 4 Maret lalu. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sibuk mengumpulkan data pengawasan, termasuk hasil survei kerugian atas kerusakan terumbu karang yang digilas Kapal Caledonian Sky.

“Itu sudah ditangani Kemenko Maritim. Pemerintah terus bekerja keras mengumpulkan data pengawasan. Bahkan, sudah dilakukan survei. Tapi, hasilnya belum tahu. Biar nanti disampaikan oleh Kemenko Maritim. Yang pasti, pemerintah akan menuntut perusahaan (kapal) Caledonian Sky atas kerusakan terumbu karang,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo Asmadi di Makassar, Jumat, 31 Maret.

Eko menerangkan untuk menangani insiden kandasnya Kapal Caledonian Sky, pemerintah membentuk tim gabungan yang dikoordinatori Kemenko Maritim. Di dalam tim tersebut, juga terdapat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

“Yang tentukan (pengajuan tuntutan) nanti dari Kemenko Maritim. Ya dalam waktu dekat lah,” kata Eko yang merupakan pejabat di lingkungan KKP.

Pemerintah Indonesia memutuskan menempuh jalur hukum atas insiden kandasnya Kapal Caledonian Sky lantaran kerusakan yang diakibatkan cukup besar. Terlebih, lokasi kandasnya kapal itu berada di kawasan wisata dan konservasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kerusakan fisik terumbu karang diperikirakan mencapai 1.600 meter persegi.

Kandasnya Kapal Caledonian Sky terjadi Sabtu, 4 Maret lalu, sekitar pukul 12.41 WIT. Lokasi kandasnya kapal berada di sekitar Pulau Manswar, Distrik Meos Manswar, Kabupaten Raja Ampat. Kapal pesiar itu memuat 79 kru adan 102 penumpang dari berbagai negara. Kandasnya kapal diduga akibat kelalaian nakhoda yang hanya memonitor GPS dan radar tanpa memperhatikan pasang surut. Padahal, posisi labuh kapa tidak sesuai dengan topografi perairan dangkal.

Beberapa regulasi yang kemungkinan bisa menjerat Kapal Caledonian Sky yakni Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 40 ayat (3); UU Nomor 31 Tahun 2004 jo.UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 7 ayat 2; KKPD Selat Dampier (Kepmen KP nomor 36/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (Kepmen LH 4/2001). (***)

Nelayan Minta DPR Hentikan Reklamasi CPI

Nelayan Sampaikan Aspirasi ke Anggota DPR RI Soal Reklamasi CPI

Nelayan Sampaikan Aspirasi ke Anggota DPR RI Soal Reklamasi CPI

Makassar, KABAROKE — Rombongan 15 legislator Komisi IV DPR RI yang menggelar inspeksi mendadak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), di kawasan pantai Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi, 31 Maret 2017. Kedatangan mereka pun disambut dengan aksi unjuk rasa oleh para nelayan.

Kedatangan para legislator itu, dimanfaatkan nelayan asal pulau Lae-lae untuk menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai. Mereka turut datang ke lokasi melalui jalur laut dengan menggunakan perahu mereka.

Didampingi aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), para nelayan berorasi meminta semua kegiatan penimbunan dan pembangunan di atas laut dihentikan. Tampak, ada sekitar 30 nelayan yang hadir dalam demonstrasi tersebut.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin yang mewakili para nelayan menyampaikan tiga permintaan kepada para legislator DPR RI. Pertama, mereka meminta agar anggota DPR menghentikan segala aktivitas reklamasi di kawasan CPI Makassar. Aktivitas tersebut, kata dia, tengah digugat secara hukum, dan kini sedang dalam upaya kasasi.

“Polda Sulsel sedang menyelidiki tentang dugaan pelanggaran Amdal. KPK juga sementara meneliti dugaan korupsi atas kegiatan reklamasi ini,” kata Al Amin.

Kedua, lanjut Amin, nelayan juga meminta DPR menghentikan kegiatan pengembang reklamasi yang mengeruk pasir di pulau-pulau kecil di sekitar Makassar. Sebab pengerukan, sesuai izin semestinya dilakukan di kabupaten Takalar.

“Yang terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan kami minta segera menyegel kawasan reklamasi. Karena kegiatan ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat kecil di sekitarnya,” ujar Amin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menjelaskan, kunjungannya ke Makassar untuk memastikan kegiatan reklamasi CPI memenuhi semua persyaratan sesuai undang-undang. Melalui panitia kerja pengawasan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengecek semua kelengkapan dokumen serta verifikasi faktual di lapangan.

“Kesimpulan kami hari ini, meminta tim teknis dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menggelar audit lingkungan. Hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan,” kata Herman. “Intinya kami ingin semua clear,” dia melanjutkan.

Herman menyebutkan, panja Komisi IV sejauh ini mengawasi total 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional. Berdasarkan peraturan tentang pemanfaatan ruang laut, semua lokasi garapan reklamasi mesti dalam penguasaan negara. Adapun korporasi hanya berhak atas izin pemanfaatan lahan.

“Kunjungan kita untuk meluruskan tata laksana, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” kata Herman. (Yasir)

Wah, Cicu Siapkan Strategi Tantang Danny di Pilwalkot Makassar

Rachmatika Didaulat Jadi Pembicara Seminar Nasional di Kampus STMIK Dipanegara

Makassar, KABAROKE -Bakal calon walikota Makassar drg. Andi Rachmatika Dewi alias Cicu mengaku masih wait and see menjelang Pilwalkot Makassar 2018.

Walaupun sebelumnya ketua umum DPP partai Nasdem telah memastikan mengusungnya sebagai Calon Walikota Makassar 2018, saat pelantikan Rachmatika Dewi sebagai Ketua DPW Garnita Sulsel minggu lalu.

“Tunggu tanggal mainnya saja, soalnya team kami lagi meramu strategi yang pas untuk melawan incumbent Danny Pomanto,” jelas Rachmatika.

Sebelumnya beredar issu kalau Rachmatika hanya membidik posisi 02 ditepis cicu.

“Tidak benar itu kalau hanya posisi 02, apalagi saya mendapat mandat dari partai sebagai calon walikota, yang disampaikan langsung oleh ketum saat pidato minggu lalu di Makassar,” jelas Dokter Cicu.

Sejumlah lembaga surveypun saat ini menganggap Rachmatika sebagai penantang kuat Danny Pomanto, seperti halnya hasil survey KCI LSI Group menempatkan Cicu dibawah Danny Pomanto setelah Deng Ical, saat survey dibulan januari lalum

Selain LSI lembaga survey seperti PT. LJI juga menyebut Cicu sebagai penantang terkuat Danny Pomanto di Pilwalkot

“Dari analisis kita saat ini posisi Andi Rachmatika Dewi sangat baik sebagai penantang Danny Pomanto apalagi Cicu telah mendapatkan lampu hijau dari ketua umum partainya,” papar Taufiq peneliti PT.LJI

“Hasil tracking media kita saat ini posisi cicu sangat massif melakukan kerja kampanye di medsos maupun media online,” jelas Taufik. (Haeril/Mawan)

Begini Tanggapan Zakir Naik Soal Surah Al-Maidah 51

Zakir Naik

Zakir Naik

Jakarta, KABAROKE — Ustadz populer dari India, Zakir Naik hadir di Indonesia dan menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kehadiran Zakir akan memulai lawatannya ke Pesantren Gontor Jawa Timur pada awal April 2017. Awak media berhasil mewawancarai ulama populer yang kondang di situs berbagi video tersebut.

Soal kunjungan Anda ke Pesantren Gontor? 

Saya akan ke Gontor. Saya tidak bisa kasih komen. Tapi, saya tahu itu pesantren besar dan saya sangat menanti kunjungan tersebut. Saya berdoa itu akan menjadi kunjungan sukses.

Apabila kita melihat bahwa di media, mereka menyebar hal yang keliru. Karena hari ini Islam adalah agama dengan perkembangan terpesat di dunia. Agama penuh damai, meskipun orang ingin agar damai terjaga, namun beberapa orang tidak ingin.

Karena mereka akan memanfaatkan situasi tidak ada kedamaian. Sebagai contoh, beberapa negara dan beberapa perusahaan, pendapatan terbesar dengan jual senjata. Apabila terjadi kedamaian, siapa yang akan membeli senjata. Hari ini media menyebarkan hal keliru tentang Islam.

Salah satu kekeliruan terbesar adalah kata jihad. Tidak hanya nonmuslim yang keliru, bahkan umat muslim sendiri keliru. Sebagian besar muslim percaya bahwa perang untuk kekayaan, untuk kepentingan pribadi, perebutan lahan, jihad tidak berarti perang untuk alasan apapun untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan atau tanah. Jihad adalah berjuang. Dalam konteks Islam artinya berjuang terhadap diri sendiri. Jihad juga untuk membuat masyarakat lebih baik. Jihad untuk bela diri. Jihad juga berjuang terhadap penindasan.

Tapi hari ini, kata-kata jihad diterjemahkan sebagai perang. Bahasa arab, perang suci. Di Alquran dan hadis itu tidak ditemukan. Kata perang suci digunakan ketika Nasrani menyebar agama atas nama dan kekerasan. Itulah perang suci. Islam jelas di dalam Alquran apabila orang yang membunuh manusia lainnya, apakah korupsi atau apapun, artinya kita telah membunuh seluruh umat lain. Apabila orang lihat, menyelamatkan seseorang, artinya kita menyelamatkan seluruh. Itu tidak dapat ditemukan di agama lainnya. Apakah itu di injil. Perjanjian lama. Tidak ada ayat lain.

Agama dan Politik?

Islam adalah suatu panduan hidup. Itu memberikan segala hal. Tidak hanya shalat, puasa, haji, apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan, tapi bagaimana berbisnis, memerintah kota dan negara.

Alquran Al-Maidah ayat 51?

Bahwa biarkan umat yang percaya. Tidak berteman dengan yahudi. Mereka hanya bersahabat dengan dirinya sendiri. Itu bukan berarti kita tidak boleh bicara dengan mereka. Artinya, apabila kita menjaga persahabatan itu tidak masalah. Sebagai pelindung, Islam mencari perlindungan kepada Allah.

Kita harus berbaik sangka. Untuk pelindung ada banyak ayat lain. Sebagai teman dan pelindung, ada dua opsi. Sebagai pelindung Alquran bilang hanya muslim, karena kalau tidak melakukan hal ini kita tidak dapat bantuan pertolongan.

Barang siapa percaya sebagai pelindung kita berikan bukti kepada Allah. Banyak sekali ayat. Sebagai teman membantu tidak masalah, berbuat baik tidak masalah. Alquran bilang Allah melarang berbuat tidak adil kepada nonmuslim. Tapi untuk pelindung auliya, apabila ada pilihan orang Islam soal kepemimpinan muslim jauh lebih baik daripada nonmuslim. (***)

Polisi Berpangkat AKP Diduga Curi Kacamata di Malaysia

Ilustrasi Polri

Ilustrasi Polri

Jakarta, KABAROKE – Anggota Polri berpangkat AKP ditahan di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia karena diduga mencuri sebuah kacamata. AKP berinisial LA ini telah diperiksa oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan LA mengaku khilaf dan tidak sadar memakai kacamata tersebut.

“Dia merasa khilaf, pegang kacamata, dipakai nggak sengaja, terus dia jalan-jalan,” ungkap Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, belum lama ini.

Berdasarkan informasi yang didapat detikcom, LA sedang berlibur bersama keluarganya di Malaysia. Kejadian ini bermula pada Selasa (28/3), seorang penjaga toko kacamata di Sunglass Hut mengadukan ke polisi setempat karena kacamata bermerk Oakley dengan harga 2.109 RM telah hilang.

Penjaga toko itu menduga kacamata tersebut telah dicuri oleh pelanggan. Kemudian Atase Kepolisian RI di Malaysia segera mengecek kebenaran peristiwa itu.

Menurut Rikwanto, LA tidak bermaksud mengambil kacamata tersebut, tetapi terlupa terpakai di kepalanya. (***)

Amien Rais Minta Polisi Bebaskan Al-Khathathath

Amien Rais

Amien Rais

Jakarta, KABAROKE – Mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah Amien Rais menghadiri pertemuan antara Menkopolhukam Wiranto dengan perwakilan massa aksi umat Islam 313 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/3).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa aksi meminta agar aparat kepolisian agar segera membebaskan Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad Al-Khaththath. Seperti diketahui, Al Khaththath sebagai penggagas aksi 313 ini tengah mendapat penahanan dari kepolisian di Mako Brimob Kelapa Dua.

Menanggapi hal itu, Amies menilai ada baiknya aparat kepolisian untuk segera melepaskan Al-Khaththath beserta tiga aktivis lainnya yang ikut diamankan dan diperiksa intensif di Mako Brimob Kelapa Dua , Depok.

“Kalau sudah diperiksa, dibebaskan lebih baguslah. Dari pada jadi salah paham,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan jika pertemuan dengan perwakilan massa aksi umat Islam 313 tersebut berlangsung dengan nyaman dan tenang. “Karena demo cukup penting, saya terima. Kita berbincang cukup intensif, tabayun, dan saling menghormati satu sama lain,” kata Wiranto.

Selanjutnya, Wiranto menyebutkan ada beberapa permintaan dari para pengunjuk rasa. Mulai dari permintaanbertemu Presiden Jokowi hingga menghentikan kriminalisasi terhadap para tokoh agama. “Tuntutan demo, jangan ada kriminalisasi ulama. Kedua ketemu presiden. Kemudan masalah Ahok, yang minta pemerintah tegas memberhentikan ahok karena melanggar UU,” kata Wiranto. (***)

Ini Bekal Politik Nurdin Halid Maju di Pilgub Sulsel

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE – Nama Nurdin Halid tampkanya bakal menjadi magnet tersendiri pada gelaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 mendatang.

Ketua Golkar Sulsel ini tampaknya tak ada lawan di internal partainya untuk menjadi satu-satunya calon gubernur Sulsel dari Golkar.

“Sejauh ini terliaht Pak Nurdin Halid cukup cermat dalam menempatkan poisisinya di atmosfir politik pilkada Sulawesi Selatan 2018,” ujar Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara, seperti dilansir dari inilah.com, beberapa waktu lalu.

Sebelum jadi Ketua Golkar Sulsel, Nurdin sudah malang melintang di panggung politik nasional. Sehingga, Margarito melihat Nurdin sudah punya cukup bekal politik untuk bertarung di Pilgub Sulsel.

“Sebagai politikus yang cukup faham politik, saya kiraPak Nurdin tahu kartu stratgeis dan taktis untuk dimainkan pada setiap situasi,” ungkapnya.

Ditambah lagi jika dukungan Golkar bulat kepadanya. Maklum, Sulsel merupakan kandang Golkar. Disini 2014 lalu, pada Pemilu Legislatif, Golkar sukses meraup 20% suara, terbanyak diantara parpol lain.

Diketahui sebelumnya, jelang Pilkada di Sulawesi Selatan (Sulsel) spekulasi mulai bermunculan. Kabar bergerilya nya sejumlah parpol untuk mengusung jagonya mulai menyeruak. Bahkan ada Parpol yang sudah terang-terangan menyebut nama calon, tapi tak sedikit yang masih malu-malu.

Meskipun begitu, nama-nama mereka yang dianggap pantas untuk maju di Pilkada Sulsesl 2018 mulai bermunculan. Sejauh ini, terdapat 6 nama yang sering dibicarakan oleh warga di Sulsel. Mereka adalah Burhanuddin Andi, Agus Numang, Ichsan Yasin Limpo, Nurdin Abdullah, Nurdin Halid, dan Danny Pomanto.

Dari 6 nama di atas, hanya beberapa nama yang kabarnya sudah didukung parpol. Misalnya, Ichsan Yasin Limpo yang disebut-sebut sudah didukung Hanura dan PAN. Kemudian Nurdin Abdullah yang katanya dapat dukungan PDIP dan kemungkinan Demokrat, lalu Nurdin Halid yang didukung Golkar serta kemungkinan Gerindra. (***)

Tim KITA Kerjasama NH Galakkan Program Bersih Masjid

Program Bersih Masjid

Program Bersih Masjid (dok net)

Makassar, KABAROKE –Tim Komunitas Patahuddin (KITA) di Pilkada Luwu mulai menggalakkan sejumlah program sosial dalam rangka menatap pilkada Luwu 2018 mendatang.

Salah satunya dengan menggalakkan program sama-samaki bersih Masjid. Hari ini, sebanyak 9 masjid yang dibersihkan oleh KITA. Menariknya, tim KITA menyebut program ini juga kerjasama dengan NH yang merupakan akronim Nurdin Halid calon Gubernur Sulsel.

“Sejak minggu lalu kami galakkan program Sama-samaki bersih Masjid, jadi tim KIYa dan tim muda NH bersatu membersihkan 9a masjid di Kabupaten Luwu. Kami target bisa laksanakan di 50 masjid,” ujar Jubir KITA, Ismail Ishak kemarin.

Lebih jauh dirinya menjelaskan ke-9 masjid yang dibersihkan hari ini antara lain, Masjid Tirowali, Masjid Wara, Masjid Tongkajang, Masjid Nurul Haq Kamanre, Masjid Kaili? Masjid Papakaju, Masjid Babang, Masjid Raya Sampano, dan Masjid Batu titti.

“Kalau minggu lalu kita launching program ini dan laksanakan di empat Masjid, Insya Allah minggu depan kami target untuk laksanakan di 10 masjid. Rencananya program ini kami akan laksanakan setiap jumat,” tandasnya. (***)

Begini Tanggapan Wiranto Soal Tuntutan Pemberhentian Ahok

Wiranto

Wiranto

Jakarta, KABAROKE – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan dirinya menerima pendemo. Ia memastikan semua yang disampaikan perwakilan demontrans akan sampai ke presiden.

“Saya perwakilan langsung dari pemerintah. Pasti sampai ke Presiden. Percaya sama saya,” ujar Wiranto, Jumat (31/3).

Dia juga memastikan, pemerintah tidak berpihak pada satu golongan saja. Tuntutan untuk mencopot jabatan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama dan status hukumnya telah diurus oleh Mahkamah Agung.

“Pemerintah itu, tidak dapat mencampuri untuk urusan yudikatif. Pengadilan tidak bisa campur tangan ke urusan pengadilan. Tapi pemerintah serius menanggapi tuntutan ini dengan meminta fatwa kepada MA soal pemberhentian Ahok,” tegas Wiranto. (***)

Teliti Pembangunan Megaproyek CPI, DPR Mau Bentuk Tim Terpadu

Rombongan Komisi IV DPR RI

Rombongan Komisi IV DPR RI

Makassar, KABAROKE — Komisi IV DPR RI akan membentuk tim terpadu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembentukan tim terpadu itu untuk mendalami permasalahan analisis masalah lingkungan (amdal) di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) Pantai Losari.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron yang juga Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Reklamasi Komisi IV, saat melakukan peninjauan di kawasan reklamasi CPI, Jumat, 31 Maret 2017.

“Dari peninjauan hari ini kami akan melakukan audit lingkungan. Audit investigasi terhadap Amdal yang sudah berjalan ini. Termasuk inventarisasi masalah berkaitan dengan masyarakat di sekitar proyek reklamasi ini,” katanya.

Selain Audit dan investigas itu, kata herman, akan dilakukan pula audit penggunaan bahan baku atau raw material dan perizinan yang akan dilakukan oleh tim terpadu. Menurut Herman, waktu satu bulan cukup untuk membicarakan kembali polemik dalam mega proyek yang dijalankan oleh PT Yasmin ini.

Polemik yang dimaksud Herman, yakni CPI saat ini diduga melakukan pengerukan pasir di perairan Makassar, tepatnya di Pulau Gusung Tangngayya tanpa izin yang jelas, sesuai keluhan dan aduan dari warga.

Pengerukan pasir tersebut dinilai ilegal, sebab pada Amdal CPI, material timbunan pasir disebutkan berasal dari beberapa pulau di Galesong, Kabupaten Takalar.

Herman menjelaskan, untuk audit kali ini, pihaknya sengaja tidak menurunkan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Alasannya, pihaknya masih melakukan peninjauan dan belum sampai pada tahap penelitian. Berbeda dengan beberapa kawasan reklamasi lain yang ada di Indonesia.

“Beda dengan reklamasi di Teluk Jakarta, di sana kami bersama Ditjen Gakkum langsung melakukan penyegelan sebab banyak aspek yang tidak terpenuhi,” jelas Herman.

Kehadiran Panja kata dia, bukan untuk mengagalkan reklamasi melainkan untuk memaduserasikan antara pembangunan yang ada di kawasan reklamasi yang sudah di atur undang-undang.

Sebelumnya kawasan reklamasi diatur oleh UU 27 tahun 2007 yang kemudian dikeluarkan keputusan nomor 65 tahun 2008 tentang penetapan kawasan strategis nasional dan konsekuensi dari penetapan kawasan strategis nasional. Hal itu lanjut Herman tentu menjadi urusan pemerintah pusat.

Meskipun pendelegasiannya akan diberikan pada pemerintah provinsi. UU tersebut akhirnya direvisi dari UU nomor 27 menjadi UU nomor 1 tahun 2014.

“Nah ini adalah instrumen yang kemudian menjamin semua proses reklamasi yang berlangsung tidak ada yang ditinggalkan baik itu adalah ekosistem laut, dan yang berkaitan dengan sosial ekonomi, maupun dengan cagar budaya, karena ini juga penting untuk menjadi pertimbangan di dalam proses pembangunan,” terang Herman.

Lebih lanjut Herman menjelaskan, pembangunan sudah menjadi keharusan bagi semua negara. Tetapi menurut dia, pembangunan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak rakyat. (Yasir)

1 2 3 4