Anak Setnov Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Alasannya

Putri Setnov Dwina Michaella [dok net]

Putri Setnov Dwina Michaella [dok net]

Jakarta, KABAROKE – Dwina Michaella yang anak dari Ketua DPR Setya Novanto tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi KTP-elektronik (e-KTP) pada Jumat (24/11).

Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto menyatakan bahwa ketidakhadiran Dwina dikarenakan surat pemanggilan belum diterima oleh yang bersangkutan.

“Belum, karena alamatnya kan salah. KPK kirimnya ke kediamannya Pak Setya Novanto. Anak-anaknya sudah punya rumah masing-masing, jadi belum diterima,” kata Fredrich saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/11).

Menurut Fredrich, surat pemanggilan itu dikirim ke kediaman Setya Novanto yang berlokasi di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru.

“Saya tahunya diinformasikan ada panggilan kemarin. Ada panggilan dikirim ke kediaman kemudian sama pengamanan dalamnya dikasih tahu bahwa anak-anaknya sudah lama tidak tinggal di sana,” kata Fredrich.

Dwina sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo yang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution.

KPK juga sedianya akan memeriksa Rheza Herwindo, yang juga anak dari Setya Novanto pada Kamis (23/11).
Namun, yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dan juga tidak ada informasi alasan ketidakhadirannya.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-e yang terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek e-KTP.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11).

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi. Mereka juga diduga menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (***)

Istri Setnov Ikut Dicekal ke Luar Negeri

Istri Setnov, Deisti Astriani Tagor

Istri Setnov, Deisti Astriani Tagor

Jakarta, KABAROKE — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, untuk pencegahan ke luar negeri terhadap Deisti Astriani Tagor, istri Setya Novanto.

Deisti dicegah ke luar negeri dalam proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo yang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution.

“Jangka waktu pencegahan selama enam bulan kedepan terhitung sejak 21 November 2017 karena dibutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus e-KTP. Agar saat dibutuhkan keterangannya tidak sedang berada di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Sebelumnya, Deisti sempat diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana pada Senin (20/11).

Namun, ia tidak memberikan komentar banyak terkait pemeriksaannya tersebut.

“Tanya penyidik ya,” kata Deisti sesuai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/11).

Febri menyatakan pemeriksaan terhadap Deisti untuk mendalami kronologis kepemilikan perusahaan PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera serta pihak-pihak yang memiliki saham di sana.

“Ada sejarah tentang kepemilikan perusahaan salah satunya Murakabi yang kami dalami lebih lanjut itu sejarah awalnya bagaimana dan nama saksi juga tercantum di dalam salah satu perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi dan kuat,” ucap Febri.

Deisti juga merupakan mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

“Kami ingin melihat keterkaitan dari beberapa perusahaan, saham-sahamnya siapa yang memiliki dan proses distribusi atau perpindahan sahamnya juga menjadi perhatian publik bagi KPK,” tuturnya. (***)

Polri: Kasus Viktor Laiskodat Ditangani MKD Terlebih Dulu

Brigjen Rikwanto

Brigjen Rikwanto

Jakarta, KABAROKE – Polri membantah kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor politisi NasDem Viktor Laiskodat telah dihentikan atau SP3. Kasus tersebut saat ini masih berstatus penyelidikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, kasus itu akan ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terlebih dahulu. Pasalnya, penyidik memerlukan hasil dari sidang MKD DPR sebagai masukan kepada penyidik dalam kelanjutan proses hukumnya.

“Karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Kamis (23/11).

Karena, jelas Rikwanto, sebagai anggota DPR, Viktor memiliki hak imunitas yang diatur UU MD3 No 17 Tahun 2014 tentang imunitas anggota DPR pasal 224 ayat (1) dan (2) yaitu pernyataan, pendapat, sikap dan tindakan yang diekspresikan di dalam dan diluar rapat DPR.

Rikwanto mencontohkan seperti profesi lainnya yang dalam hal pemanggilan perlu mendapatkan keterangan dari lembaga yang terkait dengan profesi tersebut.

“Sama dengan beberapa profesi lain yang juga ada aturan hukumnya, seperti praktek dokter yang dilaporkan malpraktek, maka penyidik akan meminta keterangan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Pofesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan, penyidik Polri akan meminta Dewan pers,” tuturnya.

Sebelumnya, Viktor Laiskodat dilaporkan atas pidatonya yang menyebut sejumlah partai politik mendukung pro-khilafah dan intoleran. Adapun pelapornya adalah Partai Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS.
Viktor dituduh melanggar Pasal 156 KUHP atau UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (***)

Dilapor Polisi oleh PPP Romy, Kubu Djan Faridz: Jangan Baper Deh…

PPP

PPP

Makassar, KABAROKE — Pihak PPP Sulsel Kubu Romy kembali berurusan dengan polisi. Ketua Bappilu PPP Sulsel kubu Romy, Rizal Syarifuddin menyebut akan melaporkan dua elite PPP kubu Djan Faridz setelah kehadirannya pada deklarasi pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, NH-Aziz, Jumat (17/11) lalu.

Merespons pernyataan tersebut, Ketua Bappilu PPP sulsel kubu Djan Faridz, Irwan Intje meyakinkan bahwa laporan itu tidak berdasar. Sebab, dalih yang dilontarkan kubu sebelah tidak terbukti.

“Kalau dia mau melaporkan secara hukum, silakan saja. Itu tidak ada masalah, karena memang tidak ada sesuatu. Itu kan lucu jadinya. Jangan terlalu Baper (bawa perasaan) deh,” bebernya Jumat, (24/11).

Kedua elite PPP kubu Djan Faridz yang bakal dilaporkan ialah Wakil Sekretaris DPP PPP, Yunuz Razak dan Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Arifuddin Lewa alias Arley. Yunus dilaporkan dengan dugaan ujaran kebencian sedangkan Arley dilaporkan lantaran menggunakan jas PPP. Hal tersebut, kata Irwan Intje, sama sekali tidak bisa diterima.

“Harley itu adalah PPP. Di sinilah kalau tidak memahami tentang kader itu sendiri. Harley itu jelas, dia sebagai salah satu Wakil Ketua DPW Sulsel. Membaca doa dengan atribut PPP, ya sah saja,” bebernya.

“Di mana letak penyebar kebencian itu, Wakil Sekretaris DPP PPP mengeluarkan statement, siapapun yang menggunakan PPP selain PPP kami haram juga, saya kira itu wajar-wajar saja,” imbuhnya.

Karena itu, Irwan berujar kejadian tersebut ditanggapi santai saja. “Kita coba rileks melihat ini, bahwasanya ini sesuatu di mana kedua belah pihak memiliki hak yang sama,” urainya.

Lebih lanjut, apabila hal tersebut nantinya tidak terbukti, maka kasus tersebut akan dilanjutkan dengan tuduhan balik pencemaran nama baik. “Karena secara personal. Ketika terjadi, kami juga tidak bisa menghalangi keduanya jika melapor balik karena memberikan pernyataan yang mereka tidak pahami,” tuturnya.

Irwan Intje juga menegaskan jika konflik ini tidak akan mengganggu stabilitas PPP Kubu Djan Faridz dalam upaya pemenangan pasangan nasionalis-religius di Pilgub Sulsel.

“Pasti kita akan tetap solid, tidak akan terganggu dukungan. Kita tidak ada urusan dengan itu,” tandasnya. (***)

Ojek Online : Program Rumah Murah NH-Aziz Sangat Kami Butuhkan..

Driver Ojek Online Dukung Program Rumah Murah ala NH-Aziz

Driver Ojek Online Dukung Program Rumah Murah ala NH-Aziz

Makassar, KABAROKE — Program rumah murah ala Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) direspons positif oleh masyarakat Sulsel.

Bahkan, program teranyar pasangan nasionalis-religius itu paling ditunggu. Maklum, kebutuhan rumah di Sulsel terbilang besar. Ironisnya, harga rumah semakin mahal seiring harga lahan yang tidak terkendali.

Salah seorang driver ojek online, Hijeruddin, mengapresiasi gagasan NH-Aziz menghadirkan program rumah murah. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memiliki hunian layak. Ia optimistis bila program tersebut terealisasi, maka visi menghadirkan Sulsel Baru yang lebih makmur dan sejahtera akan terealisasi.

“Itu (program rumah murah) paling ditunggu-tunggu. Paling kami butuhkan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, tentu kebutuhan tempat tinggal pun semakin tinggi. Jadi perlu ada terobosan yang pro-rakyat. Nah, kalau program itu jadi maka NH-Aziz tentunya akan membantu peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucap Hijeruddin, Jumat, 24 November.

Hijeruddin melanjutkan program rumah murah itu mampu membuat NH-Aziz mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Pasalnya, program tersebut sangat pro-rakyat dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat. Hijeruddin yang juga mahasiswa pasca-sarjana pun meyakini NH-Aziz bisa lebih baik memimpin Sulsel dibandingkan gubernur sebelumnya.

Program rumah murah pertamakali diperkenalkan NH-Aziz saat deklarasi di Lapangan Karebosi, Jumat, 17 November. NH mengungkapkan program rumah murah merupakan bagian dari upaya menciptakan Sulsel Baru yang lebih cerah. Diakui dia, untuk mensejahterakan masyarakat, tidak cukup dengan pendidikan dan kesehatan gratis.

“Saya memiliki rencana membangun perumahan murah untuk masyarakat Sulsel. Tentunya itu akan saya wujudkan bila nanti terpilih menjadi Gubernur Sulsel. Bila NH-Aziz diberikan amanah, Insya Allah masyarakat Sulsel akan lebih makmur dan sejahtera,” kata NH yang juga Ketua Harian DPP Golkar.

Sebelum program rumah murah, setidaknya ada empat program NH-Aziz yang juga sangat populer. Di antaranya layanan kesehatan gratis berbasis, pendidikan dan fasilitas sekolah gratis, kredit kesejahteraan masyarakat tanpa bunga dan agunan serta gerakan membangun di kampung. (***)

Gaung Smart City ala Makassar Sampai ke Spanyol

Makassar Smart City

Makassar Smart City

Makassar, KABAROKE — Komisi Eropa memilih Makassar dan Semarang untuk memaparkan presentasi mengenai kerja sama internasional dan potensi investasi smart city di Indonesia. Presentasi itu digelar di Kota Malaga yang merupakan kota pelabuhan terbesar di Spanyol, Selasa, (21/11/2017).

Presentasi dilakukan di hadapan World Cities Organization and European Commision Partner yang terdiri dari beberapa Government Agency yang ada di Eropa.

Kepala Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah/Lembaga Setda Pemkot Makassar, Najiran Syamsuddin, memaparkan perkembangan Kota Makassar serta kemajuan smart city project di Kota Daeng. Dalam pemaparannya, ia mengatakan Makassar sebagai kota yang menjadi pilot project untuk beberapa smart city program dan inovation di Indonesia.

“Kami paparkan kemajuan Kota Makassar saat ini, termasuk beberapa program inovasi,” kata Najiran, dalam siaran persnya.

Tidak hanya kemajuan Kota Makassar, Najiran juga menjabarkan potensi kerjasama internasional di Makassar sebagai kota yang menjadi hub Indonesia. Beberapa program inovasi itu yakni Homa Care, Lorong Sehat (LongSet), War Room dan Pedestrian Bintang 5.

“Tentunya semua itu sangat dipengaruhi oleh public engagement di masyarakat yang merasakan secara langsung manfaat dari program-program unggulan yang dicanangkan Wali Kota Makassar (Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto,” ucap Najiran.

Rencananya Komisi Eropa akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Luar Negeri untuk mewujudkan kerjasama internasional antara beberapa Government Agency di Eropa dengan Kota Makassar.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dunia internasional kepada kota di dunia yang dianggap telah berhasil menciptakan perubahan yang besar dan telah banyak mempengaruhi perkembangan masyarakat. Makassar menjadi salah satu daerah yang dianggap berhasil menerapkan program smart city. (***)

Ini Alasan Suzanna Sebut NH Pemimpin ‘Jaman Now’

Suzanna Kaharuddin

Suzanna Kaharuddin

Makassar, KABAROKE — Keputusan Nurdin Halid (NH) untuk mengabdi di Sulsel menuai simpati dan pujian dari berbagai pihak. NH dinilai telah menunjukkan komitmen dan teladan kepemimpinan dengan tidak memburu kekuasan di level nasional meski memiliki peluang besar menggapainya.

NH diketahui berkesempatan besar menahkodai Golkar seiring kasus yang menjerat Setya Novanto. Meski demikian, ia memilih meneruskan perjuangannya bersama Aziz Qahhar Mudzakkar pada Pilgub Sulsel 2018. Janji membangun kampung kepada masyarakat Sulsel yang membuatnya bertahan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Suzanna Kaharuddin, menyatakkan figur pemimpin seperti NH sudah jarang ditemui di Tanah Air. Tatkala kebanyakan orang mengejar kekuasaan, NH malah memilih mengabdi ke kampung halamannya meski harus ‘turun kasta’.

“Kalau bahasa kekiniannya, NH ini pemimpin jaman now. Nilai pengabdiannya keren sekali,” kata Suzanna, saat dihubungi Jumat, 24 November.

“NH telah membuktikan komitmen membangun Sulsel Baru sekaligus menunjukkan keteladanan kepemimpinan. NH bukanlah orang ambisius, jadi tak heran meski ada peluang besar memimpin Golkar, ia memilih mengabdi ke kampung halamannya,” sambungnya.

Menurut Suzanna, pilihan PKPI mendukung NH bersama Aziz Qahhar Mudzakkar pun dilandasi ketokohan mereka. Sedari awal, pihaknya sangat yakin hanya NH-Aziz yang paling mampu membawa Sulsel menjadi lebih makmur dan sejahtera. Pertimbangannya, mereka adalah tokoh nasional yang memang tidak lagi mengejar kekuasaan.

“Kolobarasi NH-Aziz dengan konsep ekonomi kerakyatan paling layak memimpin Sulsel. Terlebih lagi, mereka ini tokoh nasional yang memiliki jaringan kuat dan luas. Semisal NH yang merupakaan Ketua Harian DPP Golkar, Ketua Dekopin dan Wakil Presiden ICA Asia Pasific, tentu tidak diragukan bisa membawa investor untuk Sulsel.”

NH sendiri secara jelas dan tegas telah menyatakan komitmennya mewujudkan Sulsel Baru. Ketua Harian DPP Golkar itu menegaskan tidak akan mundur dari pencalonannya pada Pilgub Sulsel, apapun yang terjadi di kepengurusan Golkar.

NH juga menyampaikan sedari awal dirinya tidak memiliki ambisi untuk menjadi penguasa. Karena itu pula, ia rela ‘turun kasta’ dengan maju bertarung pada Pilgub Sulsel ketimbang merebut posisi Ketua Umum Golkar. Bersama Aziz, niatnya murni untuk mengabdi mengatasi berbagai permasalahan klasik di Sulsel. (***)

Terungkap! 77 Persen Pembiayaan Rumah di Indonesia Melalui KPR

REI Siapkan 1500 Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di NTT

REI Siapkan 1500 Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di NTT

Makassar, KABAROKE — PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) terus mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan alias multifinance untuk turut terlibat dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Toh, prospek pembelian rumah melalui KPR di Indonesia sangat menjanjikan. Lebih dari separuh proses pembelian rumah di Tanah Air dilakukan memanfaatkan program KPR.

“KPR masih menjadi pilihan utama pembelian rumah di Indonesia. Statistik mencatat 77 persen pembelian rumah melalui KPR. Sisanya 7 persen pembelian hard cash (tunai keras) dan 16 persen cara lainnya,” kata Direktur SMF, Heliantopo, di Makassar, belum lama ini.

Besarnya prospek KPR tidak lepas lantaran tingginya angka kelangkaan kepemilikan rumah alias back log di Indonesia. Pada 2016, tercatat back log menembus 11,6 juta unit. Bila dihitung mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan estimasi waktu, total kebutuhan rumah di Indonesia berkisar 1,46 juta unit per tahun. Ironisnya, realiasi per tahun hanya 400 ribu unit.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Oke, outstanding KPR di Indonesia hingga Mei 2017 menembus Rp362,23 triliun. Bila dilihat sebarannya, BTN masih mendominasi selaku penyalur KPR terbesar dengan market share 33,57 persen atau setara Rp121,6 triliun. Disusul BCA (17,46 persen atau setara Rp63,25 persen) dan BNI (10,21 persen atau setara Rp36,98 triliun).

Bila ditelisik lebih dalam, Heliantopo menyebut pemberian fasilitas KPR didominasi bank pemerintah dengan share mencapai 56 persen. Disusul bank swasta nasional (37 persen), Bank Pembangunan Daerah (6 persen) serta bank asing dan campuran (1 persen).

Heliantopo mengungkapkan pada masa mendatang, pihaknya mendorong BPD untuk meningkatkan kontribusi dalam hal penyaluran KPR. Untuk itu, pihaknya siap membantu dan telah meneken perjanjian kerjasama dengan sejumlah BPD di Tanah Air. Menurut dia, BPD cocok untuk menyalurkan KPR lantaran memiliki infrastruktur yang kuat dan mengetahui kondisi daerah.

Langkah SMF mendorong pembiayaan perumahan, Heliantopo menambahkan memang dimaksudkan juga untuk mendongkrak rasio KPR Indonesia. Harus diakui rasio KPR Indonesia sebesar 2,85 persen merupakan yang terendah di ASEAN. Dicontohkan dia, rasio KPR negara tetangga yang terbilang tinggi seperti Malaysia yang mencapai 38,8 persen. (***)

BI Prediksi Inflasi November di Sulsel Tetap Stabil

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Makassar, KABAROKE — Laju inflasi di Sulsel pada November 2017 diprediksi relatif stabil. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Sulsel kembali mencatatkan deflasi. Terjaganya tekanan inflasi di Sulsel berkat stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu, tidak ada momen besar pada bulan ini yang membuat adanya lonjakan pengeluaran untuk kebutuhan masyarakat.

“Khusus untuk November 2017, inflasi di Sulsel diperkirakan masih relatif stabil seiring dengan pasokan bahan kebutuhan yang terjaga di tengah musim panen yang mulai berakhir,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Bambang Kusmiarso.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Oke, laju inflasi di Sulsel sepanjang 2017 terbilang sangat stabil. Hingga bulan kesepuluh pada tahun ini, Sulsel telah mencatatkan lima kali deflasi. Teranyar, Sulsel mengalami deflasi 0,31 persen pada Oktober 2017. Yang istimewa, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel juga mencatatkan deflasi.

Secara utuh, laju inflasi di Sulsel untuk tahun kalender (Januari-Oktober 2017) mencapai 3,08 persen. Adapun laju inflasi year on year (Oktober 2017 terhadap Oktober 2016) berkisar 3,85 persen. Bambang menyebut torehan tersebut masih dalam range target, dimana kisaran sasaran inflasi tahun 2017 yaitu 4 plus minus 1 persen.

Menurut Bambang, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah tekanan inflasi pada akhir tahun alias Desember 2017. Diprediksi pihaknya tekanan inflasi menguat menyambut dua momentum besar yakni Natal dan Tahun Baru. Tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari administered price, khususnya pada komoditas tiket angkutan udara.

“Peningkatan tekanan inflasi memang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun. Itu karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat mengalami kenaikan. Kondisi serupa biasa terjadi pada hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri maupun Idul Adha,” ulas Bambang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam, sebelumnya menyatakan daerahnya mencatatkan prestasi yang cukup baik dalam pengendalian inflasi. Tercatat Sulsel menorehkan lima kali deflasi. Teranyar periode Oktober 2017, Sulsel mengalami deflasi 0,31 persen.

Menurut Nursam, deflasi Sulsel pada Oktober 2017 cukup istimewa lantaran semua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi. “Kali ini, seluruh kota IHK di Sulsel berhasil mencatatkan deflasi. Total ada lima kota IHK di provinsi ini yakni Makassar, Parepare, Bone, Palopo dan Bulukumba,” tutup dia. (***)

PKPU Pidana Berulang Tak Halangi NH Bertarung di Pilgub Sulsel

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Pernyataan yang pernah dilontarkan Mantan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo (IYL) berkaitan dengan akan adanya bakal calon Gubernur Sulsel yang tidak bisa maju pada Pilgub Sulsel karena pidana berulang dinilai keliru. Jika pernyataan IYL tersebut merujuk pada bakal calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH) yang pernah tertimpa kasus pidana berulang, maka hal itu tidak akan bisa dijadikan penghalang.

Sebab hal tersebut telah diatur di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur jika memenuhi persyaratan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

“Aturan itu berlaku jika pelaku kejahatan berulang belum cukup mencapai 5 tahun sejak keluar dari tahanan hingga hari pertama pendaftaran calon di KPU,” ujar Pengamat Nuranic Starategis, Nurmal Idrus saat dihubungi, Selasa (21/11).

Bahkan, lanjut Nurmal, apabila terjadi kondisi tersebut, calon tidak wajib lagi untuk memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

“Di PKPU No 3 Tahun 2017 pasal 4 (g), pengecualian itu disebutkan. Jika seorang mantan napi telah lebih dari 5 tahun sejak keluar dari tahanan, ia tak wajib lagi mengumumkan ke publik bahwa ia seorang mantan napi,” terangnya.

Dengan demikian, aturan tersebut dinilai tidak akan menghalangi langkah NH untuk maju pada bursa Pilgub Sulsel. “Maka aturan itu tak berlaku padanya karena dia keluar dari tahanan sejak 2006,” tuturnya.

Selain itu, imbuh Nurmal, kejahatan yang sama sekali dilarang untuk ikut pilkada adalah kejahatan seksual dan bandar narkoba menurut aturan yang berlaku. Sehingga, ia mengatakan, interpretasi terkait aturan tersebut tidak boleh dimaknai secara parsial.

Diketahui, NH pernah ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal pada tanggal 16 Juli 2004. Namun, NH kemudian dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan sebelum dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007.

Kasus selanjutnya menimpa Ketua Dewan Koperasi Indonesia ini ketika dituntut dalam kasus gula impor pada September 2005. Namun, dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

NH sendiri telah mengakui pernah menerima hukuman pidana. Ia berujar, kasus yang menimpanya bersifat politis sebab memperjuangkan kebutuhan rakyat saat itu.

“Perlu juga masyarakat tahu, bahwa keputusan yang saya ambil pada saat itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Atas itu, saya berani mengambil risiko,” tuturnya.

Karena itu pulalah, Ketua Harian Golkar ini kembali ke Sulsel dan bertarung melalui pilgub untuk menunaikan ikrarnya saat di balik jeruji besi. Dirinya menginginkan kehidupan di Sulsel, kampung halamannya, menjadi lebih sejahtera. (***)

1 2