Andi Mallarangeng Akhirnya Bebas Murni

Andi Mallarangeng [dok net]

Andi Mallarangeng [dok net]

Bandung, KABAROKE — Andi Mallarangeng kini telah berstatus bebas murni pada Rabu (19/7) setelah sebelumnya mendapat masa cuti menjelang bebas (CMB) selama tiga bulan.

Andi datang ke kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I A Bandung di Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung bersama istrinya, untuk mengurus surat pengakhiran massa CMB sekitar pukul 21.00 WIB.

“Hari ini saya sudah mendapat surat sebagai pengakhiran massa CMB selama tiga bulan. Dengan demikian saya sejak hari ini sudah bisa bebas murni setelah menjalani seluruh hukuman,” ujar Andi Mallarangeng saat ditemui usai mendatangi kantor Bapas Klas I A Bandung, seperti dilansir Antara, Rabu, 19 Juli.

Menurut dia, usai menjalani masa tahanan selama empat tahun, ia berjanji akan memulai kembali kehidupan sebagaimana mestinya sebagai warga negara Indonesia.

Diakui dia, banyak hal yang pelajaran yang didapat ketika berada di dalam Lapas baik. Bahkan Andi mengklaim telah menguasai bahasa Mandarin.

“Banyak hal selama empat tahun ini dengan kegiatan pembinaan. Saya juga belajar bahasa Mandarin, sekarang Alhamdulillah kalau ada teman-teman yang butuh guide ke Glodok atau Shanghai boleh kontak saya,” kata dia.

Saat disinggung rencana ke depan setelah bebas murni, ia belum terlalu memikirkannya dan hanya fokus pada keluarga.

“Belum tahu, mungkin saya kembali ke kampus, mungkin juga ke politik. Tentu saja sebagai kader Demokrat membantu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tapi perlu memberikan waktu banyak lagi buat keluarga,” kata dia.

Sementara itu, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas I A Bandung, Budiana mengatakan selama CMB, Andi mendapat pemantauan dari Bapas Bandung selaku pembina warga binaan.

Selama pemantauan, Andi menunjukkan perilaku yang baik. Bahkan ia juga tidak lupa melaporkan diri pada Bapas selama dua minggu sekali.

“Dia juga melaporkan aktivitasnya di mana, hal-hal yang tidak boleh dilakukan bisa dipenuhi, misalnya tidak boleh ke luar negeri,” kata dia.

Sebelumnya Andi Mallarangeng divonis empat tahun penjara serta denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 2014. Ia terbukti telah melakukan korupsi sebesar Rp2 miliar dan 550.000 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. (***)

Temui Ulama Asal Sulsel, Presiden Jokowi Bahas Soal Ini…

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo menemui belasan ulama asal Sulawesi yang hadir di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore.

“Yang saya hormati yang mulia para ulama, utamanya ulama-ulama dari Sulawesi, Sulawesi Selatan, terkhusus Bapak KH Sanusi Baco, Ketua MUI yang pada sore hari ini hadir,” kata Presiden Joko Widodo menyambut para tamunya.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan para ulama didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

KH Sanusi Baco adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.

“Sekali lagi saya sangat bersyukur, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan itu berkat tuntunan dari Allah,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, ia ingin mengajak para ulama asal Sulawesi itu untuk bersilaturahmi.

“Pada sore hari ini kita bisa kembali bertemu bersilaturahmi dan pada kesempatan yang baik ini kami mungkin ingin menyampaikan beberapa hal baik yang berkaitan dengan kebangsaan, dengan kenegaraan yang berkaitan dengan ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan politik, politik luar negeri,” ungkap Presiden.
Ia pun berjanji akan blak-blakan kepada para ulama. “Saya kira ini akan kami sampaikan secara blak-blakan,” tambah Presiden. (***)

Ilmuwan AS : Rasa Durian Tidak Sesuai Baunya

Durian

Durian

Ambon, KABAROKE — Para ilmuwan Amerika Serikat yang menjadi peserta Indonesian-American Kavli Frontiers of Science Symposium 2017 terkejut dengan rasa buah durian yang disajikan di opening dinner, Selasa malam.

“Rasanya tidak sesuai dengan baunya,” kata seorang ilmuwan dari Amerika Serikat usai mencicipi buah durian yang disajikan di atas tapalang (kios berjualan tradisional khas Maluku yang ditutupi atap).

Keterkejutan yang sama juga dialami oleh tapi juga para ilmuwan asal Amerika Serikat lainnya. Mereka terkejut dengan bau buah durian yang menyengat hidung, tapi begitu rasanya begitu berbeda saat dicicipi.

Opening dinner adalah rangkaian kegiatan simposium para ilmuwan Indonesia dan Amerika (Indonesian-American Kavli Frontiers of Science Symposium 2017) di Ambon pada 17 – 21 Juli 2017.

Dalam acara makan malam itu, para ilmuwan Amerika Serikat yang juga peserta simposium diajak untuk mencicipi beragam buah khas lokal dan Indonesia yang dipamerkan, seperti pisang, salak, jeruk, srikaya, mangga dan lainnya.

Usai mencicipi buah-buahan tersebut, para ilmuwan diminta memberikan komentar mengenai rasanya. Tak banyak pendapat yang diberikan selain “enak” dan “manis”.

Momen berbeda terjadi tatkala mereka diminta mencicipi buah durian. Mereka tampak kaget dengan baunya yang menyengat hidung, beberapa orang bahkan terlihat agak “ogah” untuk mencicipinya.

Mimik kaget para ilmuwan ini masih terus terlihat saat mulai menyantap durian, mereka terkejut dengan rasanya yang berbeda.

Mereka tak menyangka bau durian begitu menyengat sehingga membuat orang tidak berkeinginan untuk memakannya, tapi rasa sesungguhnya sangat enak dan membuat ketagihan.

Seorang ilmuwan Amerika Serikat yang pertama kali mencicipi durian sempat menyerukan “aauuuw” saat merasainya, sehingga membuat tamu-tamu lainnya tertawa tergelak.

Ia terkejut dengan rasa buah durin, tekstur daging yang lembut dan legit, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan baunya yang menyengat.

“Its alright,” kata dia sambil tersenyum dan terus menyantap durian. (***)

Usulan Munaslub Golkar Dinilai Tidak Etis

Partai Golkar

Partai Golkar

Jakarta, KABAROKE – Golkar diminta segera melakukan Munas Luar Biasa (Munaslub) sebagai respons atas penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP.

Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan seluruh perangkat DPP Partai Golkar segera melakukan rapat guna mempersiapkan Munaslub pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK.

Menanggagpi hal itu, Anggota DPR Komisi III, Tubagus Ace Hasan Syadzilly mengatakan bahwa usulan untuk Munaslub pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka itu sangat tidak etis.

“Isu terkait Munaslub sebagai reaksi dan respon di internal Partai Golkar pasca penetapan Pak Setnov, selain tidak etis juga tidak logis dan tidak relevan dalam memperkuat kelembagaan Partai Golkar,”ujar Ace Hasan kepada kabaroke.com, Rabu (19/7).

Selain itu, dia meminta kepada seluruh kader Partai yang berlambang beringin itu agar menjaga marwah dan kebesaran Partainya tersebut. “Soliditas dan militansi keluarga besar Partai Golkar harus dijaga bersama-sama berjuang menjaga marwah dan kebesaran Partai Golkar,”katanya

“Semua kader Partai Golkar diminta untuk tetap menjaga soliditas. Tidak ada alasan organisatoris yang mengharuskan adanya Munaslub,”tegasnya

Sebelumnya KPK menetapkan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) KTP elektronik.

“KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korproasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehinga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7). (Iqbal)

Setnov Jadi Tersangka, Pengamat: Posisi Golkar Tidak Akan Berubah Drastis

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar oleh KPK tidak akan mengubah posisi politik partai berlambang pohon beringin itu.

“Partai Golkar tetap akan mengawal Joko Widodo karena memang itulah kesepakatan mereka untuk 2019. Kalau toh ada perubahan peta pimpinan Partai Golkar, posisinya tidak akan berubah drastis,” kata Firman kepada wartawan, Jakarta, Rabu (19/7).

Dengan penetapan tersangka tersebut, maka Firman menduga kader dan pengurus Partai Golkar loyalis Setya Novanto akan mencoba mengambil alih kepemimpinan sebelum diambil alih faksi lain yang ada di internal partai tersebut.

Sebagai partai paling senior di Indonesia saat ini, Partai Golkar akan cerdik dalam membaca situasi dan melihat peluang-peluang yang ada, termasuk tetap mendukung dan mengawal Joko Widodo pada Pemilu 2019.

“Meskipun bila yang berkuasa di Partai Golkar bukan kubu Setya Novanto, peluang untuk berubah posisi itu agak lebih tinggi sedikit,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Ratusan Eks Karyawan Tunggu Itikad Baik AP I Bayarkan THT

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Mantan Karyawan AP Tuntut Pembayaran THT Rp71 Miliar

Makassar, KABAROKE — Koordinator Eks Karyawan Angkasa Pura I untuk Makassar, Abidin Haju, meminta manajemen perusahaan untuk segera bersikap atas tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) sebesar Rp71 miliar. Bila AP I secara tertulis menyatakan tidak mau membayar hak dari 603 mantan karyawan, pihaknya segera mengajukan eksekusi pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menurut Abidin, pihaknya juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali atas polemik pembayaran THT. Namun, AP I belum meresponnya hingga sekarang. “Dalam somasi berupa surat peringatan kami meminta AP I segera membayarkan hak ratusan mantan karyawan sesuai ketentuan. Kami berharap ada jawaban pasti, tapi malah dicuekin. Padahal, sudah dua kali kami melayangkan somasi,” kata Abidin Haju.

Abidin mengungkapkan pihaknya sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui jalur hukum. Bukan karena takut kalah tapi pihaknya tidak ingin negara mengeluarkan banyak uang lagi untuk membayar pengacara. “Mau sampai ke tingkat manapun melalui jalur hukum, kami pasti menang karena dasar hukum kami kuat. Makanya, kami menunggu itikad baik dari AP I. Lagipula AP I adalah perusahaan yang membesarkan kami,” terangnya.

Menurut Abidin, AP I semestinya meniru AP II yang telah berhasil menyelesaikan pembayaran THT mantan karyawannya. Penyelesaian permasalahan itu mengikuti hasil keputusan pada sejumlah rapat maupun perjanjian melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. “Itulah yang kami heran. Kok AP I tidak patuhi keputusan rapat soal THT, padahal itu melibatkan Kementerian BUMN dan Kemenaker,” tegasnya.

Belakangan, AP I hanya bersedia membayar tidak sampai separuh dari total THT ratusan mantan karyawan. AP I hanya mampu membayar sekitar Rp31 miliar dengan menggunakan perhitungan aktuaris. Di sisi lain, mantan karyawan tegas menolak lantaran perhitungan aktuaris tidak berdasar hukum. Mereka siap menempuh jalur hukum melalui PHI untuk mendapatkan haknya. Terlebih, THT itu diambil dari potongan gaji mereka saat masih bekerja.

Koordinator Eks Karyawan AP I, Sumaryadi, sebelumnya menyebut perjuangan pihaknya mendapatkan THT sudah cukup panjang. Ditolaknya keinginan AP I membayarkan THT dengan perhitungan aktuaris yang jelas merugikan ratusan mantan karyawan. AP I, sambung dia, malah semestinya membayarkan lebih dari Rp71 miliar. Musababnya, dana yang bersumber dari potongan gaji mereka disalurkan ke yayasan untuk simpan-pinjam.

Human Capital & General Affair Director AP I, Adi Nugroho, yang dikonfirmasi mengklaim kapan pun pihaknya siap membayarkan THT ratusan mantan karyawan AP I. Namun, perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan mantan karyawan yang ingin pembayaran THT sebesar Rp71 miliar. Disebutnya perhitungan THT dilakukan secara aktuaris yang nominalnya tak sebesar permintaan mantan karyawan.

Menurut Adi, keberadaan perjanjian kerja bersama soal pembayaran THT Rp71 miliar tidaklah sah lantaran yang hadir bukanlah utusan resmi dari manajemen AP I. Ia bersikukuh pembayaran THT berdasarkan perhitungan aktuaris sesuai aturan. Diharapkannya pula agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus membuat kegaduhan, apalagi mempengaruhi kinerja. (tyk)

CEO PSM Daftar di Golkar untuk Pilwalkot Makassar

CEO PSM Munafri Arifuddin Bertarung di Pilwalkot Makassar Via Golkar

CEO PSM Munafri Arifuddin Bertarung di Pilwalkot Makassar Via Golkar

Makassar, KABAROKE — CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin telah mendaftarkan diri ke Partai Golkar di Sekretariat Partai Golkar Sulsel di Jalan Botolempangan Makassar, Selasa malam, 18 Juli 2017.

Pria yang akrab disapa Appi itu menyatakan optimistis bisa mendapatkan dukungan Partai Golkar. Meskipun diketahui, DPP Partai Golkar telah mengisyaratkan akan mengusung Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto pada Pilkada 2018 mendatang.

“Tentu jika kita sudah niatkan dengan baik tidak ada ceritanya untuk mundur. Saya sangat yakin bisa mengendarai partai ini.” kata Appi.

Meskipun masih terbilang minim dalam dunia politik, Bos PSM Makassar itu beralasan Kota Daeng saat ini masih banyak memiliki persoalan. Di masa kepemimpinan Ramdan Pomanto, kata dia, masih banyak pembenahan di berbagi sektor yang harus dilakukan.

“Kota ini masih sangat seksi untuk menjadi kota pelayan yang akan memberikan kesejahteraan bagi kita bersama.” tuturnya.

Soal persiapan, Ia mengungkapkan pihaknya masih fokus memperkuat internal tim pemenangan. Setelah itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan dirinya akan melihat tingkat keterpilihan dirinya di Makassar dengan memanfaatkan lembaga survei.

“Tidak menutup kemungkinan kearah sana. Hanya saja sekarang kita masih fokus di internal bersama teman-teman. Kita akan mengupayakan tim ini menjadi lebih komplit dan lengkap.” tutupnya.⁠⁠⁠⁠ (Yasir)

Di Instagram, Danny Pomanto Tuai Kritikan Sekaitan PSM Makassar

Danny Pomanto Dikritik di Instagram

Danny Pomanto Dikritik di Instagram

Makassar, KABAROKE — Media sosial Instagram milik Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, atau yang akrab disapa Danny Pomanto, ramai dikomentari fans dan suporter PSM Makassar. Sebagian besar bernada negatif, mulai dari menuntut pembangunan stadion hingga mengaitkan Pilkada 2018 mendatang.

Foto yang diposting Danny di akun Instagramnya, memperlihatkan dirinya sedang menonton laga PSM Makassar Vs Barito Putera, yang berlangsung di Stadion Andi Mattalatta Mattoanging  Makassar, Selasa (18/7/2017) kemarin, via streaming.

Diketahui, Danny saat ini menghadiri acara Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Malang. Terkesan, Ia ingin menunjukan jika dirinya terus memantau laga PSM Makassar kontra Barito Putra, meski tengah di atas mobil.

Pada akun instageam @dpramdhanpomanto, caption diawali dengan kata Ewako PSM..!

“Saat perjalanan dari Surabaya menuju Malang untuk menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) besok, Alhamdulillah saya menyempatkan diri menyaksikan laga PSM Makassar melawan Barito Putra yang bertanding di Stadion Mattoanging Makassar sore ini, Selasa 18 Juli 2017,” tulis Danny.

“Tim Juku Eja yang mengharumkan Makassar di kancah persepakbola nasional ini harus selalu kita dukung. Sebab, prestasi dan kemenangan mereka juga merupakan kemenangan untuk kita semua. Ewako PSM..!!,” demikian keterangan gambar yang di akun instagram Danny.

Namun, respon warganet malah mengkritik Danny sekaitan dengan kondisi PSM Makassar saat ini. Pantauan Kabaroke.com, dari 80 komentar, mayoritas mengkritik pemerintah Kota Makassar yang belum menyediakan stadion yang layak bagi PSM.

Salah satunya akun @ichwandyibrahim. Ia menulis, “PSM memang mengharumkan nama kota makassar dan provinsi sulsel, tapi tidak pernah didukung dengan pemkot dan pemprov. setidaknya untuk fasilitas lapangan yang memadai saja provinsi sulsel dan kota makassar tidak punya training camp dan stadion yang layak untuk sebuah kota yang katanya kota dunia dan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. dimana ada kota dunia yang tidak memiliki stadion megah pak? Bahkan beberapa kabupaten di Indonesia saja punya stadion megah. Malu pak sama tim lain suporternya selalu bilangi stadionnya psm kaya kandang ayam,” tulusnnya.

Sementara, akum @tapperong berkomentar lain, dan menghubungkan dengan Pilkada 2018. Diketahui, Kota Makassar akan ikut dalam Pilkada tahap tiga 2018 mendatangkan.

“Hahaha mau mi pemilihan di jdi baruki nnton PSM.. suara 50% di Makassar itu orang pencinta PSM pak, jadi kalo mauki oppo ksih selesai mi cepat stadion barombong pak biar nda lari suara ta. Biar 2x+ tpi nda adaji stadion ta sama ji bkin malu ji kota ta yg sering kita bilang “MAKASSAR KOTA DUNIA tabe’ pak @dpramdhanpomanto,”

Sedangkan akum @yayo_yakusa menulis, “Satu2nya postingn yg rame koment memang, hanya mngenai PSM. Mau posting sberapa bnyak prestasi didapat atau kemajuan apa yg sdh diperoleh, msyarakat lbih tertarik berita ttg PSM, ini udah terbukti.. so PSM bukan cuman sepakbola, tp meminjam istilah di brazil dan tdk melebihkan kalau PSM adalah agama ke dua bagi msyarakat makassar. No PSM no Vote

Kemudian akun @aryafzn menilai postinga Danny  blunder. “Blunder. Masyarakat sudah cerdas,” tulisnya.⁠⁠⁠⁠ (Yasir)

Setnov Tersangka, Nurdin Halid: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Nurdin Halid, Setya Novanto dan Idrus Marham

Nurdin Halid, Setya Novanto dan Idrus Marham

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengimbau kepada kader Golkar untuk tetap tenang menyikapi keputusan KPK yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. KPK menjadikan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka kasus KTP elektronik.

Nurdin menjelaskan, keputusan KPK masih sebatas tersangka saja, dan belum berkekuatan hukum tetap, terkait keterlibatan Setnov dalam kasus tersebut. Golkar pun, kata dia, tidak akan terpengaruh terhadap status Ketua DPR RI itu.

Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu pun menegaskan keputusan Rapimnas mengikat kepada seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia. Sehingga, ia menuturkan, untuk menggelar Rapimnas sangatlah tidak mungkin.

Nurdin juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati Setnov dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Pak Novanto sampai pada saatnya kita menghargai asas praduga tak bersalah, tetap jadi Ketum (Ketua Umum). Ya tetap ketum. Kita sudah ada mekanisme terkait itu,” ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan Setnov sudah meminta agar digelar rapat pleno dalam waktu dekat untuk membahas penetapan tersangkanya.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Senin 17 Juli 2017. Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, itu berdasarkan hasil gelar perkara pihaknya dalam pengembangan kasus sebelumnya.

“Setelah mencermati fakta persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto berkaitan dengan e-KTP tahun 2011-2012, KPK menemukan bukti permulaan bukti yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka. Menetapkan saudara SN selaku anggota DPR RI sebagai 2011-2013,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Setya Novanto, saat masih Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, kata Agus Rahardjo, melakukannya diduga bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dalam pengadaan e-KTP,” kata Agus. (Yasir)

Ini Alasan Kemenkumham Cabut SK HTI

Kemenkumham Resmi Cabut SK HTI

Kemenkumham Resmi Cabut SK HTI

Jakarta, KABAROKE – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut SK Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris membacakan surat keputusan itu pagi ini.

“Pertama bahwa Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU tentang ormas yang diundangkan pada 10 Juli 2017 mengatur bentuk mengenai pelanggaran penjatuhan sanski terhadap organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,” kata Freddy di gedung Imigrasi, Jakarta, Rabu (19/7).

Freddy menyatakan pemerintah peluru mengambil langkah hukum terkait HTI untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi UUD 1945 dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

“Surat keputusan pencabutan HTI dilakukan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas koordinasi kementerian koordinator politik hukum dan HAM RI. Terima kasih,” pungkas Freddy.

Pembubaran HTI juga merupakan tindak lanjut atas Perppu 2/2017 yang baru saja diterbitkan. Freddy memastikan pemerintah tetap menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat namun perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum.

Untuk diketahui, keputusan pencabutan status badan hukum HTI tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menkum HAM dengan nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menkum HAM No AHU-0028.60.10.2014. SK terakhir merupakan nomor registrasi badan hukum HTI per tanggal 2 Juli 2014.⁠⁠⁠⁠ (***)

1 2