Langkah Wali Kota Makassar Somasi Legislator Dianggap Lecehkan DPRD

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto

Makassar, KABAROKE — Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menilai bahwa Somasi (surat teguran) yang dilayangkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto kepada Anggota DPRD Kota Makassar dari Farksi NasDem, Supratman adalah sebuah bentuk pelecehan institusional.

Hal ini menyusul pernyataan kuasa hukum Danny Pomanto, Salasa Albert yang telah melayangkan surat Somasi kepada Supratman pertanggal 3 Mei 2017 lalu.

“Saya kira itu respon reaktif. Model teguran, somasi atau laporan, pada pihak yang mengkritik, sepanjang terkait dengan perihal hak-hak publik, adalah musuh dari tata pemerintahan yang terbuka (Open Governance), ancaman demokrasi,” ucap Luhur.

Dia mengatakan, mestinya institusi pemerintahan tidak terkesan dipersonalisasi. Pasalanya, Wali Kota adalah pengemban amanah publik yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

“Pemerintah kota itu institusi publik, jangan dipersonalisasi. Wali kota juga pengemban amanah publik, dipilih masyarakat dari proses pemilihan yang demokratis,” tuturnya.

Luhur menilai bahwa pihak yang mengkritik juga punya otoritas untuk mengawasi penggunaan anggaran publik.

“Kalau somasi atau laporan ke penegak hukum itu diteruskan, maka “show of Power” atau “pertunjukan” supremasi Pemkot (Eksekutif) atas DPRD (Legislatif). Pelecehan atas institusi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.

“Saya liat juga, tensi politik di balik perseteruan ini. Tapi seperti itulah pemerintahan dikelola, politik cukup dilawan dengan politik. Politik jangan dilawan dengan hukum, sehingga Pemerintahan juga bisa dipisahkan dari politik,” tandasnya. (***)

Related posts

Leave a Comment