Pusat Kakao Terbesar di Indonesia Segera Hadir di Pangkep

Manajemen PT Mars Indonesia Menemui Gubernur Sulsel Syahrul YL untuk Melaporkan Rencana Pembangunan Pusat Riset Kakao di Pangkep

Manajemen PT Mars Indonesia Menemui Gubernur Sulsel Syahrul YL untuk Melaporkan Rencana Pembangunan Pusat Riset Kakao di Pangkep

Makassar, KABAROKE — PT Mars Indonesia berencana membangun pusat riset pengembangan khusus kakao alias coklat di Sulsel. Proyek tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 95,2 hektar di wilayah Attang Salo, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep.

Direktur Perusahaan PT Mars Indonesia, Arie Nauvel Iskandar, mengatakan groundbreaking proyek pembangunan pusat riset pengembangan kakao di Pangkep digelar pada 13 November mendatang. Kehadiran pusat riset tersebut akan meningkatkan kualitas kakao Sulsel.

“Ini akan menjadi pusat pengembangan kakao terbesar di Indonesia. Tentunya juga akan berdampak pada peningkatan kualitas kakao Sulsel,” kata Arie, seusai menemui Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Pemprov Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, Arie memang banyak menyinggung perihal rencana pembangunan pusat riset pengembangan kakao di Pangkep. Proyek tersebut disebutnya telah cukup lama direncanakan. Adapun proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

Lebih jauh, Arie mengungkapkan selain membangun pusat riset kakao, PT Mars Indonesia juga menggandeng institusi pendidikan. Perusahaan telah membangun sejumlah fasilitas di sekolah-sekolah kejuruan yang ada di Pangkep serta bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menunjang keberlangsungan produksi dan pengembangan riset kakao.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menyambut positif rencana pembangunan pusat riset kakao di wilayahnya. Terlebih, kakao merupakan salah satu komoditas andalan Sulsel untuk diekspor. Kehadiran pusat riset kakao diharapkannya mampu meningkatkan kualitas kakao daerahnya.

“Pembangunan pusat riset penting dan kita memang butuh. Coklat (kakao) itu komoditas strategis yang tidak pernah turun harganya,” kata Gubernur Sulsel dua periode tersebut.

Gubernur Syahrul melanjutkan penelitian yang terus dilakukan PT Mars Indonesia bisa menghasilkan bibit kakao unggul dari Sulsel. Diharapkannya pula industri kakao di Sulsel bisa terus bertumbuh sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. (***)

Gubernur Sulsel Sarankan Bank Syariah Dukung Sektor Pertanian

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menerima kunjungan pimpinan Bank Muamalat Regional Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) di Kantor Pemprov Sulsel, Selasa, 31 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Syahrul mendorong agar bank syariah mendukung sektor pertanian Sulsel.

Gubernur Syahrul mengungkapkan prospek sektor pertanian di Sulsel sangat menjanjikan. Namun, untuk pengembangannya dibutuhkan dukungan pembiayaan dari pihak perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. “Muamalat bisalah mendukung UMKM, terutama di sektor pertanian selain sektor perikanan karena potensinya sangat besar,” kata dia.

Deputy Director Retail Banking Bank Maumalat, Ari Purnomo, merespons positif saran dari orang nomor satu di Sulsel tersebut. Pada dasarnya, kata dia, Bank Muamalat senantiasa siap mendukung akselerasi perekonomian daerah. Terlebih, perkembangan Bank Muamalat di Kawasan Timur Indonesia sangatlah baik.

Di Kawasan Timur Indonesia, Bank Muamalat kini memiliki 42 kantor cabang. Khusus di Sulsel, bank syariah ini sudah menembus 200 ribu nasabah. Dari segi pendanaan maupun pembiayaan, Bank Muamalat mampu bertumbuh hingga 30 persen. Adapun dana pihak ketiga alias DPK mencapai Rp2,6 triliun.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Syahrul, Ari sekaligus Ahmad Syafril Ilham selaku pimpinan baru regional Sulawesi Maluku dan Papua. Ahmad Ilham mengantikan Agus Darmawan yang saat ini bertugas di Jakarta. “Bank Muamalat memilih Pak Ahmad karena putra asli Makassar yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan jaringan yang baik di daerah ini,” pungkasnya. (***)

Jokowi Sebut Suku Bunga KUR Tinggal 7 Persen pada 2018

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi tujuh persen mulai tahun 2018.

“Tadi Pak Menteri Ekonomi sudah ngomong lagi, tahun depan akan diturunkan lagi menjadi tujuh persen per tahun,” kata Presiden saat menyerahkan sejumlah surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara di Muara Gembong, Rabu (1/11/201).

Ia mengatakan pemerintah sudah menurunkan suku bunga KUR yang beberapa tahun lalu mencapai 22 persen per tahun menjadi sembilan persen per tahun mulai tahun lalu.

Penurunan suku bunga KUR, menurut dia, merupakan salah satu usaha pemerintah meningkatkan perekonomian dari sektor usaha mikro, kecil, menengah.

Presiden meminta para penerima surat keputusan pemanfaatan hutan kawasan negara, yang menegaskan akses pemanfaatan kawasan hutan negara bagi petani dan petambak, segera memanfaatkan lahan yang diberikan.

“Saya minta agar setelah diberikan ini bukan hanya dibiarkan, tapi segera dipakai untuk kegiatan ekonomi produktif, pakai untuk hal hal yang benar, misal untuk nanem udang, kalau segera dikerjakan, nanti kan udangnya bisa dipanen,” kata Presiden.

Selain mendapat pendampingan dari sisi permodalan melalui KUR, menurut Jokowi, para petambak di Muara Gembong yang memanfaatkan lahan perhutanan sosial juga akan mendapat pendampingan dari sisi pemasaran hasil produksi.

“Untuk permodalan didampingi Bank Mandiri dengan KUR, nanti yang menerima hasilnya Perindo atau kalau ada swasta yang mau beli juga silakan, kalau tidak ada yang beli ada dari BUMN Perindo, jadi pendampingannya jelas,” katanya.

Ia menyebutkan model pemanfaatan hutan sosial itu nantinya tidak hanya dikembangkan di Karawang dan Bekasi tetapi di seluruh provinsi Indonesia.

“Nanti tiga empat bulan lagi saya ke sini akan mengecek, udangnya sudah nongol belum, kalau belum nongol karena lahan hanya didiemin saja maka surat izin pemanfaatan dicabut semua, hati-hati,” kata Jokowi.

Ia berharap pembagian izin pemanfaatan hutan untuk petani atau petambak betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kita tidak ingin mereka hanya pegang tapi enggak dipakai untuk hal-hal yang produktif, nanti akan saya cek, Teluk Jambe saya cek, Muara Gembong saya cek,” kata Jokowi. (***)

Jaringan Koperasi NH-Aziz Bantu Korban Kebakaran Lembo

Tim Jaringan Koperasi NH-Aziz Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Lembo

Tim Jaringan Koperasi NH-Aziz Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Lembo

Makassar, KABAROKE — Tim Jaringan Koperasi Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang dipimpin Rahman Halid mengunjungi korban kebakaran di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulsel, Rabu, 1 November. Dalam kunjungannya, Tim JK NH-Aziz menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok yang mendasar bagi para korban kebakaran.

“Hari ini, Tim JK NH-Aziz melakukan aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan dan air mineral kepada para korban kebakaran di Kelurahan Lembo. Bantuan yang disalurkan merupakan kebutuhan pokok untuk meringankan derita korban kebakaran,” kata Rahman Halid, di sela penyerahan bantuan di Kelurahan Lembo, Rabu, 1 November.

Rahman Halid mengharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-mungkin oleh para korban kebakaran. Tim JK NH-Aziz ditegaskannya senantiasa peduli terhadap penderitaan korban kebakaran di Kelurahan Lembo. “Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan meringankan beban saudara dan saudari kita yang ditimpa musibah,” ujar Ketua Dekopin Sulsel itu.

Dalam kesempatan tersebut, Tim JK NH-Aziz juga menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan para korban kebakaran yang terdiri atas 30 rumah. Rahman Halid dkk memberikan motivasi kepada para korban untuk menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Kebakaran di kawasan padat penduduk di Kelurahan Lembo itu terjadi pada Jumat, 27 Oktober lalu. Amuk Si Jago Merah melahap 30 rumah. Api begitu cepat menyebar lantaran sebagian besar rumah di kawasan tersebut terbuat dari kayu. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan ihwal penyebab kebakaran. (***)

Soal UMP, Sandi Ingin Ambil Putusan Win-Win Solution

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Jakarta, KABAROKE – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengharapkan kebijakan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diambil menghasilkan win-win solution yang mensejahterahkan para pekerja.

“Jadi kami ingin bahwa kebijakan yang kami ambil win-win, kebijakan itu bisa mensejahterakan teman – teman pekerja tapi juga memastikan bagi yang belum mendapat kerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan kalau ekonominya bergerak,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

“Dan kita memastikan yang sekarang tidak mengancam adanya pemutusan hubungan, karena Pemutusan Hubungan Kerja itu bisa terjadi kalau perusahaan itu tidak sanggup lagi atau pindah tempat dari Jakarta,” kata Sandiaga.

Kuncinya adalah hubungan industrial yang baik dimana perusahaan dalam hubungan tripartit dengan serikat pekerja itu sama-sama mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja, katanya.

“Jadi itu yang akan kami putuskan, mudah – mudahan sesuai dengan segala peraturan dan ketentuannya,” kata Sandiaga

Dan diharapkan nilai UMP di Jakarta dapat diumumkan pada hari ini. Dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh serikat pekerja sebesar Rp3,6 juta dan ditambah lagi 8,7 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

“Padahal mereka menolak PP 78, jadi dari Rp3.6 juta itu ditambah 8.7 persen jadi Rp3.9 juta. Posisi dunia usaha sesuai PP 78 adalah Rp3.65 juta. Jadi sebetulnya harus ada terobosan inovasi solusi masalah transportasinya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok,” kata Sandiaga. (Iqbal)

Jaring Putra-Putri Berprestasi, Polda Sulsel Kerjasama dengan Pemda

Kerjasama Polda Sulsel dengan Pemda untuk Jaring Putra-Putri Berprestasi dalam Seleksi Calon Polisi

Kerjasama Polda Sulsel dengan Pemda untuk Jaring Putra-Putri Berprestasi dalam Seleksi Calon Polisi

Makassar, KABAROKE — Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menggandeng 24 pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan perihal program pembinaan dan pelatihan putra-putri daerah calon anggota Polri. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) di Hotel Dalton, Kota Makassar, Senin lalu.

Kepala Biro SDM Polda Sulsel Kombes Yohannes RH Susetyo mengatakan nota kesepahaman itu dimaksudkan untuk menjaring bibit-bibit unggul calon polisi pada masa mendatang. Melalui kerja sama itu, pihaknya akan memberikan bimbingan bagi putra-putri daerah berprestasi untuk menjadi calon anggota Polri.

“Melalui program ini, kita membimbing putra-putri daerah calon anggota Polri untuk mempersiapkan segala aspek yang akan diujikan maupun mental kepribadian Bhayangkara. Lamanya pembinaan dijadwalkan selama enam bulan dengan terlebih dahulu menjaring siswa-siswi unggul,” kata Yohannes.

Yohannes menjelaskan program pembinaan bersifat independen. Itu artinya sama sekali tidak berkaitan dengan tahapan seleksi nantinya. Adapun proses seleksi atau rekrutmen Polri dilakukan dengan prinsip bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tanpa hak istimewa bagi anak bimbing.

Sejauh ini, Yohanes menyebut sudah ada 850 siswa-siswi berprestasi yang terjaring di sejumlah kabupaten/kota lingkup Sulsel. Mereka memiliki keunggulan masing-masing, mulai dari bidang akademik maupun olahraga. Adapula yang merupakan berstatus anggota pasukan pengibar bendera maupun capaian lainnya.

Kapolda Sulsel Irjen Muktiono menambahkan melalui program pelatihan dan pembinaan putra-putri daerah diharapkannya akan lahir anggota Polri andal. Adapun program tersebut memang dimaksudkan dalam upaya menghadirkan polisi profesional, modern, dan terpercaya alias promoter.

“Program tersebut juga merupakan respons atas pesatnya dinamika masyarakat. Polri tidak boleh tertinggal dalam pelaksanaan tugasnya terkhusus di bidang teknologi. Program sedini mungkin juga memang perlu dilakukan untuk memperkuat benteng SDM di tubuh Polri,” terang Muktiono.

Dalam proses rekrutmen Polri sendiri, Muktiono menegaskan akan dilakukan sebersih mungkin. Dijaminnya transparansi proses seleksi. Terlebih, pelaksanaan tes sudah menggunakan teknologi CAT untuk menghindari adanya celah kecurangan. (***)

MUI Harap Penutupan Bisnis Prostitusi Tak Berhenti pada Alexis

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Jakarta, KABAROKE – Majelis Ulama Indonesia ( MUI) melalui Wakilnya Zainut Tauhid Sa’adi berharap, keputusan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memperpanjang izin usaha bisnis prostitusi tidak hanya berlaku bagi Alexis saja.

Pernyataan ini disampaikan Zainut, karena MUI mendukung langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan surat keputusan tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Bagi MUI, langkah tersebut sebagai bukti komitmen Gubernur untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang bebas dari praktik-praktik prostitusi dan praktik kemungkaran lainnya.

“Kebijakan tersebut kiranya tidak hanya diberlakukan untuk hotel Alexis saja, tetapi semua hotel dan tempat hiburan lainnya yang menawarkan bisnis prostitusi dan perdagangan orang juga harus ditutup,” kata Zainut, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (31/10).

Lebih lanjut Zainut mengatakan bahwa MUI sangat prihatin dengan semakin maraknya praktik kehidupan yang melanggar nilai-nilai agama, etika, estetika dan susila. Berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran susila juga seringkali terjadi di sekitar masyarakat.

“Misalnya saja, maraknya perilaku seks bebas, hubungan sesama jenis, pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, prostitusi dan lain sebagainya,” sambung Zainut.

Untuk hal tersebut MUI mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali kepada jati diri bangsa yaitu Pancasila, yakni sebagai dasar etika berbangsa dan bernegara, pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai agama dan budaya yang sudah mengakar dan terpatri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Iqbal)

Begini Sosok NH di Mata Legislator DPR RI Hanura Ini…

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo Bersama Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo Bersama Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid

Jakarta, KABAROKE — Partai Hanura belum menentukan usungan pada Pilgub Sulsel 2018, tetapi sejumlah kadernya telah memberi sinyal dukungan kepada kandidat andalan.

Seperti yang diperlihatkan Anggota DPR RI, Mukhtar Tompo. Baru-baru ini, legislator pusat dari Fraksi Hanura bersua Nurdin Halid (NH) di bilangan Jakarta Selatan, Rabu malam (31/10). Pertemuan mereka berlangsung akrab dan cukup lama.

Mereka terlihat sumringah dengan wajah cerah. Lalu, kemesraan itu diabadikan dalam sebuah foto, lengkap dengan gestur salam Sulsel Baru, salam khas kandidat NH-Aziz menuju kontestasi pilkada serentak tahun depan.

“Ada kenalan yang lihat dan meminta foto, maka terjadilah foto bersama itu,” tutur Mukhtar Tompo,

Ini bukan kali pertama pria asal Jeneponto bertemu langsung Ketua Harian DPP Partai Golkar. Sebelum-sebelumnya mereka kerap berjumpa.

Mukhtar mengaku senang dan terkesan pada sosok NH. “Pak NH itu orang yang konsisten dalam berjuang. Peka terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Ingatannya sangat kuat. Dia berkawan dengan segala level generasi,” papar Mukhtar. (***)

Wow! Alexis Sumbang Rp200 Miliar untuk PAD DKI

THM di DKI Jakarta Alexis Ditutup [dok net]

THM di DKI Jakarta Alexis Ditutup [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memperkirakan pendapatan Alexis Group yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai Rp 200 miliar. Total besaran ini mencakup seluruh cabang bisnis yang dimiliki grup perusahaan tersebut.

“Cukup besar, kalau enggak salah di atas Rp 100 miliar, mungkin hampir Rp 100 miliar per tahun,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, dilansir dari republika.co.id, Rabu, 1 November.

Menurut Bestari, total jumlah itu tentu berasal dari berbagai macam bisnis yang digeluti Alexis Grup. Misalnya spa, hotel, restoran dan lain-lainnya. “Ya kan ada hotel, spa, restoran, macam-macamlah, dia (Alexis) tidak satu bisnis,” ujarnya.

Bestari menuturkan, penutupan Alexis tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Penutupan Alexis seharusnya menjadi jalan terakhir karena keberadaan hiburan malam dan jasa pijat di Alexis itu berkaitan dengan perputaran ekonomi Jakarta.

“Menutup itu jalan terakhir karena menyangkut perputaran ekonomi Jakarta dan juga pajak-pajak yang akan diterima masyarakat Jakarta,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan Alexis juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Pekerja di Alexis seperti tukang parkir, tukang cuci piring, dan tukang sapunya tentu harus juga diperhatikan dan diberikan solusi jika memang Alexis harus ditutup.

“Karena apa, banyak pegawai di sana, ratusan orang. Kasihan mereka enggak tahu apa-apa, ada yang jadi tukang cuci piring, satpam, harus berhenti karena emosional sesaat gubernur menurut saya, karena janji-janji kampanyenya,” pungkas dia. (***)

Imbas Baja Ringan, Pasar Kayu di Sulsel Jadi Lesu

Pasar Kayu Jadi Lesu Lantaran Beralih ke Baja Ringan untuk Konstruksi Properti [dok net]

Pasar Kayu Jadi Lesu Lantaran Beralih ke Baja Ringan untuk Konstruksi Properti [dok net]

Makassar, KABAROKE — Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulsel menerima kunjungan pengurus Himpunan Pengusaha Kayu Indonesia (HIPKI) Sulsel di ruang kerjanya, Selasa, (31/10/2017).

Kehadiran para pengusaha kayu itu untuk melaporkan agenda pengukuhan pengurus HIPKI Sulsel periode 2016-2021 pada 12 November mendatang.

Momentum pertemuan dengan Gubernur Sulsel sekaligus digunakan para pengusaha kayu tersebut untuk curhat. Kepada orang nomor satu di Sulsel itu, mereka menceritakan perihal lesunya pasar kayu imbas kehadiran baja ringan. Hampir seluruh proyek real estate alias properti lebih senang menggunakan baja ringan untuk konstruksi.

“Yang perlu bapak gubernur ketahui bahwa ada kendala yang kami hadapi sekarang. Situasi pasar (kayu) cukup lesu pasca-hadirnya baja ringan,” ungkap Nawiruddin selaku Sekretaris HIPKI Sulsel.

Nawiruddin memberikan gambaran kepada Gubernur Syahrul mengenai industri dan usaha kayu yang cukup lesu dalam dua tahun terakhir. Penurunan produksi maupun pendapatan para pengusaha kayu berkisar 30-40 persen. Bila itu terus dibiarkan, dikhawatirkan berdampak pada pemutusan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menurut Nawiruddin, untuk sekarang saja sudah banyak industri dan usaha kayu di Sulsel yang melakukan perampingan karyawan. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang diakuinya ‘dipaksa’ memilih untuk menutup usahanya.

Ketua HIPKI Sulsel, Mulyadi, menambahkan berbagai permasalahan maupun prospek industri dan usaha kayu di Sulsel bakal dibahas dalam rangkaian pengukuhan pengurus HIPKI. Toh, pihaknya memang merangkaikan pengukuhan pengurus dengan dialog yang akan membicarakan kendala dan peluang usaha kayu.

Mendengar curhat para pengusaha kayu, Gubernur Syahrul merasa prihatin atas kondisi di lapangan tersebut. Menurut dia, pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu duduk bersama dengan para pengusaha kayu untuk merumuskan apa yang harus dilakukan agar bisa tetap eksis.

Gubernur Syahrul juga berharap nanti ada rumusan dan rekomendasi yang keluar untuk menjamin keberlangsungan usaha kayu. Minimal ada, lanjutnya, ada rekomendasi agar material kayu tetap bisa digunakan dalam bidang perumahan. (***)

1 2