Nurdin Abdullah Diagendakan Resmikan Posko Induk di Wajo

Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah Siap Bertarung di Pilgub Sulsel [dok net]

Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah Siap Bertarung di Pilgub Sulsel [dok net]

Makassar, KABAROKE — Bakal pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) akan menyambangi Bumi Lamadukkelleng, Rabu, (01/11/17).

Ketua Tim Pemenangan The Professor Yassiwajori Andi Mandawana mengatakan, kedatangan the professor di Kabupaten Wajo diagendakan untuk meresmikan posko induk di Jalan Andi Macca Amirullah Sengkang, serta mengukuhkan kepengurusan “Tim Pemenangan The Professor Yassiwajori”.

“Kedatangannya untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan Pak Prof kepada masyarakat Wajo. Karena kami melihat banyak warga hanya mengetahui Pak Prof sebagai Bupati Bantaeng, tetapi tidak mengetahui namanya,” ujar dia.

Olehnya itu, pada acara pengukuhan nantinya. Ditargetkan akan dihadiri 70 persen warga setiap desa/kelurahan di Kabupaten Wajo. Bukan itu saja, nantinya Pak Prof juga akan menyampaikan tujuan, visi dan misinya untuk membangun Sul-sel kedepannya. (***)

Pekan Ini, NH Sisir Selatan Sulsel

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), semakin intensif melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah. Pekan ini, Ketua Harian DPP Golkar itu diagendakan melakukan safari politik ke lima kabupaten rentang empat hari, mulai Rabu-Minggu, 1-4 November.

Selain memenuhi undangan masyarakat, Ketua Umum Dekopin ini juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan beragam programnya.

Kunjungan NH pekan ini fokus menggarap wilayah selatan Sulsel. Dimulai dari Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. Pada akhir safari politiknya, NH juga dijadwalkan menyambangi kampung halamannya, Bone. Beragam kegiatan sudah terjadwal dalam kunjungan NH ke lima kabupaten tersebut.

Safari politik NH ke wilayah selatan Sulsel sendiri terbilang penting. Musababnya, peta politik di daerah-daerah tersebut sangat dinamis. Daerah selatan di Sulsel kerap diklaim sejumlah calon gubernur lain sebagai basis pemenangan. Kendati demikian, NH yang didukung infrastruktur politik pun terbilang sangat kuat.

Seperti halnya safari politik terdahulu, kunjungan NH ke lima kabupaten kebanyakan diisi pertemuan sejumlah tokoh masyarakat. NH menemui tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkenalkan beragam program pro-rakyat yang digagasnya.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir, mengungkapkan sosialisasi untuk pemenangan NH-Aziz pada Pilgub Sulsel 2018 memang semakin massif dilakukan.

Tidak hanya oleh NH-Aziz, tapi juga oleh mesin pemenangan yang terdiri dari parpol pengusung dan kelompok relawan yang tersebar di seluruh daerah di Sulsel.

“Kami terus melakukan sosialisasi baik itu dilakukan langsung NH-Aziz maupun diwakili pihak parpol pengusung maupun relawan. Tiap minggu, setidaknya sosialisasi dilakukan di puluhan titik dan selalu mendapatkan respons positif. Ya itu berkat program-program NH-Aziz yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Abdillah.

Mesin pemenangan NH-Aziz sendiri diperkuat oleh Golkar, NasDem, PKPI dan PPP kubu Djan Faridz. Puluhan kelompok relawan sudah terbentuk. Abdillah menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan parpol pengusung NH-Aziz mengingat komunikasi politik masih terus berlangsung, meski pihaknya tidak dalam posisi mengejar rekomendasi lagi. (***)

Ini Saran Nurdin Halid Buat Cagub Usungan Golkar di Sumsel

Ketua Harian DPP Golkar Serahkan Rekomendasi ke Cagub Sumsel Dodi Reza Alex

Ketua Harian DPP Golkar Serahkan Rekomendasi ke Cagub Sumsel Dodi Reza Alex

Palembang, KABAROKE — Partai Golkar sudah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, sebagai calon gubernur untuk untuk Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan tahun depan.

Selanjutnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, menyerahkan kepada Dodi untuk menentukan siapa sosok yang akan mendampinginya dalam agenda politik terbesar di Sumsel itu.

Namun, menurut Nurdin Halid secara pribadi, PDI Perjuangan adalah pilihan yang paling tepat untuk diajak berkoalisi pada Pilgub 2018.

“Karena tidak cukup kursi maka harus berkoalisi. Tidak harus Golkar-Golkar. Sumsel paling bagus Golkar berkoalisi dengan PDIP,” kata Nurdin Halid usai menyerahkan Surat Keputusan Calon Gubernur Sumsel dari DPP Golkar kepada Dodi Reza Alex Noerdin, di Hotel Arista Palembang, Selasa kemarin.

Dikatakan Nurdin akan tercipta keseimbangan jika partainya berkoalisi dengan PDIP. Tapi, soal siapa nama kader PDIP yang akan diduetkan dengan Dodi Reza, Nurdin enggan menyebut.

Yang pasti, calon wakil gubernur pendamping Dodi Reza harus mampu menyumbangkan kemenangan dan dapat seiring sejalan dengan Dodi dalam tugas menyejahterakan masyarakat Sumsel.

Usai menerima SK dukungan, Dodi Reza menyatakan siap memenangkan Pilgub Sumsel. Ditanya tentang desas-desus akan berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Sumsel, Giri Ramanda, putra Gubernur Sumsel itu mengaku telah memiliki kedekatan dengan kader banteng tersebut.

“Kita lihat saja, karena berproses. Tergantung koalisi partai,” ucap Dodi. (***)

Pelindo IV Salurkan Dana Kemitraan Rp2 Miliar untuk Petani Lutra

Manajemen Pelindo IV Salurkan Dana Kemitraan Rp2 Miliar untuk Petani Luwu Utara

Manajemen Pelindo IV Salurkan Dana Kemitraan Rp2 Miliar untuk Petani Luwu Utara

Makassar, KABAROKE — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menyalurkan program kemitraan berupa pembiayaan kepada para petani di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulsel. Hingga akhir 2017, perusahaan pelat merah tersebut menargetkan penyaluran program kemitraan sebesar Rp2 miliar.

Corporate Secretary Pelindo IV, Iwan Sjarifuddin, mengatakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan pihaknya menyasar Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pelindo IV berkomitmen melakukan pembinaan dan pengembangan sentra UKM. Muaranya yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Salah satu sentra UMK yang mendapat perhatian dari Pelindo IV yaitu para petani padi di Kabupaten Lutra,” kata Iwan.

Iwan menuturkan tahun lalu pihaknya menyalurkan dana Program Kemitraan bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,73 miliar.

Sebagai mitra binaan, para petani yang telah mendapatkan bantuan pembiayaan akan mendapatkan pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan. “Salah satunya yakni pelatihan yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2017 yang diikuti 150 petani padi dari beberapa kelompok tani di Kabupaten Luwu Utara,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, menurut Iwan, sebanyak 47 petani telah mendapatkan pembiayaan dari Pelindo IV yang mencapai Rp1,73 miliar pada 2016. Sisanya akan mendapatkan pembiayaan dalam tahun ini dengan jumlah total mencapai Rp2 miliar.

Adapun pelatihan itu dilaksanakan agar pembiayaan yang diterima para petani dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu pengembangan usahanya. “Dengan demikian dana tersebut bisa bergulir untuk pelaku UMK lainnya. Oleh sebab itu, kualitas pembiayaan merupakan hal yang penting agar dana itu bisa bergulir untuk UMK yang lain,” ujar Iwan.

Dalam pelaksanaan program kemitraan, Iwan menjelaskan Pelindo IV menggandeng dengan PNM. Pertimbangannya, PNM merupakan BUMN yang sudah berpengalaman dalam membina UMK, baik dalam hal pembiayaan maupun pelatihan dan pendampingan.

Melalui kerja sama itu pula diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal karena adanya keterpaduan antara segi pembinaan dan pembiayaan, sekaligus sebagai wujud sinergi antara kedua BUMN. “Dalam hal ini pihak PNM membantu menyiapkan calon mitra binaan, serta melakukan capacity buildingmelalui pelatihan dan pendampingan,” tutur Iwan.

Iwan menambahkan pihak PNM menyiapkan calon mitra binaan melalui pendekatan kelompok, sehingga proses pembiayaan dan pembinaan akan lebih efisien karena dilakukan secara bersama-sama. Pola pembiayaan juga menerapkan sistem tanggung renteng, di mana para pelaku UMK yang tergabung dalam satu kelompok akan menanggung risiko secara kolektif.

“(Para petani) akan saling mengingatkan dan sekaligus berbagi pengalaman demi untuk kemajuan bersama. Dengan adanya kelompok yang solid, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama, termasuk dalam pemasaran dan penentuan harga, sehingga terhindar dari persaingan yang tidak sehat.”

“Kedepan, kerja sama dengan pendekatan kelompok seperti ini akan terus kami perluas, agar lebih banyak pelaku UMK yang bisa terjangkau,” pungkas Iwan.

Sekedar informasi, tahun ini PT Pelindo IV menargetkan penyaluran pembiayaan melalui Program Kemitraan sebesar Rp5,4 miliar. Tahun lalu, Perseroan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan ini berhasil menyalurkan pembiayaan melalui Program Kemitraan sebesar Rp9,5 miliar. (***)

Gubernur Sultra Nonaktif Segera Disidang

Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK [dok net]

Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK [dok net]

Jakarta, KABAROKE — KPK melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam, tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sultra 2008-2014.

“Hari ini telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka Nur Alam ke penuntutan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, pelimpahan tahap dua pada Selasa (31/10) bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari pada tahap Pengadilan Negeri kedua pada 1 November 2017.

“Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sultra. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke MA,” ucap Febri.

Febri menyatakan bahwa sejak penetapan tersangka dan dimulainya pemeriksaan saksi pada 1 September 2016 hingga 26 Oktober 2017 total 62 orang saksi telah diperiksa.

“Unsur saksi terdiri dari advokat, auditor Kantor Akuntan Publik, notaris, mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas dan PNS pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretaris Daerah dan PNS pada Kabupaten Konawe Kepulauan,” kata Febri.

Selanjutnya, Head of Legal and Compliance dan Karyawan pada PT AXA MANDIRI, pemilik, Direktur dan Pegawai pada PT Billy Indonesia, karyawan PT Vale Indonesia, dan unsur swasta lainnya.

Untuk diketahui, Nur Alam juga pernah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal I Wayan Karya saat itu menolak seluruh permohonan praperadilan Nur Alam yang dibacakan pada 12 Oktober 2016 lalu.

Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan KPK pada 15 Agustus 2016 karena diduga melakukan perbutan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekslorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara.

Nur Alam dalam perkara ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2013, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp50 miliar dari Richcorp Internasional yang dikirim ke bank di Hong Kong dan sebagian di antaranya ditempatkan pada tiga polis AXA Mandiri.

Richcorp, melalui PT Realluck International Ltd (saham Richcop 50 persen), merupakan pembeli tambang dari PT Billy Indonesia. (***)

Angkutan Konvensional di Makassar Mogok Massal Hari Ini

Angkutan Konvensional Keluhkan Keberadaan Taksi Online

Angkutan Konvensional Keluhkan Keberadaan Taksi Online

Makassar, KABAROKE — Kelompok moda transportasi angkutan umum alias konvensional di Makassar, mengancam melakukan aksi mogok massal, Rabu (1/11). Aksi itu bertepatan dengan hari perdana pemberlakuan Permenhub yang mengatur tentang angkutan online yakni PM No 108 tahun 2017.

Rencananya aksi akan dimulai pukul 09.00 WITA, di seluruh ruas jalan Kota Makassar dengan titik aksi utama kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.

Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar, Zainal Abidi menjelaskan, massa yang akan diturunkan besok itu jumlahnya ribuan orang masing-masing dari unsur taksi konvensional, angkot atau di Makassar disebut pete-pete, lalu becak motor, angkutan di bandara.

“Aksi mogol massal di antara lain memuat tuntutan agar Pemprov Sulsel segera menetapkan quota kendaraan untuk angkutan online hanya sebanyak 3.500 unit,” kata Zainal Abidin, seperti dilansir dari merdeka.com.

Menurutnya, angka 3.500 unit ini adalah hasil kajian dari pihak angkutan konvensional karena saat ini di Makassar sudah dipenuhi angkutan konvensional yang sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Antara lain taksi konvensional kurang lebih 1.000 unit, angkot kurang lebih 4 ribu unit, becak motor sebanyak 24 ribu unit. Ditambah lagi kendaraan angkutan online berbasis aplikasi itu saat ini sudah berjumlah kisaran 12 ribu unit.

“Betul-betul jalan-jalan di Makassar sudah penuh jadi kami minta quotanya hanya 3.500 kendaraan,” tandasnya.

Dia menambahkan, karena jumlah angkutan online itu sudah mencapai 12 ribu unit. Mereka meminta kendaraan-kendaraan itu harus diseleksi sesuai aturan dalam PM 108 tahun 2017 itu. Dan tidak boleh lagi ada penambahan kendaraan dan perekrutan driver.

Aksi mogok massal ini juga, kata Zainal, sekaligus adalah peringatan satu tahun atau hari berkabungnya transportasi angkutan umum konvensional pasca keluarnya Permenhub yang mengatur tentang angkutan online ini.

“Setelah melalui proses revisi, Permenhub ini sudah positif bagi angkutan konvensional dan angkutan online. Olehnya, diminta ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan ini agar tidak ada lagi gesekan di bawah,” ujar Zainal Abidin yang saat ini sementara pertemuan dengan unsur direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel untuk persiapan aksi besok. (***)

1 29 30 31