Dimulai 2018, Proyek Tol Layang Dalam Kota Makassar Ditarget Tuntas 2020

Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Dirut PT Bosowa Mega Nusantara Anwar Toha

Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Dirut PT Bosowa Mega Nusantara Anwar Toha

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggandeng PT Marga Utama Nusantara untuk proyek pembangunan tol layang dalam kota. Megaproyek tersebut rencananya akan dimulai pada awal 2018. Adapun pengerjaan proyek yang ditujukan untuk mengurai kemacetan di Kota Makassar itu ditarget rampung dalam dua tahun.

Proyek pembangunan tol layang dalam Kota Makassar diawali dengan penandatanganan letter of intent di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Penghibur, Rabu, 11 Oktober. Surat kerjasama itu diteken langsung oleh Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Direktur Utama PT Bosowa Mega Nusantara (anak perusahaan dari PT Marga Utama Nusantara), Anwar Toha.

“Kesepakatan ini merupakan inti dari pembangunan yang akan dimulai pada awal 2018. Kesepakatan ini berisi pernyataan kehendak untuk bersama-sama perusahaan berpengalaman dalam mewujudkan tol dalam kota,” kata Danny-sapaan karib Ramdhan Pomanto.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tol layang rencananya dibangun melintasi Jalan AP Pettarani, salah satu jalan protokol utama di Makassar. Jalan itu membentang sepanjang 4,3 kilometer, berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo di sisi utara dan Jalan Sultan Alauddin di bagian selatan. Proyek tol layang ditargetkan tuntas pada 2020 dengan biaya Rp2,3 triliun.

Danny optimistis bila tol layang dalam kota itu beroperasi, maka kemacetan akan terurai, khususnya pada Jalan AP Pettarani. Jalan itu memang terbilang paling padat di Makassar, dengan dilintasi sekitar 60 ribu kendaraan setiap hari. Dengan adanya jalan tol layang, bebannya bisa berkurang hingga 40 persen.

“Kami informasikan kepada masyarakat Makassar bahwa nantinya dua lajur Jalan AP Pettarani akan ditutup selama masa pengerjaan. Tapi pengerjaannya dilakukan pada malam hari sehingga tidak akan terlalu mengganggu aktivitas warga,” terang Danny.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bosowa Marga Utama Nusantara, Anwar Toha, mengatakan pemasangan batu pertama akan dilanjutkan dengan pemancangan tiang pada sejumlah titik proyek. Adapun proses konstruksi baru akan dimulai pada Maret 2018. “Semoga bisa sesuai target yakni rampung dalam dua tahun,” pungkasnya. (***)

Penegak Hukum Diminta Tidak Segan Pidanakan Bawaslu

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Artemis Dahlan

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Artemis Dahlan

Jakarta, KABAROKE – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta pihak-pihak penegak hukum untuk tidak segan-segan mempidanakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Dia menilai akibat Bawaslu-lah sehingga muncul aksi kekerasan dan pengerusakan serta penyerangan terhadap kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (11/10) petang kemarin.

“Kepada pihak penegak hukum, jangan segan-segan untuk mempidanakan mereka, gunakan saja Pasal-Pasal kejahatan dalam jabatan. Karena, secara kasat mata mereka telah nyata-nyata menyimpang. Belum lagi kalau kita bicara mengenai proses rekrutmen bawaslu propinsi, proses tata kelola kepegawaian dan anggaran mereka,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan kepada wartawan, Kamis (12/10).

Dijelaskan,kebijakan-kebijakan yang dibuat selama ini, terakhir ada kasus Pilkada di Kabupaten Jayapura, dimana bawaslu diskualifikasi paslon yang sudah terpilih oleh daulat rakyat, kata Arteria.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Rabu petang, (11/10) kemarin sejumlah massa melakukan penyerangan terhadap Kantor Kementerian dalam Negeri di Jakarta Pusat yang diduga mengatas namakan pendukung calon Bupati Tolikara, Papua, John Tabo dan Barnabas Weya. Kekerasan tersebut dipicu karena merasa kecewa karena aspirasi mereka tidak didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Awalnya massa masuk dari pintu depan, yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, menuju Gedung B. Di sana mereka langsung ditemui Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono dan Dirjen Polpum Soedarmo. Mereka (Massa) tak terima dan marah karena tidak ditemui langsung Mendagri, lalu mengamuk.

Massa diperkirakan berjumlah tak lebih dari 15 orang. Namun aksinya mampu memporak-porandakan pengamanan dalam Kemendagri (Pamdal). Hasil kekecewaan itu berbuah sejumlah pot bunga sampai kaca beberapa area kantor Kemendagri pecah dan rusak. Bahkan beberapa mobil mengalami kerusakan.

Karena pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri tidak menerima aksi tersebut. Mereka kemudian balas menyerang. Aksi saling serang pun tak dapat dihindarkan. Saling lempar dan pukul terus mewarnai hingga ke jalanan. Sejumlah pegawai terutama PNS ada yang menjadi korban aksi 15an orang namun sangat menggemparkan itu. (Iqbal)

NH Mau Jago II Jauh Lebih Semarak

RAPAT HUT GOLKAR. Suasana rapat HUT Golkar di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Kamis 12 Oktober

RAPAT HUT GOLKAR. Suasana rapat HUT Golkar di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Kamis 12 Oktober

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid (NH), memberi perhatian khusus untuk agenda Jalan Golkar (Jago) Jilid II yang akan dihelat 29 Oktober mendatang. Tokoh Koperasi ini pun meminta seluruh jajaran partai berlambang beringin ikut berpartisipasi menyukseskan agenda ini.

“Saya minta Jago II lebih semarak. Makanya, semua elemen perlu ikut terlibat,” pinta NH di Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

“Kesuksesan pelaksanaan Jago jilid I menjadi patokan dan semoga Jago jilid II lebih semarak. Jago ini merupakan momentum untuk bersilahturahmi antar-kader dan pengurus Golkar maupun masyarakat Sulsel. Di samping itu, Jago juga menunjukkan prinsip hidup sehat,” kata Bakal Calon Gubernur Sulsel itu, Kamis, 12 Oktober.

Jago jilid II digelar masih dalam rangkaian HUT Partai Golkar yang ke-53. Beragam hadiah menarik disiapkan panitia guna menyemarakkan event tersebut.

Dalam Jago jilid I, kegiatan yang diikuti ratusan ribu peserta itu dibanjiri hadiah. Mulai dari hadiah rumah, sepeda motor, umrah dan alat elektronik. Event itu juga dimeriahkan sejumlah artis ibukota.

Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan mengikuti Jago. Bukan hanya hidup sehat dengan berolahraga, tapi juga memperluas pertemanan. Pasalnya, yakin saja pelaksanaan Jago akan dipadati masyarakat dari berbagai daerah di Sulsel.

Pelaksanaan Jago jilid II sendiri lebih istimewa lantaran dilaksanakan pada rangkaian momentum peringatan HUT Golkar. Sepanjang Oktober ini, beragam event akbar Golkar diagendakan berlangsung di Kota Daeng. Selain perayaan HUT, juga dijadwalkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dihadiri petinggi Golkar.

Ketua Panitia Jago jilid II, Farouk M Betta, mengungkapkan pihaknya akan bekerja keras untuk mengulang kesuksesan Jago jilid I. Bahkan, diupayakannya agar pelaksanaan kali ini lebih semarak sebagai hadiah kado HUT Golkar.

“Seluruh tim akan bekerja maksimal dan siap mengulang sejarah kesuksesan kegiatan terdahulu,” pungkas Ketua DPRD Makassar ini. (***)

Hanura : Sipol KPU Sangat Membantu Parpol

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo

Jakarta, KABAROKE — Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan mekanisme pendaftaran partai politik. Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Mukhtar Tompo, saat menyerahkan berkas pendaftaran Partai Hanura, ke Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.

Mukhtar yang merupakan Sekretaris Tim Pemberkasan Verifikasi KPU DPP Hanura menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti semua syarat yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017, dan juga PKPU No.11 thn 2017. “Meski persiapannya cukup singkat, karena waktu yang kasif, semuanya mampu kami selesaikan selama kurang lebih sebulan,” jelas Anggota DPR RI Fraksi Partai Hanura ini.

Menurut Mukhtar, partainya dapat dengan mudah mempersiapkan berkas pendaftaran, karena cukup terbantu dengan keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang dibuat KPU. “Sistem SIPOL yang diberlakukan KPU kami nilai sangat efektif untuk kebaikan organisasi parpol secara internal, dan membantu negara dalam perbaikan administrasi parpol,” ungkapnya.

Selain itu, Mukhtar juga menyatakan bahwa SIPOL turut membantu parpol dalam merapikan data base keanggotaan dan kepengurusan. “Ketika adminitrasi partai sudah rapi, parpol yang bersangkutan mudah melakukan konsolidasi apapun. Mutasi penduduk dari satu parpol ke parpol lain juga akan tercatat secara otomatis. Hal ini akan mencegah terjadinya kegandaaan kepengurusan dan keanggotaan parpol,” jelas legislator Dapil Sulawesi Selatan ini.

Dengan kehadiran SIPOL, lanjut Mukhtar, pihaknya tak perlu lagi repot-repot membuka UU atau PKPU, karena sistem penginputan SIPOL otomatis merujuk pada peraturan tersebut. “Jadi, jika kita mengisi semua yang dipersyaratkan SIPOL, otomatis kita telah memenuhi berbagai persyaratan pendaftaran Pemilu yang diwajibkan UU maupun PKPU,” tandas Mukhtar.

Meski demikian, Mukhtar menegaskan bahwa jauh hari sebelum UU Pemilu disahkan, Partai Hanura memang telah siap untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. “Misalnya, sejak jauh hari, Partai Hanura telah memiliki website khusus yang memuat data base keanggotaan Partai. Sehingga, ketika KPU meluncurkan SIPOL, kami hanya mentransfer data base kami ke SIPOL KPU,” pungkasnya.

Mukhtar optimis, partainya mampu menembus tiga besar dalam Pemilu 2019 mendatang. “Dengan melihat konsolidasi Partai Hanura dibawah kepemimpinan Bapak Oesman Sapta, Insya Allah kami akan masuk tiga besar dalam Pemilu mendatang,” tutupnya. (***)

Logo UNM Dicatut IYL-Cakka, Rektor Mau Bawa ke Ranah Hukum

Baliho IYL-Cakka Cantumkan Logo UNM Disoroti Sivitas Akademika

Baliho IYL-Cakka Cantumkan Logo UNM Disoroti Sivitas Akademika

Makassar, KABAROKE — Kalangan Civitas akademika Universitas Negeri Makassar (UNM) terus mengkritik baliho pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).

Pasalnya, atribut kampanye milik IYL-Cakka itu mencatut gambar gedung Menara Pinisi beserta logo UNM. Meski belum ada kejelasan soal tujuan simbol UNM itu dimuat, akan tetapi hal tersebut dianggap tidak patut.

Rektor UNM Husain Syam pun angkat bicara perihal pencatutan gambar gedung Pinisi dan logo UNM itu. Menurutnya, ia akan mengkaji dengan serius terkait hal tersebut.

”Kita akan analisis dan kaji dengan baik apa motif pencantolan gedung Pinisi sebagai ikon UNM berikut logo yang melekat pada gedung,” kata Husain Syam saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan kalau lembaga pendidikan dan seluruh staf tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Bahkan, ia akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

”Pasti pihak UNM akan melalukan kajian mendalam, bila perlu ke ranah hukum. Karena PT (Perguruan Tinggi), termasuk UNM tidak boleh ada yang mempolitisasi. Makanya sekali lagi saya pasti akan kaji dengan serius,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM juga turut mengecam pencatutan logo UNM di atribut kampanye salah satu kandidat bakal calon gubernur Sulsel. Sejumlah lembaga kemahasiswaan dan alumni juga turut mempersoalkan pencatutan itu. (Yasir)

Nasi dari Padi Mutasi Nuklir? Begini Rasanya

Kepala BATAN Prof Djarot Wisnusubroto

Kepala BATAN Prof Djarot Wisnusubroto

Makassar, KABAROKE — Radiasi nuklir ternyata tak hanya terkenal dengan bahayanya bagi tubuh manusia. Ternyata, banyak manfaat yang bisa digunakan untuk terapan tanaman pangan. Salah satunya fokus mendapatkan bibit unggul sehingga menciptakan produktivitas tanaman.

Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) menginisiasi inovasi tersebut melalui pemuliaan mutasi tanaman (mutation breeding) menggunakan radiasi nuklir. Alhasil, produk yang bibitnya diradiasi produktivitasnya meningkat dari bibit normal.

Kepala Batan Djarot Wisnusubroto mengatakan di Sulawesi Selatan sendiri pemuliaan mutasi tanaman telah sukses dan menghasilkan produk yang baik. Khususnya tanaman padi mutasi.

“Batan dan Unhas (Universitas Hasanuddin) sudah 51 tahun kerja sama kembangkan ini. Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan teknologi radiasi nuklir,” kata Djarot di Kampus Fakultas Teknik Unhas, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Oktober 2017.

“Bahkan banyak varietas padi kita digunakan di Sulsel. Rasa nasinya itu enak dan pulen. Itu salah satu bentuk implementasi kerjasama kita dengan Unhas. Di sini hasil padinya terbaik,” ungkapnya menambahkan.

Ia menjelaskan varietas padi yang diradiasi nuklir akan meningkatkan produksi dan waktu masa panen. Hal tersebut, kata dia, secara otomatis akan meningkatkan penghasilan petani.

“Satu karena dia punya produktivitas tinggi. Kalau rata-rata 6 ton (perhektare) sekali panen, itu bisa meningkat jadi 9 sampai 10 ton. Kalau menunggu panen 120 atau 130 hari, itu bisa jadi ratusan hari saja. Kemudian tahan beberapa jenis hama dan yang paling penting, rasanya enak,” tuturnya.

Ia menegaskan, dengan varietas padi radiasi tentunya akan menambah pendapatan bagi petani, di tengah mulai terjadinya krisis lahan pertanian. Manfaat lainnya, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, dengan produktivitas meningkat dan waktu panen singkat.

Pemuliaan tanaman dengan nuklir, awalnya melalui fase radiasi nuklir yaitu sinar gamma. Radiasi tersebut menyasar DNA tanaman, lalu susunan kimia berubah akibat radiasi. Sehingga sasaran pada tananan bisa memendekkan batang atau sebaliknya, memendekkan umur, meningkatkan produksi biji, kadar minyak dan lainnya.

Produktivitas dan keunggulan bibit bisa disesuaikan dengan jenis tanaman. Misal, tanaman padi yang dibutuhkan adalah batang pendek agar tidak runduk dan umur yang pendek agar cepat panen.

Sekadar diketahui, sudah ada bermacam capaian mutation breeding menggunakan nuklir. Yaitu, 22 varietas padi, 10 varietas kedelai, 3 varietas sorgum, 2 varietas kacang hijau, 1 varietas kacang tanah, 1 varietas gandum tropis dan 1 varietas kapas. (***)

Ini Jurus KPK Tekan Korupsi di Lingkup Pemda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi menyusul semakin maraknya operasi tangkap tangan alias OTT yang melibatkan kepala daerah di Indonesia. Sosialisasi digencarkan ke lingkup pemerintah daerah atau pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Satgas Wilayah I Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Tri Gamarefa, mengungkapkan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi tidak semata berupa penindakan. Lembaga anti-rasuah juga menekankan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan sistem pengawasan secara terintegrasi.

“Tindak pidana korupsi bukan semakin berkurang tetapi bertambah, makanya perlu dilakukan tindakan pencegahan korupsi berupa sosialisasi secara terus menerus,” kata Tri seusai penandatangan berita acara serah terima Source Kode Aplikasi Perizinan Online (SIMAP), Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP), implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Rapat Kerja Kepala Daerah Kelistrikan dan Telekomunikasi di Makassar.

Khusus di Sulsel, sosialisasi pencegahan korupsi sudah diintensifkan sejak April 2017. Setiap kabupaten/kota telah membuat rencana aksi yang dipantau langsung oleh KPK dan workshop pemberantasan korupsi.

Tri memaparkan sejak April lalu, tiap daerah di Sulsel melakukan identifikasi masalah, penandatanganan komitmen bersama serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Selanjutnya, pada September 2017, digelar workshop e-planning, perizinan online e-kinerja dan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah alias APIP.

Tidak hanya sebatas lingkup pemda, bahkan untuk pengelolaan dana desa pun telah diminta untuk transparan. Di Sulsel, pemerintah daerah yang belum menerapkan secara keseluruhan Siskeudes yaitu Toraja Utara, Sidrap, Pangkep dan Maros. Adapun pemerintah daerah yang belum sama sekali menerapkan sistem itu yakni Jeneponto, Bone dan Pangkep.

Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Sulsel, Didik Krisdiyanto, menyatakan Siskeudes mesti diterapkan di seluruh desa di Indonesia sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penerapan Siskeudes disebutnya akan sangat mempengaruhi penilaian laporan keuangan pemda.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengapresiasi KPK dan instansi lainnya yang terlibat dalam kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi. Ditegaskan Gubernur Syahrul, pihaknya senantiasa menjaga integritas dengan menjauhi praktik-praktik korupsi.

“Kalau bisa, KPK disini hanya melakukan pengawasan dan pencegahan, jangan pengawasan penindakan. Karena kami disini di Sulsel orang baik-baik semua,” ujar Gubernur Sulsel dua periode itu sembari tersenyum.

Lebih jauh, Gubernur Syahrul meminta agar pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga desa mendapat bimbingan dari KPK dan BPK. “Kami perlu diingatkan. Orang baik saja kalau jalan di jalan licin dan tidak hati-hati bisa terjatuh,” tutur dia.

Gubernur Syahrul juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem aplikasi perizinan untuk mencegah tindakan korupsi. Menurutnya, inovasi tersebut dapat meminimalisir pertemuan yang bisa saja terjadi transaksi tidak sah. “Aplikasi ini langsung dari KPK, kita tinggal mengikuti saja. Kalau dalam pengurusan izin ada amplop berarti ada yang salah,” pungkas dia. (***)

Ribuan Kader Antusias Sambut NH di Pelantikan Pengurus Golkar Sidrap

Ketua Golkar Sidrap Zulkifli Zain

Ketua Golkar Sidrap Zulkifli Zain

Sidrap, KABAROKE — Pelantikan pengurus DPD II Golkar Sidrap di Pelataran Lapangan Ganggawa, Senin, 16 Oktober mendatang, dipastikan berlangsung semarak dan istimewa. Pasalnya, acara tersebut akan dihadiri langsung Ketua Harian DPP Golkar sekaligus Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH).

Ketua DPD II Golkar Sidrap, Zulkifli Zain, mengaku telah menerima konfirmasi kesiapan NH mengunjungi Sidrap untuk menghadiri beberapa kegiatan penting.

Persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyambutan NH pun tengah dipermantap. Zulkifli menyebut ribuan kader sangat antusias menyambut NH di Sidrap.

Besarnya antusiasme kader maupun masyarakat Sidrap terhadap NH-Aziz tidak lepas lantaran berbagai program populisnya yang sangat pro-rakyat.

Gerakan Bangun Kampung dari pasangan nasionalis-religius itu misalnya sangat banyak menuai apresiasi dan diharapkan segera direalisasikan di seluruh daerah di Sulsel.

“Perkiraan ada ribuan yang siap hadir karena kami mengundang dan melibatkan (kader dan pengurus Golkar) hingga ke tingkat kecamatan. Belum lagi yang mau dilantik tidak cuma 150 pengurus Golkar Sidrap, tapi juga sejumlah organisasi sayap,” kata Zulkifli, Kamis, 12 Oktober.

“Dalam pelantikan itu, kami juga mengundang seluruh ketua parpol, terkhusus parpol pengusung (NH-Aziz). Seluruh anggota DPRD Sidrap juga turut diundang,” sambung Zulkifli.

Selain pelantikan pengurus Golkar Sidrap, NH diagendakan menghadiri pelantikan sejumlah organisasi sayap Golkar maupun relawan NH-Aziz. Di antaranya yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KKPG) dan Gerakan Nurdin Halid Satu Tujuan (GNH-17).

Setelahnya, NH dijadwalkan menyerahkan rekomendasi Golkar untuk Pilkada Sidrap. Penyerahan rekomendasi untuk Bakal Calon Bupati Sidrap, Fatmawati Sidrap, diagendakan berlangsung di RMS Land Rappang. “Di tempat itu pula diagendakan safari NH-Aziz,” tuturnya.

Golkar Sidrap diketahui menggelar musyawarah daerah alias musda pada akhir Januari 2017. Dalam musda tersebut, ditetapkan Zulkifli Zain yang juga Ketua DPRD Sidrap sebagai ketua terpilih. Zulkifli akan mengawal usungan Golkar di Pilkada Sidrap dan Pilgub Sulsel. (***)

Juru Parkir Tolak Smart Parking

Parkiran Alaska Kerap Menjadi Biang Kemacetan di Jalan Pengayoman

Parkiran Alaska Kerap Menjadi Biang Kemacetan di Jalan Pengayoman

Makassar, KABAROKE — Puluhan Juru Parkir menggelar aksi menolak pemberlakukan `Smart Parking` daring karena dinilai akan menurunkan pendapatan dan tanpa pengkajian mendalam pada aspek hukum, dan ekonomi sosialnya.

“Kami menolak pemberlakuan Smart Parking karena berdampak pada penurunan pendapatan. Lagipula bagaimana mungkin pendapatan di tempat keramaian dan tempat sunyi bisa sama,” sebut Korlap Aksi, Nawal Reza di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Pihaknya juga menuding, Jukir dianggap sebagai biang kerok kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara hampir tiap hari Jukir menyetorkan pajak yang dibebabkan kepada Jukir kepada Perusahaan Daerah Perparkiran.

“Lantas kemana uang tersebut mengalir,” katanya.

Tidak hanya itu, Kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, tidak sejalan prinsip meningkatkan kesejahteraan, tetapi malah menambah masalah baru.

Hal itu, kata mereka, Jukir nantinya akan dibebankan tanggungjawab terkait dengan besaran setoran yang akan diberlakukan.

Setelah di Balai Kota, aksi dilanjutkan di kantor DPRD Kota Makassar. Mereka mendesak agar dewan segera menindaklajuti aspirasinya untuk membatalkan “smart parking” di Makassar.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya meluncurkan sistem parkir nontunai atau lebih dikenal dengan “smart parking”.

“Smart parking adalah solusi memaksimalkan jasa perparkiran dan kota bisa mengontrol serta mengetahui secara pasti berapa pendapatan karena semuanya berbasis IT,” ujar Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, Irianto Ahmad.

Program ini merupakan salah satu cara menekan tingkat kebocoran yang diduga sering terjadi di perusahaannya.

Irianto juga menjelaskan penerapan “smart parking” sebagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan serta mencegah adanya kebocoran dalam hal penerimaan pendapatan.

“Saya tegaskan, parkir itu adalah pelayanan dan kita ingin memberikan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi, ini adalah salah satu peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan keluhan demi keluhan masyarakat tentang menjamurnya titik-titik parkir liar serta sorotan DPRD Makassar mengenai adanya kebocoran-kebocoran dalam manajemen perparkiran sudah mulai dijawab dengan pembenahan sedikit demi sedikit.

Penerapan sistem parkir nontunai didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kartu pembayaran parkir serta mesin Electronic Data Capture (EDC) semuanya disiapkan oleh BRI. (***)

AUM Klaim Pegang Suara di Wajo Bagian Timur

Bakal Calon Bupati Wajo Andi Undru Mario Berbincang Bersama Tokoh Masyarakat

Bakal Calon Bupati Wajo Andi Undru Mario Berbincang Bersama Tokoh Masyarakat

Wajo, KABAROKE – Bakal calon Bupati Wajo, Andi Undru Mario (AUM), menjadi salah satu kandidat yang cukup populer di masyarakat sekarang ini. Terutama di wilayah timur Kabupaten Wajo, warga sudah tidak asing lagi terhadap AUM.

Seperti saat AUM menghadiri sebuah acara pernikahan di Desa Solo, Kecamatan Bola, pada Ahad (10/10) kemarin, warga silih berganti menjabat tangan AUM dan berfoto bersama.

Bahkan, Arung Bola, rumpun keluarga bangsawan di kawasan itu, menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung AUM pada Pilkada Wajo tahun depan.

“Alhamdulillah, memang di situ banyak unsur keluarga. Cuma yang membuat saya agak sedikit tersanjung karena dari unsur aparat pemerintahan desa dan kecamatan, semuanya memberikan semangat dan dukungan kepada saya,” kata AUM.

Sehingga, dia pun mengklaim Wajo wilayah timur telah dipegang, dan meyakini akan mampu memperoleh suara terbanyak pada pemilihan mendatang.

AUM belum lama ini menyatakan berhenti dari PDIP setelah merasa dikecewakan lantaran tidak memperoleh dukungan maju pada bursa pencalonan.

Sehingga AUM juga tengah memikirkan untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen.

“Kami ada rencana untuk jalur independen. Dan saya rasa itu tidak sulit karena basis akar rumput sudah kita pegang. Sisa pengumpulan KTP. Namun masih menjadi pertimbangan di samping melihat perkembangan politik,” terang AUM. (***)

1 2