Kasihan! Daya Beli Petani Sulsel Merosot Lagi

Minat Generasi Pemuda Mengola Lahan Pertanian Kian Menurun Karena Rendahnya Kesejahteraan Petani (dok net)

Sepanjang 2017, Daya Beli Petani Sulsel Sangat Fluktuatif (dok net)

Makassar, KABAROKE — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam, mengungkapkan Nilai Tukar Petani (NTP) di daerahnya mengalami penurunan pada September 2017. Bila dibandingkan periode Agustus 2017, daya beli petani terkini anjlok cukup dalam. “Terjadi penurunan sampai 0,7 persen dari 100,72 menjadi 100,02,” kata Nursam, di Makassar.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Oke, NTP Sulsel terbilang sangat fluktuatif sepanjang 2017. Periode Agustus, daya beli petani tercatat sempat membaik. Terjadi kenaikan sekitar 0,54 persen. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan periode Juli yang seperti periode September mengalami kemerosotan. Namun, kala itu penurunannya hanya 0,36 persen.

Nursam memaparkan anjloknya NTP Sulsel pada September 2017 dipengaruhi menurunnya empat dari lima subsektor. Satu-satunya subsektor yang mencatatkan torehan positif hanya subsektor perikanan mencapai 0,61 persen. “Bila dibandingkan periode bulan sebelumnya, empat subsektor anjlok. Nah, penurunan terbesar di subsektor tanaman hortikultura,” ujar dia.

Merujuk data BPS, keempat subsektor yang mengalami kemerosotan adalah subsektor tanaman pangan (0,39 persen), subsektor hortikultura (1,58 persen), subsektor perkebunan rakyat (1,51 persen) dan subsektor perikanan (0,18 persen).

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat pula tingkat daya beli petani. Adapun NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang harus dibayarkan petani.

Nursam memaparkan kemerosotan NTP Sulsel pada September 2017 terjadi dikarenakan penurunan yang terjadi pada indeks yang diterima petani (It) lebih tinggi dibandingkan penurunan pada indeks yang dibayarkan petani (Ib). Penurunan It mencapai 0,73 persen dan penurunan Ib hanya 0,03 persen. “Perhitungannya seperti itu yakni selisih antara indeks yang dibayarkan dengan indeks yang diterima petani,” tutup dia. (tyk)

Di Selayar, Warga Prancis Diciduk Karena Diduga Curi Kayu

Jean Philippe Andrea Thomas

Jean Philippe Andrea Thomas

Makassar, KABAROKE — Seorang warga negara asing alias WNA asal Prancis, Jean Philippe Andrea Thomas, terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian lantaran diduga melakukan pencurian kayu kanaha di Kabupaten, Selayar, Sulsel. Lelaki berusia 51 tahun tersebut diketahui merupakan Direktur PT Pearl Beach Cottage di Kabupaten Selayar yang dikenal sebagai destinasi wisata bahari di ujung Pulau Sulawesi.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, mengatakan kasus dugaan pencurian kayu oleh seorang WNA Prancis masih diusut. Kepolisian telah mengambil keterangan pelapor, terlapor dan sejumlah saksi. “Yang bersangkutan (Thomas) sudah diamankan. Laporannya itu diduga mencuri kayu kanaha sebanyak enam pohon,” kata Dicky, Selasa, 3 Oktober.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Thomas menebang enam pohon kanaha dengan menggunakan geregaji mesin. Kayu tersebut lantas dibawa oleh WNA Prancis itu ke villa miliknya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian di Desa Lowa, Kabupaten Selayar. “Pohon yang ditebang itu diolah menjadi balok dan sampai sekarang kayu hasil curian itu disimpan di sekitar villa,” ucap Dicky.

Kasus dugaan pencurian kayu kanaha tersebut dilaporkan oleh seorang warga bernama Dariatno. Dicky menyebut sang pelapor, terlapor dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan terlapor, atas kejadian tersebut mengalami kerugian berkisar Rp50 juta. Adapun kepolisian sudah mengecek lokasi kejadian dan mengamankan barang bukti berupa kayu hasil curian.

Dalam proses pengusutan kasus tersebut, Dicky melanjutkan terungkap bahwa izin tinggal Thomas di Indonesia sudah habis. Diperoleh dokumen pengajuan penambahan izin tinggal dari Bos PT Pearl Beach Cottage ke pihak Imigrasi Makassar. “Yang bersangkutan sudah overstay, makanya kami lakukan juga koordinasi dengan Imigrasi Makassar,” pungkas dia. (***)

Gubernur Sulsel : Film G30S/PKI Jadi Pengingat Bahaya Laten Komunis

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Nobar Film

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Nobar Film G30S/PKI

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menggelar nonton bareng alias nobar film G30S/PKI di Ruang Pola Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Jalan Urip Sumihardjo, Kota Makassar, Selasa, 3 Oktober. Nobar film upaya pemberontakan Partai Komunis Indonesia tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat dan pegawai lingkup Pemprov Sulsel.

Gubernur Syahrul menyebut film G30S/PKI mengingatkan bangsa Indonesia perihal bahaya laten paham komunis. Pemberontakan yang diinisiasi oleh PKI telah mengukir sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan. Dari film tersebut, sambung dia, bangsa Indonesia mesti memetik pembelajaran agar lebih waspada guna mengantisipasi kebangkitan paham komunis.

Menurut Gubernur Syahrul, peristiwa berdarah tersebut tidak boleh lagi terulang di bumi pertiwi. Karena itu, memupuk rasa cinta terhadap Indonesia dengan berlandasakan norma-norma Pancasila merupakan keniscayaan.”Jangan ada lagi konflik di negara kita karena kita akan kehilangan satu generasi,” ujar Gubenur Syahrul di hadapan para aparatur sipil negara alias ASN, Selasa, 30 Oktober.

Dalam film Gerakan 30 September atau Gestapu-sebutan lain G30S/PKI, Gubernur Syahrul menyebut fakta-fakta pemberontakan PKI tergambar jelas. PKI dengan sejumlah organisasi pendukungnya menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Sejumlah petinggi militer disiksa dan dibunuh. Jenazahnya pun lantas dibuang ke lubang buaya.

“Menonton film ini mengingatkan kita traumatik masa lalu. Pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Ini bagian dari sejarah yang membuka mata kita bahaya laten komunis,” ujar mantan Bupati Gowa tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Syahrul juga menyampaikan sejumlah amanat kepada ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, Gubernur Syahrul mengingatkan agar ASN untuk senantiasa mengedepankan pengabdian dan menghindari upaya melawan hukum, termasuk korupsi.

Gubernur Syahrul sendiri diketahui memiliki sikap tegas perihal paham komunis yang pernah dikembangkan PKI. Ia menyebut tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit di Nusantara. Paham yang dikembangkan PKI pada masa-masa awal kemerdekaan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan ajaran agama. (***)

Bos BNN Ajak TNI Perangi Narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso

Makassar, KABAROKE — Badan Narkotika Nasional (BNN) melibatkan unsur TNI dalam memerangi peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan bangsa, mengingat jumlah pengguna berdasarkan data BNN mencapai 6,4 juta jiwa pada 2016.

“Saya terpikir tugas berperang adalah TNI, kenapa tidak dilibatkan TNI masuk BNN untuk memerangi para bandar narkoba yang merusak generasi bangsa kita,” ujar Kepala BNN Komjen Budi Waseso, saat orasi ilmiah di tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin,

Menurutnya, Panglima TNI juga serius akan memberantas peredaran narkoba, namun ketakutannya nanti melanggar HAM. Karena itu, kata dia, dilakukan inovasi menjadikan TNI bagian dari BNN, dan ternyata inovasi ini disambut baik semua pihak.

Selain itu, TNI selama ini dilatih untuk berperang, namun nyatanya hanya sebatas latihan dan tidak pernah perang sungguhan. Salah satu pasukan andalan TNI adalah Gultor, prajurit terlatih dan dilatih, sehingga ada masukan melibatkan mereka memerangi bandar narkoba.

“Prajurit terlatih ini seharusnya melawan para bandar besar, bukan sebagai penegak hukum tapi bagaimana penyelamatan negara, sebab sudah banyak cara dilakukan tapi tidak maksimal. Musuh negara adalah bandar, bandar musuh negara dihadapi TNI,” kata Buwas, sapaan akrabnya itu pula.

Pria berpangkat bintang tiga ini menegaskan, pihaknya akan bertanggungjawab apabila nantinya TNI menembak mati para bandar dan pemasok narkoba ke Indonesia, mengingat jumlah pengguna narkoba telah mencapai 6,4 juta jiwa pada 2016.

Kendati di Filipina para bandar narkoba ditembak mati, bahkan presidennya memerintahkan militer menembak bandar, namun di Indonesia masih ada penegakan hukum, sehingga cara tersebut tidak dilakukan meski status darurat narkoba.

“Kita bertanggungjawab bila TNI menembak mati bandar, biar polisi yang atur. Kita menghargai cara di Filipina, tapi negara kita negara hukum dan punya banyak aturan, tapi malah melemahkan kita. Tujuan TNI berada di BNN, kita inginkan menghilangkan pangsa pasar mereka,” katanya lagi.

Buwas mengungkapkan pemasok narkoba tersebut berasal dari luar negeri, seperti Malaysia dan China. Namun menurutnya, saat diminta negaranya bertangungjawab, malah tidak peduli dan terkesan menyalahkan Indonesia, sebab Indonesia di mata mereka adalah pangsa pasar yang besar.

Bandar besar sengaja menyisihkan 10 persen dana mereka untuk mendanai regenerasi pangsa pasar. Sasaran mereka anak-anak pelajar mulai TK-SMA dengan mengemas berbagai bentuk mulai permen sampai kue jajanan, membaginya pun gratis hingga ketergantungan lalu membeli.

“Berdasarkan data BNN 2016, per hari orang meninggal gara-gara narkotika mencapai 50 orang. Itu yang dilaporkan, dan tidak dilaporkan banyak, padahal ada yang overdosis dan sakit. Di Indonesia jenis narkoba apa saja ditelan,” kata mantan Kabareskrim Mabes Polri tersebut.

Tidak hanya itu, lanjut dia, di negara lain beredar hanya tiga sampai lima jenis, sementara di Indonesia yang masuk 63 jenis narkoba dari yang ditemukan sebanyak 68 jenis dari 300 jenis narkotika di dunia.

“Setelah PCC, narkoba jenis Flaka juga telah beredar di Indonesia. Saya tahu banyak bandar dari Papua sampai Aceh, sehingga diperlukan semua pihak memerangi narkotika termasuk TNI,” kata Buwas dalam kegiatan Teman Kuliah Pertanian (TKP) Unhas Forum Konsepsi Pemuda Melawan Narkoba itu pula. (***)

Wali Kota Makassar : Mari Bersatu Lawan Hoax!

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto

Makassar, KABAROKE — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengimbau jajarannya maupun masyarakat untuk melawan berita bohong alias hoax yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Danny-sapaan akrab Ramdhan Pomanto, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Makassar, Senin, 2 Oktober.

Menurut Danny, berita hoax bisa mengancam implementasi sila ketiga dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih jeli dan tidak gampang terprovokasi atas maraknya informasi yang berseliweran. Toh, informasi-informasi tersebut, khususnya yang beredar berantai di media sosial, belum tentu kebenarannya.

“Kita jangan mau kalah dengan adu domba yang dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab. Jangan sampai kita terpecah belah hanya dengan berita hoax yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Mari bersatu melawan hoax,” kata Danny, Senin kemarin.

Dalam upaya meredam dampak berita hoax, Danny memerintahkan seluruh jajaran, mulai Pemerintah Kota (Pemkot) hingga Ketua RT/RW maupun LPM, untuk bersama-sama menjaga wilayah. Disebut dia, dampak berita hoax bila direspon dengan gegabah sangatlah besar dan bisa berimbas buruk pada kondisi sosial masyarakat.

“Makanya saya juga imbau kepada seluruh masyarakat agar terus berusaha memperoleh informasi yang akurat. Sehingga tidak akan terpengaruh dengan berita-berita hoax yang tidak jelas informasinya yang sebenarnya bertujuan semata untuk melemahkan kita dan mengadu domba,” Danny.

Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Danny tidak lupa mengajak jajarannya untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan. Semangat mereka dalam merebut dan mempertahankankan kemerdekaan Republik Indonesia harus direspon dengan program-program positif dalam mengisi kemerdekaan.

“Untuk itu kemerdekaan yang telah diperoleh harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik baiknya. Perjuangan dan pengorbanan para pejuang tidak boleh disia-siakan,” tutup Danny. (***)

Jelang Tahun Politik, Ini Pesan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya dalam Kabinet Kerja untuk tidak membuat gaduh di kalangan masyarakat menjelang tahun politik.

“Semua harus memberikan ketenangan, kesejukan, semuanya harus menyemangati,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mencanangkan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang digelar di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk tetap fokus dalam bekerja sekaligus terus memberikan semangat kepada masyarakat.

Presiden sendiri menegaskan bahwa sikapnya sudah sangat jelas jika masih ada jajarannya yang justru membuat politik gaduh tetap terjadi.

“Nggak usah ditanyakan itu jelas juga,” katanya.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10) Presiden secara tegas menyatakan hal itu di hadapan para menteri dan pejabat setingkat menteri yang hadir.

“Saya kira arahan kemarin jelas sekali, sudah jelas. Nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah terang benderang jelas seperti itu. Memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan semangat, dan terus bekerja,” katanya.

Ia tidak ingin ada jajarannya yang melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

Presiden juga mengingatkan bahwa masyarakat terus mengharapkan kerja keras pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Rakyat pun disebutnya juga butuh ketenangan. (***)

Hari Ini Setnov Keluar Rumah Sakit

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE – Ketua Umum partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto dikabarkan akan ‘check out’ dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (2/10) hari ini. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima wartawan parlemen di DPR pagi ini.

Setya Novanto merupakan salah satu tersangka dalam dugaan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang kasusnya oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar dikabulkan sebagian dari tuntutan hukum versi KPK, Jumat (29/9) kemarin.

Dengan putusan tersebut, Novanto kini tak lagi menyandang status tersangka korupsi e-KTP. Selain itu Papa Novanto juga sudah sembuh dan keluar dari Rumah Sakit Premier Hari ini.

Meski demikian, dia masih tetap tidak boleh berpergian ke luar negeri. Kepala Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan, sampai saat ini pihak KPK belum mencabut status cegah Novanto.

“Belum. Yang berhak mencabut status cegah hanya pihak yang meminta. Pihak imigrasi hanya menjalankan perintah dari pihak yang meminta tersebut,” kata Agung dihubungi wartawan, Senin (2/10).

Selain itu, kata dia, hal tersebut seperti tertuang dalan UU keimigrasian. Novanto pun tak bisa menuntut status cegahnya agar dihapus oleh Ditjen Imigrasi.

“Ini yang perlu diluruskan. Tidak bisa pihak tertentu menuntut imigrasi. Karena semua tergantung siapa yang meminta status cegah itu dikeluarkan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Jumat (29/9) lalu, Hakim Cepi Iskandar telah memutus gugatan praperadilan Novanto dikabulkan sebagian. Meski demikian, dari pihak KPK sebenarnya bisa langsung melakukan tindakan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk menetapkan Novanto kembali menjadi tersangka. (Iqbal)

KPK Perpanjang Pencekalan Setnov untuk Keluar Negeri

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan perpanjangan permintaan pencegahan dan penangkalan (cekal) ke luar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk berbasis data elektronik (KTP-El).

“Kemarin, 2 Oktober 2017 ada surat dari KPK yang ditandatangani oleh Ketua KPK, isinya pencegahan pelarangan ke luar negeri atas nama Pak SN untuk kasus pengadaan KTP Elektronik,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Agung Sampurno di Jakarta, Selasa.

Ia menimpali, “Pencekalan untuk enam bulan ke depan, jadi April 2018 jatuh temponya. Dengan demikian, maka surat pertama sudah gugur atau digantikan dengan surat yang baru.”

KPK sudah sekali meminta permintaan cegah tangkal ke luar negeri untuk Setya Novanto,, yaitu pada 10 April 2017 dan akan habis masa berlakunya pada 10 Oktober 2017.

Ia dicegah tangkal ke luar negeri dalam kapasitasnya sebaga saksi proyek KTP-El.

Setnov tetap dicegah keluar negeri pasca-keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017, yang mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK.

Namun, KPK mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setya Novanto.

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus KTP-El, yang terbaru adalah Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo yang diumumkan pada 27 September 2017.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman, serta Sugiharto dan kawan-kawan. Anang S Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

KPK menduga Anang membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 miliar dan kebutuhan lainnya terkait dengan proses proyek KTP-e serta menyiapkan uang sejumlah 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar untuk diserahkan kepada anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. (***)

September 2017, Sulsel Catatkan Deflasi yang Keempat

Kepala BPS Nursam Salam

Kepala BPS Nursam Salam

Makassar, KABAROKE — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sulsel mengalami deflasi pada September 2017. Deflasi tersebut merupakan kali keempat sepanjang tahun ini. Dari lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel, hanya satu kota yakni Parepare yang mengalami inflasi. Adapun empat kota lainnya, termasuk Makassar mencatatkan deflasi.

“Periode September 2017, Sulsel mengalami deflasi 0,07 persen dengan IHK sebesar 129,98. Untuk lima kota IHK yang menjadi indikator pun hanya satu yang mengalami inflasi yaitu Parepare. Empat kota lainnya yakni Makassar, Palopo, Bone dan Bulukumba mencatatkan deflasi,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, di Makassar.

Berdasarkan data BPS, inflasi Parepare terbilang kecil hanya 0,1 persen dengan IHK sebesar 136,39. Sedangkan untuk deflasi, tertinggi terjadi di Bone mencapai 0,14 dengan IHK sebesar 126,73 dan terendah dialami Palopo hanya 0,04 persen dengan IHK sebesar 127,48. Makassar sendiri mengalami deflasi 0,08 persen dengan IHK sebesar 130,61.

Menurut Nursam, pemicu deflasi di Sulsel pada September 2017 sangat dipengaruhi oleh menurunnya dua kelompok pengeluaran. Rinciannya yaitu kelompok bahan makanan (-1,39 persen) serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (-0,04 persen). Adapun lima kelompok pengeluaran lain tetap mengalami inflasi.

“Inflasi pada lima kelompok pengeluaran lain ternyata tidak sebanding dengan dua kelompok pengeluaran yang mencatat deflasi. Itulah yang mempengaruhi Sulsel mencatatkan deflasi pada September 2017,” ucap Nursam.

Masih merujuk data BPS, lima kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, di antaranya yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,08 persen); kelompok pengeluaran air, listrik, gas dan bahan bakar (0,17 persen); kelompok sandang (0,63 persen); kelompok kesehatan (0,48 persen) dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (2,64 persen). (tyk)

Nah Lho, KPK Bisa Jerat Papa Novanto Lagi di Kasus E-KTP

Calon Ketua Umum Golkar, Setya Novanto

Ketua Umum Golkar, Setya Novanto

Jakarta, KABAROKE — Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi masih bisa menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik.
“Putusan praperadilan tersebut tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk kembali menetapkan SN menjadi tersangka lagi,” kata Edi dalam keterangan pers tertulis, seperti dilansir Antara, Selasa, 3 Oktober.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka kembali tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sepanjang KPK yakin dan memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2016 maka Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut masih bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Pendapat serupa juga disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, yang menilai peluang KPK untuk menetapkan Setya Novanto kembali sebagai terbuka masih sangat terbuka. “Hal itu telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka,” kata Miko.

Hal itu, kata dia, dikarenakan putusan praperadilan Setya Novanto itu menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya, bukan aspek substansi apakah dia bersalah atau tidak bersalah.

Dalam putusannya, hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. “Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan ‘SOP’ KPK,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto.

Hakim Cepi juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. (***)

1 2