Garuda Indonesia Yakin Capai Target Transaksi Rp23 Miliar

GATF Phase II di Makassar Siap Digelar

GATF Phase II di Makassar Siap Digelar

Makassar, KABAROKE — Garuda Indonesia optimistis transaksi pada kegiatan “Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017” Phase II di Makassar, Sulawesi Selatan, 15-17 September 2017, bisa mencapai Rp23 miliar.

VP Garuda Indonesia Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Region I Wayan Supatrayasa di Makassar, Selasa, mengatakan optimisme itu berdasarkan pencapaian transaksi GATF Phase I pada 10-13 Maret 2017 yang sukses mendatangkan 27 ribu pengunjung dan membukukan transaksi Rp22 miliar.

“Begitupun pada pelaksanaan GATF 2016 di Makassar, Garuda Indonesia berhasil mendatangkan sebanyak total lebih 39 ribu pengunjung dalam satu tahun dengan jumlah total penjualana mencapai lebih Rp35,8 miliar (dua phase),”katanya.

Dengan kembali mengusung tema “More for less”, GATF ini berupaya memberikan kemudahan bagi kostumer dalam merencanakan perjalanan liburan lebih baik di antaranya perencanaan jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Selain itu, waktu liburan yang tepat dan paket yang lebih menarik, terutama bagi komunitas yang melaksanakan perjalanan bersama.

Melalui Garuda Indonesia Travel Fair ini, maka para pelanggan mendapatkan harga-harga yang terbaik, waktu liburan yang tepat dan paket yang menarik.

“GATF kali ini juga merupakan one stop shopping bagi para pelanhgan, karena selain menjual tiket penerbangan, juga penawaran logistik , penawaran hotel, paket tour, paet ibadah hinggaberagam dukungan industri lain,”ujarnya.

Ia menjelaskan, ada perbedaan dengan agenda pelaksanaan Garuda Indonesia Travel Fair sebelumnya yang biasanya berlangsung secara serentak.

Pada Phase II kali ini BO Makassar mencoba menarik tanggal pelaksanaan lebih awal dari agenda Nasional. Hal ini didasari, bahwa Garuda Indonesia Travel Fair menjadi event yang sangat dinantikan ditunjukan dengan begitu tingginya antusiasme dan respon positif masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan.

Seperti diketahui bahwa GATF juga dilaksanakan di 22 kota lainnya seperti Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Jakarta, Bali, Jogja, Kupang, Lombok, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Ambon, Balikpapan, Jayapura, Manado, Sorong, Timika, dan Ternate. Dengan upaya untuk menjangkau dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penawaran-penawaran menarik dalam melaksanakan perjalanan wisata.

“Penyelenggaraan GATF tersebut menawarkan berbagai tiket dan paket perjalanan wisata baik domestik maupun internasional yang menarik dengan harga spesial. Selain itu GATF juga merupakan salah satu wujud komitmen Garuda Indonesia secara konsisten mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya dalam mempromosikan 10 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah,” katanya. (***)

Bapenda Sulsel Minta Lurah Proaktif Kejar Penunggak Pajak

Kepala Bapenda Sulsel Tautoto TR

Kepala Bapenda Sulsel Tautoto TR

Makassar, KABAROKE — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Tautoto TR, meminta para camat dan lurah di daerahnya lebih proaktif membantu pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara. Salah satunya dengan mencari para penunggak pajak di wilayahnya masing-masing.

Tautoto mengakui salah satu potensi penerimaan negara yang cukup besar yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Makanya, kami meminta camat dan lurah turut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam mencari penunggak pajak kendaraan,” kata Tautoto, di Makassar.

Menurut Tautoto, pelibatan camat dan lurah dalam upaya mengidentifikasi penunggak pajak sangat diperlukan. Musababnya, mereka yang paling mengetahui kondisi di lapangan. “Camat dan lurah itu kan ujung tombak pembangunan. Untuk melakukan pembangunan, ya salah satunya diambil dari penerimaan pajak,” tuturnya.

Lebih jauh, Tautoto mengatakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pihaknya tidak ingin tinggal diam dan menunggu. Bapenda Sulsel melahirkan berbagai program inovasi untuk memanjakan wajib pajak. Mulai dari Samsat Care, Samsat Keliling, Samsat Delivery, info pajak via SMS dan Twitter serta penagihan door to door.

“Berbagai program inovasi sudah dibuat dan menjadi layanan unggulan. Semua itu untuk memanjakan wajib pajak di Sulsel. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak,” ujar Tautoto.

Bapenda Sulsel sendiri mencatat realisasi PKB hingga pertengahan 2017 menembus Rp535,96 miliar atau setara 50,75 persen. Adapun target penerimaan PKB di Sulsel pada 2017 mencapai Rp1,056 triliun. Demi mencapai target pajak kendaraan bermotor, sejumlah UPT pendapatan rutin menggelar penertiban untuk menjaring kendaraan yang menunggak.

Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Samsat Makassar I Wilayah Selatan, Makmur Majid, mengatakan pihaknya menggandeng kepolisian untuk menggelar operasi terpadu menjaring penunggak PKB. Operasi tersebut dilaksanakan rutin hampir setiap bulan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Metodenya mirip razia atau sweeping kendaraan bermotor. Tapi fokusnya yakni penjaringan kendaraan yang pajak sudah mati untuk selanjutnya diproses,” pungkasnya. (tyk)

Begini Keyakinan Ketua NasDem Lutim Soal Pilgub Sulsel

SALAM SULSEL BARU. Ketua Nasdem Luwu Timur Irwan Bachri Syam (kanan), Irwan Kurniawan  (tengah), dan Plt Ketua Golkar Palopo, Armin Mustamin Toputiri di Black Canyon Cafe, Jalan Hertasning, baru-baru ini.

SALAM SULSEL BARU. Ketua Nasdem Luwu Timur Irwan Bachri Syam (kanan), Irwan Kurniawan (tengah), dan Plt Ketua Golkar Palopo, Armin Mustamin Toputiri di Black Canyon Cafe, Jalan Hertasning, baru-baru ini.

Makassar, KABAROKE — Koalisi Partai Golkar dan NasDem kini makin dekat. Menghadapi Pilkada Serentak di Sulsel 2018, kedua partai besar itu bakal maju bersama mengusung Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.

Dua kekuatan parpol ini, di mata Wakil Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, akan mendorong kerja-kerja persiapan NH-AZIZ di Pilgub Sulsel bakal lebih baik. Apalagi, kekuatan politik dua partai politik tersebut terbilang besar.

Makanya di mata Irwan, peluang menang pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar terbuka lebar. Kekuatan besar dari koalisi tersebut diprediksi bakal sulit untuk dibendung bakal calon lain.

“Kami optimis, pasangan NH-Aziz bisa menang jika sama-sama berkomitmen di Pilgub Sulsel. Golkar dan NasDem punya kekuatan masing-masing, kalau disatukan, bayangkan saja,” tutur Irwan, Selasa, (12/9).

Hitung-hitungan di atas kertas, koalisi ini bisa menghasilkan kekuatan signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu, suara dua partai ini jika disatukan mencapai 1,4 juta suara, atau 27 persen suara pemilih.

Golkar kala itu berhasil mencapai 864 ribu dukungan dan Nasdem bisa menghimpun 316 ribu dukungan. Jumlah itu masih diprediksi bakal meningkat pada Pilgub Sulsel tahun depan bagi NH-Aziz.

Selain itu, faktor penguasaan wilayah yang ditandai dengan kader partai sukses menjadi kepala daerah. Total ada 20 kabupaten/kota di Sulsel kader dari dua partai ini yang masih menjabat. Hanya menyisakan Makassar, Gowa, Sinjai dan Luwu.

“Jika konsolidasi kekuatan dengan memanfaatkan kelebihan dua partai ini berhasil dijalankan dengan baik, maka koalisi Golkar dan NasDem di Pilgub Sulsel 2018 akan sangat kuat,” kata Ketua NasDem Luwu Timur ini.

Meski rekomendasi baru akan diserahkan 14 September mendatang, komunikasi informal antarkader sudah berjalan intens. Di Black Canyon Cafe, Jalan Hertasning, Minggu malam lalu, Irwan bersama dengan Plt Ketua Golkar Palopo, Armin Mustamin Toputiri serta Wasek DPD I Golkar Sulsel, Irwan Kurniawan berdiskusi mendalam seputar langkah pemenangan. (***)

Kata Survei CSIS, Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Terus Naik

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Survei terbaru dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat sebanyak 68,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Sementara 31,5% menyatakan tidak puas.

“Tingkat kepuasan publik ini naik tipis 1,8% dibandingkan 2016. Pada 2016, tingkat kepuasan tercatat 66,5% dan pada 2015 sebesar 50,6%,” kata Peneliti CSIS, Arya Fernandes dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/92017).

Survei CSIS juga mengukur kepuasan publik terhadap beberapa bidang utama seperti ekonomi, hukum, dan maritim. Hasilnya kepuasan publik  di bidang maritim mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam tahun ke tahun. Pada tahun 2017, tingkat kepuasan di bidang maritim mencapai 75,5% naik bila dibandingkan tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 59,4% dan 63,9%.

Tingkat kepuasan publik di bidang maritim lebih tinggi bila dibandingkan sektor hukum dan ekonomi. Kepuasan publik di bidang hukum pada 2017 mencapai 64% dan di bidang ekonomi pada 2017 mencapai 56,9%. Tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi meningkat dibandingkan 2016 yang tercatat sebesar 46,8%, dan pada 2015 hanya sebesar 30%.

Dari hasil survei, tingkat optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat berda di level cukup optimis (63,7%). Tingkat optimisme terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur berada di level cukup optimis (70,2%).

Riset CSIS melibatkan 1.000 orang responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 23-30 Agustus 2017. Riset dalam bentuk wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of errorsurvei ini sebesar +/-3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Pilkada Kian Dekat, Perekaman E-KTP di Makassar Masih Rendah

Lutfi Nasir

Lutfi Nasir

Makassar, KABAROKE — Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel mencatat perekaman data KTP elektronik alias E-KTP di Kota Makassar terbilang masih rendah. Padahal, Kota Daeng akan menghadapi momen dua pilkada yakni Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018.

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, perekaman data E-KTP di Kota Makassar baru 89,5 persen atau paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain lingkup Sulsel. Masih rendahnya angka perekaman data di ibu kota provinsi itu tidak lepas lantaran banyaknya jumlah penduduk dan tingginya pergerakan data penduduk. Dari total 7,1 juta wajib KTP di Sulsel, sebanyak 1,2 juta berada di Kota Makassar.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Lutfi Nasir, mengakui perekaman E-KTP di Makassar terbilang rendah. Namun, itu dimaklumi karena pergerakan kependudukannya sangat dinamis. “Intinya sekarang (perekaman) terus dilakukan. Memang tantangannya itu ya pergerakan penduduk, termasuk pindah data,” katanya, di Makassar.

Lutfi mengimbau agar seluruh masyarakat, baik itu di Kota Makassar maupun daerah lainnya segera melakukan perekaman data E-KTP. Toh, itu juga untuk kepentingan bersama. Secara umum, pihaknya sebenarnya telah memiliki basis data, tapi perlu diperbaharui mengingat E-KTP memuat berbagai informasi penting, termasuk sidik jari dan retina mata. “Beragam inovasi dilakukan memudahkan masyarakat merekam data E-KTP.”

Khusus di Makassar, Lutfi mengatakan cukup optimistis perekaman data E-KTP bisa rampung tepat waktu. Toh, seluruh kecamatan di Kota Angin Mamiri itu bekerja maksimal untuk mendongkrak angka perekaman. “Kalau di Makassar juga cukup bagus karena semua kecamatan sudah saling bersinergi,” tuturnya.

Perekaman data E-KTP menjadi sorotan lantaran sangat penting menjelang pemutakhiran data untuk pilkada serentak 2018. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel menargetkan perekaman data E-KTP bisa melampui 90 persen pada akhir tahun. Terlebih, Kemendagri diagendakan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU pada Desember nanti.

Masih merujuk data Pemprov Sulsel, sejumlah daerah sudah mencapai sekitar 90 persen perekaman data e-KTP. Di antaranya yakni Soppeng, Bulukumba, Sinjai Luwu dan Pinrang, meski diakuinya saat ini proses perekaman masih belum terlalu maksimal. “Memang ada sejumlah kendala, tapi kita bisa optimis mencapai target hingga Desember mendatang,” pungkasnya. (***)

Sidang Praperadilan Setnov Ditunda, Hakim Minta KPK Lakukan Ini

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto ditunda hingga pekan depan.

“Sidang berikutnya ditunda pada Rabu, 20 September 2017. Kalau bisa KPK supaya langsung menjawabnya agar bisa diselesaikan segera. Sidang permohonan praperadilan nomor perkara 97/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dinyatakan diundur hingga 20 September 2017, sidang ditutup,” kata hakim tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam perkara ini, Setnov mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik oleh KPK.

Namun tim biro hukum KPK tidak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili oleh seorang staf administrasi Biro Hukum KPK yang membawakan surat dari KPK. Awalnya tim KPK meminta penundaan selama 3 minggu.

“Sehubungan dengan surat panggilan untuk perkara No 97/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan pemohon Setya Novanto yang dimulai Selasa, 12 September 2017, KPK selaku termohon menyampaikan permintaan penundaan sidang untuk dapat mempersiapkan administrasi yang layak. Kiranya melalui ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menunda persidangan hingga 3 minggu ke depan. Demikian kami sampaikan, tertanda tangan Kabiro Hukum KPK Setyadi,” kata hakim Cepi.

Sedangkan tim penasihat hukum Setya Novanto diwakili oleh empat orang pengacara yaitu Ketut Mulya Arsana, Agus Triyanto, Jaka Mulyana dan Abdul Khoir Husin.

“Terima kasih yang mulia atas waktu dan kesempatannya, kami menerima permohonan penundaan tapi untuk memperlancar waktu persidangan, 3 minggu tidak kami sepakati, paling cepat kami minta 3 hari yang mulia terlalu lama 3 minggu, terima kasih,” kata Ketut.

“Selain alasan terlalu lama apa lagi alasan yang anda sampaikan?” tanya Cepi kepada kuasa hukum Setnov.

“Selain untuk mempercepat pesidangan kami mohonkan jadwal ditetapkan karena terkait dengan saksi-saksi ahli yang akan kami hadirkan,” jawab Ketut.

“Setelah saya baca permohonan penundaan ini, barang kali 3 minggu terlalu lama tapi 3 hari juga terlalu singkat jadi saya beri kesempataan kepada KPK untuk menunda persidangan pada sidang berikutnya. Kita coba agar semua persiapan terutama pemohon dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat waktu yang cukup karena berdasarkan hukum acara praperadilan cepat 7 hari jadi tidak mungkin perkaranya terlalu lama, karena panggilan kita kasih tenggang waktu seminggu jadi cukup ya ditunda ke Rabu tanggal 20 September,” ungkap Cepi.

“Mungkin untuk memberikan kepastian jalannya hukum acara praperadilan kami juga ingin dapat kepastian ketika hari Rabu nanti ternyata ada pemunduran kembali kami mohon diberikan kepastian hukum bagi kami dan klien kami, apa langkah yang diambil yang mulia? Kami mohon agar dapat dilakukan proses pemeriksaan,” kata pengacara Setnov, Agus Triyanto.

“Jadi kami hakim praperadilan itu memberi kebijakan dalam praktik pada umumnya kalau sudah dipanggil selalu hadir jadi majelis tidak bisa memutuskan perkara yang belum terjadi, nanti saja kalau sudah terjadi akan dikabari bagaimana hukum acaranya,” jawab Cepi.

Sidang pun hanya berjalan sekitar 15 menit. (***)

Jadi Saksi Ahli Kasus Buni Yani, Ini Kata Yusril

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Idza Mahendra

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra

Jakarta, KABAROKE — Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menjadi saksi ahli yang didatangkan tim pengacara dalam sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung.

“Hari ini saya datang ke persidangan dalam perkara Buni Yani, diminta untuk memberikan keterangan ahli terhadap dua dakwaan alternatif yang ditujukan kepada terdakwa,” ujar Yusril saat datang ke tempat persidangan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Selasa.

Yusril datang bersama Buni Yani sekitar pukul 09.30 WIB dengan memakai kemeja putih dan dasi warna hitam. Ia sengaja dihadirkan tim pengacara sebagai saksi ahli yang meringankan Buni Yani.

Yusril berjanji akan bersikap netral dan menjawab seluruh pertanyaan dari majelis hakim maupun jaksa. Namun ia belum memberikan keterangan apapun mengenai kasus yang menjerat Buni Yani.

“Saya hadir kini sebagai ahli dalam posisi netral, objektif dan memberikan keterangan di bawah sumpah,” kata dia.

Ia menjelaskan kedatangannya bukan masalah dukung-mendukung seseorang. Akan tetapi, hanya memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan untuk pertimbangan majelis hakim.

“Jangan dianggap orang memberikan keterangan ahli itu kalau didatangkan oleh penasihat hukum itu memihak penasehat hukum, kalau didatangkan oleh jaksa memihak jaksa, tidak begitu. Ahli dihadirkan untuk menerangkan sesuatu yang memunculkan kejelasan,” kata dia. (***)

Uji Coba Kereta Api Sulsel Digelar Bulan Depan

Proyek Kereta Api Trans Sulawesi Masih dalam Tahap Pengerjaan (dok net)

Proyek Kereta Api Trans Sulawesi Masih dalam Tahap Pengerjaan (dok net)

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menargetkan soft launching berupa uji coba proyek kereta api Trans Sulawesi digelar Oktober mendatang. Pengerjaan megaproyek tersebut kini digenjot agar bisa menjadi kado manis untuk Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel.

Gubernur Syahrul mengakui pihaknya berencana mengetes penggunaan kereta api tersebut pada Oktober lantaran bertepatan dengan hari jadi Sulsel. Tahap awal, uji coba proyek tersebut sebatas 20 kilometer. Namun, pada tahun depan diharapkannya lintasan kereta api sudah lebih dari 50 kilometer.

Menurut Gubernur Syahrul, uji coba proyek kereta api tersebut kemungkinan hanya menggunakan satu gerbong saja, meski pihaknya telah memesan dua gerbong. Persoalan teknis terkait spesifikasi menjadi kendala. “Kita pesan dua (gerbong) tapi sepertinya hanya satu yg bisa selesai karena harus dirubah,” katanya, di Makassar.

“Saya cuma mau pastikan kereta api itu akan selesai 57 kilometer tahun 2018 dan 100 kilometer lagi tahun 2019,” sambung Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Syahrul juga telah menargetkan proyek kereta api Trans Sulawesi mulai difungsikan pada April 2018. Tahap awal proyek tersebut diharapkan minimal bisa mengangkut komoditi tambang berupa semen dan marmer.

Gubenur Syahrul menegaskan pihaknya bersama pemerintah pusat telah berkomitmen untuk menyelesaikan sekitar 30 kilometer rel kereta api pada tahun 2017. “Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar apa lagi proyek ini termasuk prioritas pemerintah pusat,” tuturnya.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief, mengatakan uji coba kereta api Trans Sulawesi memang ditargetkan bisa dilakukan pada Oktober atau bertepatan dengan HUT Sulsel. “Kita maunya begitu, karena sekarang progresnya kan terus berjalan,” kata dia.

Moda transportasi massal memang diharapkan segera rampung karena bisa meningkatkan perekonomian di Sulsel. Termasuk, mengangkut material semen. Terlebih lagi proyek tersebut sejalan dengan arah pemerintah pusat juga yang gencar membangun infrastruktur. (***)

IKA SMP 1 Sengkang Siap Menangkan NH-Aziz

IKA SMP 1 Sengkang Salam Sulsel Baru

IKA SMP 1 Sengkang Salam Sulsel Baru

Sengkang, KABAROKE — Respons masyarakat Kabupaten Wajo terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada pilgub 2018 mendatang, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Muzakkar (NH-Aziz) semakin menunjukkan tren positif.

Setelah salah satu kandidat calon Bupati Wajo, dr. Baso Rahmanuddin (DBR) beserta tim relawannya menunjukkan dukungannya terhadap NH-Aziz, kini dukungan tersebut diikuti pula oleh Ikatan Alumni SMP 1 Sengkang.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua IKA SMP 1 Sengkang, Mimin Sudarmin saat melakukan bincang-bincang di Cafe Rumah Tua, Sengkang, Selasa malam, (12/9).

Ia mengatakan, timnya akan berupaya maksimal untuk memenangkan pasangan nasionalis-religius ini di Kota Sutera.

“Kami mendukung total dan siap memenangkan pasangan NH-Aziz di Wajo,” ujar alumni SMP 1 Sengkang tahun 2004 ini.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula salah satu legislator Golkar Sulsel, Ika Prawisna Mulyawan, S. KM. Di akhir pertemuan, ia bersama sejumlah alumni SMP 1 Sengkang melakukan salam Sulsel Baru, salam khas NH-Aziz sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan dan kemiskinan yang masih terjadi di Sulsel. (***)

Bayi Debora Meninggal, Sistem Jaminan Kesehatan Perlu Dievaluasi

Bayi Debora Meninggal Dunia Jadi Sorotan

Bayi Debora Meninggal Dunia Jadi Sorotan

Jakarta, KABAROKE — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengatakan kasus meninggal bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) harus menjadi titik tolak untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di masa mendatang, terutama fasilitas kesehatan.

“Kami meminta evaluasi sistem jaminan dan layanan kesehatan, termasuk memastikan semua anak dari keluarga terkendala ekonomi dapat tetap terlayani dengan baik,” kata Sitti di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia mengatakan sistem layanan kesehatan yang ramah anak harus terus didorong, di antaranya sistem layanan kesehatan ramah anak, pembinaan secara berkala, dan kendali layanan yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mengamanatkan rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan. Rumah sakit juga agar memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien atau mengutamakan pelayanan terlebih dahulu dalam keadaan darurat.

Dia sangat menyesalkan terjadi kasus meninggal anak karena terlambat penanganan oleh faskes. Terlebih akan sangat miris jika persoalan itu terkendala karena faktor ekonomi.

KPAI, kata dia, saat ini sedang mendalami kasus itu untuk kemudian membuat kesimpulan dari kasus tersebut. Dalam proses itu, KPAI akan melakukan klarifikasi kasus termasuk dengan meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan unsur terkait lainnya.

Atas kasus itu, dia juga meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi terkait kasus itu. Apabila dibutuhkan, KPAI siap untuk untuk turut serta ambil bagian dalam upaya penelusuran itu. (***)

1 2