Begini Cara NH Kembangkan Bisnis Wisata Melalui Koperasi

Nurdin Halid Blusukan di Dermaga di Kota Makassar

Nurdin Halid Blusukan di Dermaga di Kota Makassar

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid menilai pengembangan destinasi wisata yang dikelola koperasi bisa berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sebab, sektor wisata akan mendorong majunya sektor lain.

Pemanfaatan koperasi pun dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. Khususnya dalam hal pembiayaan dalam pengembangan usaha.

“Jadi, sektor wisata mendorong sektor lain. Kalau ada wisata berkembang, hotel berkembang, kuliner berkembang, kerajinan souvenir pasti berkembang. Itu semua UKM,” kata Nurdin Halid di Makassar, Rabu, 14 Maret 2018.

NH mencontohkan salah satu desa di Jepang, yakni Desa Yufuin. Di Yufuin, konsep bisnis wisata melalui koperasi sudah ada sejak 1927. Melalui koperasi yang menikmati bisnis pariwisata di Yufuin, bukan pengusaha besar, tetapi masyarakat setempat.

“Sehingga UKM-UKM-nya juga maju. Jadi, masyarakat lebih sejahtera. Kami mencoba dukung pengembangan wisata melalui wadah koperasi. Supaya yang menikmati wisata adalah masyarakat setempat dan bukan investor,” ujar NH.

Di Indonesia, NH bercerita, pengembangan bisnis wisata juga pernah diterapkan di Lombok Utara, pada 2012. Satu kapal penyeberangan ke Gili Trawangan, dengan biaya dari koperasi. Pada 2016, kapal penyeberangan ke Gili Trawangan bertambah menjadi empat unit.

“Dengan koperasi yang menikmati masyarakat setempat. Itu yang kita ingin tuju lewat program membangun kampung,” kata NH. (*)

Tiga Teladan Kepemimpinan Rasullullah yang Jadi Pedoman NH-Aziz

Aziz Qahhar Mudzakkar

Aziz Qahhar Mudzakkar

Makassar, KABAROKE — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) dikenal sebagai pasangan nasionalis-religius. Tagline itu tidak sembarangan disematkan, melainkan karena kandidat nomor urut satu tidak hanya peduli pada peningkatan kesejahteraan alias urusan dunia. NH-Aziz juga menaruh atensi pada urusan akhirat yang dituangkan dalam program keumatan.

NH-Aziz juga berupaya sedapat mungkin mengadopsi kepemimpinan Rasulullah SAW yang dapat mengayomi seluruh elemen masyarakat. Menurut Aziz, kepribadian Rasulullah SAW dalam memimpin harus mampu ditiru oleh pemimpin lain yang ada di negeri ini. Termasuk para kepala dan wakil kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak 2018.

Menurut Aziz, setidaknya ada tiga teladan kepemimpinan Rasulullah SAW yang patut ditiru. Pertama, peduli terhadap rakyat, dimana Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat penyayang. Ia menyebut Rasulullah merupakan tipe pemimpin yang mampu merasakan penderitaan rakyatnya. Olehnya itu, beliau tidak pernah ingin melihat atau membiarkan rakyatnya menderita.

Kedua, Rasulullah SAW adalah tipe pemimpin yang senantiasa bekerja keras untuk rakyat. Beliau telah memberikan contoh bagaimana sosok pemimpin ideal. Bukan untuk dilayani, melainkan melayani rakyatnya. Ketiga, Rasullullah SAW adalah tipe pemimpin yang sangat menyayangi rakyatnya. Cinta kasihnya sangat tulus.

“Teladan kepemimpinan Rasullullah SAW patut diimplementasikan. Rasullullah SAW merupakan pemimpin yang peduli rakyat, bekerja keras untuk rakyat dan menyayangi rakyat,” kata Aziz yang dikenal merupakan tokoh agama yang besar di lingkungan pesantren.

Lebih jauh, Aziz memaparkan Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah sebatas untuk menggapai kekuasaan. Dalam proses mencapai kekuasaan, jika proses dan caranya kasar, berarti jabatan yang diemban hanyalah menjadi tujuan belaka dan bukan lagi jembatan. Padahal, jabatan atau kekuasaan sejatinya adalah jembatan untuk beramal dengan mensejahterakan rakyat.

“Kalau sudah menghalalkan segala cara, kasar, penuh fitnah, dan jauh dari yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, jabatan baginya bukan jembatan untuk memakmurkan rakyat tapi sudah menjadi tujuan pribadi,” terang Aziz.

Selain itu, menurut Aziz, Rasulullah SAW telah menghadirkan sifat kepemimpinan yang santun dan tidak berjarak dengan rakyat. Hal tersebut terwujud melalui sikap sehari-hari yang hidup dalam kesederhanaan. Itulah yang menjadi salah satu alasan Aziz selama ini lebih memilih tinggal di lingkungan pesantren.

“Alhamdulillah sampai saat ini rumah saya di Depok di pesantren saja. Kalau di pesantren tidak mewah. Pesantren bisa mengontrol saya. Baik secara moral, spiritual, dan sosial. Naudzubillah min dzalik, jika tinggal di apartemen dan salat lima waktu bolong-bolong,” tegasnya.

Aziz merinci, dengan tinggal di pesantren, salat jamaah lima waktu bisa tetap terjaga. Hidup juga dapat lebih sederhana dan terarah. Berbeda jika tinggal di luar pesantren dengan banyak tuntutan dan godaan. Oleh karena itu, dirinya tidak pernah bermimpi punya rumah mewah apalagi apartemen. (*)

Sulsel Targetkan Raih Opini WTP ke-8

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo [dok net]

Makassar, KABAROKE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menargetkan mampu meneruskan prestasi gemilang dalam pelaporan keuangan. Sulsel membidik predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Semoga Sulsel bisa mempertahankannya, semoga bisa raih opini WTP yang ke-8 pada tahun ini,” kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 14 Maret.

Gubernur Syahrul menuturkan sejauh ini, konsultasi ihwal pelaporan keuangan berjalan kondusif. Diharapkan mantan Bupati Gowa itu agar BPK memberikan catatan khusus bagi pihaknya sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu, Pemprov Sulsel dapat terus berbenah.

Salah satu permasalahan yang diharapkan pihaknya mendapatkan catatan khusus yakni soal aset. Permasalahan itu diketahui kerap dipertanyakan awak media. Kendati demikian, Gubernur Syahrul menegaskan opini WTP yang diraih selama tujuh kali merupakan bukti bahwa pengelolaan aset di Sulsel baik.

“Salah satu syarat WTP adalah pengelolaan aset yang bagus, setiap tahun bertambah, pembuatan jalan baru dan underpass. Katakanlah itu juga sebagai evaluasi setiap tahun terhadap aset yang berjumlah triliunan rupiah ini agar tercover dengan baik,” ulas dia.

Disinggung masih adanya daerah yang belum memasukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK, Gubernur Syahrul mengingatkan untuk segera menyetor sebelum batas waktu pada 31 Maret nanti. Sulsel diharapkannya mampu meraih predikat sebagai provinsi dengan WTP terbanyak di Indonesia, dimana tahun lalu dari 24 kabupaten kota hanya tiga yang tidak meraih WTP.

“Dan itu prestasi, saya berharap akan lebih banyak lagi,” tutup Gubernur Sulsel dua periode itu.

Perwakilan BPK Sulsel sendiri telah menemui Gubernur Syahrul, Selasa, 13 Maret. Gubernur Syahrul juga sekaligus diundang pada acara serah terima jabatan (sertijab) kepala BPK Perwakilan Sulsel yang baru, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel pada Selasa, 20 Maret mendatang. (*)