PPP: Partai Politik Berbasis Agama Harus Mampu Beradaptasi

PPP

PPP

Jakarta, KABAROKE — Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy menilai partai politik berbasis agama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena kalau tidak perolehan suaranya akan tergerus disebabkan ada tren migrasi ideologis dari pemilih religius ke partai berbasis nasionalis.

“Tetapi belum pernah ada dalam sejarah republik ini penyeberangan pemilih dari pemilih nasionalis ke pemilih religius,” kata Romahurmuziy atau Romy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/10).

Dia mengatakan dalam Pemilu 2014, sejumlah partai politik nasionalis menang di daerah yang dulunya adalah basis parpol religius misalnya Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Menurut dia, dahulu di ketiga daerah itu dalam setiap pemilu selalu dimenangkan oleh partai relijius namun belakangan ini dimenangkan oleh parpol nasionalis.

“Hal itu menunjukkan bahwa ‘swing voters’ yang pandangannya berubah dan berganti, ternyata bermigrasi dari relijius ke nasionalis. Bahkan, refleksi angkanya tertangkap di tingkat nasional,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan pada Pemilu 1955 yang dianggap paling ideologis dalam sejarah Indonesia, jumlah pemilih religius adalah 43 persen, terdiri atas Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) namun saat ini pemilih religius hanya berjumlah 31 persen.

Menurut dia angka 31 persen itu pun terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.

“Saat ini, perolehan suara partai nasionalis hampir mencapai 70 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada cara komunikasi yang kurang beradaptasi dengan perubahan jaman dan perilaku pemilih,” katanya.

Sebaliknya menurut dia, partai relijius gagal menahan pemilihnya dan akhirnya bermigrasi ke partai nasionalis sehingga dengan komposisi tersebut, perebutan para pemilih dalam Pemilu 2019 diprediksi masih berlangsung diantara partai religius.

Karena itu dia menilai parpol berbasis religius akan saling berebut pemilih dan itu menjadi persoalan besar bagi PPP yang harus berebut jumlah yang sedikit. (Iqbal)

Ini Alasan NH-Aziz Pilih CPI Jadi Lokasi Deklarasi

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Makassar, KABAROKE — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) telah mantap memilih Center Point of Indonesia (CPI) sebagai lokasi deklarasi pencalonan menuju Pilgub Sulsel pada 17 November mendatang . Dipilihnya CPI telah melalui pertimbangan matang, baik dari aspek teknis maupun filosofis.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Abdillah Natsir, CPI merupakan lokasi yang paling tepat menjadi lokasi deklarasi pasangan NH-Aziz dengan pertimbangan mampu menampung massa dalam jumlah besar. Diketahui deklarasi pasangan nasionalis-religius tersebut diproyeksikan akan dihadiri oleh ratusan ribu massa dari 24 kabupaten/kota Sulsel.

“Sudah ditetapkan sesuai schedule bahwa deklarasi pasangan NH-Aziz pada 17 November. Kenapa kita pilih CPI? Ya karena bisa menampung banyak massa. CPI itu lokasinya kan memang bagus untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar,” kata Abdillah saat ditemui di Rumah Pemenangan NH-Aziz, Jumat, 20 Oktober.

CPI yang terletak pada kawasan reklamasi pantai Makassar memang telah beberapakali digunakan untuk event akbar, bahkan bertaraf internasional. Teranyar, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Sulsel ke-348 pun dipusatkan di CPI. Pemerintah memang memproyeksikan CPI menjadi ikon peradaban baru Sulsel.

Lebih jauh, Abdillah mengatakan dalam deklarasi NH-Aziz, seluruh kader dan parpol pengusung akan ikut meramaikan. Sejauh ini, NH-Aziz sudah mengantongi dukungan empat parpol yakni Golkar, NasDem, PKPI dan PPP kubu Djan Faridz. Abdillah menyebut pihaknya tetap membuka ruang bagi parpol lain yang ingin bersama-sama mewujudkan Sulsel Baru.

Abdillah mengimbuhkan pelaksanaan deklarasi NH-Aziz akan menjadi klimaks dari dari puncak perayaan HUT Golkar yang dipusatkan di Kota Makassar pada akhir Oktober ini. Diketahui beragam event akbar sudah disiapkan. Mulai dari pekan kreativitas Golkar, panggung seni budaya, Golkar bermuhasabah dan Golkar berzikir, nusantara memasak serta jalan santai Golkar. (*)

PBNU Gelar Baca Solawat Nariyah Untuk bangsa Indonesia

PBNU

PBNU

Jakarta, KABAROKE – Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) A Helmy Faishal Zaini mengatakan, PBNU beserta Nahdliyin di seluruh Indonesia dan Mancanegara akan serentak membaca Sholawat Nariyah.

Kata Helmy, pembacaan 1 Miliar Sholawat Nariyah ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2016, hal yang sama juga dilakukan oleh Nahdliyin di seluruh Indonesia.

“Tahun ini kita melibatkan teman-teman Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di seluruh dunia. Jadi insyaAllah Nahdliyyin akan mengguyur langit, bukan saja langit Indonesia, namun juga langit dunia, dengan lantunan Sholawat Nariyah,” jelas Helmy, dalam keterangan tertulis yang di terima Kabaroke.com, Sabtu (21/10).

Kata Helmy, pembacaan 1 Miliar Sholawat ini ditujukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, makmur, adil, dan berkah. Lewat lantunan Sholawat Nariyah, segenap Nahdliyin diajak untuk mendoakan keselamatan bangsa.

“Kami di NU memiliki cita-cita untuk menunaikan amanat Pendiri NU agar terus berusaha menjaga harmoni dan kesejukan berbangsa. Kami ingin mewujudkan cita-cita baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur (negara yang aman damai sentosa dan dirahmati Allah),” lanjut Helmy.

Rencananya, acara pembacaan 1 Miliar Sholawat Nariyah ini akan dimulai pada pukul 19.00 serentak di masjid, pesantren, kampus, dan majlis-majlis pengajian. Adapun titik pusat pembacaan 1 Miliar Sholawat Nariyah akan dilangsungkan di Masjid Jami KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat.

Polisi Amankan 14 Mahasiswa Terkait Demo Rusuh ‘Jokowi-JK’

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono

Jakarta, KABAROKE — Petugas Polda Metro Jaya mengamankan 14 mahasiswa yang berunjuk rasa berakhir rusuh di depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat (20/10) malam.

“Ada 14 (pendemo) yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Argo mengatakan penyidik masih memeriksa 14 orang yang diamankan itu dengan batas waktu 1 x 24 jam guna memastikan status hukummya.

“Kita tunggu saja penyidik masih bekerja dan mengumpulkan barang bukti,” tutur Argo.

Argo membantah petugas memprovokasi pendemo dengan cara memukul dan menjambak sehingga terjadi keributan.

Menurut Argo, aparat kepolisian telah mengupayakan berbagai cara dan persuasif mengimbau pendemo menyampaikan aspirasi sesuai undang-undang.

Bahkan petugas memberikan kesempatan kepada pengunjuk rasa berdemo sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, padahal sesuai aturan batas demo pada pukul 18.00 WIB.

Lantaran tidak menuruti imbauan, petugas membubarkan paksa pengunjuk rasa namun beberapa pendemo melakukan perlawanan dan perusakan terhadap fasilitas umum.

Akhirnya, petugas mengamankan 14 pendemo yang diduga terlibat perusakan dan melawan terhadap aparat.

Berdasarkan informasi, mahasiswa yang diamankan di Polda Metro Jaya yakni M Yogi Ali Khaedar, Ardi Sutrisbi, Aditya Putra Gumesa, Gustriana, Taufik, Muhammad Wadik, Susilo, Muhammad Yahya Sifahudin, Rifki Abdul Jabar, Ramdani, M Golbi Darwis, Fauzan Arindra, Handriyan Prawitra dan Insan Munawar. (***)

Ini Pertimbangan Kejaksaan Tahan Pejabat LPDB dalam Kasus Dana Koperasi

ilustrasi korupsi

ilustrasi korupsi

Makassar, KABAROKE — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menahan salah seorang pejabat teras di lingkup Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Muhammad Arie Yoedharto, Kamis, 19 Oktober. Yang bersangkutan diterungku lantaran terlibat kasus dugaan korpsi penerimaan/penyaluran dana bergulir dari LPDB Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) tahun anggaran 2011-2013.

Kepala Kejati Sulsel, Jan Samuel Maringka, mengatakan penahanan Arie Yoedharto yang masih menjabat selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB berdasarkan surat perintah bernomor : 597/R.4.5/Fd.1/10/2017. “Penahanan akan dilakukan selama 20 hari sampai tanggal 7 November di Lapas Kelas I A Makassar,” kata Jan.

Dalam kasus dugaan korupsi dana koperasi di Sulsel yang melibatkan Arie Yoedharto, Jan menyebut kerugian negara mencapai Rp4,2 miliar. Arie Yoedharto yang telah berstatus tersangka diduga telah menerima sejumlah dana rentang 2008-2012 dari Ketua Ketua Koperasi Simpan Pinjam Multi Guna. “Dana itu diduga untuk memudahkan persetujuan dalam proses pengajuan permohonan pinjaman kepada LPDB,” ujar Jan.

Lebih jauh, Jan mengungkapkan alasan pihaknya melakukan penahanan lantaran Arie Yoedharto kurang kooperatif. “Penahanan dilakukan terhadap tersangka setelah sebelumnya sempat mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas,” tegas mantan Kepala Kejati Maluku tersebut.

Adapun penahanan terhadap Arie Yoedharto menambah daftar tersangka kasus LPDB yang ditahan oleh Kejati Sulsel. Sebelumnya, penyidik Koorps Adhyaksa telah menahan sejumlah oknum pengurus dan kepala koperasi di Sulsel. (tyk)

Tanggapan KPK Soal Gugatan Setnov ke PTUN Atas Pencegahan ke Luar Negeri

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Juru Bicara KPK Febri Diansyah [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pencegahan ke luar negeri.

“Kami tadi baca informasi bahwa ada pengajuan gugatan ke PTUN. Suratnya sendiri secara resmi belum kami terima, jadi secara substansi kami belum tahu yang digugat siapa, apa hanya imigrasi atau KPK juga tergugat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta.

Lebih lanjut Febri menyatakan bahwa setiap pencegahan bepergian ke luar negeri yang dilakukan Ditjen Imigrasi terhadap pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK itu didasarkan pada kewenangan KPK pada pasal 12 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jadi pada Undang Undang KPK sangat jelas sebenarnya, KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait dalm hal ini imigrasi untuk tidak bepergian ke luar negeri. Sebenarnya, imigrasi menjalankan tugas undang-undang, jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri,” ujarnya lagi.

Menurut Febri, dalam putusan praperadilan Setya Novanto terdapat salah satu permohonan terkait pencabutan pencegahan ke luar negeri, namun ditolak oleh hakim.

“Kemarin salah satu permintaam dari pihak Setya Novanto untuk mencabut pencegahan ke luar negeri tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim mengatakan itu kewenangan administrasi pejabat yang mengeluarkannya,” kata Febri pula.

Lebih lanjut ia menyatakan, jika yang digugat adalah Ditjen Imigrasi, tentu saja pihak imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK. (***)

Ratusan Ribu Massa Bakal Hadiri Deklarasi NH-Aziz

Wakil Sekjen DPP Golkar Abdillah Natsir

Wakil Sekjen DPP Golkar Abdillah Natsir

Makassar, KABAROKE — Ratusan ribu massa diproyeksikan ikut menyemarakkan deklarasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, pada 17 November mendatang. Ratusan ribu massa itu merupakan relawan dan simpatisan NH-Aziz dari seluruh pelosok Sulsel. Selain itu, kader dan pengurus parpol pengusung di 24 kabupaten/kota pun dipastikan hadir.

“Deklarasi pasangan NH-Aziz di CPI pastinya berlangsung semarak. Kita perkirakan 200 ribu massa yang hadir, termasuk relawan dan simpatisan dari daerah. Belum lagi kader dan pengurus parpol pengusung dari 24 kabupaten/kota. Mereka itu siap melakukan perjalanan untuk menghadiri deklarasi NH-Aziz,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Abdillah Natsir, di Makassar.

Sejauh ini, pasangan NH-Aziz diketahui sudah diusung oleh empat parpol. Rinciannya yakni Golkar, NasDem, PKPI dan PPP kubu Djan Faridz. Abdillah menyebut tidak tertutup peluang masih ada parpol lain yang akan bergabung. Toh, pasangan NH-Aziz senantiasa bersikap terbuka untuk membangun koalisi dengan parpol manapun guna merealisasikan Sulsel Baru.

Abdillah meyakini pelaksanaan deklarasi NH-Aziz bakal berlangsung semarak. Kegiatan tersebut juga akan menjadi klimaks dari puncak perayaan HUT Golkar yang dipusatkan di Kota Makassar. Diketahui beragam event akbar sudah disiapkan. Mulai dari pekan kreativitas Golkar, panggung seni budaya, Golkar bermuhasabah dan Golkar berzikir, nusantara memasak serta jalan santai Golkar.

Nurdin Halid yang juga Ketua Harian DPP Golkar menyatakan komitmennya untuk bertarung pada Pilgub Sulsel. Ia mengaku rela ‘turun kasta’ dengan pulang kampung demi membangun Sulsel. NH mengungkapkan keinginannya maju pada Pilgub Sulsel merupakan bentuk pengabdian kepada daerah, dimana dirinya telah menyiapkan berbagai program-program pro-rakyat.

Pasangan NH-Aziz merancang berbagai program dalam Gerakan Bangun Kampung yang menuai respon positif dari masyarakat. Di antaranya menyiapkan kredit tanpa bunga bagi petani, pemberian fasilitas gratis kepada anak sekolah dan pelayanan kesehatan berbasis KTP. (*)

Pengerjaan Tol Layang AP Pettarani Dikebut

Kemacetan di Makassar Dinilai Bisa Terurai dengan Kehadiran Tol Layang

Kemacetan di Makassar Dinilai Bisa Terurai dengan Kehadiran Tol Layang

Makassar, KABAROKE — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, meminta agar pengerjaan proyek jalan tol tol layang AP Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, dikebut. Pasalnya, proyek tersebut dikerjakan di atas badan jalan yang sangat padat kendaraan. Pertimbangan lain, tidak ada pembebasan lahan sehingga pengerjaan proyek tol layang Makassar semestinya dapat segera dituntaskan.

“Karena tidak ada pembebasan lahan ya harusnya bisa cepat dikerjakan. Buat kami di Kementerian PUPR, itu harus dikerjakan dengan cepat, kan memang bisa dilakukan secepatnya,” kata Basuki di Makassar.

Peresmian groundbreaking jalan tol layang Makassar turut disaksikan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo; Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto; Ketua DPRD Sulsel, Mohammad Roem dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry Trisasputra Zuna. Dimulainya pembangunan megaproyek tersebut terasa spesial lantaran bertepatan dengan HUT Sulsel ke-348.

Menteri Basuki mengharapkan proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas Makassar dengan kabupaten lain bisa terus digenjot. “Mudah-mudahan jalan tol Maros-Makassar bisa dibangun pada awal 2018. Kalau itu terjadi, itu tidak lepas karena niat baik Pak Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel),” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Syahrul mengaku sangat bahagia dengan dimulainya pembangunan proyek jalan tol layang dalam Kota Makassar. Terlebih, peresmian pertanda dimulainya megaproyek tersebut dilakukan langsung oleh orang nomor satu pada Kementerian PUPR. “Saya sungguh ingin mewakili perasaan sebagai orang Sulsel, saya sangat senang dan berterima kasih,” tuturnya.

Menurut Gubernur Syahrul, Sulsel pantas dan layak mendapatkan jalan tol baru. Musababnya, arus kendaraan mobil di Kota Makassar dalam sehari mencapai 65 ribuan unit. Itu belum termasuk arus kendaraan dari Kabupaten Gowa berkisar 20 ribu-an unit dan dari Kabupaten Maros berkisar 40 ribu-an unit.

Gubernur Sulsel dua peruiode itu mengaku ‘cemburu’ dengan Sumatera yang mendapatkan 110 kilometer tol dan Jawa yang bahkan mendapatkan ratusan kilometer tol baru.

Direktur Utama PT BMN, Anwar Toha, menambahkan pelaksanaan groundbreaking yang dihadiri Menteri Basuki itu memang merupakan pertanda dimulainya pembangun tol layang yang dibangun di atas jalan nasional. “Pembangunan tol layang ini bagian dari satu kontribusi BMN dalam memberikan solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan di Kota Makassar,” kata Anwar.

Jalan tol layang dalam Kota Makassar itu memiliki panjang 4,3 kilometer dengan nilai investasi lebih dari Rp2 triliun. Megaproyek tol tersebut, Anwar mengatakan akan menggunakan desain kantilever (double decker) yang merupakan teknologi pertama di Indonesia. “Dengan menggunakan desain itu, tol layang Pettarani dibangun tanpa pembebasan lahan,” pungkas dia. (tyk)

Menteri Perhubungan Minta Daerah Terima Permenhub Taksi Online

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Jakarta, KABAROKE — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan agar peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi melalui Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 diikuti oleh para kepala daerah.

Dalam revisi PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terdapat sejumlah aspek yang berkaitan dengan kewenangan kepala daerah, seperti penetapan tarif, wilayah operasi, dan kuota.

“Kalau melihat hierarkinya, peraturan menteri harus diikuti semua kepala daerah. Tidak ada alasan kepala daerah membolehkan menindak di luar ketentuan itu. Kalau kepala daerah berpikir lain akan ada satu komplikasi,” kata Menhub Budi Karya Sumadi pada konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Ia menjelaskan revisi PM 26 Tahun 2017 yang berlaku efektif mulai 1 November 2017 ini bertujuan menjamin keselamatan masyarakat dan melindungi industri taksi. Dari sembilan aspek yang diatur dalam regulasi baru tersebut, setidaknya ada empat poin yang menyangkut keterlibatan dan kewenangan pemerintah daerah, yakni tarif taksi daring berbasis aplikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usulan dari gubernur sesuai kewenangannya.

Menhub menambahkan agar perusahaan taksi daring juga berkoordinasi dengan perusahaan taksi konvensional untuk mencegah terjadi konflik di antara pengemudi. Menurut dia, berkaitan revisi peraturan ini telah melakukan diskusi dengan semua pihak melalui FGD di Jakarta, Surabaya dan Makassar, dan uji publik yang dilakukan di Jakarta dan Batam. (***)

Disaksikan RMS, Cicu-Appi Salam Komando

Rachmatika Dewi dan Munafri Salam Komando Dihadapan RMS

Rachmatika Dewi dan Munafri Salam Komando Dihadapan RMS

Makassar, KABAROKE — Bakal Calon Walikota Makassar usungan Partai Nasdem dr A Rachmatika Dewi (Cicu) melakukan salam komando dengan Afrimunafri (Appi) di kedai kopi Papa Ong, Makassar, Jumat, 20/10/2017.

Salam komando Cicu-Appi disaksikan oleh Ketua DPW Nasdem Sulsel, Rusdi Masse (RMS), Sekretaris, Syahruddin Alrif, Wakil Ketua Bidang Media DPW Nasdem Sulsel, M. Rajab, dan Muslim Salam.

Jubir DPW Nasdem Sulsel, M. Rajab mengungkapkan pertemuan Cicu-Appi ini untuk mempertajam peta koalisi partai dan kekuatan politik menjelang Pilwali Makassar 2018. Pembicaraan baru seputar pemetaan kekuatan politik di Makassar.

“Kita petakan dulu secara bersama, nanti baru bicara siapa paket dengan siapa” ujar Rajab di sela pertemuan Appi-Cicu.

Ditanya terkait kemungkinan paket Cicu-Appi atau Appi-Cicu, Rajab mengungkapkan semua mungkin saja terjadi, yang jelas ada hitungannya. Tentu juga, akan melibatkan tokoh-tokoh besar yang selama ini berada di balik kedua Bacalon ini.

Cicu yang kini mengantongi rekomendasi Partai harus mencari partai lain untuk menggenapkan jumlah kursi minimal sebagai syarat mengusung calon. Nasdem sendiri memiliki 5 kursi untuk DPRD Kota Makassar.

Sementara itu, Syahruddin Alrif mengatakan paket Appi-Cicu atau Cicu-Appi tidak menjadi soal, dan paket ini hampir pasti jadi.

“Paket ini hampir pasti jadi. Kita doakan saja agar semua berjalan lancar” tutup Syahruddin Alrif. (Mawan)

1 2