Lima Jam Hujan, Banjir Landa Sejumlah Pemukiman di Ambon

KABAROKE-Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIT,  menyebabkan banjir melanda sejumlah pemukiman.

Pantauan kabaroke.com, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa terjadi di pemukiman warga Asrama Batu Merah, Desa Batu Merah, kawasan Jalan Baru, Keluruhan Hunipopu,  dan kawasan SKIP.

Di kawasan tersebut, air mulai memasuki sejumlah  rumah warga. Bahkan warga berbondong-bondong keluar rumah  membersihkan got atau gorong-gorong yang dianggap sebagai penghambat jalur air.

“Air sudah masuk di beberapa rumah. Warga juga sudah sudah ungsikan barang mereka ke tempat ketinggian,” ungkap Amina, seorang warga Batu Merah Asrama.

Selain itu, sejumlah ruas jalan debit air juga mulai meninggi. Sebut misalnya Jalan Ay Patty dan Jalan Sam Ratulangi. Alhasil, kendaraan roda dua dan empat kesulitan melintasi kedua jalan utama itu.

Anggota DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes melalui akun facebooknya, mengimbau seluruh warga yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor dan lereng bukit untuk tetap waspada mengingat tingginya curah hujan.
Dia bahkan mengimbau warga untuk menghubungi Balai Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Kota Ambon bila ada kejadian tanah longsor atau lainnya yang terjadi di sekitar pemukiman warga. (Sam)

Nicky Hayden Berwasiat Donorkan Organ Tubuhnya

Juara MotoGP 2006 Nicky Hayden Meninggal Dunia

Juara MotoGP 2006 Nicky Hayden Meninggal Dunia

Jakarta, KABAROKE — Pebalap asal Amerika Serikat (AS) Nicky Hayden berwasiat untuk mendonorkan organ tubuhnya. Keluarganya pun menyetujui keinginan terakhir sang anak tersebut.

Begitu jasadnya diserahkan pada keluarga, keluarga akan membawanya meninggalkan Italia menuju Amerika Serikat. Di jam-jam terakhir, para keluarga telah menyelesaikan detil-detil pemulangan.

Tanggal pastinya masih belum diketahui, namun ibunya Rose dan saudara laki-lakinya Tommy akan kembali ke AS secepat  mungkin.

Menurut salah satu sumber, tak akan ada ruang pemakaman, sebut GPOne.com. (***)

Sandiaga Tunaikan Umrah untuk Doakan Jakarta

Sandiaga Uno

Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE — Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya yang akan secara khusus berdoa untuk Jakarta.

“Mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga di bulan Ramadan ini bisa mempersatukan kita kembali dan menyejukkan Jakarta,” kata Sandiaga di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu.

Ibadah umroh memang rutin dijalankan Sandiaga setiap menjelang bulan suci Ramadhan. “Umroh yang selalu saya jalankan di awal bulan Ramadhan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri di hari suci,” katanya.

Pasangan dari Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan ini merasa bersyukur masih dapat kesempatan beribadah umroh bersama keluarga setelah berbulan-bulan disibukkan dengan urusan Pilkada DKI.

“Saya bersyukur akhirnya bisa umroh bersama keluarga setelah 18 bulan berkeliling untuk Pilkada DKI,” kata Sandiaga.

Selain mendoakan Jakarta, Sandi yang berangkat umroh mulai tanggal 24 Mei 2017 hingga 1 Juni 2017 mendatang juga akan mendoakan keluarganya.

“Orang tua saya kini dalam keadaan sepuh, ayah saya pun sempat sakit, tapi akhirnya bisa ikut ibadah umroh. Lalu anak saya Ameera juga baru saja lulus, jadi momen umroh ini juga kami manfaatkan untuk mendoakan keluarga,” katanya. (***)

Triwulan I, Realisasi Penyaluran DAK Fisik di Sulsel Capai 100 Persen

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel Merilis Realisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel Merilis Realisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Makassar, KABAROKE — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, Marni Misnur, mengungkapkan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di daerahnya untuk triwulan I mencapai 100 persen merujuk pada rekomendasi pusat. Totalnya menembus Rp940,19 miliar yang disebar ke 24 pemerintah kabupaten/kota plus plus pemerintah provinsi. “Realisasi penyaluran DAK Fisik di Sulsel terbilang bagus karena sudah 100 persen dari jumlah rekomendasi KPA di Kantor Pusat DJPB,” kata Marni, di Makassar, Rabu, 24 Mei.

Merujuk data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, realisasi penyaluran DAK Fisik terbesar ditujukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mencapai Rp101,156 miliar. Disusul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap sebesar Rp53,339 miliar, Pemkab Jeneponto (Rp52,9 miliar), Pemkab Wajo (Rp50,9 miliar) dan Pemkab Bone (Rp49,49 miliar). Penyaluran DAK Fisik ke 24 pemerintah kabupaten/kota dilakukan melalui delapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN.

Marni mengungkapkan meski penyaluran DAK Fisik tahap pertama mampu direalisasikan secara sempurna, pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah ke depannya. Toh, pagu anggaran untuk DAK Fisik Sulsel cukup besar. Baru Rp940,19 miliar dari total pagu anggaran mencapai Rp3,14 triliun. Bila dikalkulasikan, Marni menyebut realisasi penyaluran DAK Fisik secara utuh baru mencapai 29,91 persen. Adapun untuk tahap I, penyalurannya paling lambat hingga 31 Mei mendatang.

Dalam proses penyaluran DAK Fisik pada tahun ini, Marni mengakui menjadi tantangan tersendiri. Musababnya, untuk kali pertama penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui KPPN tingkat daerah. Kebijakan tersebut ditempuh pasca-terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. “Regulasi tersebut mengatur penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kini melalui 181 KPPN yang ada di Indonesia,” terangnya.

Menurut Marni, perubahan pola penyaluran DAK Fisik tersebut dimaksudkan untuk efisensi dan efektivitas penggunaan dan pengelolaan anggaran. Perubahan mekanisme penyaluran tersebut, lanjut dia, merupakan implementasi dari salah satu agenda Nawacita dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni membangun Indonesia dari daerah atau dari pinggiran.

“Pendelegasian KPA kepada KPPN di daerah diharapkan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, terutama dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Adapun untuk DAU (Dana Alokasi Umum), mekanisme penyalurannya masih tetap seperti dulu yakni dari pusat,” pungkas Marni. (tyk)

ACC Sulawesi Ungkap Tujuh Kasus Korupsi yang Dihentikan

ilustrasi korupsi

ilustrasi korupsi

Makassar, KABAROKE — Lembaga Anti Corruption Corupption (ACC) Sulawesi kembali merilis tujuh modus kasus dugaan korupsi yang menggunakan metode Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) agar kasus tidak dilanjutkan oleh penegak hukum di Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan catatan, ada tujuh kasus tipikor yang di SP3-kan, baik diterbitkan Kejati Sulsel maupun Kejari Pare-pare,” ungkap Wakil Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Kadir menyebut kasus pertama pada dugaan korupsi proyek Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao tahun anggaran 2009 di Kabupaten Luwu.

Pada kasus ini menjerat tiga tersangka masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang dan rekanan proyek direksi PT Koya, Ismail serta direkturnya Koya Corporindo, Saleh Rahim dengan anggaran Rp15 miliar, ditaksir kerugian negara Rp5 miliar setelah dilakukan penyelidikan.

Diketahui, ada penyimpanan dua juta pohon dari total 360 ribu pohon. Penyimpanan lainnya di proyek ini tidak sesuai kontrak karena ditemukan ribuan bibit kakao tidak mengikuti proses, meliputi peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi.

Akhirnya, kasus ini kemudian dihentikan penyelidikannya di Kejati Sulsel pada 2013 lalu, padahal bila dihitung sejak putusan pra peradilan, para tersangka dijatuhi hukuman empat tahun, namun putusan itu tidak dijalankan.

Kemudian pada kasus kedua, kasus korupsi Pasar Lakessi Kota Pare-pare, dimana ada dua kasus korupsi pada kasus tersebut. Pertama, pembangunan gedung pasar yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp5,4 miliar.

Kedua, biaya sewa pindah lods kepada pedagang dari lokasi lama ke lokasi baru ditarik biaya Rp1 juta dikali 1.600 pedangan, dimana uang tersbut tidak masuk ke kas negara melainkan ke rekening Wakil Wali Kota Pare-pare Andi Faisal Sapada.

Meski Kejati Sulselbar melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, mantan wali Kota Pare-pare Sjamsul Alam, mantan Kepala UPTD pasar, Suarda, dan mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Pare-pare Anwar Thalib serta sejumlah pedagang lods untuk membuktikan Pungutan Liar tersebut.

Belakangan Kejati Sulsel kemudian menerbitkan SP3 pada kasus itu pada 2016 dan baru diketahui di 2017, padahal sejumlah alat bukti untuk menjerat pelaku sudah dikatakan cukup untuk memenjarakan pelaku.

Selanjutnya, kasus ketiga, korupsi proyek pengadaan pembelajaran komputer dan perangkat lunak (software) di Dinas Pendidikan digunakan untuk keperluan laboratorium bahasa di beberapa sekolah pada Kabupaten Wajo tahun anggaran 2011 dengan jumlah Rp1,1 miliar

Dalam kasus ini, harga barang di Mark up kemudian belum setahun digunakan sudah rusak, setelah dilakukan penyelidikan, Syahruddin Alrif kini menjabat anggota DPRD Sulsel sekaligus pemilik CV Istana Ilmu yang memenangkan tender ditetapkan sebagai tersangka.

Alhasil, setelah dua tahun proses perjalanan kasus ini, secara diam-diam penyidik Kajati Sulsel mengeluarkan SP3 atau menghentikan penyelidikan atas kasusnya.

Lanjutnya, keempat, kasus pengadaan sapi bunting di Kota Pare-pare. Kasus ini bermula dari penyalahgunaan dana bantuan sosial anggaran sapi bunting yang disalurkan Dinas Perikanan Kelautan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (PKPPK) Pare-pare dengan anggaran Rp600 juta dari APBD provinsi 2012 namun saat pelaksanannya mengakibatkan kerugian Rp300 juta.

Pada kasus ini lima orang ditetapkan menjadi tersangka, tiga ketua kelompok masing-masing, Muh Saleh, Sukardi dan Hasanuddin. Tiga lainnya PPK yakni Ridwan, Juraid dan Hj Damiliah Husein. Namun belakangan Kajari Pare-pare menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.

“Alasan tidak masuk akal, tersangka sudah mengembalikan uang Rp60 juta yang diangap tidak merugikan keuangan negara,” ucapnya.

Kelima, Sambung Kadir, pada kasus pengadaan gerobak dorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pare-pare. Pengadan gerobak sebnayak 50 unit bantuan dari Kementerian Koperasi sebagai bantuan sosial dengan anggaran Rp750 juta dana APBN tahun 2013.

Polisi menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran senilai Rp375 juta yang diduga pengadaan fiktif. Rp50 juta masuk ke rekening koperasi diduga diselewengkan. Tiga orang dinyatakan sebagai tersangka yakni Kadis Perindag dan Koperasi Amran Ambar, Suaib selaku PKK dan Ghazali selaku sekertaris kelompok koperasi.

“Tetapi pada 2016 Kejari Pare-pare lagi-lagi menerbitkan SP3 pada kasus ini dengan alasan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp35 juta,” paparnya.

Keenam, kasus korupsi lampu jalan tahun anggaran 2014 dengan anggaran Rp1,8 miliar di Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Pare-pare. Pada kasus ini tidak sesuai dengan spesifikasi, Kejari lalu menetapkan tiga tersangka pada 2015, tetapi belakangan juga di SP3-kan.

Ketujuh, kasus Gernas Kakao di kabupaten Bone, menggunakan APBN 2009-2010 dengan anggaran Rp7,31 miliar lebih. Pada kasus ini ditetapkan enam tersangka, namun pada 15 September Kejari Bone menerbitkan SP3 dengan dalih tidak terbukti.

Delapan Modus Penerbitan SP3

“Ada delapan modus penerbitan SP3, yakni diterbitkan diam-diam, menahan dokumen SP3, tersangka korupsi diberikan SP3 karena mengembalikan uang, alasan terganjal audit BPK, BPKP dan inspektorat,” katanya.

Selanjutnya, pemberian SP3 dilakukan melihat dengan status jabatan dan status politik. Lalu, pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurangnya atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut.

” Pemberian SP3 diduga dilakukan dengan praktek suap dan terakhir, Kejati Sulselbar terkesan membiarkan Kejari dibawahnya leluasa memberikan SP3 tanpa disertai alasan yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas mantan aktivis PMII ini.  (***)

Pecahkan Rekor MURI, Kodam Hasanuddin Tanam 20.048 Pohon

Prajurit Kodam Hasanuddin Lakukan Penanaman Pohon yang Pecahkan Rekor MURI

Prajurit Kodam Hasanuddin Lakukan Penanaman Pohon yang Pecahkan Rekor MURI

Makassar, KABAROKE – Rangkaian peringatan HUT ke-60, Kodam XIV/Hasanuddin menggelar pencanangan penanaman pohon Lontara secara serentak dan massif, diseluruh jajaran Kodam XIV/Hasanuddin wilayah Sulawesi Selatan/Barat/Tenggara, Rabu 24 Mei 2017.

Hal tersebut, dalam rangka mendukung program pemerintah dan ikut serta dalam melestarikan pohon Lontara, sebagai wujud kepedulian Kodam XIV/Hasanuddin dalam memelihara kearifan lokal dan identitas daerah.

Senior Manager Muri, Yusuf Ngadri hadir pada kegiatan tersebut, yang berlangsung di halaman Makodam XIV/Hasanuddin Jalan Urip Sumohardjo Makassar, mengatakan, penanaman pohon Lontara sebanyak 20.048 pohon, yang melibatkan seluruh personel jajaran Kodam XIV/Hasanuddin dan Ibu-Ibu Persit. “Hal ini membuktikan, bahwa Kodam XIV/Hasanuddin kembali memecahkan Rekor Museum – Dunia Indonesia, sebagai penanaman pohon Lontara secara serentak dan terbanyak,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin menyampaikan, bahwa tema HUT kali ini mengangkat Kebudayaan Hasanah Nasional sebagai nilai-nilai budaya Nasional yang berasal dari kearifan lokal. Disamping itu, Kodam XIV/Hasanuddin memeriahkan HUT dengan berbagai kegiatan bersifat kearifan lokal sebagai sarana untuk mengajak kembali masyarakat Indonesia untuk mengenali, mengindetifikasi dan memaknai nikai-nilai luhur bangsa dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI. (Arman)

Anies-Sandi Bantah Bakal Kurangi Petugas PSSU

Pasangan Anies-Sandi (dok net)

Pasangan Anies-Sandi (dok net)

Jakarta, KABAROKE – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memastikan tidak ada rencana untuk pengurangan tenaga Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU).

Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengatakan, pernyataan bahwa Anies-Sandi akan mengurangi PPSU adalah tidak benar.

“Petugas PPSU tidak perlu khawatir sebab Pak Anies dan Pak Sandi dalam setiap blusukannya selalu bilang kalau PPSU tidak akan dikurangi apalagi ditiadakan,” kata Naufal di Jakarta, Rabu (24/5).

Dalam pemberitaan yang beredar, pernyataan akan pengurangan tersebut berasal dari Asisten Pembangun Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat. Gamal menyebut bahwa akan ada pengurangan petugas PPSU karena adanya program pengolahan sampah.

Menurut Naufal, hal itu merupakan kesalahan pemahaman dari hal yang disampaikan oleh Gamal. Sebab PPSU selama ini mengurusi kebersihan ruang publik dan kawasan umum. Sementara program pengolahan sampah, berada di lingkup rumah tangga.

Malah Anies – Sandi akan memberdayakan warga melalui pengolahan sampah rumah tangga sendiri. Bukan otomatis mengurangi petugas PPSU,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut dia, pihak Tim Sinkronisasi maupun juru bicara harus dikonfirmasi mengenai pernyataan tersebut. Sebab sudah dengan jelas bahwa Anies-Sandi akan mengelola dan bahkan memberdayakan petugas PPSU.

“Yang memberikan pernyataan kan bukan dari kami,” tambahnya.

Tak hanya itu, Anies-Sandi juga akan memberikan keuntungan lain bagi petugas PPSU. Seperti misalnya memberikan pelatihan OK OCE bagi petugas PPSU.

“Pelatihan tersebut agar mereka bisa naik kelas,” katanya. (***)

Aliyah Mustika Ilham – BBPOM Sidak Pasar Jelang Ramadan

Aliyah Mustika Ilham - BBPOM Sidak Pasar Jelang Ramadan

Aliyah Mustika Ilham – BBPOM Sidak Pasar Jelang Ramadan

Makassar, KABAROKE – Anggota DPR RI komisi IX, Aliyah Mustika Ilham bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Sulsel, melakukan sidak di pasar Pa’baeng-baeng dan Supermaket Gelael, Rabu 24 Mei 2017.

“Jelang ramadhan, kami mau pastikan produk pangan yang dijual terjamin mutunya, jangan sampai ada yang rusak atau kadaluarsa, kasian masyarakat,” kata Aliyah.

Isteri Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar periode 2004-2014 ini mengimbau, pedagang pasar Pa’baeng-baeng untuk tidak memperjual belikan daging yang mengandung bahan pengawet atau berformalin.

Lebih lanjut ia menambahkan, jelang ramadhan, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terkait kelayakan, ketersediaan pangan dan kontrol harga bahan pokok, jangan sampai terjadi kelangkaan pasokan yang menjadi pemicu munculnya gejolak harga.

“Banyak laporan masyarakat kami dapatkan, termasuk masalah gula rafinasi, makanya kami komisi IX bersama BBPOM, terus melakukan pengawasan,” tegasnya.

Kepala BBPOM Sulsel, Muhammad Guntur, mengatakan, sidak di dua tempat yang dilakukannya tidak menemukan bahan berbahaya ataupun produk kadaluarsa. Namun, pihaknya akan terus melakukan sidak.

“Kami akan turun, termasuk diawal puasa, ini yang jual takjil mau juga kami sidak dan teliti kandungannya, termasuk parcel juga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika pedagang pasar ataupun konsumen menemukan atau mencurigai suatu produk mengandung bahan berbahaya ataupun diperjual belikan meski sudah kadaluarsa, maka ia meminta untuk melaporkan hal tersebut ke BBPOM atau melalui telepon 871115. (Arman)

BPS : Usaha Non-Pertanian di Sulsel Tumbuh 23,62 Persen

BPS Merilis Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Clarion Makassar

BPS Merilis Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Clarion Makassar

Makassar, KABAROKE — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis hasil sensus ekonomi 2016 di Hotel Clarion, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Rabu, 24 Mei. Tercatat kenaikan signifikan jumlah usaha/perusahaan non-pertanian dibandingkan hasil sensus ekonomi 2006. Hasil pendaftaran usaha pada sensus ekonomi 2016 menembus 936.294 usaha. “Peningkatannya mencapai 23,62 persen dibandingkan hasil sensus ekonomi 2006 yang berjumlah 751.362 usaha,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, Rabu, 24 Mei.

Nursam memaparkan Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat mendominasi aktivitas ekonomi di Sulsel dengan proporsi mencapai 98,61 persen atau 923.257 usaha. Adapun Usaha Menengah Besar (UMB) hanya tercatat 13.037 usaha atau 1,39 persen. Bila ditinjau dari sebaran pertumbuhan usaha berdasarkan kewilayahan, baik UMK maupun UMB paling besar bertumbuh di Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa) dan Takalar (Mamminasata).

Untuk UMK di Mamminasata, Nursam mengungkapkan tercatat 282.905 usaha atau 30,64 persen. Jumlah itu jauh di atas capaian berbagai wilayah lain, seperti Bosowa, Pangkep-Ajatappaeng, Selatan-selatan serta Luwu dan sekitarnya yang rata-rata mencatat lebih dari 100 ribu usaha dengan kisaran 15-20 persen. “Begitu pula dengan UMB di Mamminasata tercatat paling tinggi hingga 59,09 persen atau 7.704 usaha,” ucap Nursam.

Nursam mengimbuhkan merujuk hasil sensus ekonomi 2016, terungkap pula bahwa lapangan usaha non-pertanian di Sulsel didominasi perdagangan besar dan eceran; reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor. Jumlahnya mencapai 525.435 usaha. Kontribusi sektor tersebut, lanjut Nursam mencapai 56,12 persen. “Serapan tenaga kerjanya menembus 832.930 orang. Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, satu dari tiga tenaga kerja usaha non-pertanian ya berasal dari sektor ini,” ujarnya.

Lapangan usaha non-pertanian lain yang cukup menggeliat di Sulsel adalah industri pengolahan sebesar 14,25 persen atau 133.395 usaha. Disusul penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mencapai 9,87 persen atau 92.459 usaha. Disusul pengangkutan dan pergudangan sebesar 6,82 persen (94.885 usaha), kategori jasa dan lainnya sebesar 2,78 persen (26.066 usaha) dan kategori informasi dan komunikasi sebesar 2,7 persen (25.250 usaha).

Adapun beberapa lapangan usaha yang jumlahnya masih minim di Sulsel adalah pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang hanya mencatatkan 1.609 usaha atau 0,17 persen. Disusul pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengeloaan dan daur ulang sampah serta aktivitas remediasi sebesar 1.974 usaha atau 0,21 persen. Adapula pertambangan dan penggalian yang hanya mencatatkan 2.482 usaha atau 0,27 persen.

Sensus ekonomi 2016, Nursam menjelaskan merupakan kali keempat sejak pertama dirilis pada 1986. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun untuk memotret secara aktual mengenai kondisi ekonomi di seluruh lapangan usaha di luar lapangan usaha pertanian. Listing alias pendaftaran usaha/perusahaan dari sensus ekonomi digelar pada Mei-Juni 2016. “Pendataan sensus ekonomi menjadi langkah awal untuk menakar kekuatan perekonomian nasional maupun daerah,” pungkasnya. (tyk)

Aturan Ganjil-Genap Batal Diterapkan untuk Arus Mudik Lebaran, Ini Alasannya

Kemacetan di Jalur Sukabumi (dok net)

Aturan Ganjil-Genap untuk Arus Mudik Lebaran Batal Diterapkan (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, membatalkan pemberlakuan aturan nomor polisi ganjil genap untuk kendaraan pribadi dalam arus mudik Lebaran 2017.

“Ide genap ganjil, sepertinya kita take out (tarik kembali), walaupun finalnya akan kita kasih tahu berapa hari lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanan Angkutan Lebaran Terpadu 2017/1438 Hijriah di Kementrian Perhubungan, Jakarta, seperti dilansir Antara, kemarin.

Luhut mengatakan alasan penundaan pemberlakuan peraturan tersebut karena perumusan peraturannya terlalu dekat waktunya dengan implementasi dalam masa Angkutan Lebaran 2017.  Sehingga, lanjut dia, dikhawatirkan akan timbul masalah baru yang lebih besar.

“Takutnya gagal dan malah jadi masalah,” katanya.

Namun, lanjut dia, rancangan peraturannya masih diproses, sehingga akan difinaliasasikan dan rampung satu atau dua minggu kedepan.  “Kita dalami lagi, jangan kita buat kesalahan karena aturannya sendiri,” katanya.

Namun, Luhut mengatakan mestinya tahun depan sudah dapat berlaku peraturan mengenai pengaturan kendaraan pribadi dalam ganjil genap semasa Angkutan Lebaran 2018 mendatang. Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemberlakuan ganjil genap harus melalui pembahasan dan implementasi yang cukup lama.

“Kalau masukan dari diskusi, ganjil genap itu dilakukan pada waktu yang lama dan tempatnya tertentu, ya seperti yang di Jakarta, lama dan tertentu, sehingga komunikasinya itu maksimal,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, apabila diberlakukan pada masa Angkutan Lebaran tahun ini, masyarakat kurang tersosialisasikan. “Ini takut nanti tiba-tiba orang tidak terkomunikasi. Satu rombongan, masuk kesana kan kasian juga. Itu yang masukan dari diskusi, jadi ini yang akan kita finalisasi dulu,” katanya.

Budi mengatakan finaliasasi peraturan tersebut akan dilakukan minggu ini.  Awalnya wacana pemberlakuan ganjil genap tersebut akan diberlakukan tahun ini di ruas to Jakarta-Cikampek. (***)

1 2 3