Mendagri Tegaskan Korpri Harus Jaga Independensi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta, KABAROKE — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Korps Pegawai Republik Indonesia tetap menjaga independensi serta terhindar dari kepentingan partai politik agar tidak tebang pilih dalam melayani masyarakat.

“Korpri bukan seperti zaman dahulu yang menjadi bagian partai politik. Harus independen supaya dalam melayani masyarakat tidak terkotak-kotak,” kata Tjahjo seusai membuka Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia XIV Tahun 2017 di Gedung Olahraga Amongrogo, Yogyakarta.

Menurut Tjahjo, siapapun presidennya, Korpri harus tetap pada jalurnya yakni membantu mensukseskan program pemerintah di level nasional dan program daerah. “Supaya mensukseskan program Nawacita Bapak Jokowi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial,” kata dia.

Selain itu, menurut Tjahjo, Korpri juga harus tetap menjadi perekat seluruh PNS di Indonesia baik di kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

“Yang penting bagaimana Korpri di luar kedinasan harus tetap menjadi perekat PNS di Indonesia baik pusat maupun daerah,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hingga saat ini pihaknya justru sedang berdialog dengan pemerintah agar Korpri tetap ada di dalam kedinasan.

Pemerintah pusat, menurut Zudan, saat ini ingin meletakkan Korpri di luar atau non kedinasan.

Padahal sesuai perspektif ketatanegaraan, menurut dia, jika di luar kedinasan, maka ada dua pilihan, yakni Korpri harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berarti akan menjadi organisasi serikat pekerja.

“Pilihan kedua, maka Korpri menjadi organisasi masyarakat. Jika ini terjadi maka Korpri bisa berafiliasi dengan partai politik manapun,” kata dia. (***)

Walhi Dukung Gubernur DKI Jakrta Cabut Pergub Tentang Reklamasi

Foto Ilustrasi Tolak Megaproyek Reklamasi Teluk Jakata (dok-net)

Foto Ilustrasi Tolak Megaproyek Reklamasi Teluk Jakata (dok-net)

Jakarta, KABAROKE — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Peraturan Gubernur No.146/2014 yang mengatur pelayanan perizinan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta untuk menghentikan masalah reklamasi yang berkepanjangan.

Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Eksekutif Nasional WALHI Ony Mahardika, mengatakan diperlukan terobosan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berupa tindakan cepat dan nyata agar polemik tidak berkepanjangan dan semakin mengaburkan persoalan yang ada.

Anies Baswedan juga diminta mencabut Peraturan Gubernur No.206/2016 dan Peraturan Gubernur No.137/2017 yang mengatur panduan rancang kota Pulau C, D dan G.

Menurut dia, melanjutkan proses pembangunan Pulau C dan D yang sudah berdiri saat ini sama saja dengan melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup.

Setelah mencabut pergub tersebut, Ony menyarankan Anies tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi. WALHI menilai rancangan peraturan RZWP3K DKI Jakarta juga perlu ditinjau kembali, khususnya terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta.

Kemudian Pemprov DKI diminta melakukan kajian komprehensif tentang hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah telanjur dibangun, yakni Pulau C, D dan G dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik. ‘Proses dan hasil kajian harus dibuka ke publik,” tutur Ony, dalam siaran persnya, Jumat (03/11).

Langkah selanjutnya, menurut WALHI adalah dilakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk pemulihan wilayah yang saat ini sudah terbangun atau berubah menjadi pulau-pulau. Selain itu, diperlukan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif.

Ony berpendapat ketiadaan langkah nyata dan segera dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakibat pada berlanjutnya polemik. Untuk itu, WALHI juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan janji politiknya secara tegas dan dalam tindakan nyata. (Iqbal)

Pemilik Golongan Darah O Ternyata Lebih Disukai Nyamuk

Nyamuk Ternyata Lebih Suka Pemilik Golongan Darah O

Nyamuk Ternyata Lebih Suka Pemilik Golongan Darah O

Jakarta, KABAROKE — Nyamuk memilih korban dengan kriteria tertentu, salah satunya pemilik golongan darah O, ungkap ahli entomologi medis dari University of Florida, Dr. Jonathan Day.

“Beberapa orang memproduksi lebih banyak bahan kimia tertentu di kulitnya. Dan beberapa dari bahan kimia tersebut, seperti asam laktat, menarik untuk nyamuk. Ada juga bukti bahwa satu golongan darah (O) menarik nyamuk lebih banyak daripada yang lain (A atau B),” ujar dia.

Genetika juga menentukan beberapa faktor lain yang bisa membuat Anda menjadi objek kasih sayang makhluk mengisap darah itu.

Nyamuk menggunakan CO2 sebagai alat utama untuk mengidentifikasi target gigitan. Untuk itu, Anda dapat memoderasi tingkat metabolisme melalui diet dan olahraga.

“Wanita hamil dan orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas cenderung memiliki tingkat metabolisme istirahat yang lebih tinggi, yang mungkin membuat mereka lebih menarik bagi nyamuk,” kata Day.

Selain itu, kebiasaan meminum alkohol juga mengundang nyamuk mendekati Anda. Bahkan, berolahraga sekalipun lalu meminum alkohol, sama saja mengundang masalah.

Selain CO2, ada tanda sekunder yang digunakan nyamuk untuk menentukan target hidup dan benda mati. Anda bisa mengendalikan beberapa isyarat sekunder ini. Pakaian gelap lebih menarik bagi nyamuk daripada warna lainnya. Mengapa?

“Nyamuk memiliki masalah terbang meski anginnya tak begitu kencang, sehingga mereka terbang tetap dekat dengan tanah. Di bawah sana, mereka melihat host dengan membandingkan siluet Anda dengan cakrawala. Warna gelap menonjol, sementara nuansa yang lebih cerah berbaur,” papar Day.

Pada saat sama, semakin banyaknya gerakan yang Anda lakukan seakan memberitahu para nyamuk keberadaan Anda.

Lalu, apa cara terbaik untuk menghindari gigitan makhluk yang bisa sebabkan gatal itu? Day merekomendasikan Anda menggunakan pakaian pelindung, misalnya celana jeans longgar dan kaus lengan panjang.

Selain itu, ingatlah nyamuk biasanya mencari mangsa pada waktu fajar dan senja, saat angin cenderung mereda dan kelembabannya naik. Akan lebih bagus bila Anda bisa tinggal di dalam rumah pada saat itu, agar terhindar dari gigitan. Demikian seperti dilansir laman Time. (***)

Usungan PPP di Pilkada 2018 Harus Dapat Persetujuan Dua Kubu

PPP

PPP

Makassar, KABAROKE — Ketua Bappilu DPW PPP Sulawesi Selatan kubu Djan Faridz, Irwan Intje mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menerima rekomendasi PPP dalam mengusung calon untuk didaftarkan di Pilkada serentak 2018. Pasalnya, dualisme kepengurusan DPP PPP antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz masih berlangsung.

“Kami meminta KPU menolak rekomendasi pilkada dari PPP, sebelum adanya ketetapan hukum dinyatakan berkekuatan hukum tetap,” kata Irwan, seperti dilansir dari metrotvnews.com.

Irwan menyadari perlu waktu untuk menyelesaikan dualisme. Dia mengusulkan jalan tengah agar PPP dapat mengikuti Pilkada serentak 2018.

“Rekomendasi bisa diakui apabila ditandatangani kedua belah pihak,” ujar dia.

Menurut Irwan, saat ini pihaknya tetap menjalin komunikasi politik. Baik dengan bakal calon kandidat maupun dengan partai politik lain. (***)

Miryam Bacakan Pledoi, KPK: Itu Hak Terdakwa

Miryam Haryani [dok net]

Miryam Haryani [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (2/11) kemarin, terdakwa kasus pemberian keterangan palsu dalam perkara korupsi e-KTP, Miryam S Haryani membacakan nota pembelaan pribadi atau pledoi.

Terkait pledoi Miryam, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan itu tidak masalah karena pledoi adalah hak dari Miryam sebagai terdakwa.

“Pledoi dari seorang terdakwa saya kita itu adalah hak. KPK sebelumnya sudah menyampaikan tuntutan. Kami yakin bukti yang sudah disampaikan di persidangan dalam konstruks kasus ini diterima oleh hakim,” kata Febri, Jumat (3/11).

Dirinya pun mengajak semua pihak untuk sama-sama mengikuti kasus ini. Febri mengatakan nanti hakim yang akan menilai apakah perbuatan Miryam merupakan pemberian keterangan tidak benar atau bukan.

“Kalau itu terbukti tentu akan berkonsekuensi terhadap fakta-fakta yang sudah diungkapkan terkait proses penyidikan untuk Irman dan Sugiharto meskipun itu masih harus didalami,” ujarnya.

Sekedar diketahui dalam pledoinya, Miryam mengaku tidak berniat untuk mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya saat dalam penyidikan e-KTP.

Miryam mengaku sebetulnya hanya berniat untuk merevisi sebagian BAP tersebut. Namun berdalih tidak mengerti hukum maka keluar kata-kata mencabut.

Pahadal, niat Miryam hanya ingin mengoreksi isi BAP tersebut. Miryam menyatakan BAP itu penting direvisi karena saat di penyidikan dia mendapat tekanan bahkan ancaman dari penyidik KPK, khususnya Novel Baswedan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK pada persidangan pekan lalu menuntut Miryam dengan pidana penjara delapan tahun dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

Miryam dinilai terbukti bersalah memberikan keterangan tidak benar saat sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. (Iqbal)

Hanura Merapat ke NH-Aziz, Mukhtar Tompo : Bukan ‘Begal’ Parpol!

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo Bersama Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo Bersama Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid

 

Makassar, KABAROKE — Arah dukungan Partai Hanura pada Pilgub Sulsel 2018 mulai menunjukkan titik terang. Partai yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO) condong mendukung pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar. Sayangnya, tidak sedikit pihak yang salah mempersepsikan sikap politik Hanura. Parahnya lagi, NH-Aziz dituding ‘begal’ parpol.

Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo, angkat bicara ihwal isu ‘begal’ parpol tersebut. Kalaupun pada akhirnya Hanura resmi mendukung NH-Aziz, dia menuturkan salah alamat bila pasangan nasionalis-religius tersebut disebut ‘begal’ parpol. Toh, Hanura sedari awal belum pernah mendukung pasangan kandidat manapun.

Mukhtar menegaskan Hanura sampai detik ini belum pernah menerbitkan surat tugas maupun SK rekomendasi untuk Pilgub Sulsel. Hanura sebatas melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pasangan kandidat dan itu merupakan hal yang lumrah. Ia pun mengaku tidak mengetahui mengapa tiba-tiba muncul isu ‘begal’ parpol.

“Jelas keliru kalau disebut ada ‘begal’ parpol. Hanura kan posisinya belum pernah mendukung pasangan kandidat manapun lalu mengalihkan dukungan. Hanura malahan baru mau menetapkan usungannya pada Pilgub Sulsel,” kata Mukhtar.

Isu ‘begal’ parpol pada Pilgub Sulsel sendiri mulai mengemuka setelah dukungan PAN beralih dari Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) ke Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (NA-SS). PAN memang diketahui secara resmi sempat menyatakan dukungan ke IYL-Cakka, tapi belakangan berbalik mengusung NA-SS.

Mukhtar melanjutkan dukungan Hanura sendiri akan diputuskan dalam waktu dekat. Untuk saat ini, ia mengaku enggan berspekulasi sebelum DPP memberikan pernyataan resmi mengenai arah dukungan Hanura. Yang pasti, tegas Mukhtar, seluruh pengurus dan kader Hanura patuh dan tunduk pada putusan DPP, termasuk memenangkan usungan parpol. (***)

DPR Tantang Pengelola Alexis Buka Identitas Pelanggan ke Publik

THM di DKI Jakarta Alexis Ditutup [dok net]

THM di DKI Jakarta Alexis Ditutup [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan meminta pengelola Hotel Alexis membuka semua identitas para pelanggan yang pernah berkunjung ke tempat yang dijuluki “surga dunia” itu. Data tersebut diyakini masih dimiliki oleh griya pijat tersebut.

“Harus dibuka pelanggannya siapa saja. Kenapa jadi heboh kan gitu. Buka saja pelanggannya di situ. Buka semua, CCTV-nya. Biar masyarakat tahu. Mana yang munafik, mana yang enggak. Masa kita beritanya dibikin pusing Alexis,” kata Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).

Menurut Taufik, masih banyak rakyat yang kelaparan, tak mempunyai pekerjaan dan kemiskinan yang mesti diberitakan.

“Rakyat masih banyak kelaparan, pekerjaan, kemiskinan masih banyak. Masa berhari-hari beritanya Alexis aja gitu. Malah dibuka sekarang dibuka beritanya bath upnya begini… begitu…. Yang kepingin malah sekarang jadi telat semua. Buka saja cctv-nya. Supaya tidak jadi fitnah. Pelanggannya siapa, tulis gitu. Jadi tahu mana yang munafik mana yang ndak,” paparnya prihatin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. Alexis seharusnya sudah tak bisa beroperasi sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta menerbitkan surat pada Jumat (27/10).

Adapun, surat itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum dapat memproses permohonan tanda daftar usaha pariwisata Alexis. (Iqbal)

Pembentukan Densus Tipikor Ditempuh dengan Pertimbangan Ini

Polri Ingin Membuat Densus Tipikor yang Bisa Mengimbangi KPK [dok net]

Polri Ingin Membuat Densus Tipikor yang Bisa Mengimbangi KPK [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Polri membentuk dan memfungsikan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) karena ada perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Perubahan itu ditandai oleh besaran transfer dana ke daerah dan dana desa memerlukan pendekatan baru pada aspek pengawasan dan pengamanan.

“Transfer dana daerah plus dana desa sudah mencapai kisaran Rp760 triliun dengan sebaran transfer dana ke daerah mencakup 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Pada 2017 ini, jumlah desa penerima dana desa tercatat 74.954 desa,” kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).

Dia menilai besaran dan luasnya wilayah sebaran transfer dana ke daerah dan dana desa itu sudah menggambarkan beban pengawasan dan beban pengamanan yang sangat tidak ringan.

Menurut dia, tantangannya adalah memastikan transfer dana ke daerah dan dana desa efektif mencapai tujuannya sehingga harus ada pendekatan baru pada aspek pengawasan dan pengamanan.

“Kalau tidak ada strategi baru, akibatnya sudah bisa diduga, total dana pembangunan yang tidak efektif akan meningkat karena hanya diendapkan di bank oleh puluhan pemerintah daerah. Sampai kapan dana-dana pembangunan itu akan diendapkan pun tidak ada yang tahu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai dalam konteks itu, Polri merancang dan menyiapkan Densus Tipikor karena jelajah kerja institusi tersebut mencakup seluruh wilayah negara.

Selain itu menurut dia, Densus Tipikor juga disiapkan untuk mengambil peran besar atas beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional itu.

“Unit-unit Densus Tipikor akan siaga dan bekerja di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota serta 74.000 desa,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari langkah Mabes Polri membentuk dan memfungsikan Densus Tipikor sehingga semua pihak hendaknya tidak berlebihan dalam menyikapi inisiatif Polri tersebut.

Menurut dia, Densus Tipikor sesungguhnya tidak lebih dari eskalasi dan penajaman fungsi Polri dalam mengamankan kebijakan pembangunan nasional sehingga penundaan fungsi Densus Tipikor jangan terlalu lama.

“Pemerintah hendaknya lebih proaktif dalam memberi pemahaman kepada publik tentang beban pengawasan dan beban pengamanan kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi harus selalu dimaknai semata-mata sebagai kerja penegakan hukum dan demi tertib hukum, inisiatif pemberantasan dan pencegahan korupsi jangan sekali-kali dipolitisasi. (Iqbal)

Populi Center : Jokowi Masih Unggul dari Prabowo

Bertemu di Hambalang, Ini Yang Dibahas Jokowi dan Prabowo

Prabowo Subianto dan Jokowi Usai Pertemuan di Hambalang

Jakarta, KABAROKE — Hasil survei yang dilakukan lembaga kajian Populi Center terkait Pilpres 2019 menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo tertinggi dibandingkan sejumlah nama yang disebut akan maju dalam Pilpres 2019. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 19 Oktober-26 Oktober 2017 terhadap 1.200 responden dengan metode survei multistage random sampling, margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, elektabilitas Jokowi mencapai 49,4 persen atau tertinggi jika diajukan pertanyaan spontan (“top of mind”).

Di bawah Jokowi muncul nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 21,7 persen, lalu Gatot Nurmantyo 2,0 persen.

“Ini menunjukkan Pilpres 2019 masih berupa pertarungan antara pak Jokowi dan pak Prabowo,” ujar Direktur Populi Center Usep S Ahyar dalam pemaparan hasil survei bertajuk “3 Tahun ‘Indonesia Sentris’: Penilaian Dari Rakyat”, di Jakarta.

Menurut Usep, dalam pertanyaan tertutup di mana hanya menampilkan dua calon yakni Jokowi dan Prabowo, elektabilitas Jokowi tetap berada di atas Prabowo.

“Jika calon pesertanya hanya dua, sebanyak 56,7 persen responden memilih pak Jokowi, sedangkan yang memilih pak Prabowo 31,9 persen, dan 11,3 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar Usep.

Survei juga menunjukkan Jokowi unggul di seluruh kategori usia pemilih. Namun mayoritas pemilih Jokowi adalah usia 36-45 tahun. (***)

Bawaslu Mulai Petakan Daerah Rawan di Pilgub Sulsel

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi [dok net]

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi [dok net]

Makassar, KABAROKE — Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mulai memetakan daerah-daerah rawan konflik dan kecurangan berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gibernur yang akan berlangsung 27 Juni 2018.

“Sudah dipetakan mana-mana daerah dianggap rawan. Ada beberapa aspek yang kami teliti bersama dengan variabel-variabelnya,” kata Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi usai diskusi persiapan penyelenggara Pilgub Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia mencontohkan bentuk kerawanan itu berupa potensi [politik uang atau jual beli suara, mobilisasi pegawai negeri sipil, ketersediaan anggaran hingga hambatan geografis.

Rencananya, pada pertengahan November, Bawaslu pusat maupun daerah akan merilis secara nasional daerah-daerah rawan berdasarkan penelitian dan pengalaman pilkada lalu.

“Daerah rawan belum kita tetapkan, nanti akan dirilis secara nasional pertengahan bulan ini. Kami pun intens melakukan seminar-seminar terkait dengan potensi itu berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya,” ucap dia.

Menurutnya, dari pengalaman Pilkada maupun Pemilu yang lalu di suatu daerah yang dinyatakan rawan juga menjadi variabel, sehingga Bawaslu tetap memasukkan daerah-daerah tersebut dalam pembahasan.

Mengenai dengan adanya sejumlah bakal calon gubernur bersama pasangannya terus melakukan sosialisasi maupun melaksanakan kampanye dibungkus kegiatan, termasuk adanya gerakan ASN mulai mengampanyekan kandidatnya, kata dia, Bawaslu belum bisa bergerak.

“Sekarang `kan belum ada pasangan calon yang resmi, kalau dikatakan curi start itu belum dinilai. Nanti setelah mereka dinyatakan sebagai calon dan tiga hari setelah penetapan calon mereka bisa bersosialisasi, kecuali mereka menggelar kampanye akbar, itu kita tindak,” tegas Arumahi.

Kendati adanya kasus pada Pilkada lalu ada oknum ASN yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon dan memobilisasi massa kala itu, bahkan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, namun seiring berjalannya waktu ASN bersangkutan malah naik jabatan.

“Bawaslu bukanlah eksekutor, kami sifatnya hanya merekomendasikan bila terjadi pelanggaran nanti Komisi Aparatur Negara menjatuhkan sanksi,” ungkapnya.

Selain itu Bawaslu sudah melakukan perikatanu nota kesepahaman bersama dengan instasi terkait seperti Komisi Aparatur Negara, Kementerian PAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Daerah (BKN) bila ada pelanggaran netralitas PNS atau ASN direkomendasikan ke instansi tersebut untuk dijatuhi sanksi.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulsel merilis ada tiga daerah masuk zona merah atau rawan konflik jelang hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sulsel. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Gowa, Kota Palopo, dan Kabupaten Bone.

Menurut Kepala Biro Operasional Polda Sulsel Kombes Pol Stephen Napiun, kepada wartawan belum lama ini, pemetaan yang dilakukan timnya, berdasar pada pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

“Sudah kita lakulam pemetaan kita melihat pengalaman lalu. Ketiga daerah ini rawan konflik sudah mendapat perhatian khusus dari Polda,” terangnya. (***)

1 2