Awal 2018, Bulog Sulselbar Pasok Beras ke 6 Provinsi

Kepala Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin

Makassar, KABAROKE — Kenaikan harga beras akibat kurangnya stok di daerah turut menjadi perhatian Bulog Sulselbar. BUMN di bidang pangan tersebut siap memasok beras ke sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan pasokan. Pekan ini, Bulog Sulselbar setidaknya memasok beras hampir 20 ribu ton beras untuk enam provinsi di Indonesia.

“Stok di Sulsel kan cukup banyak, melimpah. Makanya, kami pasok ke daerah lain. Sejauh ini, paling tidak kami pasok enam provinsi dan masih bisa bertambah bergantung permintaan,” kata Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar, Dindin Syamsuddin, saat ditemui di kantornya di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Rabu, 17 Januari.

Berdasarkan data Bulog Sulselbar, pasokan beras ke enam provinsi meliputi DKI Jakarta (10 ribu ton), Aceh (2 ribu ton), Nusa Tenggara Barat (3 ribu ton), Bali (1 ribu ton), Jambi (2 ribu ton) dan Maluku (2 ribu ton). Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan mengirim beras ke Papua yang merupakan pasar terbesar Bulog Sulselbar.

Menurut Dindin, besarnya pengiriman beras ke sejumlah provinsi tidak akan berpengaruh besar pada stok di Gudang Bulog Sulselbar. Toh, pihaknya memiliki setidaknya 82 ribu ton beras. Adapun kebutuhan beras di Sulsel hanya 15 ribu ton per triwulan. “Itu artinya masih jauh mencukupi, apalagi sudah mulai masuk masa panen awal,” tuturnya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sebelumnya menyatakan pihaknya siap memasok beras ke 33 provinsi di Indonesia yang memang membutuhkan. Toh, stok beras di daerahnya melimpah dengan tingkat ketahanan pangan hingga 20 bulan. Meski ada kenaikan, harga dan stok beras di Sulsel relatif masih cukup terkendali.

“Kita sudah cek di lapangan, stok aman. Ketahanan pangan untuk beras mencapai 20 bulan ke depan. Sulsel siap mengirim beras ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tinggal menunggu perintah Presiden RI melalui menteri,” pungkas gubernur dua periode tersebut. (*)

KPU Belum Serahkan Ijazah Bakal Calon Gubernur ke Disdik, Ada Apa?

Ijazah Dipakai untuk Pendaftaran di Pilkada

Ijazah Dipakai untuk Pendaftaran di Pilkada

Makassar, KABAROKE — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel meminta kepada Dinas Pendidikan Sulsel untuk memeriksa dan memverifikasi keaslian ijazah pendidikan para balon gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

Alan tetapi dalam proses serahterima berkas ijazah kandidat, KPU sampai saat inj belum menyerahkan ke Dinas Pendidikan Sulsel. Ada apa? Padahal KPU sendiri yang meminta Dinas Pendidikan seauai aturan yang ada.

Sebelumnya, KPU Sulsel meminta bantuan kerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk melakukan verifikasi ijazah pendidikan para balon gubernur. Sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan Sulsel, Kadis Pendidikan Sulsel H Irman Yasin Limpo alias None langsung membawa tim verifikasi ijazah ke Sekretariat KPU Sulsel.

Sesampai di KPU, antara komisioner KPU dan Dinas Pendidikan Sulsel sepakat untuk mengantar berkas kopian ijazah para calon kandidat ke Dinas Pendidikan untuk kemudian dilakukan verifikasi ijazah.

None dan timnya pun kembali ke kantor Dinas Pendidikan Sulsel untuk menunggu berkas atau serahterima berkas dari KPU Sulsel. “Sesuai janji KPU mereka akan datang menyerahkan berkas ijazah kandidat pukil 14.00 Wita. Tapi sampai sekrang tidak ada. Harus ditahu, Dinas Pendidikan Provinsi adalah lembaga yang diakui pemerintah untuk menentukan ijazah tersebut asli atau tidak,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel, Muh Basri, saat dihubungi Rabu 17 Januari 2018.

Menurutnya, Dinas Pendidikan sampai saat ini menunggu terus KPU. “KPU sendiri yang bersurat ke Dinas Pendidikan. Kita mau periksa sekarang ijazah kandidat tapi KPU tidak datang datang,” ujar Basri.

Di Dinas Pendidikan Sulsel punya cara khusus untuk mengetes dan memverifikasi ijazah pendidikan apakah asli atau palsu. “Ada KRL-02 di sini. Data kita lengkap di sini siapa yang pernah sekolah dimana, gampang ngeceknya,” ujar Basri. (**)

Sepak Bola Indonesia, Jokowi: Banyak Kompetisi Makin Baik

Presiden Jokowi hadiri laga perdana Piala Presiden 2018 di Stadion GBLA

Presiden Jokowi hadiri laga perdana Piala Presiden 2018 di Stadion GBLA

Bandung, KABAROKE.COM — Presiden Joko Widodo hadir dalam laga pembuka Grup A Piala Presiden 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa 6 Januari 2018.

Jokowi menonton jalannya pertandingan antara tuan rumah Persib Bandung kontra Sriwijaya FC yang berkesudahan 1-0 untuk tuan rumah. Dia hadir didampingi sejumlah pejabat penting.

Jokowi mengatakan, hadirnya Piala Presiden membuka ruang untuk menambah prestasi baru bagi klub Liga Indonesia.

“Semakin banyak kompetisi, akan semakin banyak untuk sebuah klub berprestasi,” ucap Jokowi usai laga.

WhatsApp Image 2018-01-17 at 06.25.21

Jokowi menilai, gelaran edisi ketiga Piala Presiden ini sangat pas sebagai ajang pematangan strategi klub sebelum berkompetisi pada Liga 1.

“Nah, ini salah satu untuk mengisi sebelum masuk kompetisi, sangat bagus sekali. Kompetisi junior dan senior sama saja, yang penting kompetisi,” katanya.

Selain itu, Piala Presiden 2018 juga menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Panitia mencatat, laga pembuka di Bandung mampu menyedot sedikitnya 1.041 pedagang kaki lima, 263 pedagang asongan.

Penonton yang hadir dalam laga itu berjumlah 25.727 dengan pendapatan dari tiket sebesar Rp 1,3 miliar.

Disinggung soal jalannya pertandingan, Jokowi berpendapat baik Persib maupun Sriwijaya FC sama-sama memeragakan permainan menarik.

“Tadi kita lihat kualitasnya juga imbang. Saya ucapkan selamat untuk Persib yang menang 1-0,” ujarnya.

Coklit Pemilih di Palopo, KPU Target 3.200 Rumah

Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar

Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar

Palopo, KABAROKE.COM — Sebanyak 3.200 rumah menjadi target Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, pada gerakan serentak pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, mulai 20 Januari mendatang.

Target tersebut, disesuaikan dengan surat edaran KPU RI yang merincikan setiap anggota dan komisioner KPU mengcoklit minimal 5 orang.

Hal tersebut, dikatakan oleh Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar saat melakukan jumpa pers, di ruang media center kantor KPU Palopo, Jalan Pemuda, Selasa (16/1/2018) malam.

“Untuk mendapatkan target tersebut, maka lima rumah akan didatangi setiap orang, dengan rincian komisioner KPU 5 orang, sekretariat KPU Palopo 25 orang, PPK 45 orang, PPS 144 orang, dan PPDP sebanyak 421 orang.” Katanya.

Dia menambahkan, jika mereka inilah yang akan mendatangi masing-masing lima rumah per orang. Sehingga jumlahnya akan mencapai 3.200 rumah

“Gerakan mencoklit massal ini, akan mengutamakan orang-orang yang dianggap sibuk dan penting. Seperti para pejabat, calon walikota, ketua dan anggota DPRD, para ketua parpol, dan sebagainya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, gerakan coklit ini, akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia yang dilakukan selama 20 hari, mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018 mendatang.

Hasil Tes Kesehatan Calon Kepala Daerah, KPUD Sulsel: Kita Plenokan Dulu

Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief

Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief

Makassar, KABAROKE.COM — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan berencana akan tetap mengumumkan kepada publik terkait hasil pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah (cakada) dalam Pilkada Serentak 2018 di Sulsel.

“Jadi kita akan plenokan dulu sebelum disampaikan,” tutur Ketua KPUD Sulsel, Iqbal Latief, Selasa, 16 Januari 2018.

Namun, menurut Iqbal, hasil pleno KPU Sulsel tidak akan disampaikan secara detail kepada publik mengenai kondisi kesehatan setiap kontestan Pilkada Serentak di Sulsel.

“Detailnya kita hanya sampaikan kepada kandidat, yang disampaikan ke publik hanya sifatnya yang umum saja, yaitu apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Mengenai detail-detail tentang pemeriksaan dan penyakit itu tidak boleh diumumkan,” urainya.

Disinggung kapan waktu rapat pleno tersebut digelar, Iqbal mengaku dalam waktu dekat ini.

“Satu atau dua hari ini kita akan plenokan,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU telah menerima secara resmi berkas hasil pemeriksaan kesehatan kandidat dari tim pemeriksa kesehatan kontestan Pilkada Serentak 2018 di Sulsel yang terdiri atas IDI, BNN dan HIMPSI. Penyerahan tersebut dilakukan di Graha Idi, Jalan Topaz Raya Makassar, Selasa (16/1/2018) sore.

Idrus Marham Gantikan Khofifah Jadi Menteri Sosial

Idrus Marham

Idrus Marham

Jakarta, KABAROKE — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham akan dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2018.

Idrus Marham akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada pagi ini, Rabu, 17 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 WIB. “Baru saja dikabari, terima kasih atas doanya,” kata Idrus Marham.

Idrus menyatakan dia sudah siap dilantik. Rencananya dia berangkat bersama istrinya, Ridho Ekasari, menuju Istana Negara sekitar pukul 08.00 dari kediamannya.

Idrus Marham, 55 tahun, asal Sulawesi Selatan. Setelah mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada Juni 2011, hingga saat ini Idrus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Golkar.

Menurut Idrus, dia tak tahu apakah akan dilantik bersama sejumlah pejabat baru, seperti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Kepala Staf Kepresidenan, dan Dewan Pertimbangan Presiden. “Yang saya tahu hanya pelantikan (saya dan) KSAU, lainnya belum tahu.”

Nama Idrus Marham sebagai calon Menteri Sosial ramai beredar di hari terakhir Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Rabu, 20 Desember 2017. Dalam draft surat keputusan Golkar, nama Idrus Marham disiapkan menggantikan Khofifah.

Kala itu, Idrus menyatakan kesiapannya menjadi Menteri Sosial. “Ini, walaupun jawaban klise, tapi semenjak 2009, ini jawaban saya,” katanya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar pada Selasa, 26 Desember 2017.

Idrus Marham, Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), terjun ke dunia politik sejak terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1997. Setelah itu melalui Partai Golkar, ia terpilih sebagai anggota DPR tiga periode berturut-turut, yakni 1999-2004, 2004-2009, serta 2009-2004 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.

Pada Juni 2011, Idrus Marham mengundurkan diri dari anggota DPR dengan alasan ingin fokus bekerja untuk partai menjelang Pemilu 2014. (*)

Kalah dari PSMS, Robert: Saya Takut kalau Ada Pemain Cedera

Pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert

Pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert

Bandung, KABAROKE.COM — PSM Makassar gagal mengamankan poin pada laga perdananya di Piala Presiden atas PSMS Medan. Bertanding di Stadion GBLA Bandung, tim berjuluk Ayam Jantan takluk 1-2, Selasa, 16 Januari 2018.

Meski kalah, pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts enggan ambil pusing. Ia mengaku hanya khawatir jika anak asuhnya mengalami cedera pada laga itu.

“Piala Presiden tidak ada dalam rencana kita di pra musim. Saya justru takut kalau ada pemain kita yang cedera. Saya harap dari insiden kedua tim tadi, tidak ada yang cedera,” katanya dalam sesi jumpa pers usai kalah dari PSMS Medan.

PSM Makassar sendiri masih akan menjalani ajang pra musim di Makassar pada 19 hingga 21 Januari mendatang. Ajang tersebut adalah Makassar Super Cup Asia yang diikuti oleh Adelaide United, Home United, PSM Makassar dan Ministry Of National Defense FC.

Namun untuk Makassar Super Cup Asia, Robert tidak takut jika anak asuhnya mengalami cedera. Sebab ajang tersebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.

“Jadi saya tidak terlalu khawatir cedera. Presiden cup adalah persiapan kita ke liga. Kalian lihat, kami memasukkan pemain-pemain terbaik kita,” jelasnya.

Juku Eja, julukan PSM Malassar masih akan melakoni dua partai lagi di penyisihan grup A Piala Presiden. Yakni melawan Sriwijaya FC pada 21 Januari, dan Persib Bandung pada 26 Januari mendatang.

Hasil Kesehatan Pilgub Sulsel, BNN Sebut Lima Kandidat Pakai Obat Penenang

Kepala BNNP Sulsel Brigjen Agus Budiman Manalu

Kepala BNNP Sulsel Brigjen Agus Budiman Manalu

Makassar, KABAROKE.COM — Sebanyak lima dari delapan kandidat kepala daerah yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan terindikasi mengonsumsi obat-obatan jenis benzodiazepin. Obat jenis tersebut diketahui memiliki efek sedatif atau menenangkan.

“Kita deteksi ada lima orang terindikasi ada benzo,” kata Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulsel, Jamaluddin, usai menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ke KPU di Graha IDI, Jalan Topaz Makassar, Selasa, 16 Januari 2018.

Jamal enggan untuk merinci kandidat yang dimaksud, serta jenis obat yang dikonsumsi. Tapi dengan adanya indikasi tersebut, sampel kandidat bersangkutan sempat dikirim ke laboratorium pusat BNN di Jakarta.

Pemeriksaan di pusat dibutuhkan lantaran laboratorium di Sulsel hanya mampu mendeteksi obat-obatan secara umum dalam kategori benzodiazepin, atau sekelompok obat-obatan golongan psikotropika.

“Kita lakukan pemeriksaan lanjut untuk mengetahui jenis obat. Karena jangan sampai cuma obat batuk atau obat kuat,” ucap Jamal.

Pemeriksaan di laboratorium pusat dilakukan selama dua hari. Hasilnya pun sudah tertuang dalam laporan tertulis yang diserahkan kepada KPU setempat. Tapi dia enggan mengungkapkan isi laporan tersebut.

“Pemeriksaan secara tertulis sudah diserahkan ke KPU, nanti mereka yang menyampaikan. Yang jelas hasilnya sudah kita serahkan,” ungkap Jamal.

Diketahui, hasil tes kesehatan calon kepala daerah di Sulsel sudah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Berkas tersebut diterima KPU Provinsi serta 12 KPU Kabupaten/Kota di Sulsel yang menyelenggarakan pilkada serentak.

Berkas berisi laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan bakal calon gubernur dan wakil serta bakal calon bupati/wali kota dan wakil. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi).

“Seluruh hasil pemeriksaan diserahkan kepada KPU. Mereka yang akan menjelaskan semua. Kami juga tidak dalam rangka memberikan rekomendasi, tapi cukup laporan tertulis,” kata Ketua IDI Sulsel Ichsan Mustari.

Pada Pilkada serentak 2018, pemilihan gubernur Sulsel akan digelar bersamaan dengan pemilihan bupati/walikota di 12 kabupaten/kota. Masing-masing Kabupaten Bone, Jeneponto, Bantaeng, Luwu, Sidrap, Sinjai, Enrekang, Pinrang dan Wajo. Serta kota Makassar, Parepare, dan Palopo.

Khusus di Pilgub Sulsel, ada delapan kandidat dari empat pasang calon. Mereka yakni, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, dan pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo.