Jokowi Harap Proyek Kereta Api Sulsel Dikebut

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Makassar, KABAROKE — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, menginginkan agar proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi mulai beroperasi pada 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, saat mendampingi Presiden Jokowi pada peresmian Pasar Rakyat Maros Baru, sesaat sebelum mengakhiri kunjungan kerja di Sulsel, akhir pekan lalu.

Kepada Gubernur Syahrul, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar proyek rel kereta api Makassar-Parepare mulai dimanfaatkan untuk angkutan logistik pada tahap awal. “Beliau (Presiden Jokowi) mengharapkan tahun depan sudah dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya untuk pengangkutan logistik, seperti semen dan batu bara,” kata Gubernur Syahrul.

Secara utuh, proyek rel kereta api Trans Sulawesi diproyeksikan terbentang sepanjang 2.000 kilometer. Megaproyek yang dikerjakan sejak 2015 itu akan menghubungkan Kota Makassar di Sulsel dengan Kota Manado di Sulut. Tahap pertama menghubungkan Makassar-Parepare di Sulsel sejauh 145 kilometer. Adapun pada tahun ini pengerjaan difokuskan sepanjang 50 kilometer antara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.

Gubernur Syahrul menyebut proyek rel kerata api Trans Sulawesi mendapatkan atensi besar dari Presiden Jokowi. Orang nomor satu di negara ini bahkan berpesan agar pihaknya segera berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Muaranya yakni percepatan penyelesaian mega proyek tersebut. “Presiden ingin rel jangan menunggu lagi. Harus bermanfaat dan menghasilkan uang,” tuturnya.

Kelanjutan pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi dari segi pendanaan diketahui mendapatkan kucuran anggaransebesar Rp1,2 triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada 2018 nanti, kembali disiapkan sebesar Rp6 triliun. Gubernu Syahrul memastikan belum akan meminta bantuan investor swasta dalam proyek tersebut.

“Kita pakai anggaran yang disiapkan pusat, sebab itu menjadi proyek negara. Nanti setelah kita lakukan itu dan menggerakkan ekonomi, kelanjutannya sudah bisa masuk investor,” tutur Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya mengungkapkan kereta api Trans Sulawesi merupakan proyek yang penting untuk terus dijalankan. Diharapkan proyek tersebut minimal bisa segera beroperasi sebagai angkutan logistik. Toh, setidaknya ada empat pabrik semen yang dilalui jalur kereta api Makassar-Parepare. (tyk)

Ratusan Mantan Karyawan Tuntut AP I Bayarkan THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Sebanyak 603 eks karyawan Angkasa Pura I se-Indonesia menagih janji perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar. Mereka telah bosan menunggu realisasi pembayaran THT selama hampir empat tahun. Guna mendapatkan haknya, ratusan karyawan AP I mengajukan proses hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami sudah lama menunggu dan mengupayakan berbagai cara agar THT yang merupakan hak kami segera dibayarkan. Totalnya Rp71 miliar dari 603 karyawan. Itu pun masih dana pokoknya dan belum termasuk pengembangan karena uang kami itu diputar lagi oleh yayasan,” kata Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi.

Sumaryadi menjelaskan perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Sederet pertemuan dengan manajemen AP I dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah dilakukan. Mereka juga telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Kementerian BUMN. Bahkan, telah tercapai Perjanjian Kerja Bersama yang mengarahkan untuk pembayaran dilakukan paling lama 31 Maret 2017.

“Sayangnya, sampai sekarang belum juga ada itikad baik untuk membayarkan THT dari 603 eks karyawan AP I. Perusahaan tidak mampu membayar sesuai aturan dan ingin menerapkan pembayaran secara aktuaris. Kemampuan AP I cuma Rp31 miliar, padahal yang harus dibayarkan Rp71 miliar. Itu jauh sekali dari hak kami,” terang Sumaryadi.

Koordinator Eks Karyawan AP I untuk Wilayah Makassar, Abidin Haju, menambahkan khusus di daerahnya total ada 120 eks karyawan yang belum menerima pembayaran THT. Adapun pembayaran THT itu dipotong dari gajinya selama bekerja di AP I ditambah iuran dari perusahaan yang dikelola oleh yayasan. Rata-rata eks karyawan AP tersebut kini diperkerjakan di AirNav Indonesia.

Menurut Abidin, permasalahan tersebut secara resmi telah didaftarkan ke PHI terhitung 17 Maret. Ratusan eks karyawan tersebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan eksekusi proses hukum. “Ya tapi kami tetap menunggu itikad baik AP I karena kami tidak menginginkan uang negara harus keluar lagi dari AP I untuk membayar sewa pengacara,” jelasnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, membantah bila pihaknya tidak ingin membayarkan THT ratusan mantan pegawai perusahaan pelat merah. Namun, diakuinya terdapat perbedaan paham mengenai jumlah pembayaran THT. “Kapanpun kami siap bayarkan, tapi ya sesuai perhitungan aktuaris,” ujar dia.

Adi mengklaim pembayaran THT berdasar pada perhitungan aktuaris merujuk pada peraturan perundang-undangan. Disinggung perihal permintaan pembayaran eks karyawan sebesar Rp71 miliar yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama, ia membantah bila manajemen AP I ikut menyetujuinya. (tyk)

Gelar Phinisi Tourism Expo, Ini Target ASPPI Sulsel

Pengurus ASPPI dan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal Paparkan Kesiapan Penyelenggaraan Phinisi Tourism Expo

Pengurus ASPPI dan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal Paparkan Kesiapan Penyelenggaraan Phinisi Tourism Expo

Makassar, KABAROKE — Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Sulsel akan menggelar Phinisi Tourism Expo di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, Jumat-Ahad, 21-23 Juli mendatang. Kegiatan berwujud forum business to business alias B2B tersebut ditujukan untuk menggelorakan pariwisata Sulsel. Perhelatan akbar itu juga dalam rangka mendukung target pemerintah mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun ini.

“Phinisi Tourism Expo merupakan langkah nyata mendukung target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisman. Diharapkan kegiatan ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan, bukan hanya dari mancanegara tapi juga domestik,” kata Ketua DPD ASPPI Sulsel, Anshar Asrar.

Dalam Phinisi Tourism Expo, Anshar menjelaskan pihaknya akan menggelar serangkaian kegiatan. Puncak acaranya berupa table top dengan menghadirkan 150 buyer dan 29 seller se-Indonesia ditambah empat negara tetangga. Keempat negara tetangga diklaimnya telah memberikan konfirmasi kehadiran yakni Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. “Kami realistis bahwa pengunjung potensial berasal dari negara tetangga,” terangnya.

Menurut Anshar, para seller dan pemerintah daerah akan memperkenalkan berbagai potensi pariwisata didukung fasilitas. Di antaranya mulai dari sektor perhotelan, kuliner, kerajinan tangan, transportasi hingga asuransi. “Di akhir kegiatan, kami mengagendakan city tour ke objek wisata baru di Sulsel. Kami rencananya mempromosikan Pulau Cambang-cambang. Sengaja kami memilih wisata bahari karena Sulsel kaya akan hal itu,” ujar dia.

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical, mengapresiasi pelaksanaan Phinisi Tourism Expo yang diyakininya mampu mendongkrak kunjungan wisman. Kunjungan wisman ke Kota Daeng diklaimnya terus mengalami peningkatan signifikan. Itu berkat getolnya pelaksanaan berbagai event. Pemerintah Kota Makassar sendiri diklaimnya menghelat 38 event pada tahun ini, dimana beberapa di antaranya berskala internasional.

Deng Ical mengungkapkan sektor pariwisata menjadi perhatian utama untuk terus dikembangkan mengingat besar multiplier effect yang ditimbulkan. “Sektor pariwisata ini belakangan dilirik pemerintah karena sangat strategis dalam menggerakan perekonomian. Multiplier effectnya luar biasa, bukan hanya ke sektor pariwisata tapi juga sektor lain yang terkait, seperti perhotelan, kuliner dan transportasi,” urainya.

Lebih jauh, Deng Ical memaparkan pesona pariwisata di Kota Makassar bukan hanya pada objek wisata, melainkan kearifan lokal atas budaya dan kesenian. Selain itu, kuliner Kota Daeng juga dikenal memiliki cita rasa tinggi yang sangat memikat. “Ini yang harus dijaga, mulai dari budaya, kesenian dan alam,” pungkas politikus Partai Demokrat tersebut. (***)

Mahasiswa Difabel Dibully di Gunadarma Timbulkan Keprihatinan Mendalam

Mahasiswa Difabel Dibully di Gunadarma Dibully Jadi Viral

Mahasiswa Difabel Dibully di Gunadarma Dibully Jadi Viral

Jakarta, KABAROKE — Masyarakat yang mengatasnamakan peduli hak-hak penyandang disabilitas mengecam aksi pelaku bullying yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gunadarma. Mereka juga menuntut pihak terkait memberi sanksi kepada pelaku seberat-beratnya.

“Situasi ini sangat menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Oleh karena itu, kami masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hak Hak Penyandang Disabilitas menyampaikan hal-hal sebagai berikut, di antaranya mengecam keras tindakan dan perilaku yang tidak manusiawi dari orang orang yang notabene sebagai mahasiswa,” ujarnya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Video yang melukai penyandang disabilitas ini menjadi viral di jejaring sosial. Video yang berdurasi 14 detik yang diunggah oleh seseorang di Instagram menggambarkan tidak ada satu pun yang mampu mencegah penghinaan tersebut, malah menunjukkan cara pandang sosial yang merendahkan. Bahkan saat korban berusaha membela diri menjadi bahan candaan dan teriakan yang memojokkan.

“Mengecam segala bentuk cara pandang sosial yang mengarah pada penghinaan, merendahkan martabat kepada korban,” imbuhnya. Menurutnya bagi semua mahasiswa yang meramaikan perbuatan keji tersebut, wajib diberikan sanksi sosial dan penyadaran tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Mereka berpendapat pelaku dan para mahasiswa yang menyaksikan perbuatan keji tersebut untuk mendapatkan bimbingan dari orangtuanya masing-masing dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian pihak kampus agar segera mensosialisasikan cara berinteraksi dengan disabilitas dengan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan melibatkan organisasi Disabilitas dalam aksi penyadaran tersebut.

Kejadian ini harus menjadi perhatian semua lembaga Pendidikan Tinggi tentang pentingnya mensosialisasikan hak hak penyandang disabilitas kepada seluruh civitas akedemikanya. Bahwa hak dan kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi yang sama, baik di mata hukum, masyarakat, lingkungan pendidikan, dan pemerintahan. (***)

DPR Sarankan Pemerintah Berdialog dengan Pihak Telegram

Aplikasi Telegram Diblokir Pemerintah [dok net]

Aplikasi Telegram Diblokir Pemerintah [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan agar pemerintah mengajak dialog pihak Telegram pasca pemblokiran aplikasi tersebut, agar menghindari persepsi negatif yang berkembang di masyarakat.

“Saat ini era media sosial dan era keterbukaan informasi sehingga jangan sampai dipersepsikan pemerintah tidak mau terbuka,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/7).

Taufik menilai apa yang dilakukan sebenarnya baik namun tetap harus dikomunikasikan dengan bagus agar tidak menjadi “bumerang” bagi pemerintah terkait kebijakan tersebut.

Hal itu menurut dia agar tidak ada kesan semacam perbedaan yaiti mengapa hanya Telegram yang diblokir dan dilarang di Indonesia.

“Karena ini jangan sampai malah ini justru menjadi ‘backfire’ dan menjadi bumerang pada pemerintah, padahal niatnya baik,” ujarnya.

Langkah itu menurut dia agar tidak terjadi efek domino yang ditimbulkan seperti yang terjadi saat ini yaitu hastag blokir media sosial Presiden Joko Widodo.

Politisi PAN itu menilai hal itu seharusnya tidak perlu terjadi ketika kebijakan itu dikeluarkan dengan komunikasi yang baik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat (14/7) telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,” demikian siaran pers Kementerian Kominfo, Jumat (14/7).

Adapun ke-11 DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web atau tidak bisa diakses melalui komputer.

“Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Semuel mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia juga menjelaskan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

PILWALKOT MAKASSAR : Farouk Yakin Kendarai Golkar

Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta

Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta

Makassar, KABAROKE — Ketua DPD ll Golkar Makassar, Farouk M Betta, makin optimis melenggang mulus mengendarai partaii Golkar dalam Pilwali Makassar 2018-2023 mendatang. Keyakinan itu ia sampaikan usai menghadiri wawancara tim 9 DPD 1 Golkar di Jalan Amanagappa, Senin (17/7).

“Sebagai ketua yang telah membesarkan partai Golkar di Makassar, saya yakin diusung. Golkar adalah partai kader yang selalu mempriorotaskan kadernya untuk maju dalam setiap perhelatan politik,”kata Farouk yang akrab dipanggil Aru.

Tanda tanda bakal diusungnya Farouk lewat Golkar, juga terlihat dalam suasana wawancara yang tampak sangat santai dan berlangsung dingkat. Ini jauh berbeda dengan calon calon lain yang terlihat sangat serius, bahkan berlangsung hingga satu jam.

Farouk M Betta Seusai Tahapan Wawancara di Golkar Sulsel

Farouk M Betta Seusai Tahapan Wawancara di Golkar Sulsel

Tak hanya itu, usai wawancara, seluruh tim 9 DPD 1 Golkar yang dipimpin Kadir Halid, malah ikut foto dan terang terangan membuat salam kebersamaan Aru Beda.

Farouk datang didampingi sejumlah pengurus teras Golkar Makassar, diantaranya sekretaris Golkar Makassar, Wahab Tahir, Rahman Pina, Doktot Talib Mustafa, Ahkam Supu, Uan Sofyan, Sudin Mamu, dan semua pimpinan Golkar kecamatan se- Makassar. (***)

Soal Pasangan di Pilwalkot Makassar, Deng Ical : Masih Berproses

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (dok net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal masih merahasiakan calon pasangannya pada Pilwalkot Makassar

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel tersebut mengaku, tidak ingin terburu-buru membeberkan wakilnya.

“Masih berproses,” kata Deng Ical-sapaan karib Syamsu Rizal.

Terkait paket Irman Yasin Limpo-Deng Ical, atau Deng Ical-Husain Abdullah, serta Deng Ical-Munafri Arifuddin, Ketua PMI Makassar itu menegaskan semua bisa terjadi.

“Tidak ada calon alternatif buat saya karena memang cuma satu. Itu masih berproses,” pungkasnya. (***)

Pansus Hak Angkat Rusak Citra Golkar

Partai Golkar

Partai Golkar

Jakarta, KABAROKE — Politisi partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keterlibatan sejumlah kader partai beringin dalam Pansus Angket KPK menyebabkan citra dan elektabilitas partai menjadi rusak.

“Survei internal yang dilakukan menunjukkan suara Golkar merosot ke angka 11 persen, padahal pada pemilu 2014 lalu Golkar meraih 14,75 persen suara. Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus e-KTP,” ujar Doli kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/6)

.

Doli mengatakan gagasan-gagasan miring yang muncul dari Pansus Angket KPK juga banyak dilontarkan politisi Golkar.

Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK yang dilontarkan salah satu anggota pansus dari fraksi Golkar. Hal ini, kata dia, jelas membuat citra Golkar semakin rusak.

Doli menegaskan keberadaan Pansus Angket KPK yang dipimpin fraksi partai di DPR semakin mendapatkan penolakan yang luas dari publik. 

Menurut dia, semakin lama kasus e-KTP didiamkan begitu saja, maka akan semakin merugikan partai Golkar. (Iqbal)

Sandi Dukung Pembangunan Jalan Aspal Dicampur Sampah Plastik

Wakil Gubernur DKI Terpilih Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Terpilih Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE — Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mendukung rencana pemerintah mengelola sampah plastik dengan aspal untuk pembangunan jalan. Menurut dia, kebijakan itu sekaligus menjadi solusi banyaknya sampah plastik di Indonesia.

“Bagus banget kalau (dari pemerintah) ada inovasi yang mengonversi sampah plastik jadi aspal, itu justru yang ditunggu,” ujar Sandi, di Jakarta.

Sandi menjelaskan, jumlah sampah plastik, khususnya di Jakarta, sangat banyak sehingga perlu terobosan untuk mengelolanya.

“Kami ingin ke depannya, sampah bisa didaur ulang, reuse, reduce, dan recycle. Itu yang akan kami lakukan,” kata Sandi.

Untuk itu, Sandi menyatakan akan membuka diri jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ingin bekerja sama mencampur sampah plastik dengan aspal untuk pembangunan jalan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, proyek ini baru memasuki tahap uji coba dan akan dijalankan oleh Kementerian PUPR.

Menurut Luhut, ada beberapa manfaat jika sampah plastik bisa digunakan untuk pembangunan jalan di Indonesia, yakni mengurangi jumlah sampah plastik, dan menghemat biaya pembangunan jalan.

“Kami sudah mulai pilot project, bulan depan,” ujar Luhut, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kementerian PUPR akan mulai mencampur sampah plastik dengan aspal dan diaplikasikan di beberapa ruas jalan wilayah Bekasi. Proyek percontohan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah plastik di Indonesia. (***)

BI : Suku Bunga Kredit Perbankan Turun Lagi!

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Makassar, KABAROKE — Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga kredit perbankan terus mengalami penurunan di Sulsel. Pada Mei 2017, suku bunga kredit perbankan berkisar 11,9 persen atau lebih rendah dibandingkan bulan lalu, tepatnya periode April 2017 yang tercatat 12 persen.

“Suku bunga kredit perbankan pada Mei 2017 tercatat 11,9 persen, lebih rendah dibandingkan April 2017 sebesar 12 persen. Meski menurun, suku bunga kredit perbankan di Sulsel pada Mei 2017 sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 10,9 persen,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso.

Penurunan suku bunga kredit perbankan Sulsel, Bambang menyebut seiring dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sangat tinggi. Alhasil, terdapat tambahan biaya atas sebagian dana dari luar Sulsel yang digunakan untuk kredit di Sulsel.

Berdasarkan jenis penggunaan, suku bunga tertimbang tertinggi adalah kredit konsumsi sebesar 12,7 persen. Disusul kredit modal kerja (11,5 persen) dan kredit investasi (10,8 persen). Namun demikian, suku bunga pada semua jenis kredit tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bambang mengimbuhkan dari sisi suku bunga rata-rata tertimbang simpanan perbankan di Sulsel tercatat 3,3 persen, relatif sama dibandingkan periode April 2017. Suku bunga tabungan dan deposito tercatat masing-masing 1,4 persen dan 6,4 persen atau relatif menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

“Untuk suku bunga giro tercatat berkisar 2,2 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan April 2017 sebesar 2,1 persen,” jelas Bambang.

Secara umum, intermediasi perbankan di Sulsel pada Mei 2017 berjalan baik yang diikuti dengan pengelolaan risiko yang juga baik. Intermediasi perbankan masih tinggi yang tercermin dari LDR tercatat 127,7 persen, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan April sebesar 129,2 persen.

“Kondisi tersebut mengindikasikan Sulsel masih menjadi salah satu tujuan utama penyaluran kredit oleh perbankan. Namun tingginya fungsi intermediasi perbankan tetap diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik, tercermin dari rasio NPL pada Mei 2017 yang tercatat cukup rendah yakni 2,5 persen, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan NPL April 2017 sebesar 2,4 persen,” pungkasnya. (tyk)

1 2