Investasi Inggris di Sulsel Tembus Rp2,351 Triliun

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin

Makassar, KABAROKE — Pertumbuhan investasi di Sulsel memperlihatkan grafik yang sangat menggembirakan pada triwulan II-2017. Kenaikan tiga kali lipat realisasi investasi dipengaruhi pesatnya pertumbuhan Penanaman Modal Asing, khususnya dari investor Inggris. Tercatat PMA dari investor Inggris pada triwulan II-2017 menembus Rp2,351 triliun atau yang terbesar dari sejumlah negara yang berinvestasi di Sulsel.

“Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk triwulan II 2017, ya Inggris memang yang paling menonjol. Investor Inggris tertarik di sektor industri makanan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Sulsel, AM Yamin, Jumat, 28 Juli.

Pertumbuhan investasi Inggris pada triwulan II 2017 sangat tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penyebabnya, nilai modal yang dikucurkan pada proyek-proyek investasi Inggris sangatlah besar. Sekadar perbandingan, realisasi investasi Inggris pada triwulan I 2016 hanya Rp4,726 miliar yang terdiri dari dua proyek. Kini, investasinya menembus Rp2,351 triliun yang terdiri atas delapan proyek.

Di bawah Inggris, tercatat investor British Virgin Islands yang menanamkan modal Rp770,624 miliar. Disusul investor Hongkong (Rp268,474 miliar), investor Singapura (Rp245,584 miliar), investor Malaysia (Rp90,501 miliar) dan investor Kanada (Rp72,872 miliar). Dari sekian banyak investor asing, Malaysia dan Singapura diketahui terlibat dalam banyak proyek.

“Malaysia dan Singapura masing-masing berinvestasi pada 23 dan 24 proyek. Adapun Inggris dan Hongkong hanya delapan proyek. Bahkan, Kanada dan British Virgin Islands, masing-masing hanya satu proyek. Total proyek pada PMA pada triwulan II 2017 mencapai 109 proyek,” papar Yamin.

Secara keseluruhan, realisasi investasi di Sulsel pada triwulan II 2017 mencapai Rp4,689 triliun atau naik 302 persen dibandingkan tahun lalu. Investasi tersebut didominasi oleh PMA yang terdiri atas 109 proyek dengan nilai Rp3,884 triliun. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri atas 91 proyek berkontribusi Rp805,148 miliar.

“Investasi di Sulsel pada triwulan II 2017 memang meningkat signifikan, baik itu nominal maupun jumlah proyek. Jika dibandingkan triwulan II 2016, kenaikannya mencapai 302 persen dan bila dibandingkan triwulan I 2017, kenaikannya mencapai 159 persen,” terang Yamin.

Bila dipilah berdasarkan sektor, investasi di Sulsel lebih dominan pada industri makanan, kelistrikan dan perdagangan. Yamin merinci sektor yang mendominasi investasi untuk PMA yakni industri makanan; listrik, gas dan air; serta transportasi gudang dan telekomunikasi. Adapun sektor yang dominan pada PMDN yakni listrik, gas dan air; perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta industri makanan. (tyk)

Sepanjang 2017, 10 Warga Asing Diusir dari Makassar

Imigrasi Bertekad Sapu Bersih Calo Paspor (dok net)

Imigrasi Makassar Deportasi 10 Warga Asing Sepanjang 2017 (dok net)

Makassar, KABAROKE — Petugas Imigrasi Makassar sedikitnya telah mendeportasi 10 warga asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian sepanjang 2017. Tidak hanya dideportasi, empat warga asing diantaranya diproses hukum alias projustisia atas tindak pidana keimigrasian. Mereka berasal dari berbagai negara, mulai dari China, India, Nepal, Inggris, Singapura, Korea, Malaysia dan Perancis.

“Khusus untuk Imigrasi Makassar, totalnya sudah 10 warga asing yang dideportasi, dimana empat orang di antaranya dikenakan tipiring (tindak pidana ringan) atas pelanggaran keimigrasian. Sisanya sebatas pelanggaran administratif ya dideportasi dan ada juga yang dikenakan cekal untuk kembali masuk ke Indonesia,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ramli HS, di Makassar.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Imigrasi Makassar, sebanyak 10 warga asing yang telah dideportasi yakni Jean Philippe Andrea Thomas (Perancis), Ali Asgahr (India), Goo Loo Ann (Singapura), Hannah P Yaqub (Inggris), Laura Sharp (Inggris) dan Rajendra Limbu (Nepal). Berikutnya yaitu Chua Sim Bian (Singapura), Erna binti Tahir (Malaysia), Lingaswaran Gopala (Nepal) dan Jian Ho Oh (Korea).

Dari total 10 warga asing yang dideportasi, empat orang yang diproses hukum melalui projustisia yakni Rajendra Limbu, Shafi Mannapurath (India), Hannah P Yaqub (Inggris) dan Laura Sharp (Inggris). “Saat ini ada lagi dua warga asing asal China yang berproses untuk diproses projustisia. Mereka adalah pasutri (pasangan suami istri) yakni Yu Wei Go dan Xing Yi Ping. Mereka ini berjualan perabot rumah tangga di Makassar, padahal izin tinggalnya di Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan,” papar Ramli.

Pelanggaran para warga asing tersebut, Ramli memaparkan sangat beragam. Mulai dari tidak memiliki izin tinggal, menyalahi izin tinggal hingga melakukan aktivitas yang tidak seharusnya diperbuat. Mereka yang ditangkap diakuinya tidak sedikit yang mencari nafkah dengan berbagai cara. Ada yang membuka toko dan berjualan di mal hingga menjadi instruktur selam maupun sebagai disc jockey.

Ramli menegaskan penindakan terhadap para warga asing yang menyalahi aturan keimigrasian perlu dilakukan. Musababnya, keberadaan mereka khususnya yang bekerja tanpa izin akan merugikan masyarakat. Belum lagi potensi ancaman atas aktivitas terselubung yang berpotensi membahayakan stabilitas keamanan. Untuk itu diimbaunya masyarakat untuk pro-aktif membantu pihaknya dalam hal pengawasan warga asing.

Permasalahan keimigrasian di Makassar maupun Sulsel pada umumnya terbilang kompleks. Jumlah imigran gelap yang memasuki Sulsel pun cukup banyak dari waktu ke waktu. Hingga awal 2017, terdata sekitar 1.986 imigran gelap. Kebanyakan imigran gelap tersebut berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia, Iran, Sudan, Irak, Ethopia, Srilanka dan beberapa negara lainnya. (tyk)

Wah! Investasi di Sulsel Naik Tiga Kali Lipat

Kepala BKPMD Sulsel, AM Yamin

Kepala PMD-PTSP Sulsel, AM Yamin

Makassar, KABAROKE — Realisasi investasi di Sulsel mengalami lonjakan signifikan pada triwulan II 2017. Tercatat kenaikannya mencapai 302 persen atau tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi investasi terkini di Sulsel mencapai Rp4,689 triliun. Padahal, periode triwulan II 2016, realisasi investasi hanya berkisar Rp1,551 triliun.

“Investasi di Sulsel pada triwulan II 2017 meningkat signifikan, baik itu nominal maupun jumlah proyek. Jika dibandingkan triwulan II 2016, kenaikannya mencapai 302 persen dan bila dibandingkan triwulan I 2017, kenaikannya mencapai 159 persen,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Sulsel, AM Yamin, Jumat, 28 Juli.

Berdasarkan catatan PMD-PTSP Sulsel, investasi Rp4,689 triliun pada triwulan II 2017 terdiri atas 200 proyek. Investasi tersebut didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang menembus Rp3,884 triliun. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp805,148 miliar.

“Pertumbuhan investasi sangat tinggi, baik itu PMA maupun PMDN. Periode triwulan I 2017, realisasi investasi tercatat Rp2,936 triliun yang terdiri atas 128 proyek. Pembagiannya yakni PMA Rp2,685 triliun dan PMDN Rp251,634 miliar. Bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I dan II 2016 selisihnya lebih besar lagi yang masing-masing Rp1,536 triliun dan Rp1,551 triliun,” papar Yamin.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Yamin menjelaskan sektor yang mendominasi investasi untuk PMA yakni industri makanan; listrik, gas dan air; serta transportasi gudang dan telekomunikasi. Adapun sektor yang dominan pada PMDN yakni listrik, gas dan air; perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta industri makanan.

“Beberapa negara yang cukup dominan menanamkan modal di Sulsel pada triwulan II 2017, antara lain yakni Inggris di industri makanan, Hongkong di kelistrikan dan Singapura di perdagangan. Berbagai langkah dan upaya untuk menarik investor dengan memberikan kemudahan terus dilakukan guna memastikan investasi di Sulsel tetap bertumbuh positif,” tutur Yamin.

Lebih jauh, Yamin mengungkapkan peningkatan nilai investasi di Sulsel berkat kinerja layanan PTSP yang diklaimnya salah satu yang terbaik di Indonesia. Selain memudahkan investor dalam pengurusan perizinan, pihaknya aktif menjemput bola agar investasi bisa bertambah. “Kami juga memperbaiki komunikasi dengan pengusaha. Ketika ada masalah di lapangan, ya kami coba bantu agar investasinya tidak mandek,” tutupnya. (tyk)

Forum Humas BUMN Dorong Peningkatan Kapabilitas Kehumasan

Kegiatan Nasional yang Digelar Forum Humas di Sulsel

Kegiatan Nasional yang Digelar Forum Humas di Sulsel

Makassar, KABAROKE — Ketua Umum Forum Humas BUMN, Ahmad Reza, mendorong pemerintah melakukan standarisasi profesi terkait kehumasan maupun public relation atau PR. Selama ini, standarisasi berupa akreditasi profesi humas atau PR sebatas dikeluarkan oleh institusi swasta. Standarisasi kehumasan dinilai perlu dan dilakukan secara berjenjang mulai tahap pemula hingga tahap senior.

“Kami sebenarnya berharap pemerintah mengeluarkan standarisasi kehumasan atau PR. Tapi, ya untuk sekarang banyak institusi yang mengeluarkan akreditasi semacam itu, mulai dari level beginner (pemula), madya sampai senior,” kata Reza, di Makassar.

Menurut Reza, standarisasi kehumasan perlu mengingat peran PR atau juru bicara perusahaan sangat vital. Bila tidak becus bekerja, reputasi perusahaan menjadi taruhan. “Bukan zamannya lagi humas atau PR kerjanya cuma bikin rilis berita. Belum lagi kalau rilis beritanya cuma ganti tanggal dan nama saja. Itu istilahnya lagu lama kaset baru,” ujar dia.

Humas atau PR yang baik, Reza menyebut dituntut memiliki pemahaman yang luas terhadap seluruh isu yang berkembang. Profesi yang banyak berhubungan dengan media massa itu juga mesti pandai menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak. Banyaknya media yang bermunculan, sambungnya, menuntut humas pun harus bisa melakukan pemetaan.

“Harus mampu melakukan channeling. Sekarang kan media ada yang mainstream dan anti-mainstream. Belum lagi ragamnya semakin banyak, mulai dari media cetak, media online, TV dan radio. Humas atau PR harus mengetahui apa yang paling diharapkan dan dibutuhkan masyarakat,” terang Reza.

Guna meningkatkan kapabilitas humas atau PR, Reza menyebut pentingnya ada forum yang menghimpun profesi tersebut. Lingkup BUMN, pihaknya secara rutin berkumpul dalam forum humas untuk melakukan sharing pengalaman sekaligus study case. Hal lain, pihaknya juga melaksanakan workshop untuk peningkatan kapabilitas di tengah pesatnya perkembangan dan tuntutan zaman.

Kegiatan teranyar Forum Humas BUMN dilaksanakan di Sulsel, Kamis-Sabtu, 27-29 Juli mendatang. Event berskala nasional tersebut diikuti oleh sekitar 150 humas lingkup BUMN. Beragam rangkaian kegiatan telah disusun. Mulai dari workshop, study case, media visit, beberapa kegiatan social movement dan kunjungan ke lokasi peninggalan sejarah seperti Fort Rotterdam guna menyaksikan kegiatan budaya. (tyk)

Perppu Ormas Bukti Pemerintah Anti-Islam

Massa Aksi 287 Tolak Perppu Ormas

Massa Aksi 287 Kritisi Perppu Ormas

Jakarta, KABAROKE – Presidium Alumni 212 menggelar aksi 287 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Saat berorasi, Wakil Ketua Presidium Alumni 212, Hasri Harahap menyebut Perppu Ormas adalah bukti pemerintahan saat ini anti terhadap Islam.

“Karena bagaimana rezim lewat payung hukum bisa leluasa membubarkan Ormas yang tidak disukai rezim. HTI adalah korban pertama Perppu tersebut,” tegas Hasri dari atas mobil komando, Jumat (28/7).

Menurutnya, apabila Perppu ini terus dibiarkan, apalagi bila DPR mengesahkan menjadi undang-undang maka itu akan menjadi tanda matinya Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

“Bila Perppu ini disetujui DPR dan ditolak gugatannya oleh MK, maka pemenuhan HAM yang dilindungi langsung runtuh,” ungkapnya.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

OPU dan UMI Gelar Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang

Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Makassar, KABAROKE — Okayama Prefectural University (OPU) bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang. Kuliah Umum dilaksanakan Jumat, 28 Juli 2017 di Aula Aisyiah Lantai 2 Fakultas Kedokteran dan dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. H. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA (K), Sp.F.

Acara yang dilaksanakan bada Jumat ini dihadiri oleh ratusan peserta dari dosen dan mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masuarakat, Farmasi, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Ilmu Komputer di lingkup Universitas Muslim Indonesia.

Direktur Kerjasama Internasional OPU Professor Junji Abe pada kuliah umum tersebut membuka kesempatan seluasnya kepada dosen dan alumni UMI yang mempunyai keinginan dan motivasi kuat melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Okayama Prefectural University.

Suasana Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Suasana Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Professor Junji Abe menyampaikan bahwa UMI akan menjalin kerjasama melalui MOU dengan OPU pada bulan Oktober 2017 untuk pengiriman mahasiswa master dan doktor dari UMI di tahun 2018.

Pada kesempatan kuliah umum tersebut, peserta berdiskusi langsung dengan tim dari OPU yang datang bersama Professor Junji Abe mengenai “Advanced Research Themes in Computer Science and Systems Engineering” oleh Professor Koichi Ozaki (Dekan Computer Science & System Engineering), Professor Akihiro Kanagawa (Mathematical Computer Science), dan Professor Katsumi Sakakibara (Transmission Control Engineering).

Hadir pada acara kuliah umum dan memberikan kata sambutan yaitu KH. Zein Irwanto MA, Wakil Rektor IV mewakili Rektor UMI. Zein Irwanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim OPU untuk memberikan kesempatan melanjutkan studi pascasarjana di Okayama. Selain WR IV UMI, hadir juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Dr. R. Sudirman, Dekan Fakultas Teknologi Industri Ir. H. Zakir Sabara HW, ST, MT, IPM, ASEAN Eng, dan Wakil Dekan III FK UMI dr. Sulhana Mokhtar, M.Med.⁠⁠⁠⁠ (rls)

Presidential Threshold, Prabowo: Lelucon Politik Menipu Rakyat

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Usai bertemu dengan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya terhadap RUU Pemilu yang disahkan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu.

Saat menemui wartawan di Pendopo Puri Cikeas, Kamis (27/7), Prabowo secara gamblang mengkritik keras UU tersebut, terutama soal ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.

“Presidential threshold 20 persen, menurut kami lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat dalam sesuatu seperti itu. PAN dan PKS, juga Demokrat juga demikian,” tegas Prabowo.

Prabowo khawatir disahkannya UU Pemilu berpotensi merusak sistem demokrasi, karena UU Pemilu tidak adil bagi beberapa partai.

“Lahir dari kecemasan itu, kami khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak,” kritiknya.

Menurutnya, demorkasi membutuhkan semangat patuh pada logika. Semanagat patuh kepada aturan untuk semua. “Harus adil dan tidak memaksakan kehendak,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Di sisi lain, SBY mengisyaratkan tidak setuju dengan disahkannya UU Pemilu, karena UU tersebut tidak mewakili kepentingan rakyat

“Cara pengawalan Partai Demokrat adalah bila negara tepat dan sesuai kepentingan rakyat akan kita dukung. Kalau mencederai akan kita kritisi dan tolak. Gamblang, tegas, dan terang,” ungkapnya.⁠⁠⁠⁠ (Iqbal)

BI : Kelompok Administered Price Paling Dominan Pengaruhi Inflasi

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Makassar, KABAROKE — Kepala Divisi Advisory Ekonomi Keuangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Musni Hardi Kasuma Atmaja, mengungkapkan laju inflasi sepanjang 2017 dominan dipengaruhi oleh kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah. Dampak administered price lebih signifikan mengingat pergerakan harga komoditas pangan atau volatile food cenderung stabil.

“Sepanjang 2017, baik itu nasional maupun Sulsel, kebanyakan pemicu inflasi adalah administered price. Misalnya di Sulsel bisa dilihat bahwa laju inflasi sempat meningkat pada April dan itu terjadi pasca kenaikan tarif listrik pada Maret lalu. Kalau volatile food juga berpengaruh tapi tidak begitu besar, malah sempat deflasi kan,” kata Musni, saat berbincang dengan awak media di Kota Makassar, Rabu, 26 Juli.

Sepanjang 2017, pemerintah diketahui menerapkan kebijakan menaikkan tarif sejumlah pelayanan. Di antaranya pencabutan subsidi yang berujung pada kenaikan tarif listrik untuk daya 900 VA. Kenaikan tarif listrik itu dilakukan bertahap sebanyak tiga kali yakni Januari, Maret dan Juni. Di samping itu, ongkos pengurusan STNK dan mutasi kendaraan bermotor juga naik pada awal tahun.

Musni mengungkapkan tingginya tekanan inflasi dari kelompok administered price untungnya mampu diimbangi melalui pengendalian harga pada kelompok volatile food. Dicontohkannya inflasi pada Mei-Juni 2017 yang memasuki momen Ramadan dan Idul Fitri ternyata bisa dikendalikan dengan cukup baik. Khusus di Sulsel, inflasi Ramadan 2017 merupakan yang terbaik dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data BI maupun Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel selama Ramadan 2017 sebesar 1,21 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 1,49 persen. Jika merujuk inflasi Sulsel selama Ramadan 2015 bahkan lebih tinggi lagi menembus 1,92 persen. “Inflasi Sulsel selama Ramadan 2017 itu capaian yang amat baik dibandingkan dua atau tiga tahun sebelumnya,” terang dia.

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, sebelumnya menyatakan pengendalian inflasi daerahnya pada Ramadan dan Idul Fitri 2017 memang merupakan yang terbaik dalam tiga tahun terakhir. “Realisasi inflasi yang terkendali saat Ramadan atau Lebaran 2017 berkat kinerja pemerintah daerah dan BI melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) serta satgas pangan yang melibatkan kepolisian,” pungkasnya. (tyk)

Petugas Imigrasi Makassar Tangkap Pasutri Asal China, Ini Pelanggarannya

Pihak Imigrasi Makassar Merilis Pengungkapan Kasus Pelanggaran Keimigrasian yang Dilakukan Pasutri Asal China

Pihak Imigrasi Makassar Merilis Pengungkapan Kasus Pelanggaran Keimigrasian yang Dilakukan Pasutri Asal China

Makassar, KABAROKE — Petugas Imigrasi Makassar menciduk pasangan suami istri alias pasutri asal China, Yu Wei Guo (47) dan Xing Yi Ping (45) karena melakukan pelanggaran keimigrasian. Mereka membuka usaha berupa menjual perabot rumah tangga di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar, Sulsel. Padahal, pasutri asal Negeri Tirai Bambu itu tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas tersebut. Yu dan Xing serta seorang anaknya hanya memiliki izin tinggal terbatas, tapi bukan di Makassar, melainkan di Jakarta.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Ramli HS, mengungkapkan izin tinggal terbatas yang dimiliki Yu setelah ditelusuri ternyata tidak sesuai peruntukkan. Disebutkan Yu tinggal di Indonesia untuk kepentingan pekerjaaan selaku direktur keuangan pada sebuah perusahaan. “Setelah dicek, ternyata kantor dan alamat di Jakarta itu fiktif. Malah membuka toko peralatan rumah tangga di Makassar sejak Mei lalu. Kebanyakan yang dijual pun produk China,” kata Ramli, di Makassar.

Menurut Ramli, tindakan pasutri asal China tersebut perlu ditindak tegas. Bukan hanya karena melanggar aturan keimigrasian, tapi juga berpotensi merugikan pengusaha dalam negeri. Karena itu, pihaknya memastikan akan memproses pidana perbuatan Yu dan keluarganya. Sebelum dideportasi, pasutri asal China tersebut akan diproses hukum meski hanya pidana ringan. Atas perbuatannya, mereka terancam dipenjara maksimal tiga bulan. Pihak Imigrasi juga akan memblack-list mereka agar tak lagi ke Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Yu dan Xing, mereka masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berbekal izin tinggal terbatas selaku direktur keuangan di sebuah perusahaan di Jakarta, Yu berhasil mengecoh pihak imigrasi. Belakangan, setelah berpindah dan menjalankan bisnis di Kota Daeng, aktivitas mereka mulai dicurigai dan akhirnya dilaporkan ke pihak Imigrasi Makassar. “Temuan itu kami tindak lanjuti dengan penindakan. Tentunya sebelumnya didahului pemeriksaan untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang bersangkutan.”

Kepada petugas Imigrasi Makassar, Yu menyebut telah tinggal di Makassar sejak Mei lalu. Selama di Kota Daeng, ia menyewa sebuah rumah toko sebagai tempatnya untuk tinggal sekaligus menjajakan berbagai macam perabot rumah tangga. Pasutri itu juga memperkerjakan tiga pribumi sebagai karyawan. Adapun Yu memilih Makassar lantaran menilai besarnya peluang usaha di kota penghubung Indonesia Timur tersebut. Kalau di Jakarta, sambung dia, persaingan usaha lebih ketat. Selain di Makassar, beberapa daerah lain yang ditengarai menjadi tujuan para tenaga kerja asing ilegal yakni di Palopo, Parepare dan Masamba.

Ramli melanjutkan pengungkapan adanya tenaga kerja asing ilegal di lingkup Sulsel bukan kali pertama. Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, masih banyak warga asing yang melakukan praktik serupa. Karena itu, diimbaunya masyarakat untuk pro-aktif membantu pihaknya melakukan pengawasan. Bila melihat adanya warga asing mencurigakan dan melakukan aktivitas di lingkungannya sebaiknya segera dilaporkan. “Tanpa ada sinergitas ya sulit untuk melakukan pengungkapan atas kasus-kasus seperti ini,” tutup dia. (tyk)

Ini Hasil Pertemuan SBY-Prabowo di Cikeas

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Gerindra Prabowo Subianto [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan hasil pertemuannya melalui konferensi pers bersama di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Kamis malam.

“Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam satu kubu yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu,” ujar SBY.

SBY mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi.

“Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya,” kata SBY.

Inti dari segala hal yang didiskusikan, kata SBY, Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat.

Menurut SBY bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat.

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (dok net)

SBY menyampaikan Demokrat dan Gerindra sepakat bekerja sama. Kerja sama tersebut menurutnya, tidak perlu dalam sebuah hal yang dinamakan koalisi, yang terpenting terus menjalin komunikasi dengan baik.

“Kerja sama ini mencakup wilayah politik, dan juga gerakan moral,” jelas SBY.

SBY menekankan Demokrat dan Gerindra akan melakukan segala aktivitas pengawalan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan tidak akan pernah merusak negara.

“Saya perlu sampaikan, sudah hampir sebulan saya puasa bicara di depan pers, meskipun saya tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini. Dan malam ini saya kembali bertemu teman-teman pers saya harus katakan power must not go uncheck, artinya kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas,” kata SBY.

Sementara itu Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan SBY dalam suasana yang prihatin.

Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.

Prabpwo Subianto [dok net]

Prabpwo Subianto [dok net]

“Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

“Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai. Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.

“Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara,” kata Prabowo.

Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasaan harus diimbangi dan diawasi.

“Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan,” jelas Prabowo. (***)

1 2