Ketua MPR Sebut Istilah Keuangan Yang Maha Kuasa

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Didampingi Gubernur Sulsel SYL Usai Menghadiri Kegiatan di Unhas

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Didampingi Gubernur Sulsel SYL Usai Menghadiri Kegiatan di Unhas

Makassar, KABAROKE — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah maupun anggota dewan. Menurut dia, perlu ada pembenahan, termasuk perihal sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar praktik korupsi tidak lagi terulang.

Zulkifli mengungkapkan terjadinya praktik korupsi tidak lepas lantaran masih ada oknum pejabat yang menomorsatukan uang atau materi. Padahal, jabatan yang diperoleh dalam momentum pilkada merupakan amanah.

“Kita mau pilkada yang betul yang tidak mengganti sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa digantikan Keuangan Yang Maha Kuasa,” kata dia, di Makassar.

Menurut Zulkifli, bila tidak ada pembenahan terkait regulasi dan sistem pilkada, maka praktik korupsi dikhawatirkan terus berulang. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, Zulkifli mengatakan harus diberikan pendidikan politik bahwa semuanya jangan hanya diukur dengan uang. Adapun penegakan hukum diharapkannya benar-benar adil demi perbaikan demokrasi

“Memang perlu adanya edukasi terhadap masyarakat agar kita kembali ke nilai-nilai luhur Indonesia. Tidak semua diukur pakai uang,” tegas Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). (tyk)

Ini Tanggapan NH Soal SK Pencopotan Yorrys Raweyai

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Jakarta,KABAROKE – Nama Ketua Bidang Politik dan Hukum Partai Golkar Yorrys Raweyai sudah tidak terdaftar dalam Absensi Rapat Pleno dan telah digantikan oleh Eko Wiratmoko terkait keputusan revitalisasi kepengurusan Partai Golkar.

Terkait hal ini, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyatakan telah dilakukan pencopotan Yorrys sebagai Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Golkar. “Sekjen katakan sudah ada SK kan, ya kalo sudah ada SK berarti bener,” kata Nurdin di DPP Golkar, Rabu (11/10).

Yorrys, seperti halnya dalam surat bernomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 digantikan oleh Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham pada 2 Oktober lalu.

Meski begitu, kata Nurdin, pengumuman pencopotan Yorrys belum tentu dilakukan hari ini. Karena, menurutnya, itu tidak ada dalam agenda rapat.

Mantan Ketua PSSI tersebut pun menolak pencopotan Yorrys disangkutpautkan dengan perkara indisipliner. Melainkan, menurutnya, itu merupakan bagian dari revitalisasi partai sesuai amanat Rapimnas Balikpapan.

“Disiplin organisasi diterapkan jika ada pelanggaran organisasi. Revitalisasi tidak harus ada pelanggaran. Bisa diterapkan revitalisasi, kalau tidak aktif, tidak beri kontribusi maksimal, tergantung penilaian ketua umum,” jelas Nurdin.

Sedangkan, kata Nurdin, Rapimnas di Balikpapan memberi mandat pada ketua umum untuk melakukan revitalisasi.

“Revitalisasi itu kapan dilaksanakan kapan diumumkan adalah kewenangan ketua umun,” kata Nurdin.

Namun, dalam Rapat Pleno hari ini, dikatakan Nurdin, juga akan dibahas mengenai kesesuaian mekanisme revitalisasi yang telah dilakukan oleh Novanto.

“Nanti kita lihat. Ada mekanisme dalam partai kalau revitalisasi itu adalah pertama orang yang sudah pindah partai, kedua yang tidak aktif, kemudian ketiga adalah yang melanggar AD/ART atau tidak memberikan kontribusi maksimal kepada partai,” kata Nurdin.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham menyatakan dalam Rapat Pleno hari ini sudah pasti akan diumumkan hasil revitalisasi.

“Tidak akan ada pembahasan. Kan sudah ada hasilnya. Nanti langsung diumumkan,” ungkap Idrus. (Iqbal)

Jaksa Agung : Kejaksaan Harus Diberikan Ruang untuk Bekerja Lebih Baik

Jaksa Agung HM Prasetyo [dok net]

Jaksa Agung HM Prasetyo [dok net]

Makassar, KABAROKE — Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengungkapkan pihaknya tengah memperjuangkan agar posisi kejaksaan dapat diperkuat secara konstitusional. Penguatan posisi Koorps Adhyaksa dalam konstitusi negara sangat penting agar kinerjanya bisa lebih garang lagi dalam proses penegakan hukum di Tanah Air.

Hingga kini, keberadaan kejaksaan dalam konstitusi negara belum terlalu tegas dan jelas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, posisi kejaksaan belum diatur secara eksplisit. Ironisnya, kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak termaktub dalam regulasi tersebut meski memiliki peran yang vital.

“Makanya, ini sedang diperjuangkan (penguatan posisi kejaksaan secara konstitusional). Posisi kejaksaan memang perlu diperhatikan dengan lebih baik, diberikan ruang gerak yang kuat karena adanya landasan hukum yang kuat pula,” kata Prasetyo, di Makassar.

Melalui penguatan posisi kejaksaan, Prasetyo berharap adanya perubahan yang akan membawa pengaruh positif dalam kinerja penegakan hukum. Mulai dari penambahan anggaran hingga perluasan kewenangan. Kejaksaan, sambung dia, tidak hanya akan berfokus pada upaya represif alias penindakan, tapi juga pencegahan penyelewengan hukum.

“Strateginya sudah harus diubah. Penegakan hukum bukan hanya sekadar menindak, tapi juga mencegah. Itu akan lebih maksimal hasilnya dalam jangka panjang,” tutur dia.

Dalam upaya penguatan posisi kejaksaan, Prasetyo menambahan pihaknya mengupayakan agar legislatif mempertimbangkan amandemen kelima UUD 1945. Terdapat 10 isu strategis pokok amandemen yang telah diusulkan DPR sebelumnya, tapi belum ada yang menyentuh posisi kejaksaan. Padahal, penerapanny dalam pemerintahan dinilai sudah mendesak. (***)

NH Bantah Rapat Pleno Untuk Membahas Revitalisasi Golkar

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE – Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid membantah agenda rapat pleno sore ini membahas revitalisasi partai termasuk pemecatan dirinya. Rapat dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

“Tidak masuk dalam agenda yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Idrus Marham),” ungkapnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10).

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menegaskan agenda rapat yang diterimanya tidak sedikit pun tertulis atau eksplisit membahas revitalisasi partai.

“Menurut jadwal tidak ada pembahasan terkait revitalisasi. Dalam agenda tidak ada pembahasan hal itu. Itu bisa muncul dari pimpinan bisa dari bawah tergantung pada peserta pleno. Tapi sekjen mengatakan tidak membahas tentang itu,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa ada tiga agenda yang dibahas dalam rapat. Pertama, Ketum Golkar Setya Novanto kembali memimpin partai. “Agenda lainnya terkait hari ulang tahun (Golkar), rakernas dan persiapan untuk menghadapi pemilu,” imbuhnya.

Nurdin tidak membantah bahwa Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Yorrys Raweyai hari ini resmi diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Pernyataan itu sudah disampaikan Idrus Marham.

“Sekjen kan sudah mengatakan bahwa sudah ada SK, kalau sudah ada SK berarti bener,” tuturnya.

Dari pantauan Kabaroke.com, ratusan orang yang masih mengepung di halaman depan Kantor DPP Golkar. Belum diketahui masa kelompok mana. Personel Brimob dengan peralatan lengkap masih berjaga-jaga untuk untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan. (***)

Waduh! Ketua MPR Sebut Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Merosot

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Makassar, KABAROKE — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan permasalahan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat mesti menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Dua tahun tersisa masa kepemimpinan Kabinet Kerja harus dioptimalkan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, Zulkifli mengungkapkan sebenarnya banyak capaian keberhasilan yang ditorehkan. Salah satu yang cukup fenomenal yakni infrastruktur. Namun, sambung dia, ada beberapa catatan permasalahan krusial yang mesti mendapatkan atensi yakni lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku kerap menerima aspirasi mengenai dua permasalahan tersebut. “Saya datang ke daerah-daerah, banyak sekali lulusan perguruan tinggi maupun lulusan SMA yang belum mendapat pekerjaan. Artinya (ada permasalahan) lapangan pekerjaan,” kata Ketua MPR RI di Makassar.

“Kesejahteraan masyarakat menurun, kenapa? Dulu ada (duit) lembur, sekarang nggak ada lagi. Dulu ada penghasilan tambahan, sekarang mulai berkurang,” sambung Zulkifli.

Zulkifli menyebut masyarakat banyak yang mengeluh karena penghasilannya menurun, sementara pengeluarannya membengkak. Itu juga dipengaruhi merangkaknya harga kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas lain. “Harga sembako dan lain-lainnya meningkat. Juga harga listrik, harga gas, itu juga meningkat. Sehingga banyak keluhan, penghasilan menurun tapi pengeluaran naik.”

Khusus permasalahan lapangan pekerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Bambang Satrio Lelono, sebelumnya mengakui banyaknya lulusan SMK atau pendidikan vokasi yang menganggur. Merujuk data BPS, tercatat hampir 10 persen alumnus SMK yang nganggur.

“Kalau dilihat data angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, mayoritas itu lulusan SMK, lalu disusul lulusan SMA dan politeknik. Ini unik karena SMK didesain untuk menghasilkan lulusan siap pakai di dunia kerja. Tapi ternyata mayoritas lulusannya harus ke BLK (Balai Latihan Kerja) dulu. Nah, kami juga bertanya-tanya soal ini,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan angka pengangguran SMK sebesar 9,27 persen merupakan yang tertinggi secara persentase, tapi bukan untuk kuantitas. Merujuk data BPS periode Februari 2017, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran. (***)

Relawan NH-Aziz Siap Semarakkan Pesta Rakyat di Bone

Anggota DPR RI Andi Rio Padjalangi

Anggota DPR RI Andi Rio Padjalangi

Makassar, KABAROKE — Tidak salah bila Kabupaten Bone, Sulsel, menjadi salah satu basis pemenangan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. Tim keluarga dan sahabat maupun relawan NH-Aziz di Bumi Arung Palakka memang sangat mengakar. Mereka sangat solid dalam memenangkan pasangan nasionalis-religius tersebut pada Pilgub Sulsel 2018.

Soliditas dan kekompakan itu siap diperlihatkan kembali relawan NH-Aziz pada acara pesta rakyat di Lapangan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sabtu, 14 Oktober mendatang. Puluhan ribu relawan NH-Aziz siap menyemarakkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR-RI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam acara yang diprakarsai oleh anggota DPR RI, Andi Rio Padjalangi itu, beragam kegiatan diagendakan untuk masyarakat Bone. Mulai dari adventure, pagelaran seni dan budaya hingga dangdutan. “Pesta rakyat itu untuk semua masyarakat, termasuk relawan tim saya maupun NH-Aziz. Semuanya sama-sama ikut merayakan,” kata dia, Rabu, 11 Oktober.

Menurut Rio, pelaksanaan pesta rakyat di Lapangan Palattae pastinya berlangsung semarak. Selain akan dipadati puluhan ribu relawan NH-Aziz, kegiatan tersebut diprediksi akan ‘diserbu’ masyarakat yang ingin merayakan malam minggu. “Pasti ramai nanti. Paling sedikit itu ya puluhan ribu orang dari berbagai elemen, termasuk relawan NH-Aziz,” tuturnya.

Bukan kali pertama Rio memprakarsai kegiatan untuk masyarakat Bone. Sebelumnya, politikus Partai Golkar itu juga menyerahkan bantuan 22 traktor tangan kepada petani di Bone pada 10 September lalu. Adapun bantuan tersebut diakuinya tidak lepas berkat campur tangan NH yang merupakan Ketua Harian DPP Golkar.

Figur NH memang merupakan jaminan untuk perubahan Sulsel. Dengan jaringan yang luas di pemerinah pusat, NH diyakini mampu merealisasikan seluruh programnya, termasuk Gerakan Bangun Kampung yang disebut Rio merupakan inovasi brilian.

“Program bangun kampung NH-Aziz itu tidak main-main. Pembangunan memang akan difokuskan di kampung berbasis pembangunan infrastruktur, kerakyatan, dan kearifan lokal,” pungkas dia. (***)

Hore! Indeks Demokrasi di Sulsel Meningkat 0,63 Poin

Pengamanan TPS Pilgub DKI

Suasana Pemungutan Suara di TPS dalam Pilkada

Makassar, KABAROKE — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulsel mengalami peningkatan 0,63 poin. Peningkatan tersebut mengindikasikan tingkat perkembangan demokrasi yang semakin baik. Kendati demikian, indeks demokrasi di Sulsel masih dalam kategori sedang.

“IDI Sulsel pada 2016 sebesar 68,53 dari skala 0-100. Angka itu meningkat 0,63 poin dibandingkan IDI Sulsel pada 2015 sebesar 67,90. Capaian kinerja demokrasi itu masih dalam level sedang yakni 60-80,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, Selasa, 10 Oktober.

Berdasarkan data BPS, capaian indeks demokrasi di Sulsel mengalami fluktuasi rentang 2009 hingga 2016. Periode 2009, Sulsel mencatatkan IDI sebesar 61,48. Torehan itu jeblok pada 2010 (56,67), sebelum sempat mencapai puncaknya pada 2014 (73,30).

“Fluktuasi angka IDI merupakan cermin situasi dinamika demokrasi. IDI menjadi alat ukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, ya memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi,” terang Nursam.

Disinggung ihwal naiknya IDI Sulsel periode 2015-2016, Nursam memaparkan faktor yang paling dominan adalah membaiknya kebebasan sipil yang naik 6,16 poin dari 69,38 menjadi 75,54. Adapun dua faktor lain mengalami penurunan, tapi tidak begitu signifikan.

“Dua aspek lain yang turut berpengaruh itu yakni hak-hak politik yang turun 2,74 poin dari 64,25 menjadi 61,51 dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 0,98 poin dari 71,84 menjadi 70,86,” pungkas Nursam.

Dalam menyusun IDI, BPS menggunakan metodelogi pengumpulan data yang bersumber pada empat hal. Rinciannya yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub dan lainnya), focus group discussion dan wawancara mendalam. (***)

BI : Saldo Uang Elektronik Tidak Gratis!

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Jakarta, KABAROKE — Bank Indonesia menegaskan program penggratisan kartu uang elektronik hanya untuk biaya kartunya saja, namun saldonya tetap harus dibeli atau dibayar pengguna.

Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo di Jakarta, Rabu, menjelaskan biaya kartu yang sebesar Rp20.000-Rp30.000 akan ditanggung oleh perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Namun, saldo uang elektroniknya tetap dibayar pengguna saat pengguna tersebut membeli kartu uang elektronik.

“Misalnya, biaya kartunya ditanggung Rp10 ribu oleh bank, Rp10 ribu oleh BUJT. Kartunya harganya jadi nol. Masyarakat tetap harus beli saldonya,” ujar dia.

Pungky juga mengklarifikasi mekanisme untuk mendapatkan kartu uang elektronik itu, yakni sama saja dengan sebelumnya. Masyarakat yang akan menggunakan jasa tol dapat membeli kartu uang elektronik tersebut dengan hanya membayar saldonya, saat hendak memasuki pintu tol.

“Mendapatkannya adalah beli isi saldonya tersebut di pintu jalan tol jika masyarakat bertransaksi di sana,” ujar dia.

Dia menegaskan tidak ada pembagian kartu uang elektronik gratis secara massal.

Program penggratisan biaya kartu itu merupakan keberlanjutan program diskon 50 persen biaya kartu pada 17 Agustus 2017-31 September 2017. Oleh karena antusiasme masyarakat, kata Pungky, perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperpanjang dan memperbesar program diskon tersebut.

“Kalau dulu 17-31 September 2017 diskon 50 persen. Nanti sampai 31 Oktober 2017 diskonnya 100 persen. Jadinya biaya kartunya ditanggung,” ujar dia. (***)

PPP ‘Djan Faridz’ Tahu Cara Menangkan NH-Aziz di Basis NA

Ketua PPP Bantaeng Lukman Harun

Ketua PPP Bantaeng Lukman Harun

Makassar, KABAROKE — Langkah DPP PPP kubu Djan Faridz yang memberikan rekomandasi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, direspons cepat oleh seluruh pengurus dan kader di kabupaten/kota. Tidak terkecuali di Kabupaten Bantaeng yang merupakan basis pemenangan salah satu rival NH yakni Nurdin Abdullah (NA).

Ketua DPC PPP Bantaeng, Lukman Harun, menyatakan pihaknya siap bergerak memenangkan NH-Aziz. Konsolidasi segera dilakukan mulai di tingkat kabupaten hingga desa. Keberadaan NA selaku Bupati Bantaeng yang ingin ‘naik kelas’ tidak membuatnya gentar untuk memenangkan NH-Aziz. Menurut dia, seluruh pengurus dan kader PPP sangat militan dalam memenangkan usungan partai.

Lukman mengungkapkan pihaknya masih menunggu SK Kemenkumham yang belum turun. Diketahui, PPP masih mengalami dualisme antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy. PPP kubu Djan Faridz menanti legalitas atas kepengurusan mengingat pihaknya sudah menang dalam proses peradilan.

“Sekarang konsolidasi jalan. Kalau sudah ada SK dari Kemenkumham, pasti lebih kencang lagi bergerak untuk NH-Aziz. Kami memang menunggu itu, tapi soal konsolidasi, mulai di tingkat kabupaten, kecamatan dan ranting, PPP sudah siap. Soal NA ikut maju, ya tidak masalah karena kami selalu solid dan militan dalam memenangkan usungan partai,” kata Lukman, saat dihubungi Rabu, 11 Oktober.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan pihaknya masih menanti arahan lanjutan dari DPW dan DPP terkait konsolidasi PPP. Konsolidasi itu penting untuk menguatkan simpul pemenangan atas usungan partai.

Selain PPP, NH-Aziz diusung oleh Golkar, NasDem dan PKPI. NH sendiri merupakan petinggi Golkar. Mantan Ketua PSSI itu menjabat selaku Ketua Harian DPP Golkar dan plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

Sekretaris DPW PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Nasrun, sebelumnya mengungkapkan pasca-rekomendasi atas NH-Aziz terbit, pihaknya segera melakukan konsolidasi. Menurut dia, seluruh pengurus mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan akan diberikan pengarahan untuk memenangkan NH-Aziz. Konsolidasi tersebut diagendakan dihadiri langsung oleh Djan Faridz.

Dukungan PPP terhadap NH-Aziz, Nasrun mengungkapkan bukan tanpa alasan. Menurut dia, pasangan nasionalis-religius itu merupakan yang paling siap dan memiliki konsep terbaik dalam membangun Sulsel. Ketokohan keduanya yang berlatar belakang ekonomi kerakyatan pun menjadi jaminan untuk membawa Sulsel Baru yang lebih sejahtera.

Nasrun mengatakan salah satu program NH-Aziz yang sangat didukungnya adalah Gerakan Bangun Kampung. Diharapkannya inovasi tersebut bisa mengatasi masalah minimnya lapangan pekerjaan dan ketimpangan ekonomi. “PPP senantiasa mendukung program yang baik untuk keumatan. Kita mau membangun komitmen dengan NH-Aziz,” pungkas dia. (*****)

Ketua MPR : Kebohongan ‘The Next Habibie’ Ingkari Pancasila

'Ilmuwan Palsu' Dwi Hartanto dan Mantan Presiden Indonesia BJ Habibie

‘Ilmuwan Palsu’ Dwi Hartanto dan Mantan Presiden Indonesia BJ Habibie

Makassar, KABAROKE — Heboh mengenai ‘pengakuan dosa’ ilmuwan Indonesia, Dwi Hartanto juga mendapat tanggapan dari Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Ilmuwan yang digadang-gadang sebagai “The Next Habibie” dan dijuluki ‘Si Jenius’ ini dianggap Ketua MPR telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia internasional.

Mahasiswa program doktoral di Universitas TU Delft Belanda itu mengakui informasi yang selama ini dia sampaikan di media sosial dan media massa tentang dirinya adalah klaim semata dan mengakui sebagai kebohongan.

Salah satunya, dia pernah mengaku terlibat dalam pengembangan teknologi pesawat tempur generasi ke-6. Belakangan ia mengatakan, hal itu tak benar dan dia meminta maaf. Dwi disebut-sebut sebagai otak di balik teknologi pesawat tempur generasi keenam, ahli teknologi satelit dan pengembangan roket. Atas berbagai kontribusi dan paten tersebut, Dwi sempat diberitakan sebagai ‘The Next Habibie’.

“Kita ini kan punya Pancasila. Jadi, kalau sudah berbohong, tidak punya karakter. Orang tidak punya karakter kan bagaimana? Ingkar terhadap Pancasila,” kata Zulkifli Hasan, seperti dilansir dari viva.com, Selasa kemarin.

Setelah kebohongan Dwi terbongkar, Zulkifli berharap, kejadian serupa tidak terjadi lagi. Ia juga berpesan kepada para pemuda Indonesia yang berada di luar negeri untuk dapat betul-betul mengharumkan nama bangsa dengan prestasi sendiri.

“Saya berharap, generasi muda punya karakter. Karakter kejujuran, memiliki ilmu. Bukan karakter yang bohong, itu kuno, ketinggalan zaman,” ujarnya. (***)

1 2