Tabungan Pelajar di Sulsel Tembus Rp18 Miliar

Tabungan Simpanan Pelajar alias SimPel

Tabungan Simpanan Pelajar alias SimPel

Makassar, KABAROKE — Tabungan simpanan pelajar alias Simpel di Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Tercatat jumlah rekening bertumbuh hingga 23,24 persen (ytd) menjadi 173.708 rekening hingga September 2017. Di antaranya terdapat 3.921 SimPel Syariah. Adapun nominal SimPel Sulsel telah mencapai Rp18,72 miliar.

“Per September 2017, simpanan pelajar atau SimPel di Sulsel tumbuh signifikan. Nominalnya tumbuh hingga 257,27 persen menembus Rp18,72 miliar, dimana di antaranya Rp916,1 juta dari SimPel Syariah. Adapun jumlah rekening mencapai 173.708 rekening,” kata Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Zulmi.

Menurut Zulmi, jumlah bank peserta untuk tabungan SimPel di Sulsel tidak mengalami perubahan. Hingga kini, ada 25 bank yang berkomitmen mensukseskan program tabungan pelajar yang diluncurkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 14 Juni 2015. Tidak hanya bank umum reguler, kata dia, tercatat ada 10 bank syariah yang turut berpartisipasi. Kendati demikian, kontribusi bank syariah belum begitu besar.

Zulmi melanjutkan OJK terus mendorong perbankan untuk dapat mendongkrak jumlah rekening, termasuk nominal untuk tabungan SimPel. Toh, potensi untuk itu sangat besar lantaran jumlah pelajar, mulai SD hingga SMA di Indonesia mencapai puluhan juta. Untuk itu, OJK gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Hingga September 2017, pihaknya telah menyambangi 1.581 sekolah dan menjalin 1.252 perjanjian kerja sama alias PKS.

Vice President Consumer Banking BNI Wilayah Makassar, Hadi Santoso, mengatakan kontribusi BNI dalam mensukseskan SimPel di Sulsel terbilang sangat tinggi. Tahun lalu saja, pihaknya mencanangkan pembukaan 100 ribu rekening tabungan SimPel di Kota Makassar. Teranyar, BNI kembali memfasilitasi pembukaan 4 ribu rekening tabungan SimPel di Toraja.

“Lebih dari separuhnya (tabungan SimPel di Sulsel) itu BNI. Dan, kami terus berupaya meningkatkan angka partisipasi maupun nominalnya SimPel itu penting untuk mengajarkan sejak dini untuk menabung,” pungkas Hadi. (***)

Total, Begini Cara Bupati Pangkep Menangkan NH-Aziz

Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Total Bekerja Menangkan NH-Aziz

Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Total Bekerja Menangkan NH-Aziz

Pangkep, KABAROKE — Di tengah kesibukannya selaku Ketua DPD II Golkar dan Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, tidak pernah lupa mengupayakan pemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) pada Pilgub Sulsel 2018. Bagi Syamsuddin, kemenangan pasangan nasionalis-religius itu di Pangkep tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Komitmen Syamsuddin memenangkan NH-Aziz dibuktikan dengan massifnya konsolidasi dan sosialisasi. Totalitas Syamsuddin ditunjukkan dengan terjun langsung dari warkop ke warkop. Teranyar, orang nomor satu di Pangkep itu menemui anggota DRPR Sulsel dari Fraksi Golkar, Sofyan Syam, di salah satu warkop di daerah Pangkajene.

Syamsuddin dan Sofyan bertemu di warkop bersama dengan tim NH-Aziz. Seperti biasa, mereka membahas beragam hal, utamanya perihal konsolidasi dan agenda sosialisasi jagoannya yang kini diusung oleh enam parpol. Konsolidasi dilakukan untuk menyatukan kekuatan sekaligus memanaskan mesin pemenangan, baik dari parpol pengusung maupun relawan.

Syamsuddin sendiri menegaskan kemenangan NH-Aziz di Pangkep adalah keniscayaan. Pangkep diproyeksikannya sebagai salah satu basis pemenangan pasangan dengan tagline Sulsel Baru. “NH-Aziz harga mati bagi kita di Pangkep. Mari satukan kekuatan menangkan NH-Aziz di Pilgub Sulsel 2018,” kata Syamsuddin, Jumat, 24 November.

Bukan tanpa alasan, Syamsuddin habis-habisan berjuang memenangkan NH-Aziz. Selain usungan Golkar, NH-Aziz disebutnya merupakan pasangan kandidat yang paling siap dan mampu mengubah Sulsel menjadi lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kontrak politik NH-Aziz tatkala pasangan lain baru menyusun konsep dan program unggulannya.

Diketahui dari sederet pasangan kandidat pada Pilgub Sulsel, NH-Aziz pula yang kali pertama merilis konsep dan programnya. Berbekal konsep ekonomi kerakyatan, pasangan ini telah melahirkan sederet program pro-rakyat yang populis. Mulai dari layanan kesehatan gratis berbasis KTP, pendidikan dan fasilitas sekolah gratis, kredit kesejahteraan tanpa bunga dan agunan serta program rumah murah. (***)

Polda Sulsel Tangkap Penyebar Video Hoax Soal Operasi Zebra di Bali

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani

Makassar, KABAROKE — Unit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menciduk Effendi (30 tahun) di salah satu gerai makanan di Denpasar, Bali, Jumat, 24 November. Effendi ditangkap karena menyebarkan video hoax soal Operasi Zebra. Video kebohongan berjudul ‘Inilah Video Akibat Operasi Zebra 2017″ itu sempat viral di dunia maya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, mengatakan Effendi ditangkap lantaran diduga sebagai pelaku hate-speech. Pria asal Jember itu dinilai memprovokasi dengan mendistribusikan video aksi perusakan dan pembakaran motor polisi di Makassar pada 2016. Ironisnya, Effendi mengubah tema dan judulnya, lalu menyebut aksi anarkistis dalam video itu akibat Operasi Zebra 2017.

“Pelaku mendistribusikan, bahkan memviralkan peristiwa perusakan dan pembakaran motor (polisi) oleh mahasiswa Unismuh saat aksi Sumpah Pemuda 2016 di Makassar. Video itu kembali diviralkan oleh yang bersangkutan dengan mengganti judulnya. Ditulisnya itu akibat Operasi Zebra 2017 yang jelas merupakan kebohongan besar,” kata Dicky.

Menurut Dicky, aksi Effendi yang menyebar video hoax seputar Operasi Zebra 2017 telah meresahkan masyarakat. Tidak hanya itu, tindakan pria yang sebagai pekerja lepas tersebut juga merusak citra Polri. Dicky mengimbau agar masyarakat lebih bijak di dunia maya. Jangan sembarangan memposting status, foto atau video yang dapat berimplikasi hukum.

Terkait kasus yang menjerat Effendi, Dicky belum merinci mengenai pasal yang akan menjeratnya. Yang pasti, Effendi akan diperiksa oleh penyidik terkait modus dan motifnya menyebar video hoax seputar Operasi Zebra 2017. “Yang bersangkutan kan baru ditangkap tadi siang di Bali dan baru mau diterbangkan ke Makassar untuk pemeriksaan di Markas Polda Sulsel,” pungkas dia. (***)

Dari Youtube, Presiden Jokowi Belajar Tari Tortor

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Medan, KABAROKE — Presiden Joko Widodo mengaku belajar tari Tortor yang akan ia bawakan dalam acara adat pada Sabtu (25/11) dari Youtube.

“Latihan sama Youtube,” kata Presiden Jokowi di Sun Plaza Medan, Jumat.

Presiden Jokowi akan menjalani proses Margalanggang atau melakukan tari Tortor tahap III di Perumahan Bukit Hijau Regensi, Taman Setia Budi, Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara.

Namun, Presiden mengaku bahwa tarian Tortor yang akan ia bawakan hanya akan berlangsung sebentar.

“Saya paling (menari Tortor) hanya lima menit,” tambah Presiden.

Selain belajar dari “Youtube”, ia mengaku tidak mempersiapkan hal lainnya.

“Ya besok persiapan tinggal berangkat saja. Besok jam 10.00 WIB,” ungkap Presiden.

Namun, acara tidak berhenti di situ saja, pada Minggu, Presiden juga akan melangsungkan resepsi yang didahului dengan kirab.

“Nanti yang anu kan (resepsi) hari Minggu,” ungkap Presiden.

Pada Minggu (26/11) rencananya akan ada kirab lengkap dengan kereta kencana yang akan dinaiki Kahiyang dan Bobby serta kedua keluarga.

Selain kereta kencana dan kuda, dalam kirab tersebut juga ada sejumlah becak bermotor, alat musik tradisional, serta musik tradisional Mandailing “Gondang Sambilan” yang ikut mengiringi. (***)

Ratusan WNI Bermasalah Dipulangkan dari Malaysia

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Pemerintah Kerajaan Malaysia memulangkan lagi 308 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang bekerja di Negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pemulangan ratusan WNI bermasalah ini setelah menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya selama berada di negeri jiran tersebut.

Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution di Nunukan, Jumat, membenarkan ratusan WNI dipulangkan pada Kamis (23/11) sekitar pukul 18.00 wita dari dua wilayah kerja konsulat RI yakni Kota Kinabalu dan Tawau.

Khusus pemulangan dari wilayah kerja Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu berjumlah 267 orang masing-masing berasal dari PTS Kemanis Papar, PTS Sibuga Sandakan dan PTS Manggatal Kota Kinabalu.

Dari 267 WNI yang dipulangkan dari KJRI Kota Kinabalu terdiri 177 laki-laki, 65 perempuan, 14 anak laki-laki dan 11 anak perempuan tiba dengan menggunakan kapal angkutan resmi dari Tawau Negeri Sabah.

Kemudian pemulangan dari Konsulat RI Tawau berdasarkan Surat Imigrasi Tawau Nomor: IM.101/S.TWU/E/US/1130-6/2017 perihal pemulangan 41 WNI dari PTS Air Panas Tawau.

Nasution menyebutkan, dari total WNI bermasalah yang dipulangkan bersamaan dari dua wilayah kerja Konsulat RI tersebut masing-masing 180 laki-laki, 95 perempuan, 17 anak perempuan dan 16 anak laki-laki.

Ratusan WNI bermasalah ini dijemput oleh petugas dari kepolisian, imigrasi, kesehatan pelabuhan dan BP3TKI di Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, diarahkan ke aula terminal pelabuhan untuk didata sebelum diserahkan kepada BP3TKI setempat untuk ditampung sementara waktu. (****)

Andi Ilhamsyah Mattalatta Puji Komitmen Antikorupsi NH-Aziz

Nurdin Halid dan Andi Ilhamsyah Mattalatta

Nurdin Halid dan Andi Ilhamsyah Mattalatta

Makassar, KABAROKE — Ketua DPD Hanura Sulsel, Andi Ilhamsyah Mattalatta memuji komitmen antikorupsi yang disuarakan pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Deng IL ini di Makassar, (24/11).

“Musuh terbesar utama bangsa kita ini adalah korupsi. Beruntung kita memiliki pasangan NH-Aziz yang berkomitmen untuk antikorupsi lewat kontrak politiknya saat deklarasi,” bebernya.

Lebih lanjut, putra pahlawan nasional Andi Mattalatta ini yakin dengan pasangan nasionalis-religius mampu sungguh-sungguh dengan komitmen tersebut. Ia mengenal kedua tokoh tersebut sebagai sosok yang tepat dalam memimpin Sulsel lima tahun ke depan.

“Pak NH memang sudah pernah dipidana, tapi yakinlah kalau kasusnya sarat kepentingan dan hasil dari kebijakannya untuk kepentingan rakyat banyak. Apalagi dia didampingi Pak Aziz yang latar belakang religius dan telah mengabdi selama tiga periode lewat DPD,” urainya.

Lebih lanjut, komitmen pengabdian pasangan ini kembali terlihat saat NH lebih memilih untuk mensejahterakan kampung daripada menjadi ketua umum partai terbesar Indonesia.

“Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Pak NH murni untuk mengabdi di Sulsel, bukan untuk mengejar kekuasaan, apalagi mereguk untuk kepentingan keluarga atau kelompok,” jelasnya.

Komitmen antikorupsi merupakan salah satu poin kontrak politik NH-Aziz secara resmi disampaikan di hadapan rakyat Sulsel kala deklarasi pasangan di Lapangan Karebosi, Jumat (17/11) malam.

Terdapat empat poin kontrak politik, yaitu menjalankan program-program pro-kampung, menghadirkan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif, tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik, dan tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok. (***)

Parah! Kualitas BBM Indonesia Paling Buruk di Dunia

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai dukungan atas pengoperasian SPBU yang menjual BBM oktan rendah RON 89 dapat mempermalukan pemerintah karena bertentangan dengan tren penggunaan energi ramah lingkungan.

“Negara lain berjibaku untuk lolos Euro3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2 karena melanggengkan BBM RON rendah,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat.

Menurut Tulus, pengoperasian SPBU asing yang menjual BBM kualitas rendah tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan energi bersih serta energi baru dan terbarukan. Karena itu, target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030 hanya sebatas mimpi saja.

“Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan. Dan mengapa pula Kementerian ESDM menyambut beroperasinya SPBU tersebut,” kata Tulus.

Tulus mengatakan dukungan Pemerintah terhadap SPBU itu justru memunculkan berbagai anomali. Pertama, karena penjualan BBM oktan rendah tidak sesuai peta jalan (roadmap) yang seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.

“Bandingkan dengan Malaysia yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Ini pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON rendah. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur,” katanya.

Kalaupun RON yang dijual adalah 89, menurut Tulus, klaim tersebut harus diuji terlebih dahulu di laboratorium independen. “Namun, sekalipun mengantongi RON 89, tetap jauh dari standar Euro2,” katanya.

Anomali selanjutnya, lanjut Tulus, SPBU itu menjual BBM oktan rendah di bawah harga pasar. Bisa saja hal tersebut merupakan teknik pemasaran untuk menggaet konsumen pada masa promosi. Kalau masa promosinya lewat, jelas Tulus, mereka bisa menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal.

Ia juga mempertanyakan SPBU asing tersebut beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar. Seharusnya mereka didorong untuk beroperasi di daerah terpencil (remote), sejalan dengan kebijakan BBM Satu Harga. “Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite meminta pemerintah untuk menugaskan SPBU asing itu dalam mendukung program BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Saat ini masih banyak wilayah di Maluku yang belum tersentuh program tersebut.

Menurut Evert, dorongan pemerintah kepada SPBU itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat Maluku karena dengan harga BBM yang masih tinggi, membuat biaya hidup juga membengkak.

“Apalagi kami mendengar bahwa SPBU baru itu juga akan beroperasi di Maluku. Peran swasta sangat dibutuhkan. Kita tunggu bagaimana pemerintah melakukan komunikasi dengan mereka,” kata Evert. (***)