Nelayan Minta DPR Hentikan Reklamasi CPI

Nelayan Sampaikan Aspirasi ke Anggota DPR RI Soal Reklamasi CPI
Nelayan Sampaikan Aspirasi ke Anggota DPR RI Soal Reklamasi CPI

Makassar, KABAROKE — Rombongan 15 legislator Komisi IV DPR RI yang menggelar inspeksi mendadak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), di kawasan pantai Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi, 31 Maret 2017. Kedatangan mereka pun disambut dengan aksi unjuk rasa oleh para nelayan.

Kedatangan para legislator itu, dimanfaatkan nelayan asal pulau Lae-lae untuk menyuarakan penolakannya terhadap reklamasi pantai. Mereka turut datang ke lokasi melalui jalur laut dengan menggunakan perahu mereka.

Didampingi aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), para nelayan berorasi meminta semua kegiatan penimbunan dan pembangunan di atas laut dihentikan. Tampak, ada sekitar 30 nelayan yang hadir dalam demonstrasi tersebut.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin yang mewakili para nelayan menyampaikan tiga permintaan kepada para legislator DPR RI. Pertama, mereka meminta agar anggota DPR menghentikan segala aktivitas reklamasi di kawasan CPI Makassar. Aktivitas tersebut, kata dia, tengah digugat secara hukum, dan kini sedang dalam upaya kasasi.

“Polda Sulsel sedang menyelidiki tentang dugaan pelanggaran Amdal. KPK juga sementara meneliti dugaan korupsi atas kegiatan reklamasi ini,” kata Al Amin.

Kedua, lanjut Amin, nelayan juga meminta DPR menghentikan kegiatan pengembang reklamasi yang mengeruk pasir di pulau-pulau kecil di sekitar Makassar. Sebab pengerukan, sesuai izin semestinya dilakukan di kabupaten Takalar.

“Yang terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan kami minta segera menyegel kawasan reklamasi. Karena kegiatan ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat kecil di sekitarnya,” ujar Amin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menjelaskan, kunjungannya ke Makassar untuk memastikan kegiatan reklamasi CPI memenuhi semua persyaratan sesuai undang-undang. Melalui panitia kerja pengawasan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengecek semua kelengkapan dokumen serta verifikasi faktual di lapangan.

“Kesimpulan kami hari ini, meminta tim teknis dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menggelar audit lingkungan. Hasilnya kami tunggu paling lambat satu bulan ke depan,” kata Herman. “Intinya kami ingin semua clear,” dia melanjutkan.

Herman menyebutkan, panja Komisi IV sejauh ini mengawasi total 16 aktivitas reklamasi di kawasan strategis nasional. Berdasarkan peraturan tentang pemanfaatan ruang laut, semua lokasi garapan reklamasi mesti dalam penguasaan negara. Adapun korporasi hanya berhak atas izin pemanfaatan lahan.

“Kunjungan kita untuk meluruskan tata laksana, supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar,” kata Herman. (Yasir)

Related posts

Leave a Comment