Waduh, Kapolda Sebut 13 Pilkada di Sulsel Masuk Zona Merah

Ilustrasi

Ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel memetakan potensi kerawanan menjelang pemilihan kepala daerah alias pilkada serentak 2018. Di Sulsel, untuk pemetaan sementara disimpulkan bahwa 13 pilkada atau semua agenda kontestasi politik masuk zona merah alias tergolong rawan pelanggaran maupun konflik.

Polda Sulsel diketahui dihadapkan tugas berat pada pilkada serentak 2018. Pasalnya, pemilihan gubernur alias pilgub digelar bersamaan dengan 12 pemilihan bupati/wali kota. Masing-masing meliputi kabupaten Bone, Jeneponto, Bantaeng, Luwu, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Pinrang dan Wajo. Selanjutnya kota Makassar, Parepare dan Palopo.

Kepala Polda Sulsel, Irjen Umar Septono, mengatakan untuk peta kerawanan, pihaknya menganggap semua daerah rawan. Pasalnya, dalam setiap hajatan politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Dalam satu menit, kondisi keamanan dapat berubah. Karenanya, polisi harus mampu memprediksi kemungkinan terburuk tanpa mesti berprasangka.

“Sementara ini kita anggap semua wilayah sama untuk potensi itu. Semua kita anggap rawan, apalagi kita memang dicap zona merah. Makanya, kesiapan pun harus optimal. Kita mesti mengawal dengan terbuka, transparan, dan serius,” kata Kapolda Umar usai berkunjung ke Kantor KPUD Sulsel, Kamis, (14/12/2017).

Menurut Kapolda Umar, status Sulsel yang kerap dimasukkan kategori zona merah mesti menjadi pelecut semangat untuk melakukan antisipasi dini. Pilkada serentak tahun depan, tegas dia, merupakan kesempatan untuk mengubah pandangan itu. “Kita akan buktikan bahwa sebenarnya masyarakat Sulsel baik, jujur, nurut dan tidak akan terlibat konflik,” ujar dia.

Kunjungan Kapolda ke Kantor KPUD Sulsel untuk melakukan koordinasi sekaligus mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada serentak. Kapolda Sulsel sekaligus memberikan penegasan kesiapan personelnya dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi rakyat Sulsel. Terlebih, persoalan anggaran pengamanan telah diajukan dan mendapatkan persetujuan.

“Kita ajukan sekitar Rp200 miliar. Tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri,” pungkas dia. (***)

Hadirkan Pendidikan Merata dan Berkualitas, Ini Strategi Andalan Para Profesor

Nurdin Halid

Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), menggandeng kalangan akademisi untuk menciptakan pendidikan merata dan berkualitas di Sulsel. Bersama Aziz Qahhar Mudzakkar, andalan para profesor itu siap membangun lima sentra pendidikan di Sulsel. Alhasil, sentra pendidikan tinggi di Sulsel tidak hanya berpusat di Kota Makassar.

NH memaparkan pembangunan sentra pendidikan baru mutlak direalisasikan sebagai respons terhadap membludaknya angka urbanisasi di Sulsel. Dengan begitu, Makassar sebagai ibukota provinsi tidak lagu menjadi satu-satunya sentra pendidikan di Sulsel. Dampak terpusatnya sentra pendidikan membuat Makassar semakin macet serta dipenuhi polusi dan sampah.

“Kenapa membawa kemacetan, itu karena rata-rata yang datang membawa motor, 60 sampai 70 persen. Motornya bukan motor baru, satu kali starter, asap langsung mengepul dan terjadi polusi. Menciptakan sampah, mereka hidup di kos-kosan,” ucap NH, Kamis (14/12).

Karena itu, alumni IKIP Ujung Pandang ini mengajak profesor dan akademisi Sulsel untuk bersama-sama merumuskan dan hadir memberikan solusi atas permasalahan tersebut. NH menuturkan pemerataan sentra pendidikan di berbagai daerah Sulsel dapat menjadi upaya terhadap ketimpangan tersebut.

“Kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan pendidikan. Maka profesor siap-siap bersama saya untuk membuat pusat pertumbuhan pendidikan di lima sentra,” ujar NH yang kini didampingi oleh ratusan profesor dan akademisi senior se-Sulsel.

Sentra baru yang akan diciptakan dalam peningkatan sektor pendidikan di Sulsel selain Makassar, di antaranya, Palopo, Bone, Pare-pare, dan Bulukumba. Melalui program tersebut, Ketua Dewan Koperasi Indonesia tersebut meyakini kualitas pendidikan di Sulsel akan semakin berkembang.

“Kalau di Palopo kita bangun perguruan tinggi yang performance kampus tidak jauh beda dengan Unhas, UNM, UIN, maka pasti orang Luwu Raya tidak datang ke Makassar untuk mencari perguruan tinggi. Apalagi kalau para profesor kita sudah kirim. Itulah pusat pendidikan yang akan mengurangi magnet urbanisasi di Makassar,” tandasnya.

Sementara itu, ratusan profesor dan akademisi senior telah berkomitmen akan mengawal program tersebut melalui Forum Sinergi Aktivis Antar Generasi (Siaga) di Hotel Clarion, Selasa (12/12) lalu. Forum tersebut akan berkonsolidasi dalam memberikan gagasan demi terwujudnya harapan Sulsel Baru yang digagas NH-Aziz. Sinyal dari para profesor tersebut sebagai wujud pasangan ini dapat diandalkan. (*)

Ini Prediksi BI Soal Laju Ekonomi Sulsel pada 2018

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Makassar, KABAROKE — Laju pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2018 diprediksi bisa lebih baik dibandingkan tahun ini. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ekonomi Sulsel bertumbuh berkisar 7,2 persen hingga 7,6 persen. Torehan itu tentunya tetap berada di atas angka pertumbuhan nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2018 diperkirakan lebih tinggi dari 2017 dengan kisaran 7,2 persen hingga 7,6 persen. Hal itu sejalan dengan proyeksi pemerintah pusat yang memang terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, di Makassar.

Bambang menjelaskan prediksi melesatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh sektor konstruksi dan perdagangan. Ditambah lagi, BI memperkirakan dari sisi permintaan domestik, seperti konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah bakal tumbuh kuat.

Berdasarkan data BI, tercatat beberapa faktor pendukung menguatnya ekonomi Sulsel. Di antaranya yakni peningkatan UMP dan terus berlangsungnya gaji 13 dan 14 pada 2018 serta sektor pertambangan yang diperkirakan menguat sesuai dengan produksi nikel yang stabil.

Faktor pendukung lain, BI mencatat pelaksanaan pemilu akan mendorong belanja, khususnya barang pendukung pemilu seperti kertas dan barang cetakan. Belum lagi, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur berskala nasional di Sulsel yang berlangsung dan akan selesai pada 2018.

Masih merujuk data BI, ekonomi Sulsel sepanjang 2017 mengalami perlambatan, tapi masih di atas angka nasional. Pada triwulan I, pertumbuhannya menembus 7,52 persen. Lalu, terus menurun pada triwulan II dan triwulan III, masing-masing 6,63 persen dan 6,25 persen. Secara tahunan, torehan tersebut jelas dibawah capaian 2016 yang menembus 7,41 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel secara tahunan juga melambat bila dibandingkan capaian pada 2012. Kala itu, ekonomi Sulsel menggeliat hingga 8,87 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tertahan dan cenderung menurun, masing-masing 7,61 persen (2013), 7,54 persen (2014) dan 7,17 persen (2012). Baru pada 2016, ekonomi Sulsel kembali bergairah dengan torehan 7,41 persen. (***)

LSI : Airlangga Bisa Hadirkan Golkar Baru

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Jakarta, KABAROKE — Pendiri Lembaga kajian Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, menyebut sosok Airlangga Hartarto bisa menampilkan wajah Partai Golkar yang baru, bersih dan berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya.

“Airlangga di mata publik yang mengenal dia adalah figur yang bersih, yang bisa memberi kontras, bisa membedakan diri dari ‘rezim golkar’ sebelumnya,” ujar dia, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menanggapi hasil Rapat Pleno Golkar Rabu malam, yang memutuskan menunjuk Airlangga Hartarto sebagai ketua umum definitif partai beringin.

Airlangga baru saja merilis video singkat tentang gagasannya memimpin Gokar. Denny mengatakan langkah Airlangga membuat video berdurasi singkat bertema “Golkar Bersih, Golkar Bangkit” tentang gagasannya memimpin Golkar, merupakan tradisi baru politik yang sangat baik.

Menurut Denny, pesan itu tidak hanya ditujukan Airlangga kepada pemilik suara Golkar melainkan kepada seluruh pemilih di Indonesia. Hingga saat ini, tokoh Partai Golkar itu masih menjadi menteri perindustrian, posisi yang juga pernah ditempati ayahnya, Hartarto.

“Ia maju bukan hanya untuk jabatan. Tapi jabatan itu untuk gagasan. Pesan ini yang ingin Airlangga Hartato sampaikan. Ini tradisi yang lama ditunggu,” ujar Denny.

Denny memandang, umumnya berita politik masa kini didominasi sensasi korupsi berjemaah. Atau berita itu sangat diwarnai isu perpecahan partai, skandal pribadi, dan remeh-temeh lainnya.  “Kita merindukan romantisme politik zaman bapak pendiri bangsa, di mana berpolitik untuk gagasan Indonesia,” jelas dia.

Dalam videonya Airlangga berpesan singkat soal gagasan yang akan dibawanya jika kelak memimpin partai. Dia ingin melahirkan partai yang bersih dan partai yang membangkitkan bangsa. (***)

Harry Azhar Percaya Komitmen Clean Government NH-Aziz

Harry Azhar Azis

Harry Azhar Azis

Makassar, KABAROKE — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz percaya komitmen pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dalam mewujudkan tatanan clean government.

Hal tersebut dituturkan Harry Azhar saat menjadi keynote speaker pada Forum Siaga bersama profesor dan akademisi senior se-Sulsel di Hotel Clarion, Selasa malam (12/12).

“Insya Allah langkah sahabat adalah langkah yang baik karena baru di awal sudah bicara tentang clean government dalam paradigma pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya.

Pasangan NH-Aziz memang telah mengikrarkan kontrak politik saat melakukan deklarasi pasangan di Lapangan Karebosi, Jumat (17/11) lalu. Di antaranya, pasangan ini berjanji akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif, tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik. Selain itu, NH-Aziz juga berikrar tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok jika diberi amanah memimpin Sulsel.

Menurut aktivis seperjuangan NH-Aziz ini di HMI, langkah awal tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi dalam menentukan jejak langkah selanjutnya. Terutama, dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulsel.

“2017 angka kemiskinan di Sulsel sebesar  9,38 persen, lebih bagus dari tingkat nasional. Kalau misalnya Pak Nurdin dan Pak Aziz terpilih, itu menjadi patokan, tahun 2022 apakah bisa dicapai menjadi 6 atau 7 persen, baru kita angkat topi,” pesannya.

Karena itu, kata Harry, ide tersebut harus dielaborasi lebih lanjut oleh NH-Aziz nantinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sehingga, visi Sulsel Baru yang menjadi harapan masyarakat Sulsel dapat terealisasikan.

“Mudah-mudahan ini menjadi tekad Pak NH dan Pak Aziz dalam mengedepankan satu tema Sulsel yang baru. Sama-samaki bangun kampung,” tandasnya. (**)

Airlangga Jadi Ketua Umum Golkar

Airlangga Hartanto

Airlangga Hartanto

Jakarta, KABAROKE — Rapat Pleno Partai Golkar, Rabu malam, memutuskan menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang kini tengah menjalani proses hukum atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

“Rapat Pleno Golkar memutuskan pergantian Ketua Umum pak Setya Novanto ke pak Airlangga Hartarto dan ini sudah definitif,” ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid membacakan hasil kesimpulan Rapat Pleno di DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.

Menurut Nurdin, sesuai anggaran dasar dan rumah tangga Golkar, karena Setya Novanto terbelit masalah hukum maka jabatan Ketua Umum dinyatakan lowong. Kemudian Rapat pleno memutuskan menunjuk Airlangga sebagai Ketua Umum baru, sehingga jabatan lowong itu kini sudah terisi kembali.

Sesuai ketentuan, Airlangga akan menjabat ketua umum hingga 2019 sesuai sisa masa jabatan Novanto.

Selanjutnya, DPP Golkar akan menggelar Rapimnas pada 18 Desember 2017 untuk melaporkan hasil Rapat Pleno kepada pimpinan Golkar daerah. Kemudian, pada tanggal 19-20 Desember 2017 Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda tunggal yakni pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Rapat Pleno juga telah menyusun kepanitiaan untuk penyelenggaraan Munaslub tersebut antara lain, Penanggungjawab Idrus Marham, Ketua Panitia Nurdin Halid, Ketua Steering Committee Ibnu Munzir, Ketua Organizing Committee Agus Gumiwang.

“Agenda Munaslub hanya satu yakni pengukuhan pak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif,” jelas Nurdin.

Nurdin mengatakan penunjukan Airlangga sebagai ketua umum lantaran sebelumnya hanya ada dua bakal calon yang menyatakan keinginannya maju, yakni Airlangga dan Azis Syamsuddin. Namun dalam forum rapat pleno, Azis menyatakan mundur sehingga rapat pleno memutuskan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar definitif.

Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto mengatakan Rapat Pleno ini jawaban atas harapan seluruh kader Golkar dari seluruh Indonesia.

Bagi Airlangga Rapat Pleno menunjukkan proses demokrasi di internal Golkar berjalan sesuai tata tertib.

“Golkar mengharapkan dukungan dari semua pihak,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menegaskan bahwa dukungan Golkar terhadap pemerintah tidak akan berubah hingga 2019. Selain itu Golkar dibawah kepemimpinannya juga konsisten akan mendukung Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam Pilpres 2019 mendatang.

Airlangga menyatakan tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh Golkar. Dia menginginkan seluruh pihak di internal Golkar bahu-membahu menghadapi pilkada, pemilu legislatif dan pilpres.

Sementara itu terkait kasus hukum yang dihadapi Setya Novanto, Airlangga mendoakan Novanto diberikan kekuatan.

“DPP Partai Golkar akan memberikan bantuan yang diperlukan pak Novanto dan keluarga,” ujar Airlangga. (***)