Penulis Buku NH: Pasti Menimbulkan Kontroversi, Tapi…

Buku NH 'Sosok Tanpa Nama Besar'

Buku NH ‘Sosok Tanpa Nama Besar’

Makassar, KABAROKE — Autobiografi Nurdin Halid yang tertuang dalam buku berjudul “Nurdin Halid Sosok Tanpa Nama Besar” dibanjiri peminat. Mulai dari kalangan pemuda, mahasiswa, praktisi dan akademisi.

Penulis Buku NH, Yarifai Mappeaty menyatakan bersyukur karyanya dapat diminati warga Sulawesi Selatan hingga masyarakat Indonesia secara umum. Tak sedikit yang mengapresiasi karya yang menceritakan perjalanan hidup bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan tersebut.

Antusias tersebut terbukti dengan akan digelarnya bedah buku “Nurdin Halid Sosok Tanpa Nama Besar” oleh para Akademisi dan sejumlah praktisi. Yarifai pun menyatakan siap terkait kegiatan tersebut.

Menurutnya, wajar jika banyak yang masih ragu terhadap isi dari karyanya. Apalagi, kata dia, maraknya pemberitaan yang tidak lengkap tentang Nurdin Halid di masa lalu, seolah terjelaskan dalam karyanya.

“Saya sudah memperkirakan kalau buku itu akan menimbulkan kontroversi. Tetapi kontroversi itu hendaknya dilihat secara positif,” ujarnya.

Setidaknya, kata dia, karyanya mendapat perhatian publik. Khususnya masyarakat yang menaruh perhatian kepada sosok Nurdin Halid yang sebenarnya.

“Artinya, masyarakat memiliki perhatian kepada Pak NH. Pada gilirannya, kontroversi itu akan menstimulasi munculnya diskursus yang bersifat dialektis,” ungkapnya menjelaskan.

Melalui bedah buku, kata dia, akan banyak informasi yang timbul untuk penjelasan dari karyanya. Khususnya dalam hal menumbuhkembangkan budaya literasi di Sulsel.

“Bedah buku itu perlu dilakukan. Selain akan memberikan informasi lebih jauh  tentang sosok Pak Nurdin Halid yang sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, juga untuk merangsang tumbuh-kembangnya budaya literasi dan tradisi menulis di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Rencananya, bedah buku akan dilakukan di beberapa kampus negeri dan swasta di Kota Makassar. Kemudian menyusul ke sejumlah perguruan tinggi yang tersebar di Sulawesi Selatan. Praktisi dan sejumlah akademisi dijadwalkan hadir dalam kegiatan itu.

Tujuannya, antara lain, untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan sosok Nurdin Halid kepada semua kalangan dan lapisan masyarakat Sulsel. Sebagai sebuah tradisi intelektual dan suatu upaya konstruktif yang dapat dilakukan oleh Garda Rumah Nurani NH-Aziz, untuk memperkenalkan sosok Nurdin Halid.

Diketahui, Nurdin Halid kini memegang beberapa jabatan penting, baik nasional maupun skala Sulsel. Saat ini, NH menjabat sebagai plt ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, ketua harian DPP Golkar, dan ketua Dekopin. Dengan sederet kesibukan dan ketokohan NH, dia pun tak lupa pulang pulang untuk “Bangun Kampung” dengan mencalonkan diri maju di Pilgub Sulsel 2018.

Di Pilgub Sulsel 2018, NH yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP Partai Golkar dengan berpasangan Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), juga terus melakukan pendekatan politik dengan mendaftar di beberapa partai untuk dapat diusung di Pilgub Sulsel 2018. (***)

WN 88 Div Humas Mabes Polri Resmi Terbentuk di Sulsel

WN Humas Mabes Polri Resmi Terbentuk di Sulsel

WN Humas Mabes Polri Resmi Terbentuk di Sulsel

Makassar, KABAROKE — Salah satu organisai milik Divisi Humas Mabes Polri, Warung Nusantara 88 (WN 88) resmi terbentuk di Sulawesi Selatan. Hj. Nunung Dasniar dimandat menajadi Ketua Umum WN 88 Unit 018 Sulsel.

Pasca menerima mandat, Nunung Dasniar langsung menggelar rapat perdana bersama sejumlah pengurusnya di Restoran Sunachi Hotel Clarion Makassar pada Selasa malam, 29 Agustus 2017. Rapat perdana tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN WN 88, Edwin Fentando.

Nunung Dasniar menyampaikan bahwa dalam waktu dekat jajaran pengurusnya akan melakukan sowan ke Kapolda Sulsel untuk meminta restu bergerak ikut mensosialisasikan kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

“Saya tekankan kepada calon pengurus bahwa kehadiran kita harus memberi nilai postif, kalau kehadiran kita hanya memperburuk citra kepolisian maka kami gagal, tapi kami semaksimal mungkin akan memberi kontribusi dan membantu kinerja kepolisian” Jelas Nunung.

Rencannya organisasi Warung Nusantara (WN 88) Divisi Humas Mabes Polri unit 018 Sulawesi Selatan akan melaksanakan pelantikan pada bulan Oktober 2017 mendatang dengan merangkaikan beberapa kegiatan seperti Pasar Murah, Cerdas Cermat Lalu Lintas dan beberapa acara lainnya. (Mawan/Ilham)

Setelah 424 Tahun, Tradisi Accera Kalompoang Kerajaan Gowa Ditiadakan

Ritual Adat Accera Kallompoang Kerajaan Gowa Ditiadakan Tahun Ini [dok net]

Ritual Adat Accera Kallompoang Kerajaan Gowa Ditiadakan Tahun Ini [dok net]

Makassar, KABAROKE — Ritual tahunan yang terbilang sakral di keluarga Kerajaan Gowa di Balla Lompoa untuk kali pertama ditiadakan pada tahun ini. Prosesi adat bernama Accera Kalompoang dipastikan tak digelar pada Hari Raya Idul Adha, Jumat, 1 September 2017.

Sejak 424 tahun silam, pencucian benda-benda pusaka Kerajaan Gowa digelar usai salat Idul Adha. Tahun ini, untuk pertama kali, Mahkota Raja Gowa yang disebut Salokoa serta pusaka kerajaan lain tak dibersihkan.

Peniadaan ritual itu karena terbitnya surat dari Mabes Polri tentang sengketa rumah adat Balla Lompoa yang masih dalam proses hukum. Saling klaim antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan keluarga Kerajaan Gowa menjadi pemicunya.

Kepala Polres Gowa, Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Bachtiar, membenarkan bahwa surat dari Mabes Polri telah disebar. Mereka yang menerima, antara lain, keluarga Kerajaan Gowa, Pemerintah Kabupaten serta Polres setempat.

“Berhubung Balla Lompoa sampai sekarang memang masih dalam status quo. Kasusnya, kan, memang masih berlanjut,” kata dia, seperti dilansir dari viva.co.id, Selasa kemarin.

Namun, Aris enggan menyebut akibat surat itu, ritual Accera Kalompoang ditiadakan tahun ini. Soalnya dalam surat itu tidak memuat pelaksanaan ataupun pelarangan kegiatan adat.

“Saya tidak mau singgung ranah itu, karena dalam surat itu tidak menyebut apakah boleh atau tidak menggelar kegiatan tersebut,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Staf Kesekretariatan dan Juru Bicara Kerajaan Gowa, Andi Hasanuddin, membenarkan prosesi sakral itu ditiadakan tahun ini. Alasannya, status Rumah Adat Balla Lompoa masih dalam sengketa dan masih ditangani Kepolisian berkaitan kasus perusakan benda-benda pusaka pada 2016.

“Iya, betul itu. Suratnya sudah diterima langsung oleh Sombayya (Andi Maddusila, Raja ke-37 Gowa). Karena masih dalam status quo, jadi untuk Accera Kalompoang diminta supaya tidak dilaksanakan dulu tahun ini,” katanya.

Agenda Unesco

Andi Hasanuddin menyayangkan tradisi tahunan yang telah dijaga selama 424 tahun itu tak dapat dilaksanakan tahun ini, lantaran tersangkut kasus hukum. Padahal, Kerajaan Gowa telah mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual Accera Kalompoang.

Apalagi, katanya, ritual Accera Kalompoang setiap Idul Adha telah menjadi agenda rutin Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco). Ritual adat yang sudah dijaga dan dilestarikan sejak ratusan tahun lalu.

“Kita sudah tidak mempermasalahkan jika memang diminta untuk tidak dilaksanakan dulu tahun ini. Sombayya juga tidak terlalu mempermasalahkan, tapi akan tetap dikoordinasikan dulu. Karena sayang juga, ini ritual masuk agenda Unesco yang memang setiap tahun dilaksanakan,” kata Andi.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin, juga membenarkan surat dari Mabes Polri telah diterima Bupati, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Ia juga menegaskan ritual Accera Kalompoang di Balla Lompoa tahun ini ditiadakan.

Accera Kalompoang

Tradisi Accera Kalompoang dilaksanakan setiap Idul Adha sejak masa kepemimpinan Raja Gowa XIV, I Mangngarrangi Daeng Mangrabbia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin, pada 1593-1639.

Accera Kalompoang menjadi pusat perhatian warga Gowa, terutama yang tinggal di sekitar Rumah Adat Balla Lompoa, Kelurahan Sungguminasa, Kacamata Somba Opu, Gowa.

Accera Kalompoang diawali dengan Allekka Je’ne atau upacara pengambilan air di Sumur Agung, Bukit Tangkabassia, Katangka sehari jelang Idul Adha, 9 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan dengan Ammolong Tedong atau penyembelihan kerbau, saat matahari pada posisi allimbang lino atau pertengahan bumi.

Pada malamnya, saat takbir Idul Adha menggema, digelar Appidalleki atau doa syukur kepada Sang Pencipta. Kemudian setelah salat Idul Adha, dilakukan pencucian benda pusaka yang disebut Allangiri Kalompoang di Balla Lompoa.

Prosesi itu diawali peletakan air dari Sumur Agung di punggung beserta darah kerbau dan sejumlah kebutuhan lain. Setelah itu, benda pusaka dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dilakukan proses Annyossoro atau pembersihan.

Saat proses pembersihan, benda-benda pusaka, termasuk Mahkota Raja Gowa diserahkan kepada sesepuh untuk dicuci. Ada sembilan benda pusaka utama yang akan dibersihkan, yakni Salokoa, Sudanga, Panyanggayya Barangan, Lasippo, Tatarapang, Ponto Jangangjangayya, Kolara, Bangkarak Ta’roe, dan Kancing Gaukang. (***)

Relawan Tebar Baliho DBR Dukung NH-Aziz

Relawan DBR Sebar Baliho NH-Aziz

Relawan DBR Sebar Baliho NH-Aziz

Makassar, KABAROKE — Koordinator Brigade 01 Relawan Dokter Baso Rahmanuddin (DBR), Jamal, menegaskan dukungan pihaknya solid kepada pasangan Nurdin Halid (NH)-Aziz Qahhar Mudzakkar pada Pilgub Sulsel 2018. Pernyataan itu sekaligus membantah informasi menyesatkan yang mengklaim pihaknya mendukung pasangan lain yakni Ichsan Yasin Limpo (IYL)-Andi Mudzakkar (Cakka).

“Sampai detik ini, DBR dan relawan solid mendukung NH-Aziz. Kami terus berjuang mensosialisasikan DBR untuk Pilkada Wajo dan NH-Aziz untuk Pilgub Sulsel. Memenangkan mereka adalah harga mati,” tegas Jamal, saat dihubungi, Rabu, 30 Agustus.

Menurut Jamal, relawan DBR dalam menghadapi pilkada serentak bekerja beriringan dengan tim pemenangan NH-Aziz. Toh, tujuan mereka sama. Ia mengaku tidak mengetahui pasti mengapa dukungan pihaknya malah dicaplok oleh relawan dari pasangan calon lainnya.

Sebagai bukti relawan DBR telah bekerja memenangkan NH-Aziz, Jamal menuturkan pihaknya mulai menyebar spanduk dan baliho. Alat peraga itu mencantumkan foto DBR beserta foto NH-Aziz.

“Baru kemarin kami mulai pasang spanduk dan baliho. Misalnya di basis massa tempat saya di Belawa. Itu sudah terpasang,” tuturnya.

Bakal Calon Bupati Wajo, Dokter Baso Rahman alias DBR, mengaku tidak habis pikir mengapa dukungan pihaknya diklaim kubu lain. Padahal, ia maupun relawannya hanya setia pada pasangan NH-Aziz.

“Jadi dukungan (ke pasangan IYL-Cakka) itu klaim sepihak. Relawan DBR solid dukung NH-Aziz. Tidak ada yang lain,” tegasnya.

Relawan DBR diketahui telah cukup massif bekerja dalam mensosialisasikan NH-Aziz. Jumlahnya pun terbilang besar dan terus bertambah dari hari ke hari. Untuk saat ini saja, kata dia, sedikitnya sudah ada ribuan orang yang bergabung dengan relawan DBR. “Mereka ini sangat militan,” pungkas menantu Bupati Wajo itu. (***)

Fahira Idris: Semua Wilayah Indonesia Sudah Tersentuh Narkoba

Senator DPD RI Fahira Idris

Senator DPD RI Fahira Idris

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menegaskan, menggunakan Narkoba sama dengan meneken kontrak sampai mati. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LSM GRANAT dan Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Saat ini, sebagaimana dilansir oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat 66 jenis narkotika baru yang belum terdeteksi. Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkotika telah menjadi endemi yang harus ditangani secara serius. Adapun dari sisi tindak pidana, penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai extra ordinary crime mengingat dampak yang ditimbulkan yakni hilangnya generasi penerus bangsa,” kata Fahira saat memimpin RDP tersebut, di ruang rapat Komite III Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8).

Lanjut dia, penyebaran narkotika dilakukan secara terorganisir, sistematis dan dengan dukungan dana besar serta teknologi canggih, kata dia

Dijelaskan, saat ini setidaknya sekitar 50 anak-anak Indonesia meregang nyawa karena narkotika dan sekitar 60 juta penduduk Indonesia merupakan pencandu narkotika.

“Dari data tersebut dapat diperkirakan tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang tidak tersentuh narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Suhaimy senator dari NTB pada sesi diskusi RDPU mempertanyakan perihal pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba yang harus dilakukan secara transparan.

Adapun senator dari Papua Barat Mevin Sadipun Komber berpendapat perihal adanya modus baru penyalahgunaan narkoba di Papua dengan menggunakan lem aibon.

“Pada tahap awal para pengedar narkoba akan memberikan secara gratis kepada anak-anak, hingga terjadi ketergantungan dan mencari narkoba untuk digunakan. GRANAT maupun GANN harus melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait adanya jenis baru dari narkoba,” katanya. (Iqbal)

Hingga Akhir Agustus, Serapan Beras Bulog Sulselbar Tembus 245.658 Ton

Pengadaan Beras di Gudang Bulog (dok net)

Pengadaan Beras di Gudang Bulog (dok net)

Makassar, KABAROKE — Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) terus menggenjot penyerapan beras petani sepanjang 2017. Hingga akhir Agustus 2017, realisasi penyerapan beras nasional menembus 1,7 juta ton. Bila dipersentasekan, penyerapan beras di Sulsel sebesar 58,7 persen merupakan yang tertinggi nasional. Serapan Sulsel lebih baik dibandingkan Jatim (56,27 persen), Sulteng (53,99 persen) dan Jabar (52,53 persen).

“Realisasi pencapaian target pengadaan beras per akhir Agustus 2017, Sulsel terbaik nasional. Serapan beras Sulsel lebih baik dibandingkan daerah-daerah produsen beras lainnya, seperti Jatim, Jabar dan Jateng. Bahkan, serapan beras Sulsel (58,7 persen) berada di atas rata-rata nasional sebesar 46,2 persen,” kata Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar, Dindin Syamsuddin, di Makassar.

Berdasarkan data Bulog, serapan beras di Sulsel sudah menembus 245.658 ton dari total target 418.525 ton. Dindin optimistis serapan beras di daerahnya akan lebih baik lagi pada September mendatang lantaran telah memasuki awal puncak masa panen. Diprediksinya, serapan beras Bulog Sulselbar pada bulan depan menembus 60 persen. “Kemarin saja, beras yang diserap lebih dari 5.000 ton. Itu meningkat dibandingkan hari biasa berkisar 1.000-3.000 ton,” terangnya.

Bila merujuk pada angka kumulatif, serapan beras terbesar sebenarnya dicatat Jatim yang telah merealisasikan 509.946 ton dari target 906.239 ton. Namun, persentase serapan beras di Jatim belum sebaik Sulsel. Di bawah Jatim, daerah yang juga menyerap beras dalam jumlah besar yakni Jabar (321.163 ton dari target 611.365 ton) dan Jateng (313.430 ton dari target 602.275 ton).

Disinggung soal stok beras di Bulog Sulselbar, Dindin menyebut sejauh ini menembus 147 ribu ton. Ratusan ribu ton beras itu tersebar di 11 sub-divre pada dua provinsi. Sub-Divre Parepare menyimpan beras terbanyak mencapai 37 ribu ton dengan ketahanan pangan hingga 170 bulan. Disusul Sub-Divre Sidrap dengan stok beras 23 ribu ton (ketahanan pangan 68 bulan). Adapun yang terendah yakni Sub-Divre Mamuju dengan stok beras 1,5 ton (ketahanan pangan 6 bulan).

“Secara keseluruhan, ketahanan pangan untuk beras di Sulsel aman hingga 2 tahun mendatang. Dengan stok 147 ribu ton, tidak akan habis dikonsumsi. Makanya, beras dari Sulsel kita kirim ke provinsi lain. Mulai dari Papua, Ambon, Jakarta dan Batam,” pungkas Dindin. (***)

Menghadap ke Presiden, Menperin Laporkan Perkembangan Mobil Listrik

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan mobil listrik ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Saya juga melaporkan peta jalan mobil listrik. Pada prinsipnya beliau menanyakan mengenai waktu-waktunya, time frame dari mobil listrik,” kata Airlangga usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Airlangga menyampaikan bahwa di dunia ini ada mazhab mobil listrik, yakni melarang total dan ada juga yang melakukan persentase minimal produksi kendaraan mobil listrik.

“Kami bahas dengan Bapak Presiden dan beliau setuju untuk dilakukan semacam pembatasan pada waktu tertentu. Salah satu yang kita setujui adalah beliau menyetujui tahun 2025 itu 20 persen itu sudah diproduksi dari mobil berbasis electric vehicles,” katanya.

Sedangkan terkait bea masuk, kata Airlangga, berdasarkan free trade agreement (FTA) sebesar 50 persen untuk kendaraan mobil listrik.

Airlangga menyebutkan berdasarkan most favored nation (MFN) sebesar 50 persen dan pihaknya ingin menurunkan MFN tersebut 5 persen jika produsen mobil listrik tersebut memiliki roadmap untuk berproduksi di dalam negeri.

“Kalau tidak mempunyai komitmen membangun di dalam negeri, tentu tidak dapat fasilitas yang 5 persen. Jadi ini yang akan didorong,” katanya.

Menperin mengatakan saat ini banyak pabrikan di Indonesia sudah memamerkan purna rupa (prototype) dan selanjutnya akan dilakukan uji coba mobil listrik.

“Pengujian itu kan terhadap dua tipe, motor listrik itu kan ada dua, satu yang plug-in hybrid, jadi dia memang harus dicolokin ke listrik, ada juga yang mempunyai engine bukan hybrid, engine hanya untuk meng-charge. Jadi self charging electric vehicle,” jelas Menperin.

Airlangga mengatakan self charging electric vehicle ini juga nanti ikut disiapkan di Indonesia.

“Jadi ada tipe yang satu tidak perlu di plug-in. Yang satu plug-in. Dua-duanya jenisnya adalah electric vehicle,” ungkapnya.

Menperin mengatakan saat ini yang mesti dikerjakan adalah untuk pengembangan teknologi baterainya, yakni lithium-ion battery.

Lithium-ion battery, Kementerian Perindustrian melakukan research mengenai itu dan ada salah satu produsen otomotif juga mempersiapkan Lithium-ion battery. Tetapi teknologi itu bisa di kembangkan dengan dua cara, Lithium-ion, dan juga menggunakan baterei yang standar sekarang. Jadi kalau seperti teknologi motor mungkin electric vehicle tapi motornya bukan menggunakan Lithium-ion, tapi baterai biasa, tapi dua biji. Ini kan teknologi yang berkembang,” katanya.

Menperin mengakui sudah ada beberapa negara yang berminat mengembangkan mobil listrik di Indonesia dan pihaknya akan melihat fasilitasinya.

“Ini terbuka untuk berbagai negara, China sudah menyatakan minat, Jepang minat, Taiwan minat, nanti kita lihat, kita fasilitasi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk perkembangan produsen di dalam negeri, kata Airlangga, juga dipersilakan untuk memproduksi dan memasarkan secara luas.

“Produksi dalam negeri itu juga didorong untuk bukan hanya membuat, tapi hanya memasarkan secara luas. Memasarkan secara luas kan kuncinya distribusi network harus luas. Dua, kapasitas pabrik bisa tinggi. Ketiga spare part terjamin. Keempat resale value terjamin. Kelima ada pembiayaan. Jadi itu lima unsur yang harus dimiliki industri otomotif,” katanya.

Menperin mengakui saat ini ada beberapa pihak sedang memproduksi mobil listrik, seperti BPPT bekerjasama dengan ITS. (***)

Solid dan Peduli Sesama, Poin Plus Tim Pengawal NH-Aziz

Tim Pengawal NH-Aziz

Tim Pengawal NH-Aziz

Makassar, KABAROKE — Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur usungan Golkar, HAM Nurdin Halid – Abd Aziz Qahhar Mudzakkar  (NH-AZIZ) terus mendulang dukungan. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Waris Halid, di Rumah Pemenangan NH-AZIZ, Jalan Penghibur, Selasa malam, 29 Agustus 2017.

“Alhamdulillah, deretan jadwal pengukuhan relawan ini benar-benar padat. Semoga ini memberi angin segar bagi perjuangan NH-AZIZ,” kata mantan Sekretaris DPD Hanura Sulsel ini.

Yang teranyar, Waris yang juga Koordinator Divisi Relawan NH-AZIZ mengukuhkan Tim Pengawal NH-Aziz di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Senin malam (28/8/2017). Pengukuhan ini dihadiri ratusan simpatisan dan relawan.

Dalam paparannya kepada hadirin, Waris Halid mengutarakan visi misi NH-Aziz
memperjuangan pembangunan Sulsel Baru. Ia pun meminta Tim Pengawal yang telah terbentuk untuk menjaga kesolidan menuju Pilgub Sulsel 2018.

Warga Kompak Salam Sulsel Baru

Warga Kompak Salam Sulsel Baru

Sementara, Ketua Tim Pengawal NH-Aziz Kota Makassar, Lili Rahmawati, mengaku bersyukur atas respons tinggi masyarakat yang ingin bergabung menjadi keluarga tim pemenangan.

Banyak hal, kata Lili, yang membuat orang-orang tertarik menjadi bagian NH-AZIZ. Selain karena program-program yang memang realistis dan menyentuh masyarakat, Lilis mengatakan bahwa alasan sehati dan kepedulian sesama yang menjadi daya tarik lain dari Tim Pengawal NH-Aziz.

“Kami solid, rajin laksanakan kegiatan. Rutin menggelar bakti sosial, seperti yang kami lakukan beberapa waktu lalu, membantu korban kebakaran di Kelurahan Maccini Parang (Kecamatan Makassar) dan di Kelurahan Suangga (Kecamatan Tallo). Itu yang dilihat sehingga banyak yang mau jadi Tim Pengawal NH-Aziz,” papar Lilis di Rumah Pemenangan NH-Aziz, Selasa (29/8/2017).

Diketahui pula, NH-Aziz mempunyai program sosialisasi yang langsung menyentuh masyarakat. Misalnya, program perlengkapan sekolah gratis (baju, buku, tas dan sepatu) serta layanan kesehatan berbasis KTP. Program-program yang antusias direspons masyarakat. (***)

Para Wanita Hebat Ini Sosialisasikan NH-Aziz di Pesta Rakyat

Tim Wanita Hebat NH

Tim Wanita Hebat NH

Makassar, KABAROKE — Beragam cara unik dilakukan tim pemenangan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. Seperti yang dilakukan Tim Wanita Hebat NH-Aziz, yang rutin melaksanakan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Salah satunya dengan aktif menghadiri kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka Agustusan di Kota Makassar. Mereka hadir dalam pesta rakyat di RW 2 Kelurahan Biring Romang, kecamatan Manggala, Selasa malam, 29 Agustus 2017.

“Sosialisasi dengan tatap muka langsung memang menjadi fokus kami. Biar lebih tepat sasaran,” kata Vilda Yanti Lalawi selaku Ketua Tim Wanita Hebat NH-Aziz.

Vilda mengatakan, untuk mengoptimalkan sosialisasi NH-Aziz, pihaknya telah membentuk struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan di Kota Makassar. Struktur tingkatan tersebutlah yang aktif di masing-masing sektor.

Legislator Golkar Makassar, Rahman Pina turut mendampingi mereka dalam mensosialisasikan NH-Aziz. Memanfaatkan momentum Agustusan dalam bentuk pesta rakyat, mereka berkeliling dari lorong ke lorong, menghadiri undangan warga.

“Kalau kami hadiri undangan Pesta Raktat dari warga, kami tidak sekadar datang saja. Kami juga sering patungan dengan sesama pengurus siapkan hadiah. Terus kami menyiapkan kuis atau games, yang berkaitan dengan NH-Aziz,” ungkapnya.

“Secara tidak langsung, masyarakat akan mengenali sosok Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar melalui hal-hal sederhana, namun melekat dihati mereka,” jelasnya menambahkan.

Untuk saat ini, diakui Vilda, Tim Wanita Hebat NH masih berfokus menggalang dukungan di Kota Makassar. Tidak menutup kemungkinan, di kota/kabupaten lain di Sulsel akan juga dibentuk. (***)

Bos Bulog Sulselbar Sebut Penetapan HET Beras untuk Lindungi Konsumen

Kepala Divre Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin

Kepala Divre Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin

Makassar, KABAROKE — Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar, Dindin Syamsuddin, menyatakan penetapan harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas beras memiliki banyak dampak positif. Selain menggairahkan usaha penggilingan beras menengah ke bawah, kebijakan tersebut dinilai sangat jitu untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga beras.
“Penetapan HET untuk beras itu bagus. Kebijakan itu kan untuk melindungi konsumen sehingga patut didukung. Bulog Sulselbar sendiri selalu siap dengan penerapan HET untuk beras,” kata Dindin, di Makassar, Rabu, 30 Agustus.

Dindin menerangkan penetapan HET untuk beras medium dan premium dilakukan variatif bergantung pada zona. Artinya harga tertinggi beras di tiap daerah berbeda, bergantung apakah daerah itu produsen atau tidak. Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap mengimplementasikan penetapan HET mulai 1 September 2017.

Untuk beras jenis medium, pemerintah akan menetapkan HET di pulau Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp9.450 per kg. Sementara, HET beras medium di Sumatera (terkecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Kalimantan, serta Nusa Tenggara Timur, tercatat sebesar Rp9.950 per kg. Adapun, HET beras medium tertinggi terdapat di Papua dan Maluku sebesar Rp10.250 per kg.

Selanjutnya, HET beras premium di Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp12.800 per kg. Sedangkan, HET beras premium di Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dipatok di angka Rp13.300 per kg. Lalu, HET beras premium Papua dan Maluku terbilang Rp13.600 per kg

Dindin mengimbuhkan penetapan HET beras tidak akan berpengaruh pada serapan Bulog Sulselbar. Toh, harga yang ditetapkan memang sudah diperhitungkan merupakan yang paling aman bagi seluruh pihak. Bila pun terjadi gejolak harga, Bulog siap melakukan operasi pasar bergantung perintah dari pimpinannya di pusat.

“Kalau nanti masuk musim paceklik dan harga (beras) tembus Rp10 ribu, ya kami siap terima perintah (operasi pasar). Kalau untuk harga jualnya, ya belum tahu apakah mengacu kepada HET atau mungkin saja di bawahnya. Intinya, kami siap dengan penerapan HET beras itu dan yakin tidak akan berpengaruh terhadap penyerapan,” pungkasnya.

Penyerapan beras di Sulselbar sendiri tercatat merupakan yang tertinggi di tingkat nasional per akhir Agustus 2017. Realisasi penyerapan beras nasional menembus 1,7 juta ton. Bila dipersentasekan, penyerapan beras di Sulsel sebesar 58,7 persen merupakan yang tertinggi. Serapan Sulsel lebih baik dibandingkan Jatim (56,27 persen), Sulteng (53,99 persen) dan Jabar (52,53 persen). (***)

1 2 3