Telaah Periodisasi Kepengurusan Partai Golkar

Direktur Jenggala Center Syamsuddin Radjab

Direktur Jenggala Center Syamsuddin Radjab

Jakarta, KABAROKE — Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sedang berlangsung di Jakarta Covention Center (JCC), Jakarta, didahului dengan rapat pleno dan rapimnas yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar. Tiga agenda penting partai itu dilangsungkan secara cepat kilat karena situasi genting dan dalam kondisi hal ihwal yang memaksa.

Kegentingan yang memaksa dapat dilihat dari; pertama, lowongnya posisi ketua umum yang dijabat Setya Novanto karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan korupsi megaskandal kasus KTP elektronik senilai Rp 2,3 triliun yang sedang bergulir di KPK; kedua, penangkapan Novanto berakibat tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sehingga perlu penggantian; dan ketiga, penandatanganan surat keputusan terhadap pengajuan calon bupati dan gubernur harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain sesuai ketentuan UU Pilkada.

Ditengah perhelatan munaslub, isu penting yang mengemuka dikalangan peserta dan perdebatan dikalangan internal pengurus adalah soal periodisasi kepengurusan yang akan diemban oleh Airlangga Hartarto (AH) yang kemungkinan besar terpilih dalam munaslub kali ini.

Mengamati pemberitaan dan dinamika pemikiran di kalangan pengurus elit DPP Partai Golkar, dilingkar inti kepengurusan Novanto lebih memilih periodisasi kepengurusan AH kedepan hanya melanjutkan masa periode Novanto tahun 2014-2019 setelah memenangkan secara aklamasi pemilihan ketua umum dalam munaslub di Bali pada Mei 2016.

Periode Novanto hanya melanjutkan masa kepengurusan sebelumnya setelah terjadi dualisme kepengurusan 2014 antara kubu Aburizal Bakti dan Agung Laksono yang kemudian bersepakat melaksanakan munaslub bersama. Jika berjalan normal, seharusnya kepengurusan Novanto akan berakhir pada bulan november atau desember 2019 yang akan datang.

Telaah AD/ART

Dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c AD Partai Golkar dinyatakan bahwa munaslub mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan munas. Munas dalam ketentuan sebelumnya, Pasal 30 ayat (2) dinyatakan bahwa munas pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan kewenangan: Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; Menetapkan Program Umum Partai; Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; Memilih dan menetapkan Ketua Umum; dan lain-lain.

Jika dibandungkan dengan ketentuan Pasal 19 ART yang menyatakan pada prinsipnya bahwa Pengurus antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan berlawan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c AD diatas.

Pasal 19 ART tersebut yang dimaksudkan adalah pejabat ketua umum dan bukan ketua umum hasil munas/munaslub. Sementara penambahan kalimat, “termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan…” tidak berdasar karena hasil munaslub sama dengan munas terkait periodisasi, kekuasaan dan wewenangnya.

Secara praktik, kepemimpinan Novanto telah menjalankan ketentuan ini dan menjadi keputusan hasil munaslub Bali. Persolannya adalah apakah praktik dalam kepengurusan Novanto sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar?.

Beberapa telaah atas konflik norma aturan dimaksud dapat dipertimbangkan oleh peserta munaslub adalah:

Pertama, Pasal 19 ART menganulir ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf c AD yang merupakan aturan dasar partai sedang kedudukan ART merupakan pengaturan lebih lanjut yang telah diatur dalam AD. Dalam asas hukum, aturan hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan dibawahnya. Artinya jika ART bertentangan dengan AD, maka ART dapat diabaikan atau dikesampingkan sebagaimana doktrin asas hierarki.

Kedua, Praktik kepengurusan Novanto yang dijadikan sebagai “yurisprudensi” oleh elit pengurus DPP Partai Golkar sekarang tidak dapat dijadikan rujukan karena bertentangan dengan aturan dasar partai yaitu anggaran dasar (AD). Yurisprudensi akan dapat dibenarkan jika tidak bertentangan dengan aturan dasar dan belum diatur dalam ketentuan aturan manapun.

Ketiga, Ide bahwa kepengengurusan AH dapat diperpanjang setelah sampai 2019 dalam forum pleno atau rapimnas tidak memiliki dasar aturan karena DPP Partai Golkar serta kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh AD/ART bukan mengatur perpanjangan periodisasi kepengurusan hanya mengesahkan komposisi personalia dan menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPD dan lain-lain (Pasal 19 ayat (2) AD.

Keempat, jika mengikuti pemikiran bahwa kepengurusan AH hanya sampai 2019 maka Partai Golkar akan lebih banyak disibukkan dengan soal politik internal terkait perebutan kekuasaan sementara partai ini membutuhkan percepatan konsolidasi dan membangun soliditas menghadapi tantangan eksternal dan pilkada yang didepan mata.

Kelima, masa kepengurusan AH yang singkat, kurang dari dua tahun akan habis dalam persiapan menghadapi pilkada yang akan digelar pada Juni 2018 sehingga tidak efektif dan tidak efisien dengan digelarnya kembali munas pada 2019. Rentang waktu tersebut akan tersita dengan dinamika politik internal menghadapi munas dan AH masih dalam kepungan status qou sehingga akan sulit melakukan akselerasi kepartaian.

Perombakan total kepengurusan dibawah pimpinan AH menjadi keniscayaan dalam membangun kepengurasan yang solid, membangun kesamaan visi, dan melakukan -rebranding- perbaikan citra partai sebagai partai bersih yang jauh dari korupsi seperti yang dialami dalam masa kepemimpinan kepengurusan Novanto.

Perlu Revisi

Pengaturan periodisasi kepengurusan perlu disempurnakan dalam munaslub kali ini. Dengan aturan yang saling bertentangan secara norma dan beberapa hal yang belum diatur termasuk tafsir AH dalam penetapannya sebagai ketua umum dalam forum pleno dan bukan pada munas atau munaslub.

ketiadaan pengaturan yang rinci tersebut, DPP Partai Golkar khususnya dalam lingkar inti di kepengurusan merasa berhak menafsirkan secara tunggal sesuai dengan selera dan kepentingan kelompoknya sendiri yang jauh dari kepentingan bersama seluruh kader Partai Golkar.

Forum munaslub yang sama kekuasaan dan wewenangnya dengan munas, termasuk masa periodisasinya diberi kewenangan untuk mengubah atau menolak tafsir tunggal elit Partai Golkar yang dijadikan sebagai hasil pleno atau rapimnas terhadap aturan main organisasi.

Kedaulatan partai berada ditangan peserta munaslub sehingga upaya perbaikan dan perubahan AD/ART yang adil, demokratis dan rigit secara aturan dapat dilakukan demi dan untuk Partai Golkar kedepan menjemput kemenangan pilkada dan pilpres dan kembali bertahta di hati rakyat.

Perbaikan aturan main sangat mendasar dalam partai sehingga tidak dapat “digoreng” oleh segelintir pengurus DPP Partai Golkar. Munaslub kali ini akan menjawab kepentingan bersama kader tetapi jika hal itu tidak terjadi, maka akan sulit dan perlu nafas panjang memperjuangkan pembenahan aturan partai. Dan sampai 2019, Partai Golkar diatur dalam aturan karet, multi tafsir dan “diolah” menurut kepentingan elitnya semata.

Syamsuddin Radjab
Pengamat Hukum Tata Negara dan Direktur Jenggala Center

Warga Parepare Mulai Menungsi karena Banjir

Banjir masih melanda Kota Parepare Sulawesi Selatan

Banjir masih melanda Kota Parepare Sulawesi Selatan

Parepare, KABAROKE.COM — Hujan dengan intensitas tinggi masih terus mengguyur Kota Parepare dan sekitarnya. Warga kini lebih memilih untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat.

“Selain rumahnya kotor karena lumpur, kami juga takut banjir susulan, makanya kami memilih tinggal untuk sementara di rumah keluarga,” urai Indah Ayu Lestari, salah seorang warga korban banjir di Jalan Andi Mappangara, Keluraahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selasa, 19 Desember 2017.

Sementara Lurah Lapadde, Ardiansyah yang meninjau lokasi banjir mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi dan pendataan terhadap rumah warga yang terkena dampak banjir.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak RT/RW untuk melakukan pendataan, sejauh ini sekira 50 rumah warga khusus Kelurahan Lapadde, terkena dampak, ada yang rusak berat,” terang dia.

Ardiansyah menjelaskan, pihaknya telah melakukan distribusi bantuan kepada 50 kepala keluarga korban bencana banjir.

“Tadi malam sudah kita salurkan di beberapa titik,” tandas dia.

Soal Revitalisasi, Idrus Marham: Bisa Ganti Semua Termasuk Sekjen

Idrus Marham

Idrus Marham

Jakarta, KABAROKE.COM — Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham menyebut revitalisasi kepengurusan kemungkinan akan dilakukan oleh Ketua Umum terpilih, Airlangga Hartarto. Revitalisasi kepengurusan diperlukan untuk mendukung kinerja Airlangga dalam memimpin Golkar menghadapi agenda tahun politik.

“Munaslub memberikan mandat sepenuhnya kepada saudara Airlangga sebagai Ketum partai Golkar untuk melakukan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjamin kinerjanya semakin baik dan tetap solid,” kata Idrus di lokasi Munaslub Golkar, Jakarta Covention Center, Selasa 19 Desember 2017.

Idrus menambahkan sebagai ketua umum terpilih, Airlangga memang mempunyai hak melakukan revitalisasi kepengurusan sesuai kebutuhannya. Revitalisasi ini bisa dilakukan mulai posisi sekretaris jenderal, ketua bidang, koordinator bidang hingga struktur lain di DPP partai Golkar.

“Semua bisa diganti termasuk sekjen. Yang namanya revitalisasi semua bisa, enggak ada masalah. Tidak ada satu pun yang tidak memungkinkan tidak diganti. Terserah ketua umum,” ujar Idrus.

Namun, dia mengingatkan revitalisasi harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kader. “Ada parameter parameter yang jelas,” tuturnya.

Selain itu, menurut dia, jelang tahun politik tugas Airlangga sebagai ketua umum terpilih sangat berat. Ia harus memastikan konflik internal Golkar bisa selesai dalam Munaslub kali ini.

“Sehingga agenda politik bisa dihadapi. Dan kita pastikan memenangkan pertarungan pertarungan Pilkada, pemilihan legislatif dan pemilih presiden,” tegasnya.

NH Tuntut Totalitas Kader Golkar Menangkan Pilkada Serentak

Nurdin Halid dan Rusdi Masse

Nurdin Halid dan Rusdi Masse

Jakarta, KABAROKE — Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), menginstruksikan seluruh kader bergerak massif dan militan guna memenangkan usungan partai pada pilkada serentak 2018. Tidak ada ruang untuk bersantai mengingat tahapan pilkada telah berlangsung. Totalitas kader Golkar, tegas NH, merupakan harga mati untuk memastikan usungan partai berlambang beringin tampil sebagai pemenang.

“Kader dan seluruh instrumen partai (Golkar) harus bergerak. Tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha, apalagi berdebat karena perbedaan,” kata NH yang juga Bakal Calon Gubernur Sulsel.

Menurut NH, keputusan Golkar dalam mengusung kandidat mesti direspons kader dengan dukungan dan upaya nyata pemenangan. Diakui dia, dalam politik terkadang muncul perbedaan, intrik dan polarisasi. Tapi, sebagai kader yang baik, tidak ada alasan untuk mengkhianati putusan partai. Terlebih, Golkar merupakan partai besar yang memiliki mekanisme dan aturan yang tegas dan jelas.

“Alhmadullilah, Golkar senantiasa solid dan itu harus dijaga. Begitu partai sudah memutuskan, maka seluruh kader harus loyal dan taat azas. Tidak boleh lagi ada perbedaan,” tegas pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itu.

NH menyampaikan pimpinan Golkar tidak akan ragu melakukan revitalisasi kepengurusan bila melihat ada gelagat kader yang tidak taat azas. Seluruh kader dan pengurus partai besutan Airlangga Hartarto itu, sambung dia, harus senantiasa menjaga soliditas.

“Golkar ini partai besar dan kita semua yang tergabung merupakan keluarga. Kalau ada perbedaan ya mari bicarakan baik-baik,” pungkas mantan Ketua PSSI itu. (*)

Konsisten Peduli Lingkungan, Pertamina EP Raih Dua Proper Emas

PT Pertamina

PT Pertamina

Jakarta, KABAROKE.COM — Dua unit bisnis PT Pertamina EP berhasil raih proper emas tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian tersebut didapat setelah melihat komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

Nanang Abdul Manaf, Presiden Direktur PT Pertamina EP, mengatakan dua proper emas yang diraih unit bisnis Pertamina EP yaitu Asset 1 Rantau Field dan EP Asset 5 Tarakan adalah hasil kerja keras program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit usaha Pertamina EP di Tanah Air.

Upaya tersebut, lanjut Nanang, menjadi bentuk tanggungjawab sosial perusahaan dan implementasi dari komitmen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun program tersebut dilakukan melalui  kegiatan bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur (fasilitas sosial/fasilitas umum).

“Keberhasilan dua proper emas ini menjadi tantangan Pertamina EP untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai ketaatan dalam bisnis, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dengan program pemberdayaan masyarakat yang harus ditingkatkan,” ujar Nanang dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Desember 2017.

Adapun, penghargaan proper emas tahun 2017 ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field di Istana Wakil Presiden pada Senin 18 Desember 2017 kemarin.

Proper sendiri merupakan program penilaian dari pemerintah kepada perusahaan tentang kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper-LH).

Peringkat proper dibagi menjadi lima, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat tertinggi adalah emas dan terburuk hitam. Perusahaan yang memperoleh emas adalah perusahaan yang konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi, melaksanakan bisnis beretika, dan bertanggung jawab pada masyarakat.

Tahun ini, enam unit bisnis Pertamina EP masuk kandidat peraih proper emas. Enam unit bisnis Pertamina EP tersebut adalah Pertamina EP Asset 3 Tambun Field, Pertamina EP Asset Tiga Subang Field, Pertamina Ep Asset Satu Jambi Field, dan Pertamina EP Asset Lima Sanga-sanga Field, Pertamina EP Asset 1 Rantau Field, dan Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field.

Selain itu, ada 12 unit bisnis yang meraih proper hijau dan delapan proper biru, termasuk KSO (Kerja Sama Operasi) dan TAC (Technical Assistance Contract). “Bagi Rantau Field, raihan proper emas tahun ini merupakan ketiga kalinya secara berturut, sedangkan Tarakan Field yang pertama,” ujar Nanang.

Cukai Rokok Akhir 2017 Melonjak Tiga Kali Lipat

Petugas Bea Cukai Sulawesi Sita Jutaan Rokok Ilegal

Petugas Bea Cukai Sulawesi Sita Jutaan Rokok Ilegal

Jakarta, KABAROKE.COM — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan optimistis target penerimaan sebesar Rp189,14 triliun bakal tercapai pada akhir 2017. Hingga 15 Desember 2017, penerimaan lembaga tersebut tercatat mencapai Rp152, 79 triliun.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan penerimaan lembaganya itu kini telah mencapai total 80,78 persen. Hanya butuh Rp36,35 triliun untuk mencapai target penerimaan sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.

“Kami optimistis target kita tercapai, karena khusus cukai rokok akan ada lonjakan penerimaan di akhir Desember ini. Jumlahnya meningkat tiga kali lipat dari bulan biasanya,” kata Heru di Semarang, Senin, 18 Desember 2017.

Ia yakin kenaikan untuk cukai rokok akan mampu menutup kekurangan penerimaan hingga akhir Desember nanti. Hal itu lantaran beberapa perusahaan belum membayar pajaknya dengan memesan lebih banyak cukai di Desember. Biasanya pemesanan cukai akhir tahun itu digunakan perusahaan rokok untuk pemakaian Januari dan Februari.

“Dari pemesanan itu maka akan dilakukan pelunasan di akhir Desember. Maka kami optimis bisa melampaui target Rp189 triliun,” tambahnya.

Dijelaskan Heru, total penerimaan Rp152,79 triliun saat ini didapat dari empat penerimaan yang tumbuh signifikan tahun ini. Mulai dari penerimaan dari cukai tembakau sekitar  Rp116 triliun. Jumlah itu naik sekitar 6,09 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat sekitar Rp109 triliun

Lalu bea masuk tercatat sebesar Rp33,02 triliun atau sebesar 99,24 persen dari target Rp33,28 triliun, Bea Keluar sebesar Rp3,73 triliun atau sebesar 138,49 persen dari target sebesar Rp2,70 triliun.

Sementara itu, Direktur Kepabeanan  Internasional dan Antar Lembaga di Ditjen Bea dan Cukai, Robert Leonard Marbun, menuturkan pada tahun depan target penerimaan kepabeanan dan cukai akan naik di angka sekitar Rp194 triliun.

“Total tersebut akan kami bagi dalam bea masuk ditargetkan sekitar Rp35 triliun, bea keluar ditargetkan sekitar Rp3 triliun. Khusus cukai kta tagetkan sekitar Rp155 triliun,” katanya.

Ikrar Bela Negara di Monas, Anies Baswedan Pimpinan Upacara

Anies Baswedan bersama pelajar SMA Kolese Kanisius dan kepala sekolah Romo Eduard Calistus Ratu Dopo menghadiri acara Pemprov DKI Jakarta, Kirab Kebangsaan di Kawasan Monas, 26 November 2017 lalu.

Anies Baswedan bersama pelajar SMA Kolese Kanisius dan kepala sekolah Romo Eduard Calistus Ratu Dopo menghadiri acara Pemprov DKI Jakarta, Kirab Kebangsaan di Kawasan Monas, 26 November 2017 lalu.

Jakarta, KABAROKE.COM — Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memimpin upacara hari bela negara ke-69 tahun 2017 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Desember 2017. Anies bertindak sebagai Inspektur upacara dalam acara tersebut.

Berdasarkan pantauan, upacara dimulai sekitar pukul 07.30 hingga pukul 08.00 WIB. Tampak hadir Irjen Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno, pejabat eselon I Kementerian Pertahanan, Forkopimda Provinsi DKI Jakarta dan pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Upacara hari bela negara ini diikuti oleh berbagai elemen. Seperti, PNS Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, Pelajar dan perwakilan elemen masyarakat.

Dalam upacara ini, seluruh peserta mengumandangkan ikrar bela negara dengan dipandu oleh puluhan perwakilan peserta yang menggunakan baju adat berbagai wilayah di Nusantara.

“Ikrar bela negara,” kata seluruh peserta serentak membacakan ikrar bela negara.

Usai upacara dilanjutkan dengan acara parade kebangsaan.

Seperti diketahui, Hari bela negara jatuh pada 19 Desember. Hal ini sesuai dengan penetapan dari Pemerintah melalui Keppres Nomor 28 tahun 2006.

Pertamina Sulawesi Prediksi Konsumsi BBM Meningkat Saat Natal & Tahun Baru

Salah Satu SPBU Pertamina

Salah Satu SPBU Pertamina

Makassar, KABAROKE — PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi memprediksi terjadinya lonjakan konsumsi bahan bakar minyak alias BBM selama Natal dan Tahun Baru. Karenanya, BUMN di bidang energi tersebut mensiagakan satuan tugas (satgas) khusus rentang 18 Desember 2017 hingga 7 Januari 2018. Satgas itu bertugas melakukan berbagai kesiapan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM.

Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina MOR VII Sulawesi, M Roby Hervindo, mengatakan khusus untuk gasoline meliputi Premium, Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, konsumsi tertinggi diprediksi terjadi pada 24 Desember dan 31 Desember. Masing-masing sebesar 8.382 kilo liter dan 8.746 kilo liter. Peningkatan konsumsi gasoline berkisar 24-29 persen dibandingkan waktu normal.

Prediksi serupa juga terjadi pada konsumsi BBM jenis gasoil meliputi Solar/Bio, Dexlite, Pertamina Dex dan Kerosene. Pertamina memprediksi lonjakan konsumsi BBM terjadi sehari sebelum hari H, baik Natal maupun Tahun Baru. Pada 24 Desember, diperkirakan konsumsi gasoil naik 44 persen menjadi 3.505 kilo liter. Sedangkan pada 31 Desember, konsumsi gasoil diproyeksi naik 15 persen menjadi 2.816 kilo liter.

“Menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pertamina MOR VII sudah menyiapkan satgas mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. Kami memang perkirakan penyaluran BBM tertinggi terjadi pada tanggal 24 Desember dan 31 Desember,” kata Roby, di Makassar.

Secara keseluruhan, Roby melanjutkan konsumsi gasoline pada Natal dan Tahun Baru diprediksi meningkat 3,7 persen atau sebesar 7.027 kilo liter dibandingkan konsumsi normal. Adapun konsumsi gasoil naik tipis 1,1 persen atau sebesar 2.467 kiloliter.

Secara keseluruhan, konsumsi Gasoline pada Natal dan Tahun baru 2018 diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 3,7 persen atau sebesar 7.027 KL dibandingkan konsumsi normal, sedangkan Gasoil mengalami kenaikan 1,1 persen atau sebesar 2.467 KL.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, konsumsi Gasoline diprediksi naik 3,5 persen dan konsumsi Gasoil melonjak 18,7 persen. Kenaikan yang cukup signifikan pada gasoil disebabkan pada akhir 2016 terjadi penurunan konsumsi imbas perlambatan ekonomi dan harga komoditas tambang serta minyak. (***)