Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi Kaburnya Kolor dari Lapas Makassar

Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi Kaburnya Kolor dari Lapas Makassar

Makassar, KABAROKE — Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi kaburnya tiga narapidana berbahaya dari Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Makassar, Minggu, 7 Mei lalu. Tim gabungan tersebut terdiri atas perwakilan dari Kemenkumham pusat dan Kemenkumham Sulsel. “Nama-nama yang masuk dalam tim telah dikirim ke pusat. Tim gabungan dari Jakarta datang besok (Selasa, 9 Mei) untuk melakukan pemeriksaan di sana (Lapas Makassar),” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Sahabuddin Kilkoda, Senin, 8 Mei. Tiga narapidana berbahaya yang kabur dari Lapas Makassar diketahui tersangkut kasus-kasus pembunuhan. Satu di antaranya adalah…

Read More

PN Maros Tolak Banding BRI, Nasabah Bersyukur

PN Maros Tolak Banding BRI, Nasabah Bersyukur

Makassar, KABAROKE — Kisah nasabah BRI Unit Citra Sudiang  M Rabbany sungguh menyedihkan. Perjuangannya menuntut hak atas dana tabungannya yang hilang misterius di BRI belum berbuah manis. Berbagai langkah telah dilakukan yaitu pengaduan secara lisan kepada pihak BRI setempat, mediasi di badan penyelesaian sengketa konsumen, hingga di pengadilan negeri telah ditempuh. Sejak pengaduan masalah ini di pimpinan BRI setempat, nasabah merasa dikongkalikong dan tak dipedulikan. Nasabah pun melaporkannnya ke badan penyelesaian sengketa konsumen dalam proses Sidang Majelis Badan Penyelesain Sengketa Konsumen ditemukan fakta bahwa BRI telah melakukan pembiaran atas kerugian yang…

Read More

BPS : Angka Kemiskinan Terendah Tetap Dipegang Sidrap

BPS :  Angka Kemiskinan Terendah Tetap Dipegang Sidrap

Sidrap, KABAROKE –Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap merilis hasil survei sosial ekonomi tahun 2016. Hasilnya, Sidrap di bawah komando Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) berhasil mempertahankan peringkat atau rangking pertama sebagai kabupaten paling rendah angka kemiskinannya di antara kabupaten se Sulawesi Selatan. Pada angka sebelumnya, kemiskinan Sidrap 5,5 persen dan saat ini turun menjadi 5,4 persen pada akhir 2016 lalu. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Sidrap Misbahuddin, Senin, 8 Mei saat mempresentasikan hasil survei BPS di depan Bupati Sidrap H Rusdi Masse (RMS) dan jajaran pejabat Pemkab Sidrap…

Read More

BPJS Kesehatan Makassar Jalin Kerjasama dengan TIMEZONE

BPJS Kesehatan Makassar Jalin Kerjasama dengan TIMEZONE

Makassar, KABAROKE – Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan Divre IX dengan PT Matahari Graha Fantasi (Timezone) wilayah Indonesia Timur dilakukan di MaRI, Makassar, Senin 8 Mei 2017. Sebagai Badan Hukum Publik yang diamanahkan mengelola Program JKN KIS, dimana berdasarkan data per April 2017, terdapat 176.591.664 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kes) tentu ingin selalu memberikan kepuasan terhadap peserta. Tidak hanya kepuasan dalam memberikan pelayanan, tetapi juga berusaha untuk memberikan manfaat yang lebih bagi Peserta JKN-KIS. Seperti Kerjasama yang…

Read More

Ketua MPR Sebut Tren Kirim Bunga Bagian dari Demokrasi

Ketua MPR Sebut Tren Kirim Bunga Bagian dari Demokrasi

Makassar, KABAROKE — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, memandang tren masyarakat mengirim karangan bunga ke para pejabat yang tengah marak saat ini dinilai sebagai salah satu cara berdemokrasi. Maka, tidak bisa dilarang. “Itu (kirim karangan bunga) hak demokrasi, jadi boleh dong. Hanya saja, kalau bicara soal pesta demokrasi (pilkada) di Jakarta sudah selesai,” kata dia, di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 7 Mei 2017. Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini diungkapkan sebagai reaksi atas kiriman bunga yang dikirim mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum…

Read More

Soal Pembubaran, HTI Sebut Pemerintah Otoriter

Soal Pembubaran, HTI Sebut Pemerintah Otoriter

Makassar, KABAROKE — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulsel Kemal Idris menuding pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan organisasinya. Kemal menilai pemerintah tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembubaran HTI. “Ini bisa dipandang pemerintah sangat otoriter dalam memenuhi kehendak rezim,” kata Kemal, Senin, 8 Mei. Hingga kini, Kemal mengatakan pihaknya masih mempertanyakan keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang mengusulkan pembubaran HTI. Musababnya, langkah yang ditempuh pemerintah tersebut tanpa melalui proses hukum. “Kita masih mengkaji keputusan Menko Polhukam…

Read More

PAN Pastikan Usung Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulsel

PAN Pastikan Usung Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulsel

Makassar, KABAROKE — Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, mengungkapkan pihaknya tidak akan membuka penjaringan bakal calon gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan 2018. PAN sudah mantap bakal mengusung Ichsan Yasin Limpo, yang merupakan adik Gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. “Soal pilkada, gubernur, yah kita di Sulsel itu kan ada Ichsan (Ichsan Yasin Limpo) yang akan diusung,” kata Zulkifli di Universitas Negeri Makassar, Minggu 7 Mei 2017. Ketua MPR itu menjelaskan, partainya sudah sejak awal berkomitmen untuk mendukung Ichsan untuk maju dalam pilkada serentak di Sulsel….

Read More

Israel Bakal Hapus ‘Bahasa Arab’ Sebagai Bahasa Nasional

Israel Bakal Hapus ‘Bahasa Arab’ Sebagai Bahasa Nasional

Jerusalem, KABAROKE — Para menteri Israel pada Minggu (7/5/2017) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang akan menetapkan Israel sebagai “rumah nasional orang-orang Yahudi”, dan menurunkan status bahasa Arab sebagai bahasa resmi, menurut para pejabat dan berbagai pemberitaan. Jika RUU tersebut akhirnya menjadi undang-undang, bahasa Arab akan ditetapkan memiliki status khusus, di mana “para penuturnya memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang dapat diakses dengan bahasa tersebut,” meskipun itu tidak akan menjadi bahasa resmi, demikian dilansir surat kabar Haaretz. Bahasa Ibrani didefinisikan sebagai “bahasa nasional” dalam undang-undang tersebut, yang akan menjadi bagian…

Read More

KPK Tak Hadir, Sidang Prapradilan Miryam Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Prapradilan Miryam Ditunda

Jakarta, KABAROKE – Hakim tunggal sidang praperadilan Miryam S. Haryani, Asiadi Sembiring, memutuskan untuk menunda sidang praperadilan. Alasannya, karena pihak termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak hadir tanpa memberikan pernyataan apapun, padahal pihak pengadilan sudah melayangkan panggilan sejak Selasa (2/5). “Tidak hadir tanpa alasan,” kata Asiadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/5). Asiadi menambahkan, sidang akan kembali berlanjut pada Senin (15/5) pekan depan pukul 10.00 WIB. “Kita kasih kesempatan sekali lagi, Minggu depan tanggal 15,” imbuhnya. Tim Kuasa Hukum Miryam sempat mengajukan keberatan. Anggota tim kuasa…

Read More

Ini Agenda Nurdin Halid Selama di Toraja

Ini Agenda Nurdin Halid Selama di Toraja

Toraja, KABAROKE — Hari ini Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH) dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Bakal calon gubernur Sulsel ini datang untuk membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke II Golkar Toraja Utara. Selanjutnya, NH melantik ketua DPD II Partai Golkar Tana Toraja yakni Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara. Seperti disampaikan panitia, berikut agenda NH di Toraja. Senin (8/5/2017) 1. Membuka Musda II Partai Golkar Toraja Utara, di Hotel Misiliana. 2. Meresmikan rumah kerakyatan di kota Rantepao. 3. Mengukuhkan…

Read More