NH: Elektabilitas Partai Golkar ‘Lampu Kuning’

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid menilai bahwa keputusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto nanti tidak akan berpengaruh terhadap jabatannya sebagai ketua umum Golkar.

“Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi pak Setya Novanto. tidak boleh dicampuri dengan urusan Partai Golkar. apapun hasil nya Golkar ya DPP,” ujar Nurdin aaat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (29/9).

Menurut Nurdin, kini Partai Golkar sedang fokus terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnnya penurunan elektabilitas Partai Golkar, mengingat waktu pendaptaran sebagai peserta Pemilu Serentak 2019 sebentar lagi.

“Sekarang ini melakukan evaluasi terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar yang perlu segera diantisipasi karena waktu kita untuk berkerja tidak lama lagi dan tidak cukup lagi karna untuk 17 april, dan 3 oktober minggu depan itu sudah tahapan pendaftaran,”ungkapnya

“Sehingga kinerja partai harus dilakukan dengan akselerasi yang tinggi, apapun hasil praperadilan ditolak atau diterima tidak ada kaitan dengan DPP. urusan kita adalah evaluasi terhadpa kinerja partai untuk menang,” tegasnya

Selain itu Partai Golkar tengah mencari terobosan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, karena menurut Nurdin Partai Golkar elektabilitasnya sedang berada dalam lampu kuning, “Kenapa lampu kuning? saya mengambil indikator di tahun 2014, pemilu 2014. Thn 2012 survei Partai Gokar ketika itu 2 digit diatas 20 dan 10 dan kemudian hasil akhir 2 thn kemudian dilakukan pemilu, hasil akhirnya dpt 14 persen, turunkan. Nah sekarang 2 digit tetap lampu kuning, 10, 11, 12, katakanlah begitu. Ini 2 digit tapi 2 digit yang diambang, yang segitu mengkhawatirkan,” jelasnya

“Kalo nanti actualnya turun di 10, itu kan berarti turun 1 digit, itu yang saya katakan lampu kuning, Partai Golkar di semua tingkatan harus mencari langkah terobosan untuk meningkatkan elektabilitas partai dalam rangka memenangkan pemilu,” tambahnya. (***)

KPK Janji Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit di Bakamla

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berjanji akan terus mengusut kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla), termasuk dugaan ada keterlibatan anggota DPR dalam kasus ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, salah satu hal yang diusut adalah dugaan peran sejumlah anggota DPR RI yang yang ikut terlibat proses pembahasan anggaran proyek tersebut.

“Apakah ada pihak lain yang akan didalami terkait proses penganggaran, tentu akan didalami,” kata Febri, Jumat (29/9).

Dalam penyidikan ini, menurut Febri, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui rinci proses penganggaran di DPR berkaita proyek Bakamla.

Keterangan antara lain sudah diperoleh dari Sekjen DPR Ahmad Djuned yang diperiksa sebagai saksi pada Rabu kemarin, 27 September 2017. Ahmad Djuned, kata Febri, dicecar soal risalah rapat pembahasan anggaran proyek Bakamla.

“Yang pasti kami dalam kasus Bakamla ini, kami sudah masuk dalam aspek penganggarannya,” kata Febri.

Seperti diketahui, dalam proyek pengadaan satelit monitor, Bakamla dan DPR menyepakati anggaran proyek senilai Rp400 miliar. Tapi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 220 miliar, dengan alasan pemerintah sedang lakukan penghematan. (Iqbal)

Amerika Serikat Tertarik dengan Program Smart City Makassar

Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto Menerima Kunjungan Delegasi dari Amerika Serikat

Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto Menerima Kunjungan Delegasi dari Amerika Serikat

Makassar, KABAROKE — Program smart city yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai dilirik berbagai pihak. Bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Perdagangan dan Pembangunan alias United States Trade and Development Agency (USTDA) menyatakan ketertarikannya menjajaki kerjasama pengembangan program smart city.

“Kota Makassar saat ini berkembang pesat dengan program smart city yang terus diaplikasikan dalam memberikan pelayanan yang mudah, efektif, cepat dan tepat,” kata Regional Manager for Asia USTDA, Mark J Dunn, usai menemui Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis kemarin.

Mark menjelaskan peluang kerjasama pengembangan program smart city bisa melalui proyek hibah yang memang dimiliki USTDA. Adapun USTDA berfokus menciptakan peluang baru bagi Amerika Serikat untuk proyek pembangunan prioritas di negara-negara berkembang. USTDA sekaligus menghubungkan pelaku bisnis di Amerika Serikat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara mitranya.

Menurut Mark, fokus program USTDA sebenarnya berada pada energi, transportasi dan ICT, termasuk di dalamnya program e-government dan smart city. Di Kota Makassar, ada dua program smart city yang tertarik dikerjasamakan. Program-program tersebut yakni Smart Integrated Transportation System dan ICT e-gov untuk Smart Economy melalui Smart Integrated Tax Collection.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengapresiasi dan mendukung kunjungan pemerintah AS melalui USTDA yang ingin melakukan kerjasama pengembangan program smart city. “Kita sangat bangga dan berterima kasih karena mereka mau bantu untuk menjadikan Kota Makassar menuju kota dunia melalui smart city,” pungkas dia. (***)

NH Tegaskan Tak Berambisi Jadi Plt Ketua Golkar

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Setelah ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam korupsi E-ktp banyak pihak meminta agar ada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.

Oleh sebab itu berhembus kabar yang akan menjadi Plt adalah Ketua Umum Harian Partai Golkar Nurdin Halid.

Menanggapi hal itu, Nurdin Halid membantah isu tersebut karena menurutnya posisi yang tengah di embannya sekarang sama pentingnya dengan Plt.

“Wah ndak, saya kan ketua harian ya, apapun kebijakan DPP, ketua harian juga memegang peranan penting dan strategis untuk melaksanakan daripada amanah Munas, jadi saya cukup dengan ketua harian, tidak menjadi Plt,” kata Nurdin saat jumpa pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (29/9).

“Namanya juga ketua harian, jadi tidak perlu pake Plt, karena ketua harian sudah menjalankan tugas dengan baik, dan hari ini sudah saya jalankan. Sejak 18 Juli dengan keputusan rapat pleno, sekarang yang pimpin rapat saya, kemudian yang membina saya bersama sekjen,” tambahnya.

Selain itu menurut mantan Ketua Umum PSSI, tugas ketua harian dan sekjen memotivasi dan mendorong kinerja partai seluruh Indonesia. Hal tersebut juga tak ada masalah bila ada kendala administrasi.

“Keputusan rapat pleno. Kalau ada hal yang strategis ketua harian tanda tangan. Pilkada-pilkada juga tanda tangan bersama sekjen, tidak ada kendala sama administrasi,” jelasnya. (***)

Menang di Praperadilan, Status Tersangka Setnov Dinyatakan Tidak Sah

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto, tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa sedikit lega dengan putusan itu. Karena penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Jumat sore 29 September 2017. Hakim praperadilan menerima sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto.
“Menyatakan, penetapan tersangka Setya Novanto yang dikeluarkan oleh termohon tidak sah,” kata hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan putusan di ruang sidang utama PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2017.

Selain itu, hakim praperadilan menolak seluruh eksepsi dari KPK. Hakim juga memerintahkan hakim untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto. “Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil,” ujarnya.

Sebelumnya, pada sidang Kamis kemarin, kedua pihak, pihak pemohon Setya Novanto dan pihak termohon KPK sudah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis masing-masing.
Untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, pihak pemohon dan termohon sudah menghadirkan saksi dan ahli pada sidang dengan agenda pembuktian.

Untuk kubu Novanto menghadirkan tiga ahli, yakni ahli hukum administrasi negara Gede Panca, ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, dan ahli hukum pidana Chairul Huda.

Sedangkan KPK menghadirkan empat ahli, yakni ahli Hukum Pidana Adnan Paslyadja, ahli Sistem Teknologi Bob Hardian Syahbuddin, ahli Administrasi Negara Dr. Ferry, dan ahli Hukum Pidana lainnya Nur Aziz.

Namun Bob sempat diprotes hingga akhirnya tetap didengarkan keterangannya, tapi sebagai saksi fakta. Selain itu, bukti rekaman yang disebut KPK spesial ditolak hakim untuk ditayangkan.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, pada Senin 17 Juli 2017 lalu. Penetapan tersangka itu, berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh KPK dalam pengembangan kasus sebelumnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini lantas mengajukan permohonan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi proyek eKTP terhadapnya oleh KPK.

Sidang praperadilan yang diajukan oleh ketua umum Partai Golkar ini dipimpin oleh hakim tunggal Cepi Iskandar. Permohonan ini telah terigister dengan nomor perkara 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. (***)

Soal Pemutaran Film G30S/PKI, Ketua MPR : Jangan Diributkan!

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Jakarta, KABAROKE — Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menegaskan, instruksi nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI yang dilontarkan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di satuan-satuan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Masa kita bertengkar gara-gara nobar film G-30S/PKI,” kata Hasan, usai membuka Pelatihan bagi Pelatih Empat Pilar Kebangsaan, di Banda Aceh, Kamis malam (28/9/2017).

Nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI dinilai penting untuk pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda bangsa bahwa Indonesia pernah mengalami sejarah yang kelam.

“Kalau ada yang mau nonton silakan. Yang tidak mau nonton juga silakan. Jangan diributkan,” kata dia.

Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk diributkan, yakni prestasi olahraga Indonesia yang memburuk saat mengikuti SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Indonesia hanya mampu di posisi kelima. Tapi, tidak ada yang ribut,” katanya.

“Indonesia merupakan bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Jelas Indonesia menolak komunis, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mempersatukan seluruh Bangsa Indonesia.

“Kalau Pancasila jadi kebutuhan sehari-hari, maka Pancasila akan mempersatukan. Pancasila bukan senjata mengkotak-kotakan. Tapi Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa,” katanya. (***)

Antisipasi Erupsi Agung, Bandara Hasanuddin Siapkan 7 Slot Parkir Pesawat

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. (int)

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. (int)

Makassar, KABAROKE — Manajemen PT Angkasa Pura I menjamin kesiapan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk menampung pesawat dari penerbangan internasional jika Gunung Agung di Bali meletus. Disediakan tujuh slot parkir untuk pesawat yang dialihkan dari Bandara Internasional I Ngurah Rai yang berpotensi ditutup saat erupsi Gunung Agung.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Cecep Marga Sonjaya, menyatakan dua dari tujuh slot parkir yang disediakan ditujukan untuk pesawat berbadan lebar alias wide body. Sisanya lima slot parkir untuk pesawat berbadan sedang alias narrow body. Adapun total slot parkir di Bandara Hasanuddin bisa menampung 41 pesawat.

“Bandara Hasanuddin siap menampung pengalihan penerbangan dari Bali untuk mengantisipasi erupsi Gunung Agung. Totalnya kami bisa menampung dua pesawat wide body dan lima pesawat narrow body. Adapun secara keseluruhan parkir stand di Bandara Hasanuddin mencapai 41 (pesawat),” kata Cecep.

Cecep menambahkan bila Gunung Agung meletus, pihaknya akan memberlakukan siaga I untuk operasi 24 jam. Hal tersebut diketahui merupakan arahan dari manajemen PT Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi dan karantina tatkala untuk menerima pengalihan penerbangan internasional.

“Tidak hanya itu, kami terus menjalin komunikasi dengan pihak airlines kalau terjadi erupsi Gunung Agung dan mengharuskan Bandara I Ngurah Rai ditutup. Adapun untuk pengaturan rute penerbangan, termasuk pengalihan kami serahkan kepada AirNav Indonesia,” terang Cecep.

Lebih jauh, Cecep mengungkapkan untuk menjamin kesiapsiagaan petugas di Bandara Hasanuddin, pihaknya sudah mempersiapkan Emergency Operation Center (EOC). Dalam EOC, sambung dia, seluruh pihak terkait akan dilibatkan, mulai dari otoritas bandara, TNI/Polri, AirNav Indonesia dan maskapai penerbangan alias airlines.

General Manager AirNav Indonesia Cabang Utama Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Novy Pantaryanto, mengatakan pihaknya sudah memang berkoordinasi dengan sejumlah manajer bandara di sekitar Bali untuk memberlakukan operasi 24 jam bila Gunung Agung meletus. Beberapa bandara bertaraf internasional, sambung dia, sudah menyatakan kesiapan untuk menampung pengalihan pesawat dari Bali.

Beberapa bandara internasional yang menyatakan kesiapan operasi 24 jam yakni Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Balikpapan) dan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Untuk dua bandara internasional lain yang disiapkan yaitu Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin dan Bandara Internasional. “Untuk Bandara Surabaya, Balikpapan, Manado dan Ambon sudah konfirmasi kesiapan operasi 24 jam. Contohnya Bandara Juanda di Surabaya yang jam operasinya sampai pukul 10 malam itu akan berubah menjadi 24 jam,” pungkasnya.

Dalam sepekan terakhir, manajemen AirNav Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipatif untuk menjamin lalu lintas penerbangan tetap aman. Aktivitas vulkanik Gunung Agung diketahui terus meningkat dan memasuki fase kritis.

Berdasarkan laporan terakhir, Novy mengungkapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan peringatan level “orange” untuk jalur penerbangan terkait status awas Gunung Agung. Untuk itu, pihaknya semakin meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. (tyk)

Sah! PKPI Dukung NH-Aziz di Pilgub Sulsel

SALAM SULSEL BARU. Ketua PKPI Sulsel, Hj Suzanna Kaharuddin salam Sulsel Baru bersama Nurdin Halid di Wisma NH, Jakarta, baru-baru ini.

SALAM SULSEL BARU. Ketua PKPI Sulsel, Hj Suzanna Kaharuddin salam Sulsel Baru bersama Nurdin Halid di Wisma NH, Jakarta, baru-baru ini.

Makassar, KABAROKE — Dukungan partai politik terhadap pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, semakin massif. Setelah Golkar, PPP dan NasDem, giliran PKPI yang secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pasangan nasionalis-religius tersebut. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI kepada NH-Aziz.

“Memang benar sudah diterbitkan SK rekomendasi pengusungan NH-Aziz dari DPN PKPI. Nantinya akan ada seremoni penyerahan SK rekomendasi kepada NH-Aziz yang akan dihadiri oleh pengurus dan kader PKPI dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Saya upayakan ketua umum Prof Hendropriyono akan hadir,” kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin, saat dihubungi, Jumat, 29 September.

Dukungan PKPI terhadap NH-Aziz merujuk pada penjaringan yang dilakukan mulai dari daerah. Diketahui ada empat figur yang mendaftar di PKPI. Selain NH-Aziz, ada pula Agus Arifin Nu’mang, Nurdin Abdullah-Tanribali Lamo dan Rivai Ras. Yang ikut fit and proper test hanya NH dan Rivai Ras. “Selanjutnya setelah melihat hasil survei, pilihan akhirnya jatuh kepada NH yang berpasangan dengan Aziz,” terang dia.

Adapun SK rekomendasi NH-Aziz dari DPN PKPI diteken langsung oleh ketua umum Prof Hendropriyono dan sekretaris jenderal Imam Anshori Saleh pada 25 September. Surat bernomor 141/DPN PKP IND/IX/2017 itu mencantumkan empat poin. Dua poin di antaranya tak lagi relevan lantaran menyangkut permintaan memenuhi syarat dukungan kursi yang mana sudah lama dipenuhi NH-Aziz.

Berdasarkan salinan SK rekomendasi tersebut, DPN PKPI juga secara tegas menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader untuk memenangkan NH-Aziz.

“Diinstruksikan agar DPP PKPI Sulsel dan seluruh jajaran untuk berkoordinasi dan membantu NH-Aziz memenangkan Pilgub Sulsel, termasuk membuat laporan berkala kepada pengurus pusat,” tutur Suzanna.

Disinggung mengenai agenda penyerahan SK rekomendasi kepada NH-Aziz, Suzanna mengungkapkan pihaknya masih dalam proses mempersiapkannya.

Secepatnya, kata dia, pihaknya akan menggelar seremoni tersebut agar pengurus dan kader DPP PKPI Sulsel bisa segera bekerja memenangkan pasangan dengan visi ekonomi kerakyatan tersebut. “Intinya, PKPI tidak akan main-main dan akan solid untuk memenangkan NH-Aziz,” tegas dia.

Dukungan PKPI diyakini semakin memperkuat mesin parpol dari tim pemenangan NH-Aziz. Dukungan itu juga meneguhkan itikad baik NH-Aziz untuk merangkul semua pihak dalam membangun Sulsel Baru.

Dalam berbagai kesempatan, NH menegaskan niatnya maju di Pilgub Sulsel bukanlah untuk mengejar kekuasaan. Karena itu pula, meski dukungan kursi dari Golkar sudah cukup, ia tetap menggalang dukungan dari parpol lain.

Sejauh ini, NH-Aziz sudah mengumpulkan 33 kursi dari koalisi Golkar, PPP, NasDem dan PKPI. Jumlah itu jauh di atas syarat dukungan kursi untuk Pilgub Sulsel yang hanya perlu 17 kursi. Adapun komposisi kursi parpol pengusung NH-Aziz yaitu Golkar (18 kursi), PPP (7 kursi), NasDem (7 kursi) dan PKPI (1 kursi). (****)

Peneliti Medsos : 1 Berita Hoax Runtuhkan 5 Kabar Positif

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Peneliti media sosial (medsos), Anwar Abugaza, mengatakan penyebaran berita bohong atau hoax di dunia maya patut diwaspadai menjelang kontestasi politik.

Bila dibiarkan menyebar secara berantai, berita hoax berpotensi mempengaruhi masyarakat, khususnya para wajib pilih dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Menurut Anwar, dampak atas berita bohong itu sangatlah besar. Bahkan, 5 berita positif akan runtuh alias terabaikan hanya dengan 1 berita hoax.

Khusus di Sulsel yang akan menghadapi Pilgub dan 12 pilkada kabupaten/kota, penyebaran berita bohong sedari dini mesti diantisipasi dan dilawan. Itu penting agar pesta demokrasi tidak malah tercederai.

“Untuk kontestasi pilkada di Sulsel, penyebaran informasi negatif (hoax) sudah mulai ramai. Namun, perlu diingat bahwa masih lamanya waktu pemilihan membuat informasi negatif belum terlalu berdampak terhadap kandidat yang menjadi sasaran berita negatif,” kata Anwar, Jumat, 29 September.

Berita hoax diketahui kerap menggunakan medsos sebagai medium penyebaran. Penggunaan medsos dinilai efektif merujuk pada data yang dilansir Win&Wise Communication (wwcomm) yang mengungkapkan daya jangkau medsos di Sulsel mampu mempengaruhi 40 persen dari jumlah pemilih yang ada.

Bertolak dari fenomena tersebut, Anwar mengajak masyarakat, khususnya pengguna medsos untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan aplikasi berbasis informasi teknologi tersebut.

Disarankannya untuk tidak asal dalam menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Terlebih bila membahas kontestasi politik yang merupakan isu sensitif.

“Baiknya keberadaan medsos yang telah menjadi anugerah bagi dunia politik digunakan dengan baik. Terlebih lagi digunakan untuk mempengaruhi pemilih cerdas yang cenderung golput dengan ide dan kampanye kreatif,” pungkas dia. (***)

Jejaring Koperasi Konsolidasi Pemenangan NH-AZIZ

Ketua Dekopin Sulsel Rahman Halid Menghimpun Jejaring Koperasi untuk Pemenangan NH-Aziz

Ketua Dekopin Sulsel Rahman Halid Menghimpun Jejaring Koperasi untuk Pemenangan NH-Aziz

Makassar, KABAROKE — Adik bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), Rahman Halid terus menggenjot penguatan pemenangan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Sulsel, NH-Abdul Aziz Qahhar Muzakkar (NH-Aziz).

Penguatan pemenangan dilakukan dalam temu silaturhami tim Jaringan Koperasi (NH-Aziz) sekaligus konsolidasi koordinator desa/koordinator lurah (kordes/korlur), Kamis petang, di Wajo, Kamis (28/9)

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Sulsel itu membekali mereka strategi dan pola kerja dalam memenangkan NH-Aziz di Kota Sutera. Ia juga sekaligus membagikan atribut personel kepada seluruh tim yang hadir.

Dalam kesempatan itu, hadir masing-masing kordes, korlur, koordinator kecamatan, beserta seluruh tim JK se-Kabupaten Wajo.

Lebih lanjut, Rahman Halid juga mengimbau agar langkah pemenangan NH-Aziz di level bawah tetap menggunakan cara cerdas dan jujur menggalang kekuatan. “Jangan mencontoh yang lain. Mereka berani menghalalkan segala cara dalam melakukan upaya pemenangan. Tapi pasangan usungan Golkar-Nasdem ini tidak boleh demikian,” katanya.

“Tim harus bekerja mensosialisasikan NH, tetapi tetap dengan tidak menjelek-jelekkan kandidat lain,” imbaunya.

Seluruh tim pemenangan yang hadir menegaskan kesanggupan bekerja maksimal untuk kemenangan NH-Aziz pada Pilgub Sulsel nanti.

Pertemuan bersama akan kembali digelar secara berkala untuk mengevaluasi kinerja tim pemenangan. (***)

1 2 3