Jokowi Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia Semakin Baik

Presiden Jokowi Didampingi Sejumlah Menteri

Presiden Jokowi Didampingi Sejumlah Menteri

Jakarta, KABAROKE — Presiden Joko Widodo menyebut kondisi Indonesia saat ini semakin dan lebih baik dibandingkan tiga tahun lalu ketika ia memulai pemerintahannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen setiap kuartal tahun ini.

“Dua bulan lalu menandai tepat tiga tahun pemerintahan saya dan atmosfer secara signifikan semakin membaik. Lebih baik ketika satu tahun pemerintahan saya yang pertama pada 2015,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicara kunci Presiden Republik Indonesia pada “The Year Ahead Asia – Bloomberg” di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Ia mengatakan, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural untuk mendongkrak kinerja ekonomi mulai menampakkan hasil. Hal itu, katanya, sekaligus memungkinkan ruang fiskal untuk memulai dan merampungkan rencana proyek besar infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.

“Perkembangan-perkembangan positif ini berkat satu hal dan satu hal saja; reformasi,” ucapnya.

Ia menggarisbawahi perekonomian Indonesia yang tumbuh lebih dari 5 persen setiap kuartal tahun ini dan diperkirakan oleh pemerintah akan meningkat 5,4 persen pada 2018.

Angka itu diakuinya memang masih di bawah target sebesar 7 persen yang ditetapkan Jokowi ketika dia mulai berkuasa tiga tahun lalu.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintahannya terus bekerja keras dalam hal reformasi, termasuk memangkas subsidi bahan bakar sehingga tercipta ruang fiskal yang lebih longgar untuk dialihkan membiayai pembangunan jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan.

Jokowi menegaskan pemerintahannya telah berada pada jalur yang tepat untuk kemudian merampungkan sebagian besar proyek infrastruktur yang sedang dibangun selama periode lima tahun pemerintahan.

Presiden pada kesempatan itu menyampaikan dua pelajaran yang ia dapat selama tiga tahun pemerintahannya yakni kondisi yang semakin baik setelah upaya reformasi dan sikap optimistis yang dianggapnya akan selalu menang.

Ia mencontohkan Bank Dunia yang memberikan indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business di Indonesia yang beranjak membaik yakni dari peringkat 106 pada 2016 menjadi 72 pada 2017. Bahkan, ada survei global yang menempatkan Indonesia pada ranking pertama dalam hal indeks kepercayaan masyarakat dari sisi pemerintahan.

Sementara di sektor pariwisata Indonesia, kata Presiden, kunjungan turis asing terus meningkat pertumbuhannya dengan investasi di bidang pariwisata naik hingga 35 persen. “Booming pariwisata akan terlewat jika kita tidak siap dengan infrastruktur,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden mengaku terus bekerja keras untuk merampungkan berbagai proyek infrastruktur, termasuk dicontohkannya pengoperasian bandara di Silangit yang mengakses Danau Toba dengan maskapai Garuda Indonesia terbang langsung ke sana.

“Surga-surga lain Belitung dan Labuan Bajo, Komodo juga akan dikonversikan pada penerbangan internasional sesegera mungkin,” tuturnya. (***)

NH Sebut Calon Ketua Umum Golkar Harus Penuhi 3 Kriteria Ini

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), memastikan tidak akan meramaikan bursa pemilihan ketua umum partai berlambang beringin. Ia telah memantapkan langkahnya untuk mengabdi membangun Sulsel Baru dengan ikut bertarung pada pemilihan gubernur 2018. Kendati demikian, bukan berarti perhatian NH terhadap Golkar menjadi surut.

NH menegaskan senantiasa memberikan atensi untuk memastikan Golkar kembali berjaya pada pilkada serentak 2018 serta pilpres dan pileg 2019. Mantan Ketua PSSI itu bahkan memiliki kriteria tersendiri untuk calon ketua umum Golkar. Menurut dia, paling tidak ada tiga hal yang utama yang mesti dimiliki oleh pengganti Setya Novanto (Setnov) agar Golkar kembali jaya.

Kriteria pertama, NH menyebut calon ketua umum haruslah figur yang dapat menjadi simbol partai. Figur tersebut juga dituntut untuk dapat bekerja ekstra menghadapi pilkada serentak 2018 serta pilpres dan pileg 2019. Terlebih, waktu kerja efektif menghadapi kontestasi politik tersebut terbilang sangat singkat.

“Kriteria berikutnya, figur itu harus dikenal dan mengakar di konstituen dan kader Golkar. Jadi tidak perlu lagi ada penyesuaian karena sekarang harus kerja cerdas, cepat dan tepat. Kriteria ketiga yakni figur itu tidak memiliki banyak masalah sehingga bisa fokus mengurus Golkar,” papar NH, Rabu, 6 Desember.

Menurut NH, paling tidak ada 10 figur yang layak memimpin Golkar. Di antaranya yakni Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Titiek Soeharto, Aziz Syamsuddin dan Indra Bambang Utoyo. “Di Golkar itu banyak kader, jadi terlalu sedikit kalau disebut hanya ada tiga kader calon ketua umum,” ucap Wakil Presiden ICA Asia Pasific tersebut.

Soal peluang memimpin Golkar seiring menguatnya nama NH sebagai calon ketua umum, ia kembali menegaskan sama sekali tidak tertarik. Pasalnya, NH mengaku telah berjanji kepada masyarakat Sulsel untuk membangun kampung dan menata kota. Tak hanya itu, NH ternyata juga pernah berikrar kepada Allah SWT untuk membangun kampung halamannya. Dan, saat ini baginya merupakan waktu yang tepat.

“Saya tidak pernah kejar kekuasaan, saya mau mengabdi di Sulsel. Jadi kalau ditanyakan soal bursa ketua umum (Golkar), ya NH fokus urus Sulsel,” ujar dia.

Bursa calon ketua umum Golkar diketahui kembali berembus setelah wacana pelaksanaan musyawarah luar biasa atau munaslub menguat. NH mengakui munaslub mutlak dilakukan. Tapi, keputusan akhir bergantung pada hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas). Dalam waktu dekat, Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan jadwal rapimnas.

“Dalam rapimnas nanti baru bisa diputuskan apakah perlu menggelar munaslub atau tidak,” tutup NH. (*)

Tumbuh 7 Persen, Aset Perbankan Sulsel Tembus 135,7 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Makassar, KABAROKE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja perbankan Sulsel periode Januari-Oktober 2017 masih mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertumbuhnya aset perbankan di pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hingga Oktober 2017, aset perbankan Sulsel mencapai Rp135,78 triliun.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua, Indarto Budiwitono, mengatakan aset perbankan Sulsel bertumbuh 7,67 persen (yoy) dan 6,04 (ytd) menjadi Rp135,78 triliun pada Oktober 2017. “Itu terdiri dari aset bank umum Rp133,34 triliun dan aset BPR/BPRS Rp2,43 triliun,” kata Indarto di Makassar.

Menurut Indarto, meski aset BPR tidaklah begitu signifikan, tapi pertumbuhannya yang paling kencang. Secara tahunan, aset BPR tumbuh hingga 16,01 persen dan secara bulanan tumbuh 17,39 persen. Jumlah itu jelas di atas angka pertumbuhan bank umum. “Pertumbuhan BPR cukup signifikan meski secara nominal masih terhitung kecil,” tutur dia.

Selanjutnya untuk Dana Pihak Ketiga alias DPK periode Oktober 2017, OJK juga mencatat tren pertumbuhan positif. Terpantau kenaikan 5,61 persen (yoy) dan 4,68 persen (ytd) menjadi Rp88,47 triliun. “Itu terdiri dari DPK bank umum Rp86,96 triliun dan DPK BPR/BPRS Rp1,49 triliun,” ucap dia.

Menurut Indarto, pertumbuhan DPK di Sulsel terutama ditopang oleh pertumbuhan DPK bank umum berupa tabungan yang tumbuh 7,9 persen (yoy). Disusul Giro yang tumbuh 4,43 persen (yoy) dan deposito yang tumbuh 2,05 persen (yoy).

Sebagian besar uang kartal tersebut bakal didistribusikan langsung melalui perbankan dengan nilai Rp1,24 triliun, kemudian melalui kas titipan milik bank sentral pada beberapa daerah di Sulsel serta selebihnya dengan skema pelayanan langsung ke masyarakat. (***)

DPR Setuju Hadi Jadi Panglima TNI

Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI [dok net]

Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI [dok net]

Jakarta, KABAROKE — Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pendalaman visi-misi, kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari.

“Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI,” kata Abdul Kharis di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.

Politisi PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaktu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan mampu menjaga serta merawat NKRI.

“Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.

Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.

“Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan,” katanya.

Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan namun dirinya mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar.

Dia mengatakan sudah memberikan paparan visi-misi di hadapan seluruh anggota Komisi I DPR serta menyampaikan kebijakan strategis yang akan dijalankannya kedepan. (***)

Tokoh Masyarakat Soppeng Sepakat Butuh Pemimpin Religius untuk Sulsel

Tokoh Masyarakat Soppeng Inginkan Pemimpin Religius untuk Sulsel

Tokoh Masyarakat Soppeng Inginkan Pemimpin Religius untuk Sulsel

Soppeng, KABAROKE — Setelah bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Soppeng, Supriansa di Rumah Jabatan Wakil Bupati, bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar kemudian mengunjungi sejumlah tokoh masyarakat Soppenh di Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Rabu (6/12).

Dalam kesempatan tersebut, pasangan Nurdin Halid ini melakukan diskusi dengam tokoh masyarakat setempat. Di antaranya, Haji Sainuddin. Ia menuturkan dukungannya kepada pasangan nasionalis-religius pada Pilgub Sulsel.

Menurutnya, pasangan tersebut merupakan pilihan ideal karena mewakili kebutuhan masyarakat Sulsel dalam menentukan pemimpin. Terutama, sosok yang mampu mengurangi degradasi moral yang dapat timbul di tengah-tengah masyarakat.

“Kita masih merindukan sosok pemimpin yang berlatar belakang religius. Sosok itu kami sudah melihat jauh hari di seorang ustad Aziz,” terangnya.

Karena itu, masyarakat setempat selalu mendukung Aziz Qahhar di setiap perhelatan pesta demokrasi. Baik di dua kali pilgub dan pemilihan anggota DPD, daerah Marioriawa selalu mutlak memenangkan Aziz Qahhar.

“Makanya dengan majunya lagi beliau ini kita akan sama sama lagi berjuang untuk kemenangannya” tutupnya

Hal tersebut turut diungkapkan oleh tokoh masyarakat lainnya, Ridwan. Menurutnya, pasangan cagub-cawagub yang paling komplit hanyalah pasangan NH-Aziz. Sebab, kata Ridwan, perpaduan antara tokoh pengusaha dah tokoh religius ini sangat tepat dengan kebutuhan masyarakat Sulsel.

“Ini tidak berlebihan karena nyata adanya. Nurdin Halid yang paham akan koperasi dan ekonomi akan bergerak di sektor itu sesuai dengan tagline NH AZIZ yakini membangun dengan ekonomi kerakyatan dan Ust Aziz yang dari latar belakang religi akan mencerdaskan generasi dan masyarakat dengan program keummatan,” urainya.

Adapun Aziz Qahhar merespon sangat positif tokoh masyrakat tersebut dengan memaparkan program yang digagas NH-Aziz. Di antaranya, memberi pinjaman usaha skala kecil tanpa bunga, menggratiskan perlengkapan sekolah, kesehatan berbasis KTP. Khusus program keummatan, di antaranya, menaikkan insentif imam masjid dan guru mengaji, membenahi wc masjid dan tempat wudhu, serta mendirikan rumah qur’an di setiap desa. (*)

Inflasi Sulsel 0,28 Persen Per November, Ini Penyebabnya…

Pesawat Garuda Indonesia

Tarif Angkutan Udara Picu Inflasi di Sulsel

Makassar, KABAROKE — Setelah sempat mencatatkan deflasi berturut-turut, Sulsel kembali mengalami inflasi pada November 2017. Inflasi Sulsel sebesar 0,28 persen pada bulan ke-11 pada tahun ini didorong oleh kenaikan hampir seluruh komponen pengeluaran.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Bambang Kusmiarso, mengatakan kenaikan tarif angkutan udara menjadi penyumbang inflasi terbesar pada November 2017. Disusul ikan cakalang, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan bandeng dan cabai rawit.

“Inflasi November 2017 terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara. Andilnya mencapai 0,079 persen, disusul ikan cakalang (0,055 persen), beras (0,052 persen), bahan bakar RT (0,051 persen) dan ikan bandeng (0,043 persen),” kata Bambang, di Makassar.

Menurut Bambang, meski secara umum terjadi inflasi, tapi beberapa komoditas ada yang mengalami penurunan harga. Di antaranya yakni tomat sayur (-0,092 persen), tomat buah (0,087 persen), emas perhiasan (0,066 persen), kacang panjang (0,022 persen) dan wortel (0,014 persen).

Bila ditilik berdasarkan kelompok pengeluaran, Bambang menyebut kontribusi terbesar atas pembentukan inflasi berasal dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,49 persen (mtm). Disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,42 persen) serta kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar (0,40 persen).

“Seperti halnya pada komoditas, bila dilihat secara kelompok pengeluaran meski terjadi inflasi, tetap ada juga yang mengalami penurunan harga. Itu berasal dari kelompok sandang (-0,77 persen),” terang Bambang.

Secara tahunan, Bambang mengimbuhkan laju inflasi Sulsel mencapai 3,68 persen (yoy). Semua itu didorong oleh kenaikan kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar (5,58 persen), kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (5 persen) dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (4,17 persen).

“Inflasi Sulsel secara tahunan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia yakni 4 plus minus 1 persen,” tutup dia. (***)

Ketemu Wabup Soppeng, Aziz Siap Kembangkan Budidaya Sapi dan Ulat Sutra

Wakil Bupati Soppeng Supriansa Bertemu dengan Aziz Qahhar Mudzakkar

Wakil Bupati Soppeng Supriansa Bertemu dengan Aziz Qahhar Mudzakkar

Soppeng, KABAROKE — Bakal Calon Wakil Gubernur Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar, bertemu dengan Wakil Bupati Soppeng, Supriansa, di rumah jabatannya, Rabu, 6 Desember. Aziz dan Supriansa berdiskusi terkait potensi sumber daya alam di Soppeng yang dapat dikembangkan. Mereka bersepakat untuk mendorong penerapan ekonomi kerakyatan untuk membangun Soppeng dan Sulsel lebih maju.

Dari hasil diskusi itu, terungkap ada dua potensi alam di Soppeng yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan umat. Kedua usaha tersebut adalah budidaya sapi dan ulat sutra. Bila dikelola dengan baik berbasis ekonomi kerakyatan, masyarakat Soppeng diyakini akan hidup jauh lebih sejahtera. Akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah pun dipastikan turut terdongkrak.

Menurut Aziz, pengembangan usaha berbasis potensi daerah menjadi salah satu fokus utamanya bersama Nurdin Halid (NH). Hal itu selaras dengan program membangun kampung dan menata kota. Diyakini Aziz, jika itu dijalankan dengan baik melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah, maka masalah utama berupa ketimpangan ekonomi antara desa dan kota akan teratasi.

“Kami ingin menghilangkan kesenjangan ekonomi karena hanya menyengsarakan rakyat kecil. Nah, budidaya sapi dan ulat sutra pernah menjadi andalan di Sulsel, khususnya di Soppeng. Sayangnya, belum terjalin kolaborasi maksimal atas upaya pelestariannya. Pada masa mendatang, kita ingin memaksimalkan itu,” kata Aziz, Rabu, 6 Desember.

“Kondisi sekarang, rakyat kecil yang menanam dan merawat tapi justru mereka yang paling sedikit merasakan manfaat dari usaha itu. Termasuk terkait budidaya sapi dan ulat sutra, kami ingin mendorong masyarakat untuk mengembangkannya,” sambung anggota DPD RI tiga periode tersebut.

Menurut Aziz, penerapan ekonomi kerakyatan akan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat yang mengembangkan budidaya sapi dan ulat sutra akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Untuk menggairahkan usaha itu, pihaknya siap memberikan pinjaman skala kecil tanpa bunga dan agunan bagi masyarakat.

Merespon pemaparan dan program NH-Aziz, Supriansa memberikan apresiasi dan berharap dapat segera direalisasikan. Dikatakan dia, tagline Sulsel Baru dengan membangun di kampung merupakan harapan besar seluruh masyarakat. “Sangat luar biasa bila itu benar-benar betul direalisasikan,” tutur dia.

Supriansa juga menaruh asa bila kelak NH-Aziz diamanahkan menjadi pemimpin Sulsel agar terus mendorong masyarakat kecil menjadi wirausahawan. Toh, semakin banyak wirausaha di suatu daerah akan berdampak pada akselerasi perekonomian. “Semoga NH-Aziz dapat terus mendorong masyarakat kecil mengembangkan UKM,” tutup dia. (*)

Daya Beli Petani Sulsel Naik 0,72 Persen pada November 2017

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Nilai Tukar Petani atau NTP Sulsel berada pada angka 101,48 pada November 2017. Torehan itu mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen jika dibandingkan dengan NTP Oktober 2017 yang hanya 100,76. Meski tak signifikan, daya beli petani Sulsel memperlihatkan tren pertumbuhan positif dalam dua bulan terakhir.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Nursam Salam, menyatakan NTP daerahnya terus membaik. Dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, dimana daya beli petani sempat merosot. “NTP gabungan Sulsel periode November mencatat kenaikan 0,72 persen menjadi 101,48. Bulan sebelumya pun naik 0,74 persen,” kata Nursam, Selasa, (5/12/2017).

Menurut Nursam, kenaikan daya beli petani Sulsel didorong oleh lonjakan empat subsektor. Kenaikan terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,07 persen. Adapun penurunan hanya terjadi pada satu subsektor yakni tanaman hortikultura. Diharapkan pihaknya tren positif pergerakan NTP Sulsel dapat berlanjut pada masa mendatang.

Berdasarkan data BPS, selain tanaman pangan yang mengalami kenaikan, subsektor yang mencatatkana pertumbuhan positif adalah perkebunan rakyat (0,95 persen), peternakan (0,41 persen) dan perikanan (0,85 persen). Adapun subsektor tanaman pangan mengalami penurunan, tapi tidak signifikan karena hanya 0,03 persen.

NTP diketahui merupakan indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP, semakin kuat daya beli petani. Adapun NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang harus dibayarkan petani.

Nursam menjelaskan lonjakan NTP Sulsel pada November 2017 terjadi dikarenakan adanya kenaikan pada indeks yang diterima petani (it). Kondisi tersebut dipermantap dengan adanya penurunan pada indeks yang dibayar oleh petani (ib). “Perhitungannya dikalkulasi dari selisih antara indeks yang dibayarkan dengan indeks yang diterima petani,” pungkas dia. (***)

Kepsek di Makassar Ditangkap Usai Cabuli Murid SD

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Seorang kepala sekolah dasar (SD) berinisial SS (57) harus berurusan dengan aparat kepolisian karena telah memerkosa dan mencabuli dua murid di sekolah yang dipimpinnya.

Kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan SS terungkap setelah D (9), korban pemerkosaan, bercerita kepada ibunya. Demikian pula dengan korban S (9) yang memberitahukan perbuatan SS saat di sekolah.

Kepala Satuan Reskrim Polresta KPPP Pelabuhan Makassar AKP Rustian Efendi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan kedua korban. Kedua korban pun telah divisum di rumah sakit dan tim dokter menyatakan terdapat tanda luka kekerasan pada alat vital.

“Setelah mendapat laporan kedua korban, kami langsung jemput SS di tempatnya bekerja. Jadi satu korban diperkosa dan satu korban lagi dicabuli. SS sementara kami periksa karena baru tadi diamankan,” tutur Rustian, seperti dilansir kompas.com, belum lama ini.

Dari keterangan para korban, lanjut dia, perbuatan SS dilakukan saat proses belajar berlangsung di sekolah. SS sengaja memanggil satu per satu korban pada hari yang berbeda masuk ke ruangannya untuk membersihkan piala yang terpajang.

“Perbuatan SS ini dilakukan sejak bulan Agustus lalu. SS memerkosa korban D sebanyak empat kali, sedangkan S dicabuli sekali di ruangan kepala sekolah,” ujar Rustian.

Terkait kemungkinan adanya korban lain, sambung dia, polisi masih melakukan penyelidikan. Sebab, saat ini polisi baru menerima dua laporan korban.

“SS masih diperiksa intensif. Jika terbukti maka SS diancam Pasal 81 subsider 82 UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara,” ucap Rustian. (***)

KPK Belum Tahan Mantan Bos Garuda, Ini Alasannya…

Eks Direktur Garuda Indonesia Emirsyah Satar (dok net)

Eks Direktur Garuda Indonesia Emirsyah Satar (dok net)

Jakarta, KABAROKE — Kabag Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha memberikan sejumlah alasan, kenapa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar sampai saat ini belum ditahan, meskipun yang bersangkutan telah menjadi tersangka kasus suap.

Padahal, KPK sebelumnya sudah menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C di PT Garuda Indonesia pada Januari 2017.

“Kalau penahanan kan kewenangan dari penyidik. Kalau ditanya kenapa kan beda-beda dari setiap penanganan (kasus, red),” katanya di gedung KPK Jakarta, Selasa (5/12/2017) malam.

Menurut Priharsa, penyidik pasti mempunyai pertimbangan objektif dan subjektif soal belum ditahannya Emirsyah Satar tersebut.

“Pertimbangan objektif menyangkut dugaan pasal yang disangkakan itu diancam hukuman lima tahun lebih. Kalau pertimbangan subjektifnya yang bersangkutan dikhawatirkan menghilangkan bukti, mengulangi perbuatannya atau melarikan diri. Pertimbangan itu yang belum diambil oleh penyidik sampai dengan saat ini,” tuturnya.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo yang merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA).

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 di PT Garuda Indonesia Tbk. (***)

1 2