Usai Dibubarkan, Bagaimana Nasib Kader HTI?

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Jakarta, KABAROKE — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah daerah telah diimbau melakukan pembinaan terhadap para mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), agar meninggalkan ajarannya yang bertentangan dengan Pancasila.

“Kemendagri sudah berkomunikasi dengan pemda soal pencabutan status HTI. Selanjutnya, pemda diminta membina mereka agar kembali pada ajaran-ajaran yang diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara persuasif,” ujar Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri La Ode Ahmad di Jakarta, kemarin.

Pembinaan tersebut diantaranya mengikis cita-cita untuk mewujudkan sistem Khilafah di Indonesia. Selain itu, para mantan aktivis HTI ini juga bakal diperkenalkan dan diajak untuk menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila. “Pemda juga kami minta untuk memantau kegiatan eks-HTI ini,” jelas La Ode Ahmad.

Ia berharap para mantan anggota HTI ini dapat kooperatif dengan pemda, sehingga kondisi masyarakat di daerah tidak terganggu dan tetap kondusif. (***)

LPAI Sebut Indonesia Telah Lewati Fase Darurat Kekerasan

Reza Indragiri Amriel selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI

Reza Indragiri Amriel selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI

Jakarta, KABAROKE — Alih-alih menyetujui pernyataan presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan terhadap anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) justru malah menganggap Indonesia telah berhasil melewati fase tersebut.

“Banyaknya ungkapan ‘saya anak Indonesia, saya bahagia’. Saya ingin membangun kesimpulan seperti itu, harusnya (fase darurat) sudah lewat dong,” ujar Reza Indragiri Amriel selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (22/7).

Dengan meningkatnya angka laporan kekerasan di lembaga pemasyarakatan yang meningkat dibanding lalu, bukannya menganggap Indonesia dikepung situasi darurat, Reza justru menganggap angka tersebut menunjukkan perkembangan baik.

“Saya menafsirkan sebaliknya, kalau data disusun, berdasarkan laporan dan temuan itu justru kabar baik, angka kejahatan seksual, itu merupakan kabar baik, karena laporannya naik,” jelasnya.

Kata ‘membaik’ menurut Reza ini, didasarkan pada tiga hal yakni diantaranya masyarakat lebih berani melapor, media lebih gencar memberitakan dan polisi lebih gencar dalam menindak perilaku kekerasan dan kejahatan terhadap anak.

“Satu masyarakat lebih berani melapor ke polisi, plus melaporkannya ke LPAI dan KPAI. Kedua media juga lebih gencar memberitakan, ketiga polisi melaksanakan tugasnya lebih gencar,” paparnya.

“Maka ini cerminan masyarakat lebih tangguh menghadapi kekerasan terhadap anak,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Reza, yang terpenting dan yang harus menjadi perhatian pemerintah ialah bagaimna memproses dan menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga menimbulkan efek jera dan semakin berkurang tindak kekerasab terhadap anak.

“Dari sekian laporan berapa yang ditindak lanjuti, dari yang masuk ke pengadilan berapa banyak yang berpihak kepada korban dan kedaruratannya adalah itu,” ungkapnya.

Bahkan menurut Reza berdasarkan penelitian tak jarang kasus kekerasan yang sampai pada persidangan majelis hakim justru malah mendapat hukuman yang tidak setimpal.

“Teman-teman UI (Universitas Indonesia juga menemukan, masuk pengaadilan ternyata 70 persen vonisnya dibawah tuntutan jaksa. Antiklimas ada diruang pengadilan, hukuman belum sungguh-sungguh,” pungkasnya.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

Program BUMN untuk Negeri Hadirkan Empat Kegiatan Besar

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung

Makassar, KABAROKE — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV kembali didaulat menjadi host program Kementerian BUMN yakni ‘BUMN Hadir untuk Negeri’ yang tahun ini diselenggarakan di Sorong, Papua Barat.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung, mengatakan pihaknya akan dibantu dua BUMN lain yang bertindak sebagai co-host pada acara ‘BUMN Hadir untuk Negeri’. Dua perusahaan pelat merah yang ikut membantu Pelindo IV tersebut yakni PT Asabri dan Perum Perhutani.

Doso menyebut acara ‘BUMN Hadir untuk Negeri’ rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang bagi BUMN untuk membuktikan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara.

Doso memaparkan rangkaian acara ‘BUMN Hadir untuk Negeri’ pada tahun ini terbagi atas empat kegiatan besar. Di antaranya yakni Upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, Jalan Sehat dengan target 1.000 peserta, Siswa Mengenal Nusantara (SMN) dan Bedah Rumah Veteran.

“Untuk Siswa Mengenal Nusantara dan Bedah Rumah Veteran, kegiatannya sedang berlangsung, bahkan sudah sejak Januari 2017. Dan pada 24 Juli nanti sebanyak 21 orang SMN dari Papua Barat yaitu Sorong, Manokwari dan Fakfak akan berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya, 20 SMN dari Sulsel akan ke Sorong pada 25 Juli 2017,” kata Doso.

Masing-masing SMN dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, Doso melanjutkan akan melakukan pertukaran budaya. SMN dari Sulsel akan belajar tentang budaya, lingkungan serta kehidupan masyarakat Papua Barat. Begitu juga sebaliknya, SMN dari Sorong akan mempelajari budaya, lingkungan serta kehidupan masyarakat di Sulsel.

Secara umum, tujuan diadakannya SMN adalah untuk menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air sejak dini kepada siswa SMA/SMK/SLB. Keragaman kekayaan Nusantara dan potensi daerah diperkenalkan melalui interaksi langsung siswa dengan komponen pemerintah dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi.

Terkait dengan Bedah Rumah Veteran, kegiatannya juga tengah berlangsung. Dari total 20 unit rumah veteran di Sorong yang akan dibedah, empat unit rumah sudah selesai. Tersisa 16 unit rumah lagi yang saat ini masih dalam tahap survei.

“Kategori untuk Bedah Rumah Veteran adalah rumah milik veteran yang tidak layak huni. Kami berikan bantuan senilai Rp40 juta per unit rumah yang secara simbolis bantuannya akan diserahkan pada puncak perayaan HUT Kemerdekaan RI nanti.”

Adapun tujuan Bedah Rumah Veteran adalah untuk mewujudkan rasa penghargaan BUMN kepada para veteran atas jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Sementara untuk “Jalan Sehat”, menyasar sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan keluarga BUMN. Rencananya juga akan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama yang selama ini telah menjadi binaan BUMN dan pedagang daerah setempat, untuk membuka stand kuliner gratis di sekitar lokasi kegiatan. (tyk)

Di Pinrang, Aziz Ingatkan Soal Dua Kesalehan

Aziz Qahar Mudzakkar Memberikan Ceramah di Pinrang

Aziz Qahar Mudzakkar Memberikan Ceramah di Pinrang

Pinrang, KABAROKE — Bakal Calon Wakil Gubernur Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar melakukan sosialisasi di Kabupaten Pinrang. Kali ini, anggota DPD RI ini didaulat jadi penceramah di Masjid Raya Pinrang, Sabtu, 22 Juli 2017. Ceramah Aziz Qahhar didahului dengan salat duhur berjamaah.

Rombongan pasangan Nurdin Halid (NH) di Pilgub Sulsel 2018 ini tiba di Masjid Raya Pinrang sekira pukul 12.00 Wita. Ketika itu, ratusan jamaah masjid sudah memenuhi salah satu masjid terbesar di Kota Pinrang ini. Mereka terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat dan ibu-ibu majelis taklim.

Dalam ceramahnya, Ustaz Aziz—panggilan akrab Aziz Qahhar—menyampaikan soal dua kesalehan dalam beragama dan bermasyarakat. “Pertama saleh secara individu dan kedua saleh secara sosial,” sebutnya.

Saleh secara individu jelas Aziz Qahhar, yakni saleh dalam konteks hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sementara saleh secara sosial adalah saleh dalam konteks hubungan sesama manusia atau hubungan dengan masyarakat di sekitarnya.

“Saling membantu dan saling harga-menghargai satu sama lain adalah fitrah seorang manusia. Maka jangan pernah ingkari fitrah kita sebagai makhluk sosial,” pesan Aziz Qahhar.

Ia menambahkan, sebagai implementasi dari kesalehan sosial dan menjaga adalah manusia ikut merasakan sakit dan iba ketika saudara-saudaranya sesama manusia mendapatkan musibah dan meminta pertolongan. “Karena sejatinya kita satu tubuh,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir Sekda Pinrang, Haji Syarifuddin Side. Ia hadir mewakili Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi yang sedang punya acara di Makassar. Sekda sempat menyerahkan buku kepada Aziz Qahhar. Buku tersebut berjudul, “Harmonisasi Pemerintahan.”

Dalam kesempatan tersebut Aziz Qahhar juga sempat menyerahkan bantuan kepada rumah tahfis Masjid Raya Pinrang. Penyerahan didampingi Sekda Pinrang. (***)

Pemprov Sulsel Miliki Saham di The Rinra Hotel

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Haidar Majid dan Selle KS Dalle setelah Rapat Paripurna di gedung DPRD Sulsel, Senin malam, 26 September.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo 

Makassar, KABAROKE — Direktur Utama PT Makassar Phinisi Seaside Hotel, Anggiat Sinaga, selaku pengelola The Rinra Hotel Makassar, menyatakan status kepemilikan hotel yang baru berusia setahun itu adalah milik perusahaan ditopang saham dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Diklarifikasinya isu kepemilikan The Rinra Hotel terkait adanya saham Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Kehadiran The Rinra Hotel, Anggiat menjelaskan terealisasi melalui sistem kerjasama melibatkan perusahaan dan pemerintah daerah. Pengelolaannya diberikan kepada PT Makassar Phinisi Seaside Hotel selama 30 tahun mendatang. Selanjutnya, hotel yang berdiri di atas aset pemerintah tersebut akan diserahkan kepada Pemprov Sulsel. Sama sekali, kata Anggiat, tidak ada saham atau kepemilikan individu dari Gubernur Syahrul.

“Apakah gubernur punya saham? Tidak ada saham yang dimiliki (gubernur), yang ada itu saham Pemerintah Provinsi Sulsel,” kata Anggiat.

Isu kepemilikan saham Gubernur Syahrul di The Rinra Hotel muncul lantaran nama properti tersebut mirip dengan nama anak sang gubernur yang sudah meninggal dunia. Namun, hal tersebut juga telah diklarifikasi manajemen yang menyebut pemilihan nama Rinra karena memiliki makna filosofis yang bagus. Anggiat menyebut Rinra dalam bahasa Makassar berarti bercahaya atau terang.

Terlepas dari isu status kepemilikan The Rinra Hotel, Anggiat menuturkan Gubernur Syahrul merupakan orang yang sangat berperan dalam hadirnya hotel berbintang tersebut. “Bukan karena namanya Rinra. Kalau kita flash back, dulu gubernur mengidamkan hadir sebuah hotel di kawasan CCC (Celebes Convention Center), saya mendampingi cari investor untuk membangun sebuah hotel penyangga,” kenangnya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan kehadiran The Rinra Hotel diharapkannya mampun mendukung program pemerintah daerahnya dengan tagline Sulsel 3M+1B alias Sulsel Tiga Kali Lebih Maju, Modern dan Mandiri dalam Kebersamaan. “Hotel ini mewakili perjalanan slogan 3M+1B, ekonomi kita semakin membaik, orang datang ke Sulsel itu artinya ekonomi semakin membaik,” ucapnya.

Kehadiran The Rinra Hotel, sambung Gubernur Syahrul, memang penuh tantangan. Namun karena niat untuk maju dan berkembang yang kuat sehingga hotel yang cukup diperhitungkan di Makassar tersebut terbangun dan saat ini menunjang aktifitas ekonomi daerah.

“Penuh tantangan untuk membangun hotel ini. Jangan dikira ada apa-apanya. Kita punya idealisme, saya percaya apa yang dikerjakan oleh pihak investor,” tutupnya. (***)

Sibuk Konsolidasi dengan DPD I, NH Sempatkan Terima RMS

POSE BARENG. Ketua Harian, Nurdin Halid (empat dari kanan) dan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham (empat kiri) mengapit calon pendamping Ichsan Yasin Limpo, Rusdi Masse, dan kolega lain di Hotel Sulsel Jakarta, Jumat malam, 21 Juli 2017

POSE BARENG. Ketua Harian, Nurdin Halid (empat dari kanan) dan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham (empat kiri) mengapit calon pendamping Ichsan Yasin Limpo, Rusdi Masse, dan kolega lain di Hotel Sulsel Jakarta, Jumat malam, 21 Juli 2017

Jakarta, KABAROKE — Perhatian Ketua Harian DPP Partai Golkar, HAM Nurdin Halid (NH), terhadap dinamika politik Sulsel tidak surut. Padahal dinamika politik nasional pasca status tersangka Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto, menyita perhatian penuh putra Bone tersebut.

Buktinya, di sela-sela kesibukan memimpin rapat dengan DPD I Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat malam, 21 Juli 2017,  calon gubernur Sulsel usungan Partai Golkar ini sempatkan diri menerima Ketua DPD Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS).

NH menerima figur kuat calon wakil  Ichsan Yasin Limpo di Pilgub Sulsel ini di salah satu ruangan khusus Hotel Sultan. Hanya berdua. Usai pertemuan tertutup itu, NH dan RMS lalu kembali berbaur dengan kolega lain keduanya.

Pengurus Golkar Sulsel, Jamaluddin Syamsir, yang juga sedang di Hotel Sultan malam itu, mengaku hanya NH dan RMS yang tahu apa isi pertemuan itu.

“Kami tidak tahu apa hasilnya. Pertemuan keduanya tertutup jadi hanya mereka yang tahu apa hasilnya,” kata mantan Ketua Umum KNPI Sulsel ini, Sabtu 22 Juli 2017. Orang dekat Sekjen Golkar, Idrus Marham ini menduga, pertemuan itu tidak akan jauh-jauh dari persoalan pilgub.

Pria yang akrab disapa Jaja ini menegaskan bisa mendapat pelajaran  penting dari pola komunikasi politik yang dibangun NH. Maklum, RMS adalah figur yang selama ini dikenal sangat manut dengan keinginan dan rencana politik klan Yasin Limpo.

“Pertemuan ini menjadi simbol bahwa NH adalah politikus yang dengan lawan pun selalu bisa berkomunikasi,” tegas alumni Ponpes Darul Aman Gombara ini.

Terpisah, NH yang sudah resmi diusung Golkar di Pilgub Sulsel berpasangan Abd Aziz Qahhar Mudzakkar berkomentar singkat saat dikonfirmasi sekaitan isi pertemuan tersebut. “He he he. Begitulah, silaturahmi tidak boleh putus,” respons NH singkat. (***)

Menristedikti Ingatkan Sivitas Akademik Tak Ikuti Organisasi Anti-Pancasila

Menristekdikti M Nasir

Menristekdikti M Nasir

Yogyakarta, KABAROKE — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta mahasiswa, dosen dan pimpinan universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak mengikuti organisasi radikal dan anti-Pancasila.

“Jangan ikuti organisasi yang sifatnya radikal, tidak menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita dorong prestasi agar lebih baik untuk Indonesia,” kata Nasir di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Sabtu.

Nasir hadir dalam Deklarasi Antiradikalisme Perguruan Tinggi di DIY yang diadakan di GOR UNY. Deklarasi tersebut diikuti mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi.

Ia mengatakan mahasiswa harus menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Mahasiswa harus menangkal radikalisme, narkoba dan korupsi,” ujarnya.

Nasir mengatakan sistem pembelajaran Pancasila dengan gaya baru akan mulai diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik 2017-2018.

“Saat ini masih dirumuskan dalam Kongres IX Pancasila di Universitas Gadjah Mada bagaimana Pancasila akan diajarkan kepada mahasiswa,” tuturnya.

Sebelum menghadiri Deklarasi Antiradikalisme Perguruan Tinggi di DIY, Nasir mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres Pancasila yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. (***)

Tak Ikuti Voting RUU Pemilu, NH Sebut PAN Inkonsisten

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan PAN tidak konsisten berjuang bersama dengan koalisi pendukung pemerintah.

“Menurut saya itu sikap tidak bisa kita campuri tapi itu inkonsistensi daripada sebuah perjuangan. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu tidak konsisten karena itu hak masing masing partai,” kata dia, seperti dilansir dari merdeka.com, kemarin.

Kemudian kata dia, tindakan yang dilakukan PAN merupakan hal yang wajar untuk strategi menghadapi pemilu 2019. Nurdin juga mengatakan tetap menghargai sikap PAN.

Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait sikap PAN. “Karena tiap partai memiliki kepentingan, kepentingan itu diramu dalam strategi untuk 2019,” kata Nurdin.

Diketahui sebelumnya, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting pada Sidang Paripurna, Jumat (21/7) dini hari. Aksi ‘walk out’ PAN itu berbeda dengan koalisi pemerintah yang menyatakan sidang paripurna harus dilanjutkan dan diputuskan memilih opsi presidential threshold 20-25 persen.

PAN lagi-lagi berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun Sekjen PAN Edy Soeparno membantah dalam pengesahan Undang-undang Pemilu, PAN telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan.

“Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita,” kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah tersebut, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena PAN sering berbeda sikap dengan pemerintah.

“Saya enggak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja seperti apa,” ujarnya.

Edy menyebutkan partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019.

“Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019,” ujarnya. (***)

PPP Siap Tampung Bekas Kader HTI dengan Syarat Ini…

PPP

PPP

Jakarta, KABAROKE — Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) berujar jika partainya siap menerima para bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah resmi dibubarkan pemerintah.

“Tapi dengan catatan dapat tunduk terhadap NKRI dan Pancasila,” kata Romi seusai penutupan Mukernas II PPP, di Ancol, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan PPP tidak mempersoalkan status kader organisasi yang telah dinyatakan terlarang tersebut. Romi menyatakan bahwa para mantan kader HTI tidak boleh dijauhi. Dia pun meminta bekas kader HTI untuk tetap melakukan dakwah amar ma’ruf nahi munkar atau mencegah kemungkaran.

“Dakwah tidak harus melalui HTI namun juga bisa melalui organisasi kemasyarakatan lain, tak terkecuali berdakwah bersama PPP,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi pembubaran HTI, dia bilang bahwa Indonesia merupakan negara ke-12 yang membubarkan ormas tersebut. Bahkan, kata Romi, di Aceh segala aktivitas organisasi HTI sudah dilarang sejak dua tahun lalu. (***)

Tim Pemenangan Optimistis Deng Ical Didukung Demokrat

Deng Ical Selfie Saat Mengantar Ibas

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical Selfie Saat Mengantar Ibas, beberapa waktu lalu

Makassar, KABAROKE — Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical resmi mendaftar di Partai Demokrat untuk maju pada Pilwalkot Makassar 2018. Hal itu ditandai dengan langkah Deng Ical mengambil formulir di partai yang membesarkannya pada Jumat, 21 Juli.

Pengambilan formulir diwakili oleh tim pemenangan yakni Muchsamin Said beserta beberapa loyalis dan simpatisan Deng Ical. Mereka pun disambut oleh Wakil Ketua DPC Demokrat Makassar Nurianto G Liwang dan Fatma Wahyuddin di Kantor DPC Demokrat Makassar.

Dihadapan awak media, Muchsamin mengungkapkan, jika saat ini Deng Ical berada di kota Malang untuk mengikuti Rakernas Apeksi dan rencan sore ini beliau tiba di Makassar.

“Oleh sebab itu, kami diutus untuk mewakili beliau mengambil formulir pendaftaran Cawalkot di Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Insya allah pada pengembalian formulir nanti, Deng Ical yang akan langsung datang mengembailkannya,” katanya.

Selain itu, Muchsamin menyampaikan rasa terimakasih kepada ketua Desk pilkada DPC Demokrat Makassar beserta tim tujuh atas sambutan yang hangat selama proses pengambilan formulir di partai Demokrat.

“Terimakasih atas sambutanya. Kami sangat optimis Partai Demokrat akan mengusung Deng Ical pada Pilwalkot 2018 mendatang, apalagi Deng Ical adalah seorang kader Demokrat yang tak perlu lagi meragukan kemampuannya” ujar Samin sapaannya. (***)

1 2