Naik Lagi, DIPA Sulsel 2018 Tembus Rp31,2 Triliun

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Makassar, KABAROKE — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. DIPA APBN itu diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember. Orang nomor satu Indonesia itu juga menyerahkan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa serta Anugerah Dana Rakca 2017 kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan gubenur.

DIPA Sulsel untuk tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan sekitar Rp1,6 triliun menjadi Rp31,2 triliun. Sebelumnya, DIPA Sulsel untuk tahun anggaran 2017 berkisar Rp29,6 triliun. Jumlah itu meningkatkan dibandingkan DIPA Sulsel pada tahun anggaran 2016 yang hanya Rp19,2 triliun. Dana pusat yang mengucur ke Sulsel bisa lebih besar lagi lantaran angka itu di luar alokasi dana APBN yang diterima lembaga/instansi vertikal di pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.

“DIPA Sulsel tahun 2018 sebesar Rp31,2 triliun, itu belum termasuk alokasi APBN untuk lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel. DIPA itu diserahkankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mendapatkan kehormatan menjadi orang pertama yang diserahkan,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel, Devo Khaddafi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 November.

Penyerahan DIPA APBN ke kementerian/lembaga dan provinsi pada 2018 dilakukan lebih awal dibandingkan kegiatan serupa tahun lalu. Penyerahan DIPA APBN 2017 diketahui berlangsung pada 14 Desember. Adapun dipercepatnya penyerahan DIPA pada tahun anggaran 2018 dimaksudkan untuk mengakselerasi penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah.

Secara keseluruhan, APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun atau meningkat dibandingkan belanja negara tahun ini sebesar Rp2.080 triliun. APBN 2018 terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp766,1 triliun.

Selanjutnya, belanja pemerintah pusat bila dirinci terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun. Adapun transfer ke daerah dan dana desa dengan total Rp766,1 triliun, terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.

Besarnya APBN 2018 dialokasikan untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan antar daerah. (***)

Duh, Kunjungan Wisman ke Sulsel Terus Menurun

Kepala BPS Sulsel Nursam Salam

Kepala BPS Sulsel Nursam Salam

Makassar, KABAROKE — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Sulsel melalui pintu masuk Makassar terus merosot. Dalam tiga bulan terakhir, statistik menunjukkan kedatangan turis asing semakin menurun. Bahkan, BPS merilis kunjungan wisman ke Sulsel periode Oktober 2017 anjlok hingga 10,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Makassar per Oktober 2017 tercatat 1.399 kunjungan. Jumlah itu menurun 10,95 persen dibandingkan jumlah wisman pada September 2017 yang mencapai 1.571 kunjungan. Kalau dibandingkan dengan Oktober 2016, penurunannya lebih tinggi lagi hingga 46,01 persen,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, di Makassar.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Oke, jumlah wisman ke Sulsel pada September 2017 pun merosot 5,42 persen, dari 1.661 kunjungan menjadi 1.571 kunjungan. Bahkan, periode Agustus 2017, penurunan jumlah kunjungan wisman menyentuh 18,49 persen, dari sebelumnya mencapai 2.049 kunjungan.

Terlepas dari merosotnya kunjungan wisman secara bulanan, Nursam menyebut secara kumulatif rentang Januari-Oktober 2017, jumlah wisman ke Sulsel mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. “Secara kumulatif tahun ini, total jumlah wisman mencapai 14.518 kunjungan. Itu naik 14,68 persen dibandingkan jumlah wisman pada periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 12.660 kunjungan,” tuturnya.

Lebih jauh, Nursam mengungkapkan kunjungan wisman ke Sulsel didominasi oleh lima negara yakni Malaysia, Perancis, Singapura, Jerman dan Amerika Serikat. Total lima negara itu berkontribusi 70,55 persen dari total wisman atau setara 987 kunjungan. Malaysia disebutnya paling dominan dengan kontribusi 727 kunjungan wisman. (***)

Majukan Pertanian Bone, NH Wacanakan Pembangunan Bendungan 

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), mengungkapkan Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah potensial untuk pengembangan pertanian. Sayangnya, daerah tersebut malah tertinggal lantaran tidak didukung infrastruktur memadai. Selama ini, pertanian Bone masih sangat bergantung pada musim, dimana pengairannya menggunakan sistem tadah hujan.

“Luas persawahan di Bone luar biasa, melampaui Sidrap. Tapi produksinya kalah dibandingkan Sidrap karena masih sangat mengandalkan tadah hujan. Ini harus dibenahi dan diakselerasi demi kemajuan Sulsel. Kalau NH jadi Gubernur Sulsel, bendungan dan irigasi akan dibangun agar produksi pertanian Bone lebih tinggi lagi. Tidak boleh lagi mengandalkan tadah hujan,” kata NH, Kamis, 7 Desember.

Dalam kunjungannya ke Bone pada pekan lalu, NH mengaku telah berbicara langsung dengan Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi dan wakilnya, Ambo Dalle. Pimpinan pemerintahan di tanah kelahirannya itu mengakui sektor pertanian Bone sangat bertumpu pada sistem tadah hujan. Bahkan, 70 persen areal persawahan masih bergantung pada tadah hujan.

NH menegaskan belum optimalnya sektor pertanian di Bone bukanlah kesalahan bupati dan wakilnya. Dikatakan dia, Fahsar dan Ambo Dalle malah memiliki keinginan besar untuk mengakselerasi pertanian Bone dengan segala potensinya. Namun, kepala daerah tingkat kabupaten memiliki dua ‘kelemahan’. Yang namanya bupati, sambung dia, mempunyai keterbatasan kewenangan dan anggaran.

“Harus dipahami itu bupati memiliki ‘kelemahan’ pada kewenangan dan anggaran. Biar pun bupati mau, kalau itu kewenangan provinsi, ya tidak bisa apa-apa. Begitu pula dengan anggaran, biar mau membangun jika tidak ada alokasinya ya tidak bisa,” ujar NH yang juga Ketua Harian DPP Golkar.

Menurut NH, segala keterbatasan itu menjadi tantangan baginya untuk maju mengabdi membangun Sulsel Baru. Berbekal jaringan yang kuat dan luas di tingkat nasional dan internasional, ia optimistis mampu merealisasikan seluruh programnya. Kendati segelintir orang menyebut programnya mustahil, NH meyakinkan masyarakat Sulsel bahwa semuanya telah dihitungnya secara cermat.

Di sektor pertanian, NH memang telah memperkenalkan beragam program populis. Mulai dari kredit kesejahteraan petani tanpa bunga dan agunan hingga pembenahan sistem distribusi pupuk. Ketua Umum Dekopin itu memiliki pertanian Sulsel akan berjaya di dunia internasional. Sulsel ingin diubahnya menjadi pusat agrobisnis dan agroindustri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. (*)

Tarik Rekomendasi Danny Pomanto, PKS Pertimbangkan Deng Ical dan Appi

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

Makassar, KABAROKE — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan akhirnya resmi menarik rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada petahana Moh Ramdhan Pomanto berpasangan dengan Indira Mulyasari Ilham untuk maju Pemilihan Wali Kota Makassar 27 Juni 2018.

“Kami menarik surat rekomendasi yang sudah diberikan kepada Danny Pomanto dan Indira karena memilih jalur independen,” kata Ketua DPW PKS Sulsel Mallarang Tutu saat temu wartawan di Makassar, Rabu malam.

Menurut dia, sikap partai sudah jelas di awal apabila pasangan ini maju melalui jalur independen atau perseorangan maka sudah dipastikan rekomendasi ditarik.

Selain itu, komitmen di awal jelas apabila pasangan bakal calon memilih jalur perseorangan maka keputusan partai menarik dukungan kepada kandidat yang dimaksud.

Padahal hasil Pemilihan Raya (Pemira) untuk Pilwali Makassar, suara Danny Pomanto cukup didominasi kader yang memilihnya kala itu.

Terkait arah PKS pascapenarikan rekomendasi itu pada Pemilihan Wali Kota Makassar, kata dia, ada dua figur yang digadang-gadang untuk diberikan surat rekomendasi.

Dua nama tersebut, yakni Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal disapa akrab Deng Ical dan CEO PSM Makassar juga anak menantu dari senator DPD Aksa Mahmud, Munafri Arifuddin atau disapa Appi.

“Ada dua nama yang menguat seperti Deng Ical dan Appi, tinggal kita mendorong ke pusat mana yang layak untuk diusung Pilwali Makassar nanti,” kata Mallarangan.

Mengenai dengan kepastian rekomendasi kepada salah satu figur tersebut, menurut Mallarang, dalam waktu tidak terlalu lama.

“Nanti kita sampaikan, belum sekarang tapi jelasnya dalam waktu dekat ini,” katanya.

Saat ini Deng Ical menggandeng kader PKS sekaligus anggota DPRD Makassar, Iqbal Djalil atau disapa akrab Ije dengan Tagline DIAji.

Sementara Appi saat ini intensif membangun komunikasi dengan Ketua DPD II Partai NasDem Makassar sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel untuk berpasangan maju Pilwali Makassar. (***)

Di Daerah Ini, 15 Jembatan Roboh Akibat Banjir

Ilustrasi

Ilustrasi

Bantul, KABAROKE — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 15 jembatan di daerah ini roboh akibat diterjang banjir luapan sungai setelah diguyur hujan sebagai dampak badai Siklon Tropis Cempaka akhir November lalu.

“Dampak infrastruktur karena kejadian banjir kemarin terus bertambah datanya, dan yang kita verifikasi dan data terakhir itu ada 15 jembatan yang roboh dan tidak bisa difungsikan kembali,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Kamis.

Menurut dia, hujan deras disertai angin kencang dampak badai Cempaka 28 November mengakibatkan banjir di seluruh 17 kecamatan, selain itu sungai-sungai di wilayah Bantul meluap sehingga jembatan tidak kuat menahan derasnya aliran air.

Pihaknya tidak merinci jembatan yang roboh karena diterjang banjir itu, namun diataranya jembatan Nambangan di Dusun Nambangan Desa Seloharjo dan jembatan gantung di Desa Selopamioro di atas aliran Sungai Oya.

Selain merobohkan jembatan, kata dia, banjir bandang juga merusak jalan di sembilan titik bahkan terputus, kerusakan talud di 22 titik, kerusakan di 13 bendung atau bangunan air, gorong-gorong empat titik, sekolah 44 titik, satu rumah sakit dan 178 rumah rusak.

“Estimasi kerugian karena dampak kejadian 28 November itu semuanya kurang lebih sekitar Rp167 miliar, dengan kerugian paling besar karena kerusakan infrastruktur kurang lebih sebesar Rp162 miliar,” katanya.

Dwi Daryanto mengatakan, kejadian banjir tersebut juga menggenangi lahan pertanian di Bantul seluas 161 hektare, merusak kolam-kolam perikanan dan kandang ternak, yang kerugiannya mencapai sekitar Rp,9 miliar.

Selain berakibat kerusakan infrastruktur dan sektor lainnya, lanjut dia, kejadian 28 November juga mengakibatkan sekitar 9.000 jiwa warga Bantul mengungsi ke lokasi yang aman, karena rumahnya kebanjiran, maupun rusak berat karena banjir atau tertimpa longsor.

“Untuk pengungsi karena kejadian itu berlangsung kurang lebih tiga hari, karena pada hari kedua pascabanjir air sudah surut, dan yang masih tergenang tinggal di kecamatan pesisir yaitu Kretek, Sanden dan Srandakan,” katanya.

Namun demikian, kata dia, kalau di wilayah yang terdampak banjir terparah yaitu Desa Sriharjo dan Selopamioro Kecamatan Imogiri pada 28 November banjir, namun keesokan harinya atau pada 29 November air sudah surut.

“Sehingga pengungsi hanya tiga hari berada di titik-titik pengungsian, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa banjir,” katanya. (***)

Sisa Ranjau PD II Dibersihkan, Realisasi Proyek MNP Capai 53 Persen

Proyek Pelabuhan Disertai Peralatan Container Crane untuk Dongkrak Aktivitas Bongkar Muat Barang

Proyek Pelabuhan Disertai Peralatan Container Crane untuk Dongkrak Aktivitas Bongkar Muat Barang di Lingkup Pelabuhan Kelola PT Pelindo IV

Makassar, KABAROKE — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV terus menggenjot pengerjaan proyek Makassar New Port (MNP) untuk tahap I. Sejauh ini, realisasi pengerjaan megaproyek itu terbilang cukup menggembirakan. Terlebih, pasca-pembersihan sisa ranjau Perang Dunia (PD) II yang sempat menghambat pelaksanaan sejumlah pekerjaan.

“Makassar New Port sekarang (realisasinya) sudah 53 persen dan itu terus berlangsung. Sebelumnya memang sempat terhenti karena adanya ranjau sisa Perang Dunia II. Tapi sekarang sudah diambil, memang butuh proses karena ranjau itu kalau tidak hati-hati bisa meledak,” kata Doso, di Makassar.

Doso menjelaskan ranjau sisa Perang Dunia II terdeteksi pada 9 lokasi di areal MNP. Dari sekian banyak ranjau aktif tersebut, pihaknya berhasil menjinakkan 8 unit dan mengangkatnya ke permukaan. Adapun satu unit ranjau terpaksa diledakkan karena tidak dapat dijinakkan. “Terdeteksi 9 titik dan 1 di antaranya diledakkan karena aktif. Yang lain kan bisa dijinakkan,” terang dia.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Oke, realisasi pengerjaan MNP terbilang cukup baik. Padahal, pada awal 2017, pengerjaan megaproyek tersebut sempat keteteran. Kontraktor bahkan harus melakukan kerja hingga 24 jam per hari dan memasok seluruh bahan konstruksi via jalur laut. Perlahan, pada pertengahan tahun ini, proyek tersebut terus dipacu dan sesuai target perencanaan.

Doso meyakini MNP akan menjadi pelabuhan terkemuka dan paling modern. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Musababnya, letak MNP yang tidak berada jauh dari jantung Kota Makassar dan terkoneksi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Mulai dari kereta api Trans Sulawesi, jalan tol dan Pusat Logistik Berikat alias PLB yang mulai dioperasikan pada 2018.

“Luasan MNP menghampiri 400 hektar dan masih bisa dikembangkan sampai 1.000 hektar. MNP akan menjadi hub Indonesia Timur,” jelas Doso.

Proyek MNP diketahui dibangun bertahap dengan dana besar. Untuk tahap I saja, pembangunan megaproyek tersebut diperkirakan menelan total investasi Rp1,8 triliun. Tahap awal proyek yang diground-breaking langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 2015 itu ditargetkan beroperasi pada akhir triwulan keempat 2018. (***)

Wali Kota Makassar Pecat Oknum Kepsek Cabul

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto

Makassar, KABAROKE — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, akhirnya memecat SS (57 tahun) selaku kepala sekolah di salah satu sekolah dasar atau SD di Kecamatan Wajo, Kota Makassar. SS dicopot dari jabatannya terhitung hari ini, Rabu, 6 Desember, setelah dilaporkan dan ditahan atas kasus dugaan pencabulan terhadap dua muridnya yakni IL (9 tahun) dan SD (10 tahun).

Danny-sapaan akrab Mohammad Ramdhan Pomanto, geram dengan tindakan asusila yang dilakukan oknum kepsek itu terhadap dua muridnya yang masih duduk di bangku kelas IV SD. “Saya sedih dan terpukul dengan kasus tindak asusila, apalagi dilakukan oknum kepala sekolah. Sangat memalukan. Saya sudah perintahkan dipecat. Tidak ada kompromi untuk hal seperti itu,” katanya, di Makassar.

Danny menyempatkan diri mengunjungi rumah korban pencabulan oknum kepsek tersebut. Ia datang untuk memberikan dukungan sekaligus upaya pemulihan dampak psikologis terhadap murid SD yang menjadi korban pencabulan. “Saya akan terus memberikan support kepada mereka. Saya juga telah perintahkan adanya pendampingan supaya bisa recovery, orangtuanya juga harus kuat,” tutur dia.

Kepada media, Danny juga mengimbau untuk memberikan dukungan kepada korban. Caranya dengan tidak berfokus pada korban mengingat beban psikologi yang harus ditanggung. “Kasihan korban. Jangan mengorek luka lagi, psikologinya kurang bagus. Lebih baik untuk mengawal kasus tersebut secara serius agar pelaku mendapatkan ganjaran setimpal, bahkan seberat-beratnya,” ujar Danny.

Atas kejadian tersebut, Danny mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya orangtua untuk lebih memberikan perhatian terhadap anak. Imbauan Danny selaras dengan program pemerintah setempat yakni ‘Jagai Anakta’, dimana memberikan atensi terhadap sangat penting untuk memproteksi dari berbagai ancaman, mulai pergaulan bebas hingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kasus pencabulan oknum kepsek terhadap dua muridnya ditengarai berlangsung rentang Agustus hingga November 2017. SS diduga mencabuli kedua anak didiknya di ruangan kepsek. Kejahatan pria paruh baya itu terbongkar setelah salah korban melaporkan ke orangtuanya. Laporan itu diteruskan ke Polres Pelabuhan Makassar yang dengan sigap langsung mengamankan SS untuk diproses hukum. (***)

Begini Mesranya SYL dan NH di Hajatan Golkar

SYL dan NH Tampak 'mesra' di Acara Golkar

SYL dan NH Tampak ‘mesra’ di Acara Golkar

Jakarta, KABAROKE — Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin Halid (NH) terlihat mesra diacara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar, di Merlion Park Hotel Jakarta, Selasa lalu.

Kedua tokoh Sulsel ini, yang kerap berseberangan sikap politik tampil sambil melakukan salam komando. Tampak keduanya tertawa lepas.

Kedatangan SYL dalam workshop itu sebagai pembicara terkait tema “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi dan Pro Rakyat”.

SYL datang selaku Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, mewakili Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono yang berhalangan hadir.

Diketahui bersama, tahun lalu, Nurdin Halid ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan SYL. Pencopotan itu dinilai sejumlah kalangan beraroma tak lazim. Nurdin disebut menjadi pion DPP dalam menyusun upaya menghentikan langkah Ichsan Yasin Limpo mengendarai partai Golka

Saat ini, Nurdin Halid adalah rival utama Ichsan Yasin Limpo pada Pilgub Sulsel 2018 mendatang. Untuk kesekian kalinya Nurdin Halid berbenturan secara politik dengan trah Yasin Limpo. (***)

Menkominfo : Kesadaran Keamanan Siber Masyarakat Indonesia Masih Rendah

Menkominfo Rudiantara

Menkominfo Rudiantara

Jakarta, KABAROKE — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan kesadaran keamanan siber masyarakat Indonesia tergolong masih rendah.

“Penduduk Indonesia masih lemah dalam menerapkan teknologi keamanan siber. Saat ini, indeks keamanan siber Indonesia berada di peringkat ke-70 dunia, jauh di bawah Malaysia dan Singapura,” ujar Rudi dalam acara keamanan siber di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dia mengatakan keamanan siber sudah menjadi isu global dan mendapat perhatian khusus nyaris semua negara.

“Keamanan siber ini bukan hanya isu di Indonesia. Isu global dan regional. Satu klausul dari deklarasi itu adalah kolektif usaha. Kita masih nomor 70 kalau tidak salah, jadi masih banyak yang harus dikejar.”

“Harus ada semacam kesadaran pada diri masyarakat dari semua mengenai hal ini. Contoh, ini kan teman-teman pasti pakai email, kapan terakhir ganti password? Ada yang enggak pernah, itu bahaya,” pungkasnya. (***)

Ombudsman RI Ganjar Sulsel Predikat Kepatuhan Tinggi

Sulsel Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombusman RI [dok net]

Sulsel Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombusman RI [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menerima penganugerahan predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai kepada Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Desember.

Sulsel berhasil menyabet penghargaan bergengsi tersebut berkat pengimplementasian kepatuhan tertinggi di Indonesia melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Bahkan, PTSP Sulsel menjadi PTSP percontohan secara nasional. Pelayanan publik di PTSP Sulsel dinilai cepat, terbuka dan tanpa berbayar.

“Semua itu mampu meningkatkan kemudahan dan daya tarik investasi Provinsi Sulsel,” kata Amzulian, dalam keterangan persnya.

Ombudsman RI diketahui menganugerahkan predikat kepatuhan kepada kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Penghargaan itu merujuk pada hasil penilaian terhadap kepatuhan standar pelayanan publik yang diterapkan masing-masing instansi.

Penganugrahan ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Ombusdman RI. Untuk Sulsel, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulsel telah melakukan survei kepatuhan beberapa bulan yang lalu yang dilakukan oleh tenaga pengumpul data/enumerator Ombudsman setempat.

Berdasarkan hasil survei Kepatuhan 2017, Sulsel memperoleh predikat kepatuhan tinggi alias berada di zona hijau.

Gubernur Syahrul menyampaikan keberhasilan Sulsel sebagai provinsi terbaik berkat kerja bersama. Diharapkannya predikat kepatuhan tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

“Ombusdman memberikan penghargaan ini karena Sulsel berada di zona hijau. Untuk Sulsel ini tidak gampang, kenapa bisa seperti itu? Karena kita menghadirkan situasi yang transparan, akuntabilitas, inovasi, cepat, cermat dan akurat,” ujar dia.

Selain Sulsel, sejumlah penghargaan dari Ombudsman RI juga diperoleh kabupaten/kota lingkup provinsi ini. Bahkan Sulsel menjadi provinsi dengan kabupaten terbanyak mendapatkan penghargaan. Di antaranya yakni Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng dan Kota Palopo. (***)

1 2