Bagikan BPJS, RMS: Demi Kepentingan Masyarakat

RMS Membagikan BPJS Gratis untuk Masyarakat

RMS Membagikan BPJS Gratis untuk Masyarakat Sidrap

Sidrap, KABAROKE.COM — Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Sidrap. Pasalnya Bupati Sidrap, H Rusdi Masse (RMS) membagikan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Penyerahan kartu BPJS ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Watang Pulu Sidrap, Rabu (11/4/2018). “Dengan adanya kartu BPJS ini, kemanapun ibu-ibu dan bapak bapak mau berobat sepanjang di wilayah Indonesia bisa gratis,” ujar RMS dalam sambutannya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Menurut RMS, kebijakan BPJS gratis 100 persen bagi warga Sidrap ini, karena memang kesehatan gratis yang ada di Kabupaten Sidrap tidak mampu mengobati dan melayani kesehatan bagi masyarakat Sidrap jika dirujuk ke Makassar dan sekitarnya.

“Kebijakan BPJS gratis ini di Sidrap saya ambil tak lain untuk kepentingan masyarakat Sidrap. Tidak lebih,” tegas RMS.

RMS menyayangkan jika dalam proses pengambilan keputusan ini ada pihak yang melakukan penolakan. “Ada yang menolak, kenapa menolak. Ini untuk kepentingan rakyat Sidrap. Yang salah kalau untuk kepentingan orang per orang,” ujar RMS.

Rotasi Pemain, Cara Pelatih PSM Hadapi Barito Putera

Pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert

Pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert

Makassar, KABAROKE.COM — Pelatih PSM Makassar, Robert Alberts, memastikan akan melakukan rotasi pemaian saat Tim Ayam Jantan menghadapi Barito Putera, pada pekan keempat Liga 1, di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Senin (16/4/2018) mendatang.

Untuk posisi kiper, pelatih asal Belanda itu menyebut Rivky Mokodompit kemungkinan bakal digeser. Hal itu tak lepas dari performa Rivky yang dinilai tak memenuhi standar saat tampil atas Persela Lamongan beberapa waktu lalu.

“Saya kasih tahu dia (Rivky) setelah pertandingan bahwa performanya itu tidak sesuai standar dan kalau memang kesalahan itu terus berlanjut dan ini berimbas pada hasil berarti saya harus membuat keputusan,” ujar Robert Alberts, Rabu (11/4/2018).

Selain Rivky, masih ada tiga nama kiper PSM, seperti Shahar Ginanjar, Syaiful dan Hilman. Hanya saja, Robert belum bisa memutuskan siapa yang bakal menggantikan Rivky kala bertandang ke Banjarmasin.

“Tapi saya harus lihat alternatif yang kita punya dan saya sedang melihat alternatif itu,” jelasnya.

Sementara di lini tengah, Marc Antony Klok dipastikan absen atas Laskar Antasari lantaran akomulasi kartu kuning. Namun Robert enggan terlalu pusing dikerenakan baginya PSM Makassar punya kedalaman skuat yang mempuni terutama di lini tengah.

“Kelebihan kita, punya kedalaman skuat yang baik. Saya pikir awalanya tidak bisa menyamakan antara Rasyid dan Klok. Tapi ternyata dipertandingan melawan Lamongan, Rasyid masuk dan kita dapatkan kombinasi yang baik,” jelasnya.

Sementara untuk lini depan, Robert juga belum bisa menentukan siapa yang bakal tampil lebih dulu. Hanya saja, dia mengisyaratkan bakal memasang Bruce Djite yang telah sembuh dari cedera.

Namun, Robert masih memantau perkembangan pemain berpaspor Australia itu untuk bisa dimainkan. “Dia (Bruce Djite) hilang, dan sebagian besar tidak berpartisipasi di liga kecuali pra musim. Saya pikir dia harus kembali tapi pelan-pelan dengan jam bermain 30 menit, 60 menit atau 40 menit,” pungkasnya.

Isu SYL Tak Mempan, Koalisi Parpol NH-Aziz Justru Makin Solid

Soliditas Parpol Pengusung NH-Aziz di Toraja

Soliditas Parpol Pengusung NH-Aziz di Toraja

Makassar, KABAROKE — Beberapa hari belakangan, ramai diberitakan soal pilihan politik Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang buka-bukaan mendukung adiknya, Ichsan Yasin Limpo (IYL), pada Pilgub Sulsel 2018.

Diketahui, SYL belum lama ini tercatat sebagai elite DPP NasDem, sementara partai besutan Surya Paloh itu jauh-jauh hari sudah menegaskan dukugannya pada jagoan Golkar, NH-Aziz.

Oleh beberapa pihak, terutama segelintir pengamat, hal ini dinilai akan mengganggu koalisi parpol pasangan NH-Aziz yang terdiri dari Golkar, NasDem, Hanura, PKB, dan PKPI.

Tetapi nyatanya, isu SYL mendukung adik yang sengaja digembar-gemborkan itu sama sekali tidak berpengaruh pada kesolidan parpol koalisi NH-Aziz. Justru parpol koalisi NH-Aziz semakin solid dan tambah cerdas menanggapi wacana yang digulirkan rival politik.

NasDem Sulsel pun menjamin hal itu. Pihaknya menegaskan bahwa isu SYL yang digulirkan pihak sebelah boleh dikata gagal total “mengusik” koalisi parpol NH-Aziz.

“Masyarakat tahu bagaimana NasDem berserta kadernya hingga ke daerah bekerja untuk NH-Aziz,” tutur Jurubicara NasDem Sulsel, M Rajab, kemarin (Selasa, 10/4).

“Saya ingin pastikan jika ketua kami (Ketua DPW NasDem, Rusdi Masse) konsisten dalam memenangkan NH-Aziz,” sambung Rajab.

Ketegasan NasDem Sulsel melalui jurubicaranya disambut baik Golkar selaku induk koalisi parpol NH-Aziz. Begitu pula dengan parpol anggota koalisi, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pihaknya optimistis sinyal kemenangan yang sudah di depan mata dapat terus terjaga hingga pada akhirnya nanti NH-Aziz mendapat kepercayaan penuh masyarakat menghadirkan Sulsel Baru.

“Yakinlah, Pak NH-Aziz bisa dan mampu merealisasikan gagasan-gagasannya. Kan keduanya sudah berpengalaman di Senayan. Pak Nurdin juga mantan Ketua Harian DPP Golkar. Pengalamannya memang paling luar biasa,” ujar Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tana Toraja, Theofilus Limbu, memastikan. (*)

Cerita Muslimin Bando Soal Ketulusan NH Bangun Sulsel Baru

Muslimin Bando dan Nurdin Halid

Muslimin Bando dan Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Bupati Enrekang non-aktif, Muslimin Bando, mengatakan masyarakat Sulsel beruntung memiliki sosok Nurdin Halid (NH) yang rela ‘turun kasta’ demi membangun Sulsel Baru. Banyak pengorbanan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar itu untuk maju pada Pilgub Sulsel 2018. Salah satunya menolak tawaran menjadi menteri yang datang bertepatan dengan Munaslub Golkar pada Desember 2017.

Muslimin yang juga sahabat NH mengaku kagum dengan ketulusan dan pengabdian mantan manajer PSM Makassar itu. NH merupakan orang yang benar-benar komitmen. Ia tidak tergoda dengan iming-iming jabatan dan kekuasaan demi cita-cita mulia yakni membangun kampung dan menata kota di Sulsel. Diketahui selain jabatan menteri, NH juga menolak dicalonkan menjadi Ketua Umum DPP Golkar.

“NH itu orangnya tulus dan komitmen. Masyarakat Sulsel beruntung karena beliau mau kembali untuk membangun daerahnya mewujudkan cita-cita Sulsel Baru. Dengan jaringan yang kini dimilikinya, itu bukanlah hal yang sulit, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk lebih maju dan sejahtera bersama NH-Aziz,” ucap Muslimin yang bersahabat dengan NH sejak 1977.

Di mata Muslimin, Sulsel Baru yang lebih maju dan sejahtera merupakan jaminan bila NH-Aziz menjadi gubernur dan wakil gubernur. Toh, pasangan ini sudah selesai dengan urusan dunia. NH-Aziz tidak lagi mengejar kekuasaan maupun kekayaan. “NH sudah lebih dari cukup. Bahkan, kalau mau dia bisa saja menerima tawaran menjadi menteri saat Munaslub Golkar pada Desember 2017.”

“Ya tapi saat itu, NH bilang biarlah yang lain menjadi menteri. Dia ingin memenuhi janji sekaligus cita-citanya membangun kampung, membangun Sulsel Baru yang sangat dicintainya,” sambung Muslimin yang juga Ketua DPD II Golkar Enrekang.

Bermodal ketulusan dan komitmen kuat membangun Sulsel ditambah jaringan di tingkat pusat, Muslimin menyebut NH-Aziz menyebut kandidat terbaik untuk memimpin Sulsel. Ditambah lagi, hanya pasangan nasionalis-religius ini yang benar-benar menguasai konsep dan praktik ekonomi kerakyatan, kunci meraih kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

“NH itu dedengkot ekonomi kerakyatan. Beliau guru saya di bidang koperasi. Saya bisa raih lima penghargaan bergengsi bersama KUD Kambiolangi, ya berkat bantuan NH juga,” tutur Muslimin.

Sepak terjang NH di bidang koperasi dan ekonomi kerakyatan memang tidak perlu diragukan. Memulai karir dari KUD di Kabupaten Pinrang, NH kini menjabat selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia sekaligus Wakil Presiden Koperasi Asia Pasifik. Mantan Ketua PSSI itu juga pernah mengemban jabatan tertinggi di berbagai organisasi terkait koperasi, seperti INKUD dan Puskud Hasanuddin. (*)

Operasi Cipkon, Polres Gowa Sita 435 Botol Miras

Ilustrasi Pemusnahan miras

Ilustrasi Pemusnahan miras

Gowa, KABAROKE.COM — Jajaran kepolisian Polres Gowa mengamankan ratusa botol miras di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bajeng, saat dilakukan operasi Cipta Kondisi (Cipkon). Tujuannya untuk menjaga situasi kondusif di wilayah Polres Gowa.

Kasubag Humas Polres Gowa, AKP M Tambunan menjelaskan, Cipta Kondisi (Cipkon) dilakukan untuk menjaga kondusivitas kemanan di wilayahnya. Olehnya itu, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga memerintahkan personel melakukan operasi secara rutin.

“Kali ini, Satnarkoba Polres Gowa ikut dilibatkan dalam operasi cipkon, dengan sasaran miras yang diperjualbelikan secara bebas,” demikian Tambunan, Rabu (11/4/2018).

Dalam operasi tersebut, di Toko milik YH (50) di Sungguminasa dan Toko milik SDF (54) di Kecamatan Bajeng, polisi menyita 435 botol dan sudah diamankan di Mapolres Gowa.

Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga menegaskan, operasi cipkon akan terus dilakukan dan sasaran utamanya itu adalah minuman keras.

“Operasi cipkon akan konsisten kami lakukan, termasuk sasaran miras, apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan puasa,” tegas Shinto Silitonga.

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.

PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Gugatan PKPU Diterima, Lolos jadi peserta Pemilu 2019

Jakarta, KABAROKE.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PTUN memutuskan, memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Menyatakan batal surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang pada pokoknya menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” kata hakim dalam sidang di PTUN Jalan A Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (11/4/2018).

Dalam amar putusan, majelis hakim PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019.

“Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penggugat, PKPI, sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” sambung hakim membacakan amar putusan.

Sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. KPU dalam pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifkasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Dari hasil rekapitulasi verifikasi PKPI, partai besutan AM Hendropriyono itu dinyatakan KPU tidak berhasil memenuhi batas kepengurussan/keanggotaan minimal 75 persen pada kabupaten/ kota di 34 provinsi. PKPI disebut KPU tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

Atas keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu. Namun gugatan di Bawaslu ditolak. Dari Bawaslu, PKPI mengajukan banding ke PTUN pada Kamis (8/3/2018). Putusan PTUN akhirnya memenangkan gugatan PKPI.