Begini Tanggapan Bos Golkar Soal Hasil Pilgub DKI

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua Golkar Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Setya Novanto menyatakan bersyukur Pilkada DKI Jakarta berlangsung aman, lancar, dan tertib dan mengucapkan selamat kepada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang unggul menurut hasil hitung cepat.

Ia yakin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), calon gubernur DKI Jakarta yang didukung partainya, masih punya kesempatan di tempat lain. Namun dia tidak merinci kesempatan apa dan tempat apa yang dia maksud.

“Dia adalah seorang generasi muda yang masih memiliki kesempatan di tempat lain, yang berguna bagi masyarakat Indonesia,” kata Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Dia juga berterima kasih kepada Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, yang telah memberikan ide dan gagasan dalam menjalankan pemerintahan Jakarta yang modern dan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi warga.

“Tentu diharapkan Saudara Ahok bisa memahami bahwa kekalahan ini bukan sesuatu yang harus dipikirkan terlalu jauh,” ujarnya.

“Hasil pilkada adalah pilihan rakyat yang memilih dengan hati nurani. Kekalahan tidak perlu dipersoalkan namun perlu disyukuri bahwa Pilkada berjalan aman dan tertib,” katanya.

Ia juga berterima kasih kepada aparat Polri dan TNI serta penyelenggara pemilu seperti KPU Jakarta dan Bawaslu Jakarta yang telah bekerja dengan baik. (***)

2028, Kunjungan Wisman ke Mamago Ditargetkan Tembus 1 Juta

Turis China Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia (dok net)

Turis China Dominasi Kunjungan Wisman ke Indonesia (dok net)

Makassar, KABAROKE — PT Angkasa Pura (AP) I Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Collaborative Destination Devolepment (CDD) untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton, Kota Makassar, Kamis, 19 April. Dalam kegiatan tersebut, AP I mempromosikan program pariwisata visit Makassar, Maros dan Gowa (Mamago).

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT AP 1 Mochammad Asrori menuturkan pihaknya memang getol mempromosikan potensi pariwisata daerah dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mendongkrak jumlah wisatawan. Bandara disebutnya memegang peranan vital lantaran menjadi etalase sebuah daerah. Setiap wisatawan atau turis yang berkunjung ke daerah pastinya melalui bandara. Karena itu, kesan pertama turis bergantung pelayanan dan fasilitas di bandara.

“Pariwisata merupakan salah satu program prioritas dalam nawacita (pemerintahan Presiden Jokowi) yang diharapkan membangkitkan pembangunan dan perekonomian. Di Sulsel ini, tidak jauh dari kawasan Bandara Hasanuddin terdapat Mamago yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Memang diperlukan adanya koloborasi antara semua pihak untuk bisa mendongkrak jumlah wisatawan,” kata Asrori, saat konferensi pers di Makassar, Kamis, 20 April.

Melalui FGD bertajuk CDD, Asrori mengharapkan muncul gagasan mengenai langkah nyata ihwal program peningkatan kunjungan wisatawan, baik asing maupun mancanegara. Dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata, diakuinya peran serta pemerintah, maskapai penerbangan dan asosiasi sangatlah penting. Dari AP 1 sendiri berusaha melahirkan terobosan-terobosan dalam mendongkrak jumlah wisatawan. Misalnya dengan memasang ikon-ikon pariwisata di setiap bandara.

Gagasan lain yang masih perlu dikaji dan dukungan dari pemerintah adalah menyediakan tur wisata di sekitar kawasan Bandara Hasanuddin. Di Kabupaten Maros misalnya, terdapat tiga destinasi wisata yang berada tidak jauh dari bandara yakni Air Terjun Bantimurung, Gua Prasejarah Leang-leang dan Geo-Park Rammang-rammang. “Untuk penumpang transit dengan waktu yang cukup panjang bisa menikmati pesona wisata di Maros. Tinggal teknisnya nanti dibahas bagaimana,” ucap dia.

Asrori mengimbuhkan AP 1 telah menghelat program CDD di 9 daerah. Hasilnya, rata-rata terjadi peningkatan signifikan terkait lalu lintas penumpang di bandara yang mengindikasikan adanya lonjakan kunjungan wisatawan. Di lingkup Mamago sendiri terdapat belasan destinasi wisata yang sangat potensial. Selain tiga destinasi wisata di Kabupaten Maros, terdapat beberapa wisata pulau di Kota Makassar dan wisata budaya di Kabupaten Gowa, seperti Makam Sultan Hasanuddin dan Balla Lompoa.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mendukung program AP 1 dalam upaya menggelorakan pariwisata di daerah. Pemkab Gowa sendiri berkomitmen untuk membenahi destinasi wisata dan infrastruktur penunjang. Contohnya akses menuju wisata Malino sedang diperlebar dari dua jalur menjadi empat jalur. Dengan begitu jarak tempuh yang dulunya memakan waktu sampai 2 jam terpangkas tinggal 45 menit.

Khusus untuk kawasan wisata Malino, Adnan mengatakan pihaknya telah merancang master plan-nya. Kawasan wisata Malino hendak disulapnya menyerupai Kebun Raya Bogor. Selain Malino, beberapa destinasi wisata yang diandalkan pihaknya adalah wisata budaya, mulai dari Makam Sultan Hasanuddin, Makam Syekh Yusuf dan Balla Lompoa yang merupakan museum sekaligus cagar budaya.

Sekretaris Daerah Maros Baharuddin mengatakan Maros merupakan daerah yang kaya akan potensi wisata. Namun, diakuinya sejumlah destinasi wisata di daerahnya masih kurang dieksplore dan belum terlalu terekspose ke publik. “Misalnya Geo-Park Rammang-rammang. Itu merupakan salah satu geo-park terbaik di dunia. Bahkan, disebut-sebut sebagai kedua terbaik setelah di China,” ujar dia.

Guna mendongkrak pariwisata Maros, Baharuddin menawarkan agar penumpang transit di Bandara Hasanuddin untuk ditawarkan menikmati pesona alam daerahnya. “Kalau transitnya 2 jam, itu sudah cukup ke tiga destinasi wisata andalan Maros. Kami juga rutin menggelar berbagai festival untuk mendongkrak wisatawan, seperti Festival Bantimurung pada Juli nanti,” pungkas Baharuddin. (***)

Fadli Zon Sebut Tuntutan Terhadap Ahok Terlalu Kecil

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (foto dok-net)

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (foto dok-net)

Jakarta, KABAROKE – Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara terkait tuntutan terhadap terdakwa penista agama DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituntut hukuman 1 tahun tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Fadli meminta agar tuntutan itu dikaji terlebih dahulu oleh ahli hukum dan pihak pihak yang melaporkannya. “Saya kira biar dikaji oleh ahli ahli hukum apakah ini suatu tuntutan yang wajar, terlalu rendah, atau memamg segitu, menurut saya ini harus dikaji dulu oleh ahli hukum dan pihak-pihak yang melaporkannya apakah merasa puas atau tidak menurut saya ikut aturan aja,”ucap Fadli di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis, (20/4).

Menurut Fadli, tuntutan terhadap Ahok itu terlalu kecil dan tidak sebanding dengan dampak penistaan yang dilakukannya. “Kalau melihat apa dari apa yang dilakukan dengan dampaknya, itu menurut saya terlalu kecil lah, karena dalam kasus ibu Rusiati itu di Bali, dia saja menjalani vonis satu tahun dua bulan, itu yang menimbulkan suatu dampak yang masif seperti sekarang ini,” beber Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli menginginkan dalam kasus penistaan ini ada semacam pembelajaran hukum, sehingga orang tidak semena mena melakukan penistaan terlebih beda agama.

“Kita kan ingin pembelajaran, tidak boleh orang itu menistakan agama, apalagi beda agama. Kalau cuma dituntut segitu, itu nanti dianggap orang bisa seenaknya menista agama, jadi saya kira harus dikaji dulu lah oleh ahli ahli hukum,”katanya

“Menurut saya ini tidak memberi pembelajaran hukum yang baik,”pungkasnya. (Iqbal)

Kemenag : Baru 69 Persen Calon Haji Sulsel Lunasi BPIH

Ibadah Haji Selalu Dipadati Jemaah Haji dari Seantero Dunia (dok net)

Ibadah Haji Selalu Dipadati Jemaah Haji dari Seantero Dunia (dok net)

Makassar, KABAROKE — Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 5.076 calon jemaah haji telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), hingga Rabu 19 April 2017. Jumlah tersebut sebanding dengan 69 persen dari total yang masuk daftar sebanyak 7.296 orang.

“Yang belum melunasi masih ada sekitar dua ribuan orang,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Sulsel Abdul Wahid Tahir di Makassar, Kamis, 20 April.

Wahid mengatakan, data tersebut berdasarkan laporan panitia Penyelenggara Haji dan Umrah di 24 kabupaten/kota se-Sulsel, sejak pelunasan BPIH dibuka pada 10 April lalu. Adapun pelunasan tahap pertama akan ditutup pada 5 Mei mendatang.

Tahun ini calon jemaah haji Sulsel dikenakan BPIH senilai Rp35 Juta lebih. Saat pendaftaran, para calon jemaah disebut telah membayar setoran awal senilai Rp25 Juta.

Meski periode pelunasan BPIH terbuka hingga tahap kedua pada Juni, calon jemaah haji diminta agar segera menunaikan kewajibannya. Terutama bagi yang telah memiliki cukup uang. Pada tahun ini pembayaran BPIH seharusnya tidak membutuhkan waktu lama, sebab tidak lagi mengacu pada kurs Dollar Amerika.

“Ada juga yang menunggu Dollar turun. Padahal tidak berpengaruh. Yang penting uangnya sudah siap, langsung setor saja,” ujar Wahid.

Setelah pelunasan BPIH, Kemenang Sulsel bakal melanjutkan proses penyelenggaraan haji dengan perampungan berkas jemaah. Termasuk di antaranya pembentukan regu dan rombongan. Adapun penentuan kelompok terbang masih menunggu petunjuk dari pusat.

“Kloter akan dibicarakan lebih lanjut. Sebelum itu masih ada sejumlah proses, seperti pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan lain yang dibutuhkan selama di tanah suci,” Wahid melanjutkan. (tyk)

Anies Enggan Komentar Soal Program Prioritas 100 Hari

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan

Jakarta, KABAROKE – Calon gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat, Anies Rasyid Baswedan enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan prioritas program kerja 100 hari jika nanti resmi menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan masih menanti hasil resmi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

“Sesudah KPU menetapkan baru kata bicara masalah program,” ujar Anies Baswedan di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/4).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan Ahok bersedia bekerja sama dengan saling mengisi program kerja untuk kepemimpinan Jakarta ke depan.

“Kalau tadi pak Basuki sangat terbuka siap untuk menerima tim yang nanti akan membawa program-program kita. Beliau mau kasih contoh-contoh tentang program kita yang perlu anggaran di Pemda,” imbuhnya.

Anies menilai penetapan anggaran DKI Jakarta sudah ditetapkan dengan penyusunan gubernur yang saat ini masih menjabat. Di samping itu, jarak Pilkada dengan pergantian gubernur serta masa pergantian anggaran tak terlampau jauh.

“Karena 2018 anggarannya sudah disusun sekarang. Saat penyusunan gubernurnya masih yang lama. Saat pelaksanaan gubernurnya sudah baru. Karena jadwal Pilkda dan pergantian gubernur dengan tahun anggaran selisih beberapa bulan jari itu sebabnya kita ketemu di awal.”

“Jadi kalau tidak ada pembicaraan awal anggaran yang disusun tidak mencerminkan rancana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye dengan gubernur baru. Nanti bisa-bisa rencana gubernur baru bisa dilaksanakan tahun 2019,” tutupnya.

Seperti diberitakan, calon gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat Anies Rasyid Baswedan bersilahturahmi mengunjungi kantor Balai Kota untuk bertemu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Kamis, (20/4) pagi.

Pertemuan mantan Menteri Pendidikandan Kebudayaan ini dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamamerupakan pertemuan pertama setelah pemungutan suara Pilkada DKI Jakartaputaran kedua yang telah dilaksanakan pada Rabu (19/4) kemarin. (***)

KPK Ogah Buka Rekaman Miryam di DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani terkait kasus KTP Elektronik di luar persidangan, meski Komisi III DPR mengusulkan penggunaan hak angket mengenai kasus tersebut.

“Pada akhir RDP Rabu dini hari, kami sampaikan bahwa KPK berbeda pendapat dengan Komisi III. KPK tentu tidak dapat membuka rekaman pemeriksaan saksi kecuali dalam proses persidangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (19/4), KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam terkait kasus korupsi dalam pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) sehingga Komisi III berniat mengajukan hak angket.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut, Novel Baswedan, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta bahwa ia menerima dan membagikan uang dalam penganggaran e-KTP.

Anggota Komisi III yang melakukan itu, menurut Novel, adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya.

“Telah kami sampaikan bahwa keterangan tersebut dan bukti-bukti lain adalah bagian yang saling terkait dengan kasus yang sedang kita tangani, baik penyidikan dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani) ataupun proses persidangan kasus e-KTP yang juga sedang berjalan,” ungkap Febri.

Menurut Febri, membuka bukti di luar persidangan hanya akan mengganggu jalannya penyidikan.

“Kita menghormati kewenangan pengawasan yang dijalankan DPR, namun jika keterangan saksi di sidang yang saat itu disampaikan penyidik KPK Novel Baswedan tentang adanya orang-orang tertentu yang menekan Miryam dipersoalkan, dan bukti-bukti yang ada dibuka di luar proses hukum tentu berisiko membuat bias atau bahkan menghambat penanganan kasus e-KTP yang sedang berjalan,” tambah Febri.

Ia berharap semua pihak memahami bahwa proses hukum kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP yang sedang ditangani KPK mesti dibiarkan berjalan di jalur hukum agar penanganan kasus tidak terganggu.

Di DPR, Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, dan Nasdem menyetujui penggunaan hak angket dalam perkara korupsi eKTP. Tiga fraksi lainnya, PAN, PKS dan Hanura, menyatakan mendukung dengan catatan akan berkonsultasi dengan pimpinan fraksi sedangkan fraksi PKB abstain karena wakilnya tidak hadir saat rapat.

Usul itu akan disampaikan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibahas di rapat paripurna DPR dan paripurna akan memutuskan hak angket ini dilanjutkan atau tidak. (***)

Fadli Zon: Kemenangan Anies-Sandi adalah kemenangan rakyat

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Wakil ketua DPR Fadli Zon

Jakarta, KABAROKE – Wakil ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon ungkap kemenangan Anies-Sandi merupakan kemenangan rakyat. Menurut Fadli, rakyat Jakarta memilih pemimpin berdasarkan tingkat logika yang tinggi.

“Alhamdulillah, kemenangan Anies-Sandi ini merupakan kemenangan rakyat Jakarta. Bahwa masyarakat kita di Jakarta adalah masyarakat yang rasional dan teguh dengan pendirian. Meskipun dinamika dalam Pilkada kemarin itu termasuk yang sangat tinggi dinamikanya, baik perdebatan melalui media, perdebatan di media sosial bahkan pertarungan di lapangan,” ucap Fadli di komplek parlemn, Jakarta, Kamis, (20/4).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI itu menilai kemenangan paslon nomor urut tiga ini tidak perlu dipersoalkan lagi, karena hal yang lebih penting menurut Fadli bagaimana menata Jakarta kedepan.

“Saya kira ini sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang, yang paling penting bagaimana menata kembali Jakarta kedepan persatuan, kalau kebhinekaan itu sudah menjadi fakta sejak Indonesia merdeka tidak perlu kita persoalkan, yang paling penting kedepan untuk membangun Jakarta,”pungkasnya.

Seperti diketahui hasil perhitungan cepat empat lembaga menyebutkan, pasangan Anies-Sandi unggul. Perbandingan hasil quick count empat lembaga survei ini dihimpun secara bersamaan setelah semua data sampel di lapangan terkumpul 100 persen pada Rabu sore.

Litbang Kompas:
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat: 42 persen.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno: 58 persen.

PolMark Indonesia:
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat: 42,44 persen.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno: 57,56 persen.

LSI Denny JA:
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat: 42,33 persen.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno: 57,67 persen.

SMRC:
Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat: 41,94 persen.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno: 58,06 persen. (Iqbal)

Polisi Investigasi Tragedi Lubuklinggau

Ilustrasi Polri

Ilustrasi Polri

Palembang, KABAROKE — Kapolda Sumatera Selatan sedang mengusut kasus penembakan yang dilakukan sejumlah anggota Polres Lubuklinggau terhadap pengemudi dan lima penumpang mobil yang nyaris menabrak polisi saat melakukan razia lalu lintas.

“Beberapa anggota Polres Lubuklinggau dan senjata api yang digunakan saat ini dalam perjalanan dari Lubuklinggau ke Mapolda di Palembang. Kasus ini terjadi karena ada penembakan terhadap satu keluarga penumpang mobil jenis sedan dengan nomor polisi BG 1488 ON menyusul razia lalu lintas di pertigaan Jalan Fatmawati, Lubuklinggau Timur I, Selasa 18 April ,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto, ketika memberikan keterangan pers terkait kasus penembakan itu di Palembang, Rabu (19/4/2017).

Dia menjelaskan, lima petugas yang terlibat dalam kasus penembakan itu akan diproses sesuai dengan prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kesalahan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Petugas yang terlibat dalam kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu kritis, dan empat orang mengalami luka tembak ringan dan berat, selain akan menjalani sidang disiplin juga akan diproses sesuai ketentuan hukum sebagaimana masyarakat umum melakukan penghilangan nyawa seseorang.

“Kita belum bisa menentukan sanksi apa yang diberikan kepada anggota yang terlibat dalam kasus penembakan itu, pemeriksaan belum dimulai namun siapapun terbukti bersalah akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujarnya.

Menurut dia, anggota yang bertugas di lapangan, diminta untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun berpotensi mengancam keselamatan jiwa petugas dan masyarakat, namun harus dilakukan sesuai dengan prosedur.

Tindakan tegas perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, dengan tindakan tegas sekarang ini angka kejahatan di jalan seperti perampasan kendaraan bermotor dan penjambretan (begal) serta pencurian kendaraan bermotor kasusnya turun drastis.

Korban kasus penembakan di Lubuklinggau yakni Dewi Erlina (40) warga Desa Blitar, Rejang Lebong Bengkulu tertembak di bagian bahu kiri, Surini (54) warga Rejang Lebong (ibunda Dewi) meninggal dunia akibat tiga tembakan pada bagian dada.

Indra (33) warga Rejang Lebong tertembak pada bagian leher depan dalam kondisi kritis dirujuk pengobatannya di RS dr Muhammad Hoesin Palembang, kemudian Diki (30) warga Rejang Leboing sopir tertembak pada bagian perut kiri. Kemudian Novianti (30) warga Lubuklinggau Timur I tertembak pada bagian pundak kanan dan anaknya Genta (2) tertembak pada bagian kepala samping kiri mengalami luka ringan setelah dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau diperbolehkan pulang. (***)

Sopir Grab Makassar Sebut Risiko Kerjanya Ibarat di Ujung Badik

Ilustrasii

Ilustrasii

Makassar, KABAROKE — Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur keberadaan taksi online masih menyisakan polemik. Regulasi yang merupakan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu ternyata belum bisa meredam konflik antara angkutan online dengan angkutan konvensional.

Pasca-penerapan PM 26 Tahun 2017, para sopir taksi online di Kota Makassar bekerja penuh risiko. Musababnya, keberadaan mereka ditolak habis-habisan oleh pengemudi angkutan konvensional. Sopir angkutan konvensional menuntut penertiban taksi online merujuk pada 11 poin aturan. Konflik pun tidak terhindarkan, meski masih bisa dikendalikan.

Salah seorang sopir Grab Car Makassar Abdul Hakim mengungkapkan profesi sebagai pengemudi taksi online di Kota Daeng sangat berisiko. Musababnya, banyak pihak yang terkesan tidak senang dengan keberadaan taksi online. Penerapan PM 26 Tahun 2017 disebutnya tidak lantas membuat pihaknya aman dan nyaman bekerja.

“Kami bekerja penuh dengan risiko. Regulasi itu (PM Nomor 26 Tahun 2017) membuat kami hidup di ujung badik (senjata tajam khas Sulsel). Teman kami ada yang sudah kena (tikam) badik dan ada pula yang mobilnya dihancurkan,” kata Hakim yang merupakan Koordinator Grab Car 05 Makassar, di Kantor Manajemen Grab Car Makassar, Rabu, 19 April.

Hakim bersama sekitar 200-an sopir Grab Car menggeruduk Kantor Manajemen Grab Car Makassar di Hotel Clarion untuk menuntut pengembalian skema insentif alias bonus, seperti sedia kala. Diketahui, skema insentif itu diubah dari Rp350 ribu untuk 15 kali trip atau perjalanan menjadi Rp250 ribu untuk 14 kali perjalanan. Bahkan, terkadang bonusnya hanya Rp50 ribu untuk 7 kali perjalanan.

Hakim menuturkan di tengah besarnya risiko kerja para sopir Grab Car, seharusnya manajemen bisa meningkatkan kesejahteraan pihaknya, bukan malah menurunkan skema insentif. Hakim dkk berharap manajemen bisa mengabulkan permintaan pihaknya untuk mengembalikan bonus untuk sopir kembali seperti sedia kala yakni Rp350 ribu untuk 15 kali perjalanan.

“Semoga bisa dikabulkan. Manajemen pusat mesti memahami bahwa kami bekerja penuh risiko. Lawan kami banyak (termasuk angkutan konvensional). Belum lagi kalau di jalan terjadi kecelakaan atau musibah. Yang namanya musibah itu kan tidak bisa dihindari, apakah itu menabrak atau ditabrak,” pungkasnya.

Kisruh angkutan konvensional dan angkutan online di Kota Makassar memang masih belum berkesudahan. Pada awal April, angkutan konvensional merongrong otoritas perhubungan dan kepolisian untuk menertibkan taksi online. Hal itu pun ditindaklanjuti dengan razia taksi online yang kemudian diakui sebagai kekeliruan oleh otoritas perhubungan.

Persaingan antara angkutan konvensional dan angkutan online di Makassar pun bahkan sampai ke tindak pidana. Salah satunya yakni kasus penikaman sopir Grab Car Makassar, Iswan M Jalal (33), yang dilakukan oleh dua pengemudi becak motor di Jalan Tanjung Alang, Jumat, 14 April. Kepolisian sudah menangkap kedua pengemudi bentor tersebut dan menetapkannya sebagai tersangka. (tyk)

Begini Gagasan dan Terobosan NH Bila Diamanahkan Pimpin Sulsel

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE – Kandidat Gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid ingin memimpin Sulsel dengan gagasan baru. Gagasan yang disertai dengan terobosan. Gagasan dan terobosan itu terangkut dalam tagline Sulsel Baru.

Apa isinya? Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang berbarengan dengan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, gap antara ekonomi kota dan desa atau kampung tidak terlalu jauh.

“Sekarang ini, gapnya terlalu jauh. Itu mesti kita tangani dengan baik,” kata Nurdin Halid.

Kata dia, Allah Swt tidak pernah mengubah Sulsel dari sisi sektor-sektor komoditasnya. Tetap pertanian, perkebunan, dan sebagainya. “Itulah yang harus kita gerakkan. Kita optimalkan,” katanya.

Karena itu, dalam kepemimpinannya, NH akan menyiapkan sentra-sentra pertumbuhan. Baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. “Kalau di Palopo kita bangun perguruan tinggi yang performanya sama dengan Makassar, mereka pasti tidak mau ke Makassar. Untuk apa? Mereka sudah punya kampus. Begitupun di Parepare, Bone dan Bulukumba,” ungkapnya.

Itu baru sektor pendidikan. Sektor lain juga harus demikian. Jadi ada pemicu yang membuat ekonomi wilayah berkembang. Tidak semua bertumpu di Makassar. “Coba bandingkan pertumbuhan ekonomi Makassar dengan daerah-daerah lain. Itu jauh, sehingga perlu kebijakan melalui penciptaan sentra-sentra baru,” katanya. (***)

1 2