PKS Bantah Kadernya Terlibat Kelompok ISIS

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta, KABAROKE — Densus 88 menangkap anggota DPRD dari PKS Kabupaten Pasuruan Muhamad Nasir Umar (MNU) di Bandara Juanda Surabaya, Minggu (9/4/2017) karena diduga menjadi anggota ISIS.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dari Fraksi PKS membantah MSU terlibat jaringan para teroris tersebut.

“Informasi terakhir yang kami terima sama sekali tidak terkait dengan jaringan terorisme apalagi kemudian dikaitkan dengan ISIS, tetapi ini soal administrasi,” kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/5/2017).

Nasir menambahkan selain menjadi anggota dewan, MSN juga membuka usaha sampingan dengan menjadi pemimbing jamaah ibadah haji dan umroh.

“Jadi kunjungan ke Turki itu kan memang mudah ke sana dan kunjungan ke Lebanon itu kan sesuatu yang beliau tidak tahu kalau harus mengurus visa dan lain sebagainya,” terangnya.

“Jadi alhamdulilah, MSU tidak ada kaitannya dengan isu-isu terorisme, seperti yang dilansir sejumlah media. Terkait dengan penahanan MSU oleh Densus 88, kami menghargai apa yang dilakukan oleh Densus, dan barangkali ini sebagai bentuk klarifikasi. Tentu saja semuanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga tetap mengedepankan hak-hak manusia serta praduga tak bersalah,” tambahnya. (***)

Rokok Ilegal yang Beredar di Sulsel Rata-rata Berasal dari Jatim

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Kepala Seksi Penyidikan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Akbar Arma mengungkapkan 15 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan sepanjang Januari hingga awal April 2017. Rokok ilegal tersebut rata-rata berasal dari Jawa Timur (Jatim) yang dikirim melalui jalur laut dan jalur udara.

“Totalnya ada 14 kali pengungkapan kasus terkait rokok ilegal hingga awal April. Dari 15 juta batang rokok ilegal yang disita, kami berhasil mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar. Terakhir awal April ini disita 4 juta batang rokok ilegal senilai Rp2,6 miliar,” kata Akbar, saat konferensi pers di kantornya, Senin, 10 April.

Berdasarkan data yang dihimpun kabaroke.com, pengiriman rokok ilegal ke Sulsel dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Pada 2016, tercatat ada 65,2 juta batang rokok ilegal senilai Rp35,4 miliar yang berhasil ditegah. Adapun pada 2015, jumlah rokok ilegal yang disita berkisar 44 juta batang.

Akbar menjelaskan belasan kasus rokok ilegal pada 2017 masih terus dikembangkan. Penelusuran masih dilakukan untuk mencari tahu pengirim dan penerima hasil tembakau ilegal tersebut. Sejauh ini, pihaknya belum bisa mengungkap pabrik asal rokok tersebut. Petugas Bea Cukai Sulawesi diakuinya kesulitan melakukan pengungkapan.

Menurut Akbar, sulitnya pengungkapan kasus rokok ilegal lantaran pola pengirimannya mirip dengan narkotika yang menggunakan sistem rantai putus. Alamat pengirim dan penerima rokok ilegal yang diperoleh pada jasa ekspedisi laut dan udara ternyata fiktif. “Kami akan gandeng Bea Cukai Jatim untuk menelusuri asal barang,” tuturnya.

Kasus terakhir yang ditangani Bea Cukai Sulawesi adalah pengungkapan 4 juta batang rokok ilegal asal Jatim pada Jumat, 7 April lalu. Jutaan batang rokok ilegal senilai Rp2,62 miliar tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi via laut dan udara. Kerugian negara yang diselamatkan atas pengungkapan kasus itu mencapai Rp1,34 miliar.

Berdasarkan data Kanwil Bea Cukai Sulawesi, 4 juta rokok ilegal tersebut terdiri atas 113 karton. Rinciannya, 55 karton atau 1,32 juta batang rokok yang tidak dilengkapi pita cukai; 12 karton atau 192 ribu batang rokok yang menggunakan pita cukai palsu dan 48 karton atau 2,49 batang rokok tanpa kemasan.

Rokok itu, menurut Arman, diketahui bermerek GSP, PLUS dan RASTA. Jutaan batang rokok tersebut dinilai melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (***)

Program Rumah Mewah ala Ahok, Sandi : Motivasinya Harus Dipertanyakan

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE– Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor pilihan tiga Sandiaga Uno menanggapi program rumah mewah yang digagas oleh Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan moto rumah skema yang aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan.

Sandiaga mengatakan pihaknya menawarkan program untuk warga Jakarta yang selama ini memimpikan memiliki rumah sendiri melalui program DP 0 rupiah. Terkait program rumah murah Ahok, Sandi menilai paslon nomor dua tersebut dadakan mengeluarkan ide yang mirip dengan program miliknya.

“Saya tidak ingin berkomentar terhadap program paslon lain karena itu sangat baru. Setelah lima tahun mereka tidak meluncurkan ini dan baru meluncurkan sekitar sepuluh hari sebelum pencoblosan,” ujar Sandiaga di Jalan Cipinang Besar BKT RT 008 RW 006 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Senin (10/4).

Namun, Sandi mempertanyakan ide skema rumah murah Ahok yang baru diperkenalkan sembilan hari menjelang hari pemungutan suara. Bahkan, Sandi menilai skema rumah murah untuk menarik suara saat kampanye.

“Kami perlu mengerti dulu, karena timing dan motivasinya juga harus dipertanyakan, apakah ini hanya untuk kampanye, menarik suara yang kemarin berbondong-bondong pindah ke nomor tiga karena kami punya rumah dp nol rupiah, jadi sebaiknya saya tidak berkomentar karena akan menambah perpecahan,” tutur Sandi.

Diketahui sebelumnya, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyangkal bahwa program rumah murah miliknya tidak meniru program rumah DP 0 rupiah pasangan Anies-Sandi.

“Enggak justru aku bilang kita udah jauh sebelum kita ngomong gitu, kamu baca saja di koran. Saya tawarkan 2,5 persen dari tahun tahun lalu,” kata Ahok di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Minggu (9/4) lalu.

Ahok menjelaskan rumah empat skema yang aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan. Diperuntukan masyarakat yang menerima gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3 juta per bulan.

Lanjutnya, cicilan program rumah murah tersebut sama seperti membayar kost, dengan cicilan yang murah masyarakat yang menerima gaji bulanan UMP dapat memiliki rumah hunian aman, nyaman, sehat dan tidak pusing cicilan.

“Kalau gaji kamu sudah naik lagi Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulan, kamu pun belum bisa rumah di Jakarta sebetulnya, makanya kita sediakan yang harga kost,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil Pilkada DKI pada putaran pertama, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni memperoleh 17.07 persen suara, Sedangkan Ahok- Djarot memperoleh 42,99 persen suara, dan pasangan Anies-Sandiaga memperoleh 39,95 persen suara.

Hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan quick count Pilkada DKI yang dirilis sejumlah lembaga survei. Sehingga pasangan Ahok-Djarot danAnies-Sandi yang berhak maju ke Pilkada DKI putaran kedua. (Iqbal)

Aliyah Mustika Sosialisasi Bahaya Kosmetik Ilegal di Unismuh

Aliyah Mustika Ilham

Aliyah Mustika Ilham

Makassar, KABAROKE – Anggota DPR RI Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE, bersama BBPOM memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya obat ilegal, makanan berformalin dan kosmetik ilegal di hadapan 500an warga Muhammadiyah dan mahasiswa Unismuh Makassar.

Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Sidang Kampus Unismuh Makassar. Dalam kesempatan itu, Aliyah Mustika didampingi oleh pimpinan Muhammadiyah Sulsel, Syaiful Saleh, dan dihadiri pula oleh
Dr H Abd Rahman Rahim SE MM, Rektor Unismuh Makassar serta Kepala BPOM Sulsel M.Guntur, Senin 10 April 2017.

Hj. Aliyah Mustika Ilham, menjelaskan, mengucapkan banyak terima kasih kepada civitas Universitas Muhammadiyah Makassar, dikarenakan banyak membantu sebelum dan saat duduk di DPR RI mengenai segala program kerja.

“Di Komisi IX membidangi kesehatan juga dan maka dari inilah saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya Unismuh dan BBPOM, untuk sosialisasi edukasi mengenai obat, kosmetik dan makanan,” ujar Aliyah Mustika yang bertugas di Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan dan Kesehatan.

Menurutnya, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah sangat penting diketahui bagi masyarakat luas, bagi kaum muda dan khususnya bagi adik-adik mahasiswa.

“Saya selalu melakukan kunjungan kerja di wilayah atau disetiap konstituen, untuk tetap menjalin silaturrahmi dalam hal apapun. Sosialisasi ini sebagai fungsi mengawasi obat-obatan, bahan makanan, kosmetik agar masyarakat tidak jadi korban produk berbahaya atau palsu, serta agar menjaga kesehatan,” tegas istri Walikota Makassar periode 2004-2014 ini dihadapan ratusan mahasiswa dan undangan.

Kepala Badan POM Sulsel, Dr H Muh Guntur APT MKes mengatakan, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat, kosmetik dan makanan ini terselenggara atas kerjasama dan support dari Aliyah Mustika, yang sangat peduli kepada masyarakatnya mengenai kesehatan.

“Semoga support dan bantuan dari anggota DPR RI Aliyah Mustika berjalan intens dan jangka panjang. Perlu kami informasikan kepada bapak ibu yang mempunyai anak kecil, agar obat-obatan dan kosmetik disimpan sebaik-baiknya,” katanya.

Lanjutnya, sangat penting perhatikan pula segala jenis registrasi ataupun tanggal kadaluwarsa obat, kosmetik dan makanan. Tips menghindari obat palsu, yakni beli obat di apotek dan toko obat berizin, dengan resep dokter, perhatikan logo obat yang ada warnanya. Juga mengenai obat tradisional, mempunyai kode hanya 9 digit dan memiliki izin edar BBPOM.

Dalam pelaksanaan acara ini, dirangkaikan juga dengan berbagai games, musik, sesi tanya jawab dan penyerahan plakat kepada narasumber.

Diketahui pula, usai memberikan edukasi dan sosialisasi di Kampus Unismuh, Aliyah Mustika menyerahkan bantuan Biscuit kepada Anak Sekolah di SD Inpres Taeng-Taeng, Jalan Dato Ri Panggentungang Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. (Arman)

Tim Anies-Sandi Khawatir Suket Dipakai untuk Penggelembungan Suara

Pasangan Anies-Sandi (dok net)

Pasangan Anies-Sandi (dok net)n

Jakarta, KABAROKE — Polemik surat keterangan (suket) sebagai pengganti e-KTP untuk memilih cagub-cawagub DKI Jakarta terus bergulir. Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohammad Taufik menilai, penggunaan suket rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan.

Taufik mengatakan, suket bisa menjadi pintu masuk kecurangan pada pencoblosan 19 April mendatang. Ia meminta, KPU DKI tak mengurusi data kependudukan karena itu merupakan kewenangan Pemprov DKI. Sebagai penyelenggara pemilu, Taufik meminta KPU DKI tetap fokus untuk memastikan data pemilih.

“Kami akan minta data suket ke Disdukcapil. Ini untuk memastikan suket memang yang keluar pada 19 April sesuai jumlah,” kata Taufik, Senin (10/4).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan bupati/wali kota dengan kewenangannya.

Taufik mengklaim, ada sinyalemen pengerahan massa untuk mencoblos pada pemilihan 19 April mendatang. Suket dinilai sangat rawan dimanfaatkan untuk menggelembungkan suara. Jika Disdukcapil menerbitan suket lebih dari seharusnya, Taufik mencurigai akan terjadinya kecurangan.

“Kami akan sisir juga data suket untuk memastikan apakah invalid atau tidak,” ujar Taufik. (***)

Golkar Bersiap Hadapi Pilgub Jabar

Partai Golkar

Partai Golkar

Purwakarta, KABAROKE — DPD Partai Golkar Jawa Barat dinilai perlu melakukan persiapan internal yang matang menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Jabar 2018. Beberapa kali Golkar mengalami kekalahan pada Pilgub Jabar sebelumnya.

“Partai Golkar jangan terjebak dalam euforia pilgub. Lebih baik melakukan persiapan internal,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Senin (10/4).

Salah satu upaya yang akan ditempuh ialah dengan cara memunculkan nama-nama yang dianggap memahami keinginan masyarakat Jawa Barat. “Kami di Partai Golkar Jawa Barat baru sebatas menerima usulan-usulan yang berkembang. Saya pribadi belum menyatakan apapun, baru menyerap aspirasi yang muncul,” katanya.

Telaah mendalam terhadap psikologi pemilih di Jawa Barat juga menjadi pertimbangan utama partainya. Sebab, pemilih di Jawa Barat selalu menghadirkan kejutan pada saat pemilihan berlangsung. Itu terbukti dari hasil survei yang sebelumnya dirilis oleh berbagai lembaga survei selalu berbeda dengan hasil pilkada itu sendiri.

“Kami telaah dulu keinginan masyarakat Jawa Barat seperti apa, karena di dua Pilgub Jabar sebelumnya selalu ada kejutan,” kata dia.

Arus bawah Partai Golkar sendiri yang terdiri dari pengurus Kecamatan dan pengurus daerah tingkat kabupaten sudah menyatakan kesiapannya memenangkan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jawa Barat. Tapi hingga saat ini, Dedi masih enggan membahas kesiapan dirinya untuk maju pada Pilgub Jabar.

Untuk sementara ini, ia mengaku lebih memikirkan partai yang dia pimpin di Jawa Barat dibandingkan membahas seputar Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal tersebut disampaikan terkait dengan kekalahan Partai Golkar di dua kali pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Seperti pada Pilgub Jabar 2008, Partai Golkar Jawa Barat mengusung petahana Dani Setiawan berpasangan dengan Iwan Sulandjana yang berlatar belakang militer. (***)

PILGUB DKI : Misteri Menghilangnya Lembaga Survei

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Pilkada DKI putaran dua, tinggal menghitung hari. Tidak seperti pilkada putaran pertama, tidak banyak lembaga survei yang telah mengumumkan hasilnya. Sejauh ini baru tiga lembaga survei yang mengumumkan hasilnya, yakni Median (sudah dua kali publikasi), Lingkaran Survei Indonesia, dan Sumber Data Indonesia. Semuanya menunjukkan Pasangan Anies-Sandi menang.

Kondisi ini sungguh jauh berbeda dengan pilkada putaran pertama. Berbagai lembaga survei sangat gencar dan berlomba mengumumkan hasilnya. Hasilnya cukup beragam, tergantung afiliasinya dan untuk siapa lembaga survei tersebut bekerja. Namun ada juga beberapa lembaga survei yang tetap menjaga independensinya.

Salah satu yang surveinya sangat ditunggu publik adalah Litbang Harian Kompas. Sebagai Litbang sebuah lembaga yang punya reputasi sangat kredibel, Litbang Kompas dalam berbagai surveinya menunjukkan hasil yang sangat akurat.

Hanya sepekan menjelang Pilkada putaran perama, Litbang Kompas melansir hasil survei yang menunjukkan bahwa suara pasangan Agus-Silvy menurun, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi meningkat. Survei itu juga mengkonfirmasi bahwa Ahok-Djarot akan keluar sebagai peraih suara terbanyak, diikuti oleh Anies-Sandi di urutan kedua. Sementara pasangan Agus-Silvy yang elektabilitas terus berada di peringkat pertama, menurun drastis dan berada diurutan terakhir, alias bakal tersingkir.

Kesimpulan hasil survei itu cukup mengejutkan, bahkan banyak yang mencurigainya. Bagaimana mungkin pasangan Ahok-Djarot yang sudah babak belur dihajar Aksi Bela Islam (ABI) I-III, masih tetap perkasa? Namun hasil Pilkada putaran pertama mengkonfirmasi prediksi tersebut.

Tiga pekan menjelang pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014, Litbang Kompas juga memprediksi pasangan Jokowi-JK akan mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta dengan selisih 7 persen. Hasil Pilpres juga menunjukkan bahwa Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta dengan selisih suara 6.3 persen.

Hingga hari ini (10/4), sembilan hari jelang Pilkada putaran dua, Litbang Kompas belum juga melansir hasilnya. Masih tersisa dua hari sebelum memasuki hari tenang untuk lembaga survei diperbolehkan mengumumkan temuan lapangannya.

Apakah Litbang Kompas akan mengumumkan hasilnya? Ini yang banyak ditunggu publik. Sebab bila mengacu pada standar umum yang berlaku dalam ilmu statistik, hampir bisa dapat dipastikan, bahwa hasil Litbang Kompas tidak akan jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya, Anies-Sandi menang. Bila ada survei yang melenceng terlalu jauh, maka dipastikan mereka sedang memainkan hasil survei, atau dikenal dengan istilah _how to lie with statistics._

Mengapa survei Kompas layak ditunggu? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, seperti telah disebut sebelumnya, kredibilitas yang bisa menjadi panduan publik untuk melihat arah dukungan suara dalam Pilkada. Kedua, selama ini muncul banyak kecurigaan publik, terutama kalangan Islam, tentang afiliasi politiknya. Kompas sering dicurigai dan disalahkan mempunyai agenda memusuhi umat Islam dan dalam pilkada kali ini, pasti jadi pendukung pasangan Ahok-Djarot.

Nah bila Litbang Kompas tidak mengumumkan hasilnya, kecurigaan publik tentu menjadi mendapat pembenaran. Dalam strategi marketing yang juga diadopsi dalam marketing politik dikenal istilah band wagon effect, sebuah teori yang menjelaskan bahwa publik cenderung akan memilih mengikuti suara terbanyak. Jadi publikasi yang massif tentang hasil survei yang menunjukkan kemenangan seorang/pasangan calon, akan sangat berpengaruh kepada pemilih, terutama mereka yang belum menentukan pilihan.

Dampak ikutan lain dari pengumuman sebuah survei, adalah berkaitan dengan pendanaan. Biasanya para penyandang dana, terutama dari kalangan pengusaha akan men-support dana yang lebih besar kepada calon yang berpotensi menang. Sikap semacam itu bagi dunia usaha yang pragmatis, sangatlah wajar. Makanya dikalangan mereka dikenal sebuah istilah “jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang”.

Dalam Pilkada DKI, jargon tersebut tampaknya tidaklah berlaku. Kabarnya hampir semua penyandang dana besar, yang oleh banyak kalangan disebut sebagai Kelompok Sembilan Naga plus taipan lain di luar kelompok itu, all out menaruh telur mereka sebanyak-banyaknya di keranjang Ahok-Djarot. Sebaliknya Anies-Sandi sangat kekurangan dana, karena banyak pengusaha yang takut ditekan bila mendukung, apalagi membantu dan menggelontorkan dana.

Soal lain yang sangat penting, hasil survei bisa membantu menutup celah kecurangan. Sebab hasil survei yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, sangat jarang meleset. Bila hasilnya meleset terlalu jauh, hampir dapat dipastikan terjadi kecurangan.

Pilkada DKI, adalah pertarungan yang tidak seimbang. Petarungan antara David-Goliath. Pertarungan antara pemilik modal besar vs kelompok masyarakat yang besar secara jumlah, tapi nirkekayaan. Pertarungan antara penguasa/kekuasaan vs rakyat kecil yang menuntut keadilan. Pertarungan yang bila diibarat sebuah pertandingan, wasit, hakim garis, pengawas, supporter, media dll tidak netral. Namun hukum alam berlaku abadi, “ kebenaran akan mengalahkan kebatilan.

Oleh Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Pelaksanaan UNBK di Sulsel Sempat Terkendala Akses ke Server Pusat

Ujian Nasional Berbasis Komputer [dok net]

Ujian Nasional Berbasis Komputer [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada hari pertama, Senin, 10 April, di Sulsel diwarnai gangguan akses ke server pusat. Gangguan tersebut hanya dialami segelintir peserta dan sekolah. Secara keseluruhan, pelaksanaan UNBK di Sulsel berjalan aman dan lancar. Permasalahan akses ke server pusat tidak sampai mengganggu pelaksanaan ujian.

Kepala Dinas Pendidikan Irman YL mengungkapkan akses ke server pusat memang sempat menjadi kendala. “Infrastruktur dan kesiapan siswa di sekolah tidak ada masalah. Hanya permasalahan akses ke server pusat yang sempat terkendala,” kata Irman, saat mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dalam peninjauan pelaksanaan UNBK melalui konferensi video di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Senin 10 April.

Menurut Irman, sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di kabupaten/kota lingkup Sulsel memang sempat melaporkan adanya peserta ujian yang terlambat mendapatkan akses terhadap soal. Jeda waktu beragam rentang 5-20 menit. Gangguan akses ke server pusat tersebut ditegaskannnya tidak sampai mengganggu pelaksanaan ujian. Toh, hitungan waktu bagi peserta ujian belum berjalan.

Irman mengimbuhkan gangguan akses ke server pusat diduga terjadi karena banyaknya akses secara bersamaan pada saat ujian. Toh, laporan yang diterimanya menyebutkan tidak ada kerusakan pada server. Karena itu, bila pun ada peserta ujian yang terkendala dengan akses ke server pusat, maka bisa diikutkan pada sesi lanjutan atau ujian susulan.

“Mungkin karena di saat bersamaan banyak yang mengakses server pusat. Lagian, setelah dicek ternyata tidak ada masalah di server sekolah,” ucap Irman.

Dalam konferensi video bersama sejumlah UPT Pendidikan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menanyakan kelancaran dan kendala yang dihadapi masing-masing daerah. Termasuk soal sarana dan fasilitas penunjang ujian. Ia pun meminta agar seluruh sekolah di Sulsel mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan UNBK pada tahun depan.

Menurut Syahrul, untuk merealisasikan penerapan UNBK pada seluruh sekolah di Sulsel, Dinas Pendidikan diminta berbenah dari sekarang. Di antaranya yakni mempersiapkan semua kebutuhan, mulai dari perangkat komputer, sarana penunjang, serta kesiapan peserta dan guru pembimbing.

“Diharapkan ke depannya, tidak ada lagi sekolah tanpa UNBK. Karena UNBK banyak keuntungannya dan memudahkan pengawasan,” pungkas dia. (***)

Zakir Naik: Hanya Warga Bekasi yang Tak Pertanyakan Surah Al Maidah

Zakir Naik di Unhas

Zakir Naik di Unhas

Makassar, KABAROKE — Ulama kondang asal India, Dr Zakir Naik, saat berbicara di Kota Makassar hari ini, mengungkapkan jika selama sepuluh hari di Indonesia, hanya warga Kota Bekasi yang tidak mempertanyakan makna dari surat Al Maidah ayat 51.

Hal itu dikatakan Zakir saat mendapatkan pertanyaan seputar pilihan pemimpin yang ideal untuk umat muslim. Pertanyaan dilontarkan seputar surat Al Maidah yang membahas soal kewajiban muslim memilih pemimpin.

“Saudara ini menanyakan apakah saudara non Muslim bisa menjadi pemimpin kaum Muslim. Pertanyaan ini selalu ditanyakan kepada saya di setiap tempat, kecuali Bekasi. Semua tanyakan hal yang sama, padahal Bekasi lebih dekat dengan Jakarta ketimbang kota lainnya,” kata Zakir dalam kuliah umumnya di Baruga Andi Pangeran Pettarani Universitas Hasanuddin Makassar, Senin, 10 April 2017.

Kata Zakir, hak memilih pemimpin dari non muslim hanya menjadi solusi alternatif, ketika memang kondisi sudah tidak ada pilihan lain. Pada surat Al Maidah 51, kata dia, tertera jelas umat muslim diwajibkan tak boleh memilih pemimpin dari non muslim, karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk meminta perlindungan kepada non muslim.

“Ini bukan saja dalam hal untuk memilih kepala daerah atau pemimpin, tetapi berlaku untuk semua hal. Janganlah kamu orang-orang beriman mengambil kaum kafir sebagai pelindung, atau pemimpin dengan meninggalkan kaum muslim lainnya,” jelas Zakir.

“Kalau menjadikan non muslim sebagai pemimpin, maka kita tak akan dapat pertolongan Allah,” kata Zakir menambahkan.

Hal itu, kata dia, juga sudah dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 144. “Isinya serupa, jangan ambil orang kafir sebagai pemimpin kalian,” tuturnya. (***)

Fahira Sebut Lebih Sulit Jadi Anggota DPD Ketimbang DPR

Anggota DPD RI, Fahira Idris

Anggota DPD RI, Fahira Idris

Jakarta, KABAROKE — Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris berpendapat, anggota DPD RI mempunyai ikatan emosional langsung dengan rakyat sebagai konstituen. Maka dari itu, menurutnya menjadi anggota DPD jauh lebih sulit daripada menjadi anggota DPR.

“Kami tidak akan jadi calon senator jika kami tidak dapat restu langsung dari rakyat yang rela memberikan dukungannya lewat KTP. Kami punya ikatan emosional langsung dengan konstituen. Saya bisa katakan menjadi anggota DPD jauh lebih sulit dari anggota DPR,” kata Fahira, dilansir dari republika.co.id, Senin (10/4).

Maka dari itu, Fahira mengatakan, tidak adil jika konstitusi menepikan DPD. Sebab, menurutnya, DPD mempunyai tanggung jawab merealisasikan harapan konstituennya.

Fahira berharap, Pimpinan DPD yang baru bisa menangkap keresahan semua aggota DPD yang selama ini merasa tidak ada upaya optimal untuk memperkuat kelembagaan DPD. Sementara, harapan amandemen konstitusi sebagai satu-satunya jalan memperkuat wewenang DPD juga semakin tidak jelas realisasinya.

“Jika Pimpinan DPD yang baru mampu menangkap keresahan ini dan menindaklanjutinya dengan sungguh-sungguh, saya yakin perbedaan pendapat akan hilang dengan sendirinya dan semua anggota akan bersatu padu mendukung pimpinan yang baru sehingga DPD dalam sisa waktunya ini, hadirnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ucap Fahira. (***)

1 2 3