Teliti Pembangunan Megaproyek CPI, DPR Mau Bentuk Tim Terpadu

Rombongan Komisi IV DPR RI
Rombongan Komisi IV DPR RI

Makassar, KABAROKE — Komisi IV DPR RI akan membentuk tim terpadu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembentukan tim terpadu itu untuk mendalami permasalahan analisis masalah lingkungan (amdal) di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) Pantai Losari.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron yang juga Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Reklamasi Komisi IV, saat melakukan peninjauan di kawasan reklamasi CPI, Jumat, 31 Maret 2017.

“Dari peninjauan hari ini kami akan melakukan audit lingkungan. Audit investigasi terhadap Amdal yang sudah berjalan ini. Termasuk inventarisasi masalah berkaitan dengan masyarakat di sekitar proyek reklamasi ini,” katanya.

Selain Audit dan investigas itu, kata herman, akan dilakukan pula audit penggunaan bahan baku atau raw material dan perizinan yang akan dilakukan oleh tim terpadu. Menurut Herman, waktu satu bulan cukup untuk membicarakan kembali polemik dalam mega proyek yang dijalankan oleh PT Yasmin ini.

Polemik yang dimaksud Herman, yakni CPI saat ini diduga melakukan pengerukan pasir di perairan Makassar, tepatnya di Pulau Gusung Tangngayya tanpa izin yang jelas, sesuai keluhan dan aduan dari warga.

Pengerukan pasir tersebut dinilai ilegal, sebab pada Amdal CPI, material timbunan pasir disebutkan berasal dari beberapa pulau di Galesong, Kabupaten Takalar.

Herman menjelaskan, untuk audit kali ini, pihaknya sengaja tidak menurunkan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Alasannya, pihaknya masih melakukan peninjauan dan belum sampai pada tahap penelitian. Berbeda dengan beberapa kawasan reklamasi lain yang ada di Indonesia.

“Beda dengan reklamasi di Teluk Jakarta, di sana kami bersama Ditjen Gakkum langsung melakukan penyegelan sebab banyak aspek yang tidak terpenuhi,” jelas Herman.

Kehadiran Panja kata dia, bukan untuk mengagalkan reklamasi melainkan untuk memaduserasikan antara pembangunan yang ada di kawasan reklamasi yang sudah di atur undang-undang.

Sebelumnya kawasan reklamasi diatur oleh UU 27 tahun 2007 yang kemudian dikeluarkan keputusan nomor 65 tahun 2008 tentang penetapan kawasan strategis nasional dan konsekuensi dari penetapan kawasan strategis nasional. Hal itu lanjut Herman tentu menjadi urusan pemerintah pusat.

Meskipun pendelegasiannya akan diberikan pada pemerintah provinsi. UU tersebut akhirnya direvisi dari UU nomor 27 menjadi UU nomor 1 tahun 2014.

“Nah ini adalah instrumen yang kemudian menjamin semua proses reklamasi yang berlangsung tidak ada yang ditinggalkan baik itu adalah ekosistem laut, dan yang berkaitan dengan sosial ekonomi, maupun dengan cagar budaya, karena ini juga penting untuk menjadi pertimbangan di dalam proses pembangunan,” terang Herman.

Lebih lanjut Herman menjelaskan, pembangunan sudah menjadi keharusan bagi semua negara. Tetapi menurut dia, pembangunan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak rakyat. (Yasir)

Related posts

Leave a Comment