Dana Haji Diinvestasikan, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Makassar, KABAROKE — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan keputusan pemerintah untuk menginvestasikan terlebih dahulu dana haji ke sektor-sektor produktif seperti proyek infrastruktur perlu dilakukan. Selain turut membantu pembangunan, kebijakan itu perlu diterapkan supaya calon jemaah haji sendiri tak batal melaksanakan ibadah mereka.

Menurut JK, dana berupa uang muka biaya ibadah haji yang diendapkan untuk perjalanan haji – yang baru bisa dilakukan beberapa tahun ke depan – memiliki risiko menjadi berkurang nilainya akibat inflasi. Maka, penginvestasian adalah strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi.

“Harus diinvestasikan lebih tinggi dari inflasi. Kalau enggak, ini bangkrut. Orang bisa-bisa tidak jadi naik haji. Itu alasannya,” ujar JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 28 Juli 2017.

Lagipula, JK menyampaikan, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan dana di proyek-proyek strategis, yang diprediksi kecil kemungkinan dapat merugi. Proyek itu misalnya pelabuhan, jalan tol, hingga perkebunan kelapa sawit. Cara itu dinilai sebagai langkah terbaik untuk menjaga dana. Di sisi lain, ada keuntungan berupa infrastruktur yang terbangun dari diinvestasikannya dana.

“Harus diinvestasikan di (perkebunan) sawit atau jalan tol, yang dibayarnya juga naik terus,” ujar JK.

Sejauh ini, Kementerian Agama menempatkan dana haji ini di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Ramadan Harisman, mengatakan per 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 triliun, deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 triliun, dan SUN sebesar sebesar US$10 juta atau Rp136 miliar. Sedangkan jumlah DAU pada tahun 2016 ditaksir mencapai Rp3 triliun lebih. ⁠⁠⁠⁠(rls)

Wapres JK Tegaskan Indonesia Selalu Berpihak Kepada Palestina

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Wakil Presiden Jusuf Kalla, (dok-net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla menegaskan akan tetap mendukung kemerdekaan rakyat di Palestina meski tekanan dari luar negeri meminta Indonesia tidak berpihak kepada negara tersebut.

“Indonesia akan selalu berpihak kepada Palestina,” tegas Jusuf Kalla usai menerima Tanda Kehormatan Anugerah Unismuh Makassar Pertama di Kampus Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Meski dukungan kemerdekaan itu mengalir, namun kata duta perdamaian ini menuturkan, rakyat di Palestina harus bersatu memerangi kezaliman dan serangan agresi militer Israel.

Adanya dua kubu di negara Palestina yang berkonflik politik dan militer yang terus berkepanjangan yakni kubu Fatah dan kubu Hamas akan semakin menyulitkan Palestina meraih kemerdekaan.

“Kita terus mendukung kemerdekaan mereka, tapi syaratnya perseteruan dua kubu ini harus diselesaikan dan mereka harus bersatu,” papar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini kepada wartawan.

Diketahaui, konflik antara dua kubu Fatah dan Hamas terus bergulir mengakibatkan perang sipil di Palestina hingga konflik politik serta militer yang berlangsung sejak 2006.

Akibat konflik antarsesama orang Palestina, wilayah Palestina secara de facto terbagi menjadi dua wilayah, jalur gaza dikuasai Hamas dan wilayah Tepi Barat yang dikuasai Fatah.

Ditambah lagi serangan tentara Israel dengan mengarahkan rudal ke pemukiman warga sipil hingga ke Masjidil Aqsa Palestina belum lama ini untuk mengusai daerah Yuresalem. Kejadian ini menambah perjalanan kelam Palestina diterjang konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, lebih dari 100 warga Palestina terluka akibat serangan gas air mata dan granat pasukan Israel saat mereka menuju masjid setempat untuk melaksanakan ibadah pada Kamis (27/7) waktu setempat.

Sebelumnya, pasukan militer Israel berhasil menguasai Yuresalem termasuk masjid tersebut, dan melarang adanya aktivitas di tempat itu. Hal ini memicu kemarahan warga hingga terjadi demostrasi besar-besar hingga terjadi bentrokan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Kendati demikian, dengan adanya tekanan dari luar negeri dan aksi demonstrasi di pelbagai negara termasuk Indonesia mengecam penyerangan itu, pihak militer Israel akhirnya membuka kembali akses agar warga kembali beribadah, namun sampai saat ini rakyat Palestina masih saja terusik. (***)

Menteri Basuki Serahkan SLF Jembatan Simpang Susun Semanggi

Jembatan Semanggi Tampak Indah di Malam Hari [Foto : Kementerian PUPR]

Jembatan Semanggi Tampak Indah di Malam Hari [Foto : Kementerian PUPR]

Jakarta, KABAROKE — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk pengoperasian Jembatan Simpang Susun (SS) Semanggi dan Jalan Layang Khusus Busway Kapten Tendean – Blok M – Ciledug kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Rini Soemarno, Direktur Utama PT. Wijaya Karya Bintang Perbowo dan Komisaris Utama PT Wijaya Karya Imam Santoso.

Sesaat sebelum menyerahkan SLF, Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR yang bertanggung jawab secara teknis untuk urusan jalan dan jembatan, telah menerima rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Untuk itu pada malam ini (28/7), sesuai rencana kami menyerahkan sekaligus SLF Simpang Susun Semanggi dan SLF Jalan Layang Khusus Busway Koridor 13, untuk dapat dioperasikan dengan aman. “Semoga keduanya dapat mengurai kemacetan di jantung Kota Jakarta,” tutur Menteri Basuki.

SLF untuk Jembatan SS Semanggi dikeluarkan oleh Menteri PUPR berdasarkan rekomendasi dari KKJTJ nomor UM.01.03-KKJTJ.01/112 tanggal 28 Juli 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan Laik Fungsi Jembatan SS Semanggi dengan struktur jembatan box girder berbentuk lengkung sepanjang 1,8 KM. Sebelumnya telah dilakukan uji beban statik dan dinamik yang menunjukan struktur dalam stabilitas yang baik serta memenuhi defleksi yang diizinkan. Selanjutnya, untuk jangka panjang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta perlu melaksanakan uji teknis pada lokasi jembatan yang lain untuk menjamin keamanan dari jembatan di masa yang akan datang.

Jembatan Simpang Susun Semanggi Mulai Dioperasikan

Pekerjaan pembangunan Jembatan SS Semanggi menelan biaya Rp 360 miliar yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya, pekerjaannya telah rampung lebih cepat 2 bulan dari jadwal awal dan direncanakan untuk diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus 2017.

Sementara SLF Jalan Layang Khusus Busway Kapten Tendean – Blok M – Ciledug dikeluarkan oleh Menteri PUPR berdasarkan rekomendasi dari KKJTJ nomor UM.01.03-KKJTJ.01/111 tanggal 28 Juli 2017 perihal Rekomendasi Persetujuan Laik Fungsi Jalan Layang Khusus Busway dengan rute diatas berupa jalan layang dengan total panjang 9,3 KM, dinyatakan bahwa struktur dalam stabilitas yang baik dan memenuhi defleksi yang diizinkan. Mengingat jalan layang ini menggunakan pilar langsing yang berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna jembatan, KKJTJ menyarankan untuk dipasang peralatan pemantau getaran pada jembatan. (rls)

Ketua MPR Sebut Kemiskinan Bisa Picu Radikalisme

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Didampingi Gubernur Sulsel SYL Usai Menghadiri Kegiatan di Unhas

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Didampingi Gubernur Sulsel SYL Usai Menghadiri Kegiatan di Unhas

Surabaya, KABAROKE — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan menilai kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme.

“Orang miskin itu biasanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan rendah, tidak punya tabungan dan tidak punya investasi. Mereka jadi tidak berdaya,” ujarnya di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Ketidakberdayaan karena keterbatasan itu, lanjut dia, selain kerap membuat kualitas seseorang jadi rendah, juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut.

“Saat mau sekolah tidak bisa, uang juga tidak punya, orang jadi tidak punya harapan. Ketika itu kemiskinan bisa jadi gerakan radikal,” terang Zulkifli.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan RI itu menerangkan sebenarnya berdasarkan UUD 45, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

“Jadi, negara punya tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, kalau ada orang meninggal kelaparan, negara bisa dikatakan melanggar konstitusi,” kata dia.

Kendati demikian, tentu saja masyarakat tidak diimbau untuk berdiam diri dan hanya menunggu bantuan dari negara, ujar Zulkifli.

Negara, jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan banyak dimudahkan bagi masyarakat.

Terkait dengan akses pendidikan ini, Ketua MPR mengimbau para generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas diri dan bersaing dengan masyarakat global.

“Jangan sampai kita kalah dengan pekerja dari Tiongkok, atau dari negara lainnya. Kita tidak boleh jadi kuli di negeri sendiri,” tegasnya pula. (***)

Sulsel Bidik Pasar di Indonesia Timur

Kepala Dinas Perdagangan Hadi Basalamah

Kepala Dinas Perdagangan Hadi Basalamah

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan melakukan misi dagang ke Maluku pada 31 Juli-1 Agustus mendatang. Misi dagang tersebut menjadi jalan bagi produk UMKM Sulsel untuk mengakses pasar di Indonesia Timur. Toh, dalam kegiatan tersebut dilibatkan sejumlah pelaku usaha dari Kawasan Timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Misi dagang ke Maluku dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Rencananya, delagasi dagang dari Sulsel akan melakukan kerjasama sekaligus pameran komoditas unggulan dengan menampilkan ratusan produk UMKM. Kegiatan bisnis tersebut dipusatkan di Maluku City Mall. Dari Sulsel, terdapat 120 peserta yang dibawa serta meliputi SKPD terkait, perbankan, PT Pelindo IV, PT Semen Tonasa, Kadin Sulsel, dan 45 pelaku UMKM.

Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah, mengungkapkan selain pelaku usaha dari Sulsel, misi dagang tersebut akan menghadirkan sejumlah pelaku usaha dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Diharapkan Hadi terjalin kerjasama perdagangan antara pelaku usaha Sulsel dan Indonesia Timur yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sulsel gencar mendorong pelaku usaha lokal untuk melakukan ekspansi demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.

“Misi dagang ke Maluku itu akan menegaskan Sulsel adalah daerah yang potensial yang memiliki prospek sebagai penyuplai perdagangan domestik, khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI),” kata Hadi, di Makassar.

Dalam misi dagang di Maluku, Hadi melanjutkan pihaknya juga telah mengagendakan penandatanganan nota kesepahaman alias MoU terkait suplai pangan ke Indonesia Timur. Beberapa komoditas pangan yang akan disuplai dari Sulsel yakni beras, bawang merah, gula pasir dan cabai. Juga ada sejumlah produk UMKM unggulan yang telah terverifikasi kualitasnya. “Metodenya di sana nanti business to business dan ada pula penyerahan KUR dari tiga perbankan,” terangnya.

Setelah Maluku yang menjadi representasi Kawasan Timur Indonesia, Hadi menyebut pihaknya berencana melakukan ekspansi pasar ke Kawasan Barat Indonesia. Namun, Hadi belum memberikan agenda pasti. Menurut dia, sembari mempermantap perencanaan ekspansi pasar, pihaknya akan mematangkan pembinaan produk UMKM unggulan agar bisa lebih berdaya saing.

“Delegasi yang ikut sebenarnya telah memiliki market, tinggal dioptimalkan lagi. Penguatan pasar di domestik memang perlu didorong agar lebih kuat lagi. Jadi tidak hanya menyasar mancanegara,” tutup Hadi. (tyk)

Deng Ical dan Cicu Terlempar dari Bursa Cawalkot Golkar, Ini Penjelasan Partai Beringin

Dua Bakal Calon Wali Kota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical dan Rachmatika Dewi alias Cicu

Dua Bakal Calon Wali Kota Makassar Syamsu Rizal alias Deng Ical dan Rachmatika Dewi alias Cicu

Makassar, KABAROKE — Desk Pilkada Golkar Sulsel merilis lima nama kandidat yang bakal diusungnya pada Pilwalkot Makassar 2018. Dari lima figur tersebut, tidak ada nama Syamsu Rizal alias Deng Ical dan Rachmatika Dewi alias Cicu. Padahal, keduanya merupakan figur berpengaruh di daerah ini. Deng Ical merupakan Sekertaris Demokrat Sulsel sekaligus Wakil Wali Kota Makassar. Sedangkan Cicu berstatus Ketua NasDem Makassar sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Merujuk pada hasil Rapat Pleno Diperluas DPD Partai Golkar Sulsel di Hotel Clarion Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Kamis lalu, lima nama yang masuk bursa Cawalkot Golkar adalah Danny Pomanto (wali kota Makassar), Rusdin Abdullah (Bendahara Golkar Sulsel), Munafri Arifuddin (Munafri Arifuddin) Irman Yasin Limpo (Kadis Pendidikan Pemprov Sulsel) dan Farouk M. Betta (Ketua Golkar Makassar).

Subhan Jaya Mappatunru selaku Wakil Ketua Desk Pilkada Golkar Sulsel mengungkap alasan sehingga pihaknya hanya mengusulkan lima nama, termasuk soal tersingkirnya Deng Ical dan Cicu dari bursa kandidat Golkar.

“Kami melihat mereka (lima figur terpilih) punya resource (sumber daya) untuk maju dalam Pilwali kota Makassar 2018,” kata Subhan, di Makassar.

Golkar meyakini mereka mampu bertarung di Pilwali Makassar sebagai calon wali kota Makassar. “Kami anggap Pak Danny punya resource dan seorang Incumbent, begitupun dengan Pak Munafri dan Rusdin dengan latar belakang pengusaha, pasti dia punya kemampuan untuk maju. Apalagi pak Rusdin sudah pernah bertarung,” katanya.

Selain itu, Subhan juga menganggap Irman YL punya modal sebagai pemenang kedua pada Pilwali 2013. “Saya kira itu juga pertimbangan kami, Pak None punya peluang besar juga untuk maju,” katanya.

Lalu, mengapa Golkar tak meloloskan Syamsu Rizal MI (wakil wali kota Makassar) dan Andi Rachmatika Dewi?

“Kami dibatasi hanya dengan lima nama, andaikan ada tambahan akan kita tambahkan,” katanya.

Tapi, Golkar buru-buru mengklarifikasi Deng Ical dan Cicu bukannya tak punya kapasitas maju sebagai calon wali kota Makassar pada Pilwali 2018.

“Bukan karena pertimbangan itu, ada banyak pertimbangan sehingga kami hanya meloloskan lima, salah satunya adalah pembatasan dari DPP,” katanya. (***)

Kementerian PUPR Gandeng Jepang Atasi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Kementerian PUPR Kerjasama Jepang Atasi Penurunan Muka Tanah di Jakarta [Foto : Kementerian PUPR]

Kementerian PUPR Kerjasama Jepang Atasi Penurunan Muka Tanah di Jakarta [Foto : Kementerian PUPR]

Jakarta, KABAROKE — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan kerjasama dalam rangka mengatasi penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) The Project for Promoting Countermeasures Against Land Subsidence in Jakarta, Jumat kemarin.

Dari catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.

Penandatanganan RoD dilakukan antara Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Imam Santoso dengan Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada disaksikan oleh Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, dan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Menurut Imam Santoso, Kementerian PUPR menggandeng Jepang karena memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 m di Tokyo. Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970. Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol.

Usai penandatanganan, Dirjen SDA mengungkapkan tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah yaitu beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan. Khusus untuk Jakarta, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi. Masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM, sehingga berdampak pada penurunan tanah.

Berdasarkan monitoring pada patok penanda di daerah Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat sebesar 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam waktu10 tahun ke depan penurunan dimaksud mencapai 1,2 meter.

Sementara itu, Tetsuya Harada mengungkapkan bahwa selain mampu mengatasi masalah penurunan muka tanah di Tokyo, Jepang juga telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama.

“Sekarang kami mau membantu Pemerintah Indonesia. September nanti, kami akan mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo. Kerjasama ini akan berlangsung selama tiga tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan. Saya berharap Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang dalam mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, Jepang akan turut membantu pemerintah mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan – peraturan, monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah yang parah hingga penerapan teknologi yang tepat. Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (rls)

JK Harap Makassar Jadi Pusat Pendidikan di KTI

Jusuf Kalla di Makassar

Jusuf Kalla di Makassar

Makassar, KABAROKE — Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Kota Makassar dapat menjadi pusat pendidikan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuannya, agar pemerataan mutu pendidikan perlahan dapat dilakukan di seluruh pelosok Indonesia.

Ia menyatakan, kualitas pendidikan seperti perguruan tinggi masih didominasi universitas-universitas negeri yang berada di Pulau Jawa. Hal itu menurutnya, yang membuat masyarakat yang berdomisili di Indonesia Timur rela untuk merantau untuk ke universitas yang lebih baik.

“Sekarang yang harus dipikirkan, bagaimana kita berbicara pendidikan Makassar ini jadi center pendidikan di Indonesia Timur sama seperti di Malang, Jogja, Bandung. Tentu itu menjadi perhatian kita semua,” kata Jusuf Kalla di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Jumat, 28 Juli 2017.

JK menjelaskan, harus ada sistem terpadu yang perlu diterapkan guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Sulsel, khususnya di Makassar. Termasuk dalam hal peningkatan sarana dan fasilitasnya.

“Agar pendidikan makin tinggi, tentu ujian juga makin tinggi, kenapa kita butuh sistem terpadu itu, termasuk fasilitasnya, salah satunya adalah agar tidak ada diskriminasi nasional,” ucapnya.

“Karena apabila mutu pendidikan kita jauh lebih ketinggalan daripada di Jawa. Anak-anak kita akan kesulitan bersaing. Kita ketahui bahwa di Indonesia universitas yang terbaik tentunya masih di Jawa, UI, ITB, UGM tiga besar itu. Dulu paling dua tiga orang yang diterima dari Makassar ini,” ujarnya menambahkan.

Menurutnya, upaya peningkatan mutu pendidikan juga harus dilakukan di seluruh jenjang. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat atas. Begitu juga dengan kualitas tenaga pengajar.

“Artinya standar SMA kita masih di bawah. Harus dinaikkan mutunya. Kenapa perlu, karena anak-anak itu sama saja otaknya, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, tuhan memberikan otak yang sama,” jelasnya.

“Perbedaannya hanyalah bagaimana dia belajar dan bagaimana dia diajar. Itu saja yang membedakan. Itu tentu menjadi perhatian semuanya untuk meningkatkan (kualitas pendidikan) ini,” sambungnya. (Yasir)⁠⁠⁠⁠

Menristekdikti Minta Kampus Bina Mahasiswa yang Terlibat HTI

Menristekdikti M Nasir

Menristekdikti M Nasir

Malang, KABAROKE — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir meminta kepada semua perguruan tinggi untuk membina mahasiswanya terbukti terlibat dalam kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut dia mahasiswa yang terlibat HTI juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia sehingg pihak kampus perlu membinanya supaya tidak lagi terlibat dalam kegiatan yang melawan dasar Negara Pancasila.

“Itu ibarat dalam rumah tangga, orang tua pada anak. Kan sama itu. Mereka dalam rumah tangga, anak itu ada yang menurut, ada yang nakal. Yang nakal kita bina,” katanya di Malang.

Nasir menyebutkan, di setiap kampus ada bagian tersendiri yang menangani bidang kemahasiswaan. Bidang itu lah yang diharapkan bisa memberikan pembinaan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan HTI.

“Mahasiswa yang terlibat dalam hal ini perlu diluruskan bersama. Ini ada PR (Pembantu Rektor) 3 ada PD (Pembantu Dekan) 3, di bidang kemahasiswaan. Maka kewajibannya mendampingi untuk menjelaskan kepada anak – anak semuanya,” katanya.

Berbeda dengan pegawai dan dosen yang terbukti terlibat. Nasir penyebut, dosen atau pegawai perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan HTI melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai.

“Di sana dinyatakan dalam disiplin pegawai sumpah setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Kebhinekaan,” ucapnya.

Selain itu, dosen atau pegawai itu juga melanggar Undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang – undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Pihaknya sudah meminta kepada seluruh rektor dan kopertis untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai dan dosennya yang terbukti terlibat dalam kegiatan HTI. Nantinya, dosen itu akan diberi sanksi berupa sanksi peringatan satu, dua dan tiga secara bertahap.

“Di dalam sanksi administrasi rektor melakukan pemeriksaan. Dibuktikan apakah mereka benar melakulan kegiatan itu. Jika benar kita lakukan langkah persuasif. Ada teguran, peringatan tertulis satu dua dan tiga. Ini waktinya enam bulan. Dua bulan pertama, dua bulan kedua dan ketiga sesuai dengan PP nomor 53,” katanya.

Namun jika tiga peringatan tertulis itu tidak digubris, pihaknya mempersilan kepada pegawai atau dosen tersebut untuk memilih.

“Kalau ini sudah dilakukan dan mereka tetap tidak mau mengikuti apa yang ada dalam PP itu ya apa boleh buat, suruh memilih. Tapi saya yakin mereka akan kembali ke tujuan semula. Karena mereka bagian dari bangsa Indonesia yang bertugas membantu pemerintah sebagai pegawai negeri sipil,” ucap dia. (***)

Nurdin Halid Ajak PKPI Koalisi Golkar di Pilgub Sulsel

Nurdin Halid Ajak PKPI Koalisi Golkar di Pilgub Sulsel

Nurdin Halid Ajak PKPI Koalisi Golkar di Pilgub Sulsel [dok net]

Makassar, KABAROKE — Bakal Calon Gubernur dari Golkar Nurdin Halid atau NH mengajak PKPI berkoalisi dengan partai beringin pada Pilgub Sulsel 2018. Hal tersebut diutarakannya saat mengembalikan formulir pendaftaran calon gubernur di Kantor PKPI Sulsel, Jalan Prof Abdulrahman Basalamah Makassar, Jumat kemarin.

Nurdin Halid berharap PKPI dapat mengusung langkah Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) untuk menghadapi Pemilihan Gubernur Sulsel. Meskipun PKPI hanya memiliki satu kursi di DPRD Sulsel, dari 17 kursi syarat untuk maju di Pilgub Sulsel 2018 mendatang.

“Sekarang saya tidak mengejar kursi, tetapi saya mengincar partainnya. Kalau soal kursi saya kira Golkar sudah bisa mengusung sendiri dengan 18 kursi,” kata Nurdin Halid usai mengembalikan formulir pendaftaran di PKPI Sulsel.

Nurdin Halid membeberkan, dirinnya memiliki hubungan kedekatannya dengan pendiri PKPI Edi Sudrajat. Kala itu dirinya bersama Edi Sudrajat masih menjadi pengurus Golkar pada tahun 1999.

“Saya punya hubungan emosional dengan pendiri PKPI, pak Edi Sudrajat. Harapan kita, PKPI bisa bersama partai Golkar untuk bersama-sama membangun kampung,” harap NH.

Sementara itu, Sekertaris DPP, PKPI Sulsel, Muhammad Arkam menjelaskan setelah pengembalian formulir ini pihaknya akan melakukan verifikasi berkas dan selanjutnya akan dikirim ke DPN pada Agustus mendatang setelah dinyatakan lengkap.

“Kita PKPI di DPRD Sulsel hanya satu kursi. Tapi kami memiliki 18 kursi di 24 kabupaten/kota se Sulsel. Kalau PKPI mengusung Pak Nurdin kami siap memenangkan nanti,” ucap Arkam. Nurdin Halid saat mengembalikan formulir, diterima langsung oleh Ketua PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin, beserta pengurusnya. (***)

1 2