Ternyata! Ini Alasan NH-Aziz Canangkan Sederet Program Gratis 

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), mencanangkan sederet program gratis maupun bantuan tunai untuk masyarakat. Bukan untuk pencitraan dan memanjakan masyarakat. Kehadiran program-program populis itu murni untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Sulsel.

Menurut NH, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sulsel membutuhkan sentuhan lebih dari pemerintah. Karena itu, bila kelak terpilih memimpin Sulsel, pihaknya mencanangkan sederet program gratis. Itu ditekankannya bukanlah untuk memanjakan, melainkan bentuk kepekaan terhadap permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Saya tekankan bahwa program gratis bukan untuk memanjakan masyarakat, tapi bentuk kepekaan. Pemerintah itu harus hadir dan memberikan solusi atas pemasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tidak bisa pemerintah berdiam diri,” kata NH yang juga Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar.

Menurut NH, khusus untuk program bantuan tunai yang memang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu tidak akan selamanya diterapkan. Begitu pula dengan program bantuan usaha. Jika masyarakat yang diberikan bantuan telah dianggap mampu menggeliatkan usaha sendiri, pemerintah tidak perlu lagi memberikan bantuan.

“Kalau masyarakat sudah memiliki usaha dan telah menggeliat baru kemudian bantuan itu dihapus. Karena masyarakat dianggap sudah mampu,” ucap dia.

Dalam berbagai kesempatan, NH juga menekankan sederet program unggulan yang dicanangkannya tidak bertumpu pada APBD. Ia menyebut sosok pemimpin tidak boleh berfikiran sempit dan hanya mengandalkan APBD. Bersama Aziz, ia akan mengoptimalkan jejaringnya di tingkat nasional untuk menarik APBN dan memikat investor.

“Kalau jadi gubernur tidak ada yang susah, asal kita dinamis dan selalu ada ide. Tapi tentu saja dianggap susah kalau berpikir normatif. Berapapun APBD yang ada, gunakan yang itu saja. Tidak ada usaha melobi. Kalau saya Insha Allah ada kemampuan dan kelebihan di bidang itu,” ujarnya.

NH-Aziz diketahui mempunyai sederet program gratis dan bantuan tunai yang sangat dinantikan masyarakat. Mulai layanan kesehatan gratis berbasis KTP, pendidikan dan perlengkapan sekolah gratis, kredit kesejahteraan tanpa bunga dan agunan, serta bantuan tunai untuk ibu hamil, lansia dan difabel. (*)

Empat Fraksi Golkar se-Luwu Raya Usul Cabut Moratorium Pemekaran

Nurdin Halid dan Sejumlah Ketua DPRD Lingkup Luwu Raya Bahas Soal Pemekaran

Nurdin Halid dan Sejumlah Ketua DPRD Lingkup Luwu Raya Bahas Soal Pemekaran

Makassar, KABAROKE — Empat Fraksi Partai Golkar se-Luwu Raya yang mewakili wilayah Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur mengusulkan agar Presiden RI, Joko Widodo mencabut moratorium untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Termasuk usul agar proses pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi baru dapat segera direalisasikan.

Empat Fraksi Golkar se-Luwu Raya itu masing-masing diwakili oleh ketua DPRD dari keempat kabupaten tersebut. Adalah Ketua DPRD Luwu Utara, Mahfud Yunus; Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Andi Abdul Muharrir; Ketua DPRD Palopo, Harizal Latief; serta Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam, yang menggagas usulan pencabutan moratorium DOB.

Keempatnya menyepakati tiga poin usulan yang akan disodorkan ke Presiden Jokowi melalui fraksi partai Golkar masing-masing. Pertama, memohon dan meminta Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang dan mencabut moratorium DOB secepatnya.

Kedua, memohon dan meninta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat proses pemekaran Luwu Tengah menjadi kabupaten. Ketiga,memohon dan meminta Presiden Republik Indonesia mempercepat pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi.

Mahfud Yunus mengungkapkan, pertemuan dilakukan di kediamannya di Masamba, Sulawesi Barat. Hanya Amran Syam, kata Mahfud, yang berhalangan hadir pada pertemuan tersebut.

“Beliau (Amran Syam) bukannya tidak mendukung, hanya saja tidak dapat menyempatkan hadir. Tapi kami tetap berkomunikasi dan sepakat untuk mengusulkan tiga poin yang kami sepakati itu,” ucap Mahfud, Minggu, 18 Maret 2018.

Harizal Latief pun membenarkan hal tersebut. Menurutnya, tiga poin usulan tersebut lahir dari aspirasi langsung masyarakat Luwu Raya melalui Partai Golkar. Tujuan pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi, kata dia, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hanya secara administratif akan terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan, seperti halnya provinsi Selawesi Barat yang telah dimekarkan kini terlihat pembangunan Bandara, jalan, dan distinasi wisata walaupun hanya memiliki empat kabupaten. Hal demikian bisa ditiru dalam memekarkan provinsi Luwu Raya ke depan,” jelasnya.

Komitmen Golkar Sulsel

Proses pengajuan pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi bukan hal yang baru. Bahkan, sejumlah berkas administratif telah disetorkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Andi Abdul Muharrir menjelaskan usulan tersebut sebagai bukti DPD I Golkar Sulsel mendukung pemekaran tersebut guna kesejahteraan masyarakat. Hal ini, kata dia, sejalan dengan harapan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid yang turut mendukung percepatan pemekaran Luwu Raya.

Sebelumnya, Nurdin Halid mengungkapkan percepatan pemerakan Provinsi Luwu Raya mesti dipercepat demi akselerasi pembangunan di daerah tersebut “Untuk mempercepat akselerasi pembangunan, kenapa tidak? Kenapa kita mesti bertahan, sementara kalau jadi provinsi jauh lebih cepat untuk menciptakan kesejahteraan,” urainya.

Hal tersebut, lanjut Calon Gubernur Sulsel ini, merupakan hasil rumusan yang pada akhirnya bermuara menuju Sulsel Baru yang sejahtera. “Ini murni untuk kesejahteraan, bukan Sulsel baru untuk kekuasaan. Termasuk di dalamnya memperjuangkan Luwu Raya menjadi provinsi,” tuturnya.

Karena itu, langkah pertama yang akan ditempuh dalam rangka pembentukan Provinsi Luwu Raya ialah mempercepat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Dengan demikian, Luwu Raya telah memenuhi syarat minimal lima kabupaten/kota dalam suatu provinsi.

“Pertama, tentu Luwu Tengah dulu yang sekarang usulannya sudah ada di Jakarta untuk kita goalkan jadi kabupaten secepatnya. Maka dengan Luwu Tengah nanti jadi kabupaten, itu bisa langsung kita usulkan untuk jadi provinsi,” jelasnya. (*)

Majelis Taklim Baebunta Antusias Sambut Kedatangan Nurdin Halid

Nurdin Halid Hadiri Pengajian Majelis Taklim di Lutra

Nurdin Halid Hadiri Pengajian Majelis Taklim di Lutra

Baebunta, KABAROKE — Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), berkunjung ke Luwu Utara, Sabtu, 17 Maret. Bukan untuk kampanye, melainkan memenuhi undangan sejumlah kerabat dan sahabat guna menghadiri berbagai kegiatan. Salah satunya yakni pengajian Majelis Taklim Baebunta di Kecamatan Baebunta, Luwu Utara.

NH hadir dalam kapasitasnya sebagai tokoh nasional dan keluarga. Kunjungannya mendapatkan sambutan hangat dari ibu-ibu Majelis Taklim Baebunta. Mereka tampak sangat antusias melihat kedatangan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar. Ibu-ibu itu spontan mengerumuni NH, tidak sedikit yang meminta untuk berfoto bersama.

Seperti biasa, NH dengan ramah melayani permintaan masyarakat yang ingin berfoto bersama. Ia juga berbincang santai dengan ibu-ibu majelis taklim. Di depan para peserta pengajian, ia menegaskan kedatangannya sebatas untuk silaturahmi sekaligus memenuhi undangan panitia. Tidak ada penyampaian gagasan dan visi misi.

“Saya ke Luwu Utara bukan untuk kampanye, melainkan untuk memenuhi undangan zikir akbar di Malangke. Nah, karena kebetulan juga ada undangan makan siang dan silahturahmi dengan majalis taklim di sini, makanya saya singgah,” ujar NH, Sabtu, 17 Maret.

Menurut NH, silahturahmi harus dijaga dan dipelihara dengan baik, terlebih pada momen pilkada, dimana jalinan tersebut akan diuji. Perbedaan pilihan, sambung dia, tidak boleh merusak persahabatan maupun persaudaraan. Toh, pesta demokrasi muaranya untuk menentukan pemimpin demi kesejahteraan masyarakat.

Selama di Luwu Utara, NH bersama rombongannya diagendakan menghadiri berbagai acara. Selain pengajian majelis taklim di Baebunta dan zikir akbar di Malangke, mantan Ketua PSSI itu juga dijadwalkan menyaksikan pertandingan sepak bola di Lapangan Lattekang, Malangke Barat.

Selain itu, NH yang juga Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar sekaligus Ketua DPD I Golkar Sulsel diagendakan menemui Mahfud Yunus. Mahfud merupkan Ketua Harian DPD II Golkar sekaligus Ketua DPRD Lutra. Adapun NH dijadwalkan akan kembali bertolak ke Makassar, Minggu (18/3). (*)

Begini Cara NH Kembangkan Bisnis Wisata Melalui Koperasi

Nurdin Halid Blusukan di Dermaga di Kota Makassar

Nurdin Halid Blusukan di Dermaga di Kota Makassar

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid menilai pengembangan destinasi wisata yang dikelola koperasi bisa berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sebab, sektor wisata akan mendorong majunya sektor lain.

Pemanfaatan koperasi pun dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. Khususnya dalam hal pembiayaan dalam pengembangan usaha.

“Jadi, sektor wisata mendorong sektor lain. Kalau ada wisata berkembang, hotel berkembang, kuliner berkembang, kerajinan souvenir pasti berkembang. Itu semua UKM,” kata Nurdin Halid di Makassar, Rabu, 14 Maret 2018.

NH mencontohkan salah satu desa di Jepang, yakni Desa Yufuin. Di Yufuin, konsep bisnis wisata melalui koperasi sudah ada sejak 1927. Melalui koperasi yang menikmati bisnis pariwisata di Yufuin, bukan pengusaha besar, tetapi masyarakat setempat.

“Sehingga UKM-UKM-nya juga maju. Jadi, masyarakat lebih sejahtera. Kami mencoba dukung pengembangan wisata melalui wadah koperasi. Supaya yang menikmati wisata adalah masyarakat setempat dan bukan investor,” ujar NH.

Di Indonesia, NH bercerita, pengembangan bisnis wisata juga pernah diterapkan di Lombok Utara, pada 2012. Satu kapal penyeberangan ke Gili Trawangan, dengan biaya dari koperasi. Pada 2016, kapal penyeberangan ke Gili Trawangan bertambah menjadi empat unit.

“Dengan koperasi yang menikmati masyarakat setempat. Itu yang kita ingin tuju lewat program membangun kampung,” kata NH. (*)

Tiga Teladan Kepemimpinan Rasullullah yang Jadi Pedoman NH-Aziz

Aziz Qahhar Mudzakkar

Aziz Qahhar Mudzakkar

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dikenal sebagai pasangan nasionalis-religius. Tagline itu tidak sembarangan disematkan, melainkan karena kandidat nomor urut satu tidak hanya peduli pada peningkatan kesejahteraan alias urusan dunia. NH-Aziz juga menaruh atensi pada urusan akhirat yang dituangkan dalam program keumatan.

NH-Aziz juga berupaya sedapat mungkin mengadopsi kepemimpinan Rasulullah SAW yang dapat mengayomi seluruh elemen masyarakat. Menurut Aziz, kepribadian Rasulullah SAW dalam memimpin harus mampu ditiru oleh pemimpin lain yang ada di negeri ini. Termasuk para kepala dan wakil kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak 2018.

Menurut Aziz, setidaknya ada tiga teladan kepemimpinan Rasulullah SAW yang patut ditiru. Pertama, peduli terhadap rakyat, dimana Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat penyayang. Ia menyebut Rasulullah merupakan tipe pemimpin yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya. Olehnya itu, beliau tidak pernah ingin melihat atau membiarkan rakyatnya menderita.

Kedua, Rasulullah SAW adalah tipe pemimpin yang senantiasa bekerja keras untuk rakyat. Beliau telah memberikan contoh bagaimana sosok pemimpin ideal. Bukan untuk dilayani, melainkan melayani rakyatnya. Ketiga, Rasullullah SAW adalah tipe pemimpin yang sangat menyayangi rakyatnya. Cinta kasihnya sangat tulus.

“Teladan kepemimpinan Rasullullah SAW patut diimplementasikan. Rasullullah SAW merupakan pemimpin yang peduli rakyat, bekerja keras untuk rakyat dan menyayangi rakyat,” kata Aziz yang dikenal merupakan tokoh agama yang besar di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Aziz memaparkan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah sebatas untuk menggapai kekuasaan. Dalam proses mencapai kekuasaan, jika proses dan caranya kasar, berarti jabatan yang diemban hanyalah menjadi tujuan belaka dan bukan lagi jembatan. Padahal, jabatan atau kekuasaan sejatinya adalah jembatan untuk beramal dengan mensejahterakan rakyat.

“Kalau sudah menghalalkan segala cara, kasar, penuh fitnah, dan jauh dari yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, jabatan baginya bukan jembatan untuk memakmurkan rakyat tapi sudah menjadi tujuan pribadi,” terang Aziz.

Selain itu, menurut Aziz, Rasulullah SAW telah menghadirkan sifat kepemimpinan yang santun dan tidak berjarak dengan rakyat. Hal tersebut terwujud melalui sikap sehari-hari yang hidup dalam kesederhanaan. Itulah yang menjadi salah satu alasan Aziz selama ini lebih memilih tinggal di lingkungan pesantren.

“Alhamdulillah sampai saat ini rumah saya di Depok di pesantren saja. Kalau di pesantren tidak mewah. Pesantren bisa mengontrol saya. Baik secara moral, spiritual, dan sosial. Naudzubillah min dzalik, jika tinggal di apartemen dan salat lima waktu bolong-bolong,” tegasnya.

Aziz merinci, dengan tinggal di pesantren, salat jamaah lima waktu bisa tetap terjaga. Hidup juga dapat lebih sederhana dan terarah. Berbeda jika tinggal di luar pesantren dengan banyak tuntutan dan godaan. Oleh karena itu, dirinya tidak pernah bermimpi punya rumah mewah apalagi apartemen. (*)

Sulsel Targetkan Raih Opini WTP ke-8

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan mampu meneruskan prestasi gemilang dalam pelaporan keuangan. Sulsel membidik predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semoga Sulsel bisa mempertahankannya, semoga bisa raih opini WTP yang ke-8 pada tahun ini,” kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 14 Maret.

Gubernur Syahrul menuturkan sejauh ini, konsultasi ihwal pelaporan keuangan berjalan kondusif. Diharapkan mantan Bupati Gowa itu agar BPK memberikan catatan khusus bagi pihaknya sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu, Pemprov Sulsel dapat terus berbenah.

Salah satu permasalahan yang diharapkan pihaknya mendapatkan catatan khusus yakni soal aset. Permasalahan itu diketahui kerap dipertanyakan awak media. Kendati demikian, Gubernur Syahrul menegaskan opini WTP yang diraih selama tujuh kali merupakan bukti bahwa pengelolaan aset di Sulsel baik.

“Salah satu syarat WTP adalah pengelolaan aset yang bagus, setiap tahun bertambah, pembuatan jalan baru dan underpass. Katakanlah itu juga sebagai evaluasi setiap tahun terhadap aset yang berjumlah triliunan rupiah ini agar tercover dengan baik,” ulas dia.

Disinggung masih adanya daerah yang belum memasukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK, Gubernur Syahrul mengingatkan untuk segera menyetor sebelum batas waktu pada 31 Maret nanti. Sulsel diharapkannya mampu meraih predikat sebagai provinsi dengan WTP terbanyak di Indonesia, dimana tahun lalu dari 24 kabupaten kota hanya tiga yang tidak meraih WTP.

“Dan itu prestasi, saya berharap akan lebih banyak lagi,” tutup Gubernur Sulsel dua periode itu.

Perwakilan BPK Sulsel sendiri telah menemui Gubernur Syahrul, Selasa, 13 Maret. Gubernur Syahrul juga sekaligus diundang pada acara serah terima jabatan (sertijab) kepala BPK Perwakilan Sulsel yang baru, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel pada Selasa, 20 Maret mendatang. (*)

Soal Aturan Bawa Powerbank di Pesawat, Ini Penjelasan Menhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Jakarta, KABAROKE — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa ketentuan membawa daya pengisi mandiri atau “power bank” merupakan ketentuan internasional, yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan telah dituangkan dalam Surat Edaran oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub “Itu peraturan internasional, kita menuruti aturan ICAO, tidak menambah, tidak mengurangi,” kata Budi usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR/MPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Budi meminta kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut demi keselamatan penerbangan dan ia akan mencarikan solusi, seperti memasang fasilitas bebas mengisi daya (free-charging).

“Bukankah kita ingin setara dengan negara-negara yang memiliki tingkat keselamatan dengan baik, Indonesia sudah mencapai suatu lompatan tingkat keselamatan dari 100 sekian menjadi 55. Kita mengikuti aturan internasional dan mengharapkan warga atau penumpang memahami, kami minta maaf termasuk saya, juga terinterupsi, kita carikan agar pemilik ponsel tetap nyaman,” katanya.

Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Keselamatan terkait ketentuan membawa powerbank dan baterai lithium cadangan pada pesawat udara.

Surat Edaran ini ditujukan pada maskapai penerbangan dalam dan luar negeri yang terbang di atau dari wilayah Indonesia.

Peraturan itu muncul sebagai upaya nyata perlindungan keselamatan dalam penerbangan di Indonesia, mengingat baru-baru ini terjadi ledakan kebakaran “power bank” akibat meledaknya power bank di tas jinjing yang diletakkan di “hatrack” dalam sebuah penerbangan di China oleh maskapai penerbangan China.

Hal itu menjadi pengingat ke seluruh dunia terhadap potensi ancaman keselamatan penerbangan dengan adanya perkembangan teknologi dan kebiasaan sosial penumpang pesawat membawa powerbank kemana-mana.

Menurut Agus, dikeluarkannya SE Nomor 015 TAHUN 2018 yang ditetapkan pada 09 Maret 2018 ini berkaitan dengan adanya potensi risiko bahaya meledak/kebakaran pada “power bank” atau baterai lithium cadangan yang membahayakan keselamatan selama penerbangan.

Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam sebuah penerbangan di China, yang menjadi alarm seluruh dunia terhadap potensi ancaman keselamatan penerbangan dengan adanya perkembangan teknologi dan kebiasaan sosial orang membawa “power bank” kemana-mana.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Surat Edaran ini untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Mengingat sudah adanya kejadian dan kajian terkait bahayanya membawa ‘power bank’ dan baterai lithium cadangan dengan ukuran daya tertentu pada penerbangan,” katanya.

Dengan demikian, katanya, pihaknya mengawasi dari awal terutama terkait besaran daya dari peralatan-peralatan tersebut. (*)

Ketua PKB Maros : NH-Aziz Paslon Terbaik di Pilgub Sulsel 

Ketua PKB Maros Havid Fasha

Ketua PKB Maros Havid Fasha

Maros, KABAROKE — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) siap bertarung pada Pilgub Sulsel 2018. Menghadapi tiga rivalnya, pasangan nomor urut satu ini dijagokan tampil sebagai pemenang. Ketokohan dan pengalaman NH-Aziz berkiprah di pentas nasional menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki paslon lain.

Ketua PKB Maros, Havid Fasha, mengungkapkan memilih NH-Aziz adalah opsi terbaik bila ingin melihat Sulsel maju dan berkembang. Memilih NH-Aziz bukan sekadar meramaikan pesta demokrasi, tapi menentukan masa depan yang lebih baik. Toh, pasangan tegas, merakyat dan religius tersebut adalah figur pemimpin terbaik.

Havid menyebut ketokohan NH-Aziz harus diakui tiada duanya. Bahkan, tidak relevan bila mau membandingkan dengan tiga rivalnya. Musababnya, NH-Aziz merupakan tokoh nasional, bahkan internasional. Adapun kiprah tiga paslon lain masih sebatas di tingkat lokal atau paling tinggi regional.

NH diketahui merupakan Vice President International Cooperative Alliance Asia Pasific. Ia juga masih menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia dan Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar. Adapun Aziz pernah menjabat anggota DPD RI tiga periode. Hebatnya, itu dicapai tanpa melakukan kampanye berlebihan.

“Ketokohan NH-Aziz tidak ada duanya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak perlu diragukan, bahkan bisa dibilang aset Sulsel, mereka adalah putra daerah yang berhasil di pentas nasional,” ujar Havid, Selasa, 13 Maret.

Bermodal pengalaman dan jaringan NH-Aziz, Havid meyakini segala problematika klasik di Sulsel dapat terpecahkan. Mulai dari semakin meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran dan yang paling parah adalah kesenjangan ekonomi yang semakin memburuk.

Havid mengimbuhkan Sulsel memang membutuhkan sosok pemimpin yang dapat melakukan percepatan pembangunan, bukan sekadar melanjutkan pembangunan. Toh, Sulsel sebagai lokomotif pembangunan dan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia memegang peranan strategis dalam menentukan masa depan Indonesia.

“Banyak proyek infrastruktur yang butuh atensi dan tentunya anggaran besar. Olehnya itu, Sulsel butuh pemimpin dengan jaringan kuat dan luas di tingkat nasional. Itu karena persoalan infrastruktur, seperti Jalan Trans Sulawesi yang belum selesai butuh tangan dingin NH-Aziz,” ucapnya.

Olehnya itu, Havid menuturkan demi memastikan Sulsel Baru terwujud, pihaknya siap menggalang dukungan untuk kemenangan NH-Aziz. Seluruh simpul pemenangan dari Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PKPI ditambah kelompok relawan dan simpatisan siap bersinergi setiap saat. “Kita semua all-out untuk NH-Aziz,” tandas Ketua Tim Koalisi Parpol Pengusung NH-Aziz itu. (*)

Kampanye di Wajo, Nurdin Halid Paparkan Kegunaan 4 ‘Kartu Sakti’

Nurdin Halid Perkenalkan Kartu Sakti

Nurdin Halid Perkenalkan Kartu Sakti

Wajo, KABAROKE — Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid (NH), menyampaikan sederet gagasan dan program mensejahterakan masyarakat saat kampanye tatap muka dan dialogis di Baruga Lasangkuru, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Rabu, 7 Maret. Di hadapan ribuan masyarakat dari tiga kecamatan, NH juga memperkenalkan empat ‘kartu sakti’ yang berisi implementasi program unggulan pro-rakyat.

Pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar ini secara gamblang dan spesifik memaparkan kegunaan masing-masing ‘kartu sakti’. Adapun empat ‘kartu sakti’ NH-Aziz yaitu Kartu Sulsel Baru, Kartu Anak Pintar, Kartu Anak Sehat dan Kartu Mahasiswa Pintar.

Khusus untuk Kartu Sulsel Baru, NH menyampaikan pemegang kartu tersebut dapat menikmati sejumlah layanan kebutuhan dasar bila kelak ia dan Aziz terpilih. Mulai dari layanan kesehatan gratis berbasis KTP hingga pendidikan dan perlengkapan sekolah gratis.

Selain itu, pemegang Kartu Sulsel Baru juga berhak mendapatkan berbagai layanan lain. Di antaranya pinjaman modal usaha tanpa bunga dan agunan serta bantuan tunai untuk lansia, difabel dan ibu hamil. “Kartu Sulsel Baru lebih bersifat umum untuk sejumlah program unggulan NH-Aziz,” ucap dia, Rabu, 7 Maret.

Selanjutnya, Kartu Anak Sehat dari NH-Aziz merupakan solusi untuk menjamin gizi anak-anak di Sulsel. Dengan isi saldo senilai Rp500 ribu hingga Rp1 juta dari pemerintah, para orang tua bisa menggunakannya untuk membeli susu dan lainnya.

“Saya berikan contoh, anak orang kaya bisa minum susu setiap hari, di saat anak miskin belum tentu mampu membeli susu dalam sebulan. Makanya itu demi adanya keseimbangan, kita siapkan dana tunai lewat kartu ini,” ujar NH

Tidak jauh berbeda, NH menuturkan Kartu Anak Pintar juga disiapkan untuk memastikan adanya pemerataan kebutuhan bagi setiap anak didik. Tidak memandang latar belakang sosial, baik itu kaya maupun miskin.

Harus disadari, meski biaya pendidikan sudah gratis, problematika tidak selesai. Terkadang ada anak miskin yang sebenarnya pandai malas bersekolah karena minder dengan keterbatasan ekonomi. “Kartu ini bisa digunakan sebagai uang jajan di luar kebutuhan sekolah,” ucapnya.

‘Kartu sakti’ terakhir yaitu Kartu Mahasiswa Pintar berupa bantuan beasiswa kepada mahasiswa. NH-Aziz juga berencana membebaskan biaya kuliah pada tahun pertama. Langkah itu dimaksudkan agar partisipasi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin meningkat. (**)

Tumbuh 8,3 Persen, Penyaluran Kredit Perbankan di Sulsel Tembus Rp111 Triliun

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Bambang Kusmiarso [dok net]

Makassar, KABAROKE — Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan di Sulsel tetap tumbuh tinggi pada Januari 2018. Tercatat pertumbuhannya mencapai 8,3 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp111,14 trilun. Meski tetap bertumbuh, penyaluran kredit perbankan di Sulsel cenderung melambat bila dibandingkan torehan Desember 2017.

“Kredit perbankan di Sulsel tetap tumbuh tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Januari 2018 ini pertumbuhannya 8,3 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Desember 2017 sebesar 8,9 persen (dengan nominal Rp113,13 triliun),” kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, di Makassar

Bambang menjelaskan secara spesifik, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi periode Januari 2018 memang mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Masing-masing tingkat pertumbuhannya 10,3 persen dan 10,9 persen, lebih rendah dibandingkan torehan akhir 2017 yang masing-masing tumbuh sebesar 11,6 persen dan 11,4 persen.

“Adapun untuk kredit investasi, meski masih mengalami kontraksi sebesar -1,4 persen, namun sedikit membaik dari kontraksi bulan sebelumnya yang mencapai -1,9 persen,” urai dia.

Lebih jauh, jika ditilik per sektor ekonomi, Bambang menuturkan pertumbuhan kredit tertinggi tercatat pada lapangan usaha perantara keuangan mencapai 35,9 persen. Disusul pertanian, perburuan dan kehutanan (34 persen) dan jasa pendidikan (33,2 persen).

“Adapun berdasarkan lapangan usaha, kredit perbankan di Sulsel masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 27 persen, diikuti industri pengolahan (6 persen) serta pertanian, perburuan dan kehutanan (3,4 persen),” tandasnya. (***)

1 2 3 5