Muhammadiyah Desak Presiden Batalkan Pembentukan Densus Tipikor

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikkor) tak akan membantu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi. Sebaliknya kehadiran Densus Tipikor akan melemahkan kerja dari KPK.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (18/10). Dirinya pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan pembentukan densus tersebut.

“Niat Kepolisian untuk melakukan akselerasi pemberantasan korupsi melalui Densus Tipikor perlu diberikan apresiasi, dan saya menghormati niatan tersebut. Namun, bila Densus Tipikor dibuat sebagai upaya untuk menegasikan KPK bahkan diduga sebagai upaya sistematik melemahkan dan mempreteli fungsi KPK, agaknya hal ini perlu ditolak,” kata Dahnil.

Dahnil justru meminta anggota kepolisian ditarik dari KPK. Menurutnya, dengan ditariknya polisi dari KPK akan memberikan manfaat. Pertama adalah kualitas satuan Tipikor akan semakin baik dan tidak ada lagi loyalitas ganda yang sering mengganggu kinerja KPK.

Dijelaskan Dahnil, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK maka negara memperoleh dua keuntungan sekaligus.

“Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK. Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar,” terangnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginisiasi lahirnya Densus Tipikor untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tito mengatakan akan mengerahkan 3.560 anggota untuk memerangi korupsi secara masif hingga ke desa-desa. Ia menyebut akan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan kejaksaan. (Iqbal)

Kajati Sulsel Tinjau Proyek Strategis Nasional, Ini Tujuannya…

Kepala Kejati Sulsel Jan S Maringka Tinjau Sejumlah Proyek Strategis Nasional

Kepala Kejati Sulsel Jan S Maringka Tinjau Sejumlah Proyek Strategis Nasional

Makassar, KABAROKE — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka, melakukan peninjauan terhadap sejumlah proyek strategis nasional di wilayahnya, Selasa, 17 Oktober. Beberapa proyek strategis nasional yang ditinjau Kajati Sulsel yakni Revitalisasi Danau Tempe dan Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. Turut diceknya pula perkembangan megaproyek pembangun rel kereta api trans Sulawesi di Kabupaten Barru.

Peninjauan dilakukan Kajati Sulsel dan rombongan seusai melantik Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai. Jan menegaskan peninjauan tersebut sebatas untuk memastikan proyek strategis nasional di Sulsel berjalan tanpa hambatan. “Peninjauan itu dalam rangka pendampingan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejati Sulsel pada proyek-proyek strategis nasional tersebut,” kata Jan.

Selama proses peninjauan proyek-proyek strategis nasional di Sulsel, Kajati mengecek langsung kemajuan pekerjaan. Tidak hanya itu, orang nomor satu di Koorps Adhyaksa Sulsel tersebut sekaligus membahas beberapa permasalahan seputar teknis, sosial dan dampak lingkungan. Semua itu dibincangkannya dengan bupati setempat, unsur FKPD, Kepala Kantor Pertanahan, Pelaksana Proyek dan masyarakat terdampak proyek.

Jan memberikan penegasan bahwa pendampingan oleh TP4D tidak lain dimaksudkan agar proyek strategis nasional dalam dikerjakan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran tanpa menimbulkan permasalahan hukum pada kemudian hari. Kejaksaan sedari dini berusaha meminimalisir dampak maupun potensi terjadinya pelanggaran hukum yang bisa berdampak pada terhambatnya pengerjaan proyek yang dinantikan masyarakat.

“Oleh karena itu perbedaan pandangan antara pemangku kepentingan kiranya dapat didudukkan kembali pada aturan dan ketentuan yang ada, tanpa mengkesampingkan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat,” pungkas mantan Kajati Maluku itu. (tyk)

NH Siap Fasilitasi Perintisan Struktur Bimas Kristen di Palopo

TOLERANSI. Nurdin Halid Bakal Fasilitasi Perintisan Binmas Kristen di Palopo

TOLERANSI. Nurdin Halid Bakal Fasilitasi Perintisan Binmas Kristen di Palopo

Palopo, KABAROKE –Bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Harid melakukan kunjungan silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Wara Barat, Palopo (18/10).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Harian DPP Golkar ini disambut salah satu tokoh Kerukunan Masyarakat Toraja di Palopo, Elizabeth. Ia berpesan kepada NH agar membantu restrukturisasi Kemenag Kota Polopo dengan menghadirkan Bidang Bina Masyarakat Kristen.

“Di Palopo ini tidak ada Bimas Kristen. Di Toraja, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, semua ada,” bebernya.

Ia menceritakan, selama masih menjabat sebagai anggota DPRD, dirinya telah merintis proses tersebut. Dua tahun menggenjot pembentukan Bimas Kristen, namun masih belum membuahkan hasil hingga kini dirinya tak lagi menjabat sebagai legislator.

“Saya sudah urus mulai dari DPRD Palopo, walikota, DPRD provinsi, gubernur, Depag. Sekarang sudah keluar dari Kemenag, sudah sampai Menpan,” tuturnya.

“Saya selalu titipkan ke teman-teman anggota DPR untuk melanjutkan apa yang sudah saya rintis itu. Sekarang ada Pak NH, tolong ikut dibantu,” pesannya.

Menanggapi harapan tersebut, NH mengaku siap mewadahi aspirasi warga Kristen di Palopo tersebut. Meskipun tidak memiliki kewenangan secara langsung, dirinya akan turut memperjuangkan adanya restrukturisasi di Kemenag Palopo sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Tolong disiapkan apa saja dokumen yang bisa saya bawa. Besok saya ke Jakarta, saya akan bantu, ketemu dengan Menpan utk bicarakan ini,” balasnya.

Selain itu, NH juga akan menyampaikan kepada pasangan bakal calon wakil Gubernur Sulsel, Abdul Aziz Qahar Muzakkar selaku legislator DPD RI untuk memproses harapan tersebut.

“Di samping, Pak Ustaz Aziz di DPD juga memperjuangkan lewat jalurnya,” bebernya.

Silaturahmi tokoh masyarakat dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai kelurahan di Kecamatan Wara Barat. Hadir pada kesempatan tersebut, Istri Walikota Palopo, Utia Sari, dan Ketua Golkar Palopo, Armin Mustamin Toputiri. (***)

KPK Yakin Polri Tak Akan Tanggapi Permintaan Pansus

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Terkait upaya pemanggilan paksa yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juru Bicara KPK Febri Diansyah berkeyakinan Polri tak akan menggubris permintaan Pansus.

“Kami percaya Polri telah berulang kali menyampaikan sesuatu dengan dasar dan pertimbangan hukum yang kuat,” kata Febri di Jakarta, Rabu (18/10).

Panitia Khusus Hak Angket DPR menegaskan jika KPK kembali tak memenuhi undangan yang ketiga untuk hadir dalam forum pansus, maka akan dipanggil secara paksa.

Febri mengatakan, KPK juga sudah mendengar pernyataan Polri soal pemanggilan paksa KPK untuk hadir dalam rapat Pansus Angket KPK, belum memiliki aturan yang jelas.

Meski demikian, kata Febri, pihaknya tak mau mencampuri urusan tersebut. “Kami tentu tidak ingin mencampuri keputusan-keputusan yang diambil oleh institusi Polri,” tuturnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan perihal pemanggilan paksa untuk hadir ke DPR, tidak ada dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Tito pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum.

Untuk diketahui ancaman pemanggilan paksa KPK disampaikan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya kemarin. Dia mengatakan, panggilan paksa itu akan meminta bantuan Kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). (Iqbal)

KPK Minta Dukungan Anies-Sandi Terkait Pemberantasan Korupsi

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno [dok net]

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

KPK meminta, sebagai kepala daerah, Anies-Sandi turut mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa (17/10).

Febri berharap keduanya tidak menambah panjang daftar kepala daerah yang diproses KPK lantaran terlibat korupsi.

“Di tengah fenomena banyaknya kepala daerah yang diproses karena kasus korupsi tentu saja pada seluruh kepala daerah terpilih ataupun kepala daerah yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah diharapkan tidak korupsi,” kata Febri Diansyah, Selasa (17/10).

Febri melanjutkan, KPK berharap Anies-Sandi fokus bekerja sesuai tugas yang diamanahkan. Termasuk memenuhi janji-janji kampanyenya pada rakyat Jakarta.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK berharap Anies-Sandi memperkuat program-program pencegahan korupsi yang sudah berjalan di DKI.

Terlebih sebelumnya KPK sudah memiliki sejumlah kerja sama dengan Pemprov DKI dalam upaya pencegahan korupsi. (Iqbal)

Pelindo IV : Tak Ada Monopoli Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar

Pelindo IV

Pelindo IV

Makassar, KABAROKE — Manajemen PT Pelindo IV tegas membantah adanya praktik monopoli bongkar muat di Pelabuhan Makassar, seperti yang dituduhkan sejumlah pengguna jasa. Manajemen perusahaan pelat merah itu tetap memberikan opsi bagi kapal untuk melakukan bongkar muat di dermaga lain lingkup Pelabuhan Makassar. Adapun kewajiban penggunaan peralatan PT Pelindo termaktub dalam aturan, dimana pihaknya juga membayar konsensi kepada pemerintah.

General Manager PT Pelindo IV Cabang Terminal Peti Kemas, Yosef Benny Rohy, mengungkapkan sama sekali tidak ada praktik monopoli dalam aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar. Penerapan surat edaran dari Otoritas Pelabuhan Makassar per 1 Oktober tentang kewajiban penggunaan peralatan PT Pelindo IV semata untuk mendongkrak produktivas. Terlebih, arus bongkar muat di Pelabuhan Makassar terbilang sangat besar.

“Tidak ada itu praktik monopoli bongkar muat (di Pelabuhan Makassar). Ya mungkin hanya persoalan miskomunikasi saja. Nah, sekarang ini kita harus berpikir dan bertindak bagaimana caranya meningkatkan produktivitas yang muaranya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Yosef, di Makassar.

Menurut Yosef, para pengguna jasa harusnya memahami perbedaan antara dermaga umum dan terminal. Untuk dermaga umum, pengguna jasa memang diperbolehkan melakukan berbagai aktivitas. Namun, untuk terminal, baik itu terminal peti kemas maupun terminal curah, regulasi mensyaratkan bahwa aktivitas seperti bongkar muat menjadi domain pengelola, dalam hal ini PT Pelindo IV.

General Manager PT Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, menambahkan peningkatan aktivitas bongkar merujuk pada surat edaran sudah disosialisasikan kepada para pengusaha pemilik barang selama enam bulan hingga satu tahun lamanya. “Nah, saat ini sudah lebih dari satu tahun sejak sosialisasi, sehingga per 1 Oktober 2017, kami mulai memanfaatkan dan memaksimalkan Dermaga 150 Meter sebagai Terminal Curah Kering,” tuturnya.

Di Terminal Curah Kering, Aris mengungkapkan pihaknya menyiapkan dua unit alat Harbour Mobile Crane (HMC) berkapasitas 10.000 ton per hari. Pemanfaatan HMC itu malah ditujukan untuk beban biaya pengusaha yang kegiatan bongkar muat barangnya, terutama pupuk, kebanyakan berlokasi di Dermaga 150 Meter yang dibangun dengan menelan investasi sebesar Rp123 miliar. Hal itu juga untuk memenuhi target produktivitas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan RI.

“Dengan peningkatan kinerja ini, otomatis mengurangi biaya demorage kapal, sehingga beban pengusaha turut berkurang. Karena waktu bongkar juga menjadi lebih cepat, dari biasanya 10 hari, dengan HMC hanya memakan waktu 5 hari atau berkurang sekira 50 persen,” jelas Aris.

Sebelumnya, Penasehat Lintas Asosiasi Kepelabuhanan Makassar, Sumirlan, menuding kebijakan terbaru itu sangat memberatkan pengguna jasa. Ironisnya, penerapan kebijakan terkesan dipaksakan lantaran tidak terlebih dulu disosialisasikan secara massif. “Kebijakan tersebut jelas sepihak dan terkesan memaksakan. Tidak ada sosialisasi. Kalau dipaksakan bisa saja mematikan pelaku usaha bongkar/muat lokal di Pelabuhan Makassar,” keluh dia.

Menurut Sumirlan, indikasi adanya praktik monopoli dalam kebijakan tersebut lantaran adanya keharusan penggunaan alat milik PT Pelindo IV. Padahal, beberapa pelaku usaha yang kapalnya ingin sandar di Pelabuhan Makassar memiliki alat bongkar muat. Dengan menggunakan alat sendiri tentunya biaya operasional bisa ditekan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pengusaha Niaga Nasional Indonesia (INSA) Makassar, Frans Tangke, mengimbuhkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan peralatan crane milik PT Pelindo IV memang memberatkan. “Harusnya dipahami bahwa ada pelaku usaha yang juga memiliki alat dengan harga yang lebih terjangkau. Sebaiknya jangan diwajibkan karena itu tidak membuka ruang adanya persaingan usaha yang sehat,” pungkas dia. (tyk)

Eks Kepala KUD Tallesang Jamin 70 Persen Suara NH-Aziz di Wajo

AKRAB. Nurdin Halid Bertemu dengan Mantan Ketua KUD Tallesang di Wajo

AKRAB. Nurdin Halid Bertemu dengan Mantan Ketua KUD Tallesang di Wajo

Wajo, KABAROKE — Dalam perjalanan kunjungannya menuju Palopo, bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid bertandang ke kediaman Eks Kepala KUD Tellesang, Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Wajo, Selasa (17/10) malam.

Eks Kepala KUD Tellesang, Haeruddin optimistis perolehan suara NH-Aziz di Kota Sutera akan jauh mengungguli kandidat lainnya. “Saya bisa jamin minimal 70 persen suara untuk NH-Aziz di sini (Wajo),” ujarnya.

Hitungan tersebut tidaklah secara asal-asalan disebut Haeruddin. Ia mengatakan, daerah ini sudah sangat familiar dan terkesan dengan sosok NH sehingga sebagian besar masyarakat akan menyalurkan dukungannya kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia itu.

“Di sini kan kawasan tata niaga cengkeh. Sejak masih ada KUD dulu, orang di sini sudah sering ketemu dan berinteraksi langsung, dulu beliau kan Direktur PUSKUD Sulsel,” terangnya.

“Mudah-mudahan Pak NH berhasil menjadi gubernur. Apalagi figur dari koperasi, jadi bisa memahami peningkatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, tim pemenangan Aziz Qahhar pada pemilihan legislator DPD ini mengatakan, kekuatan dari pasangan NH tak bisa dipandang remeh. Daerah ini, kata dia, juga menjadi basis suara militan Aziz Qahhar.

“Tiga periode berturut-turut, Aziz selalu menang telak. Untuk NH-Aziz nanti juga kita yakin akan menang telak,” janjinya.

Tokoh masyarakat setempat, M Ali K, juga menegaskan tingginya simpati masyarakat Tallesang pada figur NH-AZIZ. “Waktunya mi Sulsel lebih maju di tangan kedua tokoh ini,” tegasnya. (***)

Tim Sahabat Abdillah Garap Pemilih Pemula Pinrang untuk NH-Aziz

Nurdin Halid dan Abdillah Natsir

Nurdin Halid dan Abdillah Natsir

Pinrang, KABAROKE — Tim Sahabat Abdillah diyakini mampu menggaet suara pemilih pemula untuk memenangkan pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Muzakkar (NH-Aziz) di Kabupaten Pinrang.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekjen DPP Golkar, Abdillah Natsir saat silaturahmi bersama Nurdin Halid di Posko Pemenangan Sahabat Abdillah untuk NH-Aziz, Selasa (17/10).

Tim Sahabat Abdillah, pada awalnya, ditargetkan untuk menggalang dukungan pemenangan Abdillah Natsir sebagai calon Bupati Pinrang. Namun, rekomendasi Partai Golkar telah sah mengusung pasangan Abdul Latif dan Usman Marhan.

Menanggapi hal tersebut, ia pun berbesar hati atas keputusan partai. Bahkan, dirinya tetap mengimbau timnya selalu eksis untuk mendukung NH-Aziz pada Pilgub Sulsel.

“Kalau saya sudah ikhlas, kita juga tentu ikhlas. Kita sama-sama dukung untuk menangkan NH-Aziz,” pesannya pada seluruh Tim Sahabat Abdillah yang hadir.

Ia menuturkan, Tim Sahabat Abdillah terdiri dari generasi muda merupakan relawan yang solid dan mampu memberikan pendidikan politik di masyarakat.

“Itulah mengapa saya senang bersahabat dengan kita semua. Anak-anak sekarang sudah didengar. Sampaikan ke teman sekelas, ke orang tuanya, tetangganya, guru-gurunya untuk dukung NH-Aziz,” bebernya.

Sementara itu, NH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Sahabat Abdillah karena tetap patuh dan taat dengan arahan Abdillah Natsir.

“Ini adalah contoh anak-anak muda yang punya semangat juang tinggi. Biasanya, kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan, biasanya dongkol, tidak senang, dan melakukan perlawanan. Tapi, ini tetap konsisten bersama Abdillah,” sanjungnya. (*)

Hingga September 2017, Impor Sulsel Naik 43,09 Persen

Kepala BPS Sulsel Nursam Salam Rilis Data Inflasi

Kepala BPS Sulsel Nursam Salam Rilis Data Inflasi

Makassar, KABAROKE — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam, mengungkapkan aktivitas impor di Sulsel mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2017. Rentang Januari-September, nilai impor Sulsel menembus US$781,37 juta atau naik 43,09 persen. Padahal, rentang periode yang sama pada tahun lalu, nilai impor Sulsel hanya US$546,08 juta.

“Hingga bulan kesembilan pada tahun ini, nilai impor Sulsel mengalami peningkatan 43,09 persen atau setara US$781,37 juta. Peningkatan impor Sulsel tidak berbanding lurus dengan ekspor yang malah menurun 8,47 persen atau sekitar US$742,5 juta. Tahun lalu ekspor Sulsel tembus US$811,2 juta,” kata Nursam, di Makassar, kemarin.

Berdasarkan data BPS, impor Sulsel mengalami lonjakan lantaran terjadi kenaikan arus masuk barang atau komoditas dari luar negeri per bulannya dibandingkan tahun lalu. Periode September 2017, impor Sulsel mencapai US$94,08 juta. Angka itu melonjak sangat tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$78,85 juta.

“Terjadi kenaikan impor dari September 2016 ke September 2017 sebesar 19,32 persen. Tapi bila dibandingkan secara bulanan pada 2017, malah sedikit menurun. Tercatat penurunan tipis sebesar 5,12 persen dari Agustus 2017 sebesar US$99,16 juta menjadi US$94,08 juta pada September 2017,” terang Nursam.

Dalam beberapa bulan terakhir, Nursam melanjutkan terjadi perubahan negara yang dominan dalam impor Sulsel. Periode September 2017, Spanyol tercatat sebagai negara dengan kontribusi impor tertinggi mencapai US$33,18 juta atau setara 35,27 persen dari total impor Sulsel. Disusul Singapura (US$12,91 juta atau 13,72 persen) dan Tiongkok (US$10,42 juta atau 11,08 persen).

“Periode-periode sebelumnya, Tiongkok dan Singapura yang paling dominan. Tapi untuk September 2017, Spanyol berada pada urutan pertama untuk nilai impor terbesar,” ucap Nursam.

Selanjutnya, untuk komoditas impor yang berkontribusi terbesar sepanjang September 2017 dicatatkan mesin-mesin/peralatan listrik. Nursam menyebut impor mesin-mesin peralatan listrik mencapai US$38,35 juta atau setara 40,76 persen dari total nilai impor Sulsel. Disusul bahan bakar mineral (US$15,82 juta atau setara 16,81 persen) serta gula dan kembang (US$15,03 juta atau setara 15,98 persen). (***)

Warga Pinrang Tunggu Layanan Kesehatan Berbasis KTP

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar Seusai Meresmikan Rumah Pemenangannya pada Pilgub Sulsel

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar Seusai Meresmikan Rumah Pemenangannya pada Pilgub Sulsel

Pinrang, KABAROKE — Deretan program yang ditawarkan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) mendapat respons positif di tengah warga Pinrang. Mereka mengaku tidak sabar menanti program pasangan nasionalis-religius ini terpilih.

Hal tersebut diakui warga Pinrang, Harmawati. Ia mengatakan, dirinya sangat menyukai program yang ditawarkan pasangan NH-Aziz. Menurutnya, program tersebut sangat sesuai dengan harapan masyarakat.

“Bagus-bagus programnya, apalagi program kesehatan gratis lewat KTP,” pujinya.

Warga Kecamatan Manarang ini menjelaskan, dirinya selama ini harus merogoh banyak kocek apabila berobat ke rumah sakit. Hal itu sangat menyulitkan kondisi ekonominya yang pas-pasan.

“Saya sampai sekarang nda pernah urus BPJS karena terlalu susah diurus. Makanya harus keluarkan uang juga kalau mau pergi berobat ke rumah sakit,” tuturnya.

Sehingga, ia merasa sangat bersyukur apabila NH-Aziz terpilih menjadi gubernur dapat merealisasikan program yang sangat diharapkannya tersebut.

“Alhamdulillah kalau sudah bisa dapat kesehatan gratis cuma lewat KTP. Pasti saya dukung ini,” tandas ibu satu anak ini.

Nurdin Halid menyambangi Stadion Bau Massepe, Pinrang, Selasa sore (17/10). Dalam kunjungan tersebut, ia melantik Pengurus Golkar Pinrang dan menyerahkan rekomendasi calon Bupati Sidrap usungan Partai Golkar.

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian DPP Golkar ini disambut oleh ratusan warga Pinrang yang memadati. Mereka antusias bahkan rela berdesak-desakan menanti kedatangan calon orang nomor wahid di Sulsel itu.

Sebelum menutup sambutannya, NH menggalang dukungan warga agar menentukan pilihan dengan hati nurani. Warga diminta dapat memilih secara bijak dengan memperhatikan program calon gubernur yang menjadi harapan bersama.

“Kalau mauki bisa gampang berobat, cukup dengan KTP tanpa perlu menjadi anggota BPJS, kita dukung ka,” pungkasnya.

Perhatian NH terhadap peningkatan layanan kesehatan tidak hanya sebatas itu saja. Ia juga memprogramkan peningkatan status Puskesmas hingga ke masing-masing kecamatan. Selain itu, penambahan tenaga kesehatan juga dilakukan hingga ke pelosok. (***)

1 2