Anggota DPR RI Ini Minta Habibie Maju Capres 2019

Legislator RI Tamzil Linrung [Foto: Liputan6]

Legislator RI Tamzil Linrung [Foto: Liputan6]

Parepare, KABAROKE — Anggota DPR RI Komisi VII Tamsil Linrung bertemu dengan ratusan warga Parepare, pada acara buka puasa bersama pengurus DPD PKS Kota Parepare, akhir pekan lalu. Acara itu turut dihadiri Ustaz Das’ad Latief dan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad.

Dalam sambutan singkatnya, Tamsil menyampaikan keinginannya untuk mendukung kembali BJ Habibie untuk maju kembali jadi presiden. Seperti diketahui Parepare adalah kota kelahiran presiden ketiga RI.

“Kita tidak heran di Malaysia saja terpilih seorang presiden dari pihak oposisi yang usianya jauh lebih tua dari Habibie. Jadi apa salahnya kalau kita kembali dorong Habibie untuk maju kembali di Pilpres 2019 mendatang,” ungkap legislator asal Sulsel tersebut.

“Kita dorong beliau untuk menjadi solusi dari permasalahan negara ini dengan hadirnya kembali sosok Habibie yang sudah teruji kepemimpinanya,” ungkap Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung yang saat ini tengah mencalonkan diri maju di DPD RI 2019 juga merasa lembaga dewan perwakilan daerah atau DPD RI ada berkat buah reformasi yang telah didorong oleh Habibie. (***)

Waspada Manipulasi Survei, Ini Tiga Potensi Praktik Jekkong di Pilgub Sulsel

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Hamka B Kady

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Hamka B Kady

Makassar, KABAROKE — Masyarakat Sulsel khususnya pendukung pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) diminta waspada terhadap praktik kecurangan di Pilgub Sulsel. Khususnya dengan cara manipulasi hasil survei untuk membentuk opini publik.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim NH-Aziz Center, Hamka B Kady menanggapi hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang diduga kuat merupakan pesanan. Setidaknya, ia menjabarkan tujuh kemungkinan praktik “jekkong” berdasarkan hasil survei yang direkayasa.

Pertama, melalui survei yang di publish bisa jadi adalah target perolehan suara seorang kandidat dan penggembosan suara bagi lawan tandingnya. Tujuannya, kata dia, agar hasil suara akhir akan dipaksakan dicapai dengan cara apapun termasuk cara jekkong.

Kedua, oknum kandidat akan melakukan langkah-langkah penekanan di daerah yang di kuasai atau daerah basisnya. Mungkin saja, lanjutnya menjelaskan, melakukan langkah jekkong dengan di-backup aparat sipil negara.

“Bahkan bisa jadi berusaha mempengaruhi aparat keamanan termasuk penyelenggara dan panwas untum minta perlindungan atau paling tidak ada pembiaran supaya aman dalam melaksanakan aksi jekkongnya,” tuturnya.

Kemudian, oknum kandidat melakukan pengawalan suara di setiap lingkungan dan dusun atau di sekitar TPS pada malam hari hingga menjelang pecoblosan. Bahkan, ia menyebut, ada kemungkinan dilakukan cara memberikan sesuatu kepada pemilih yang dikawalnya.

Olehnya itu, Hamka mengingat kepada masyarakat untuk turut memerangi praktik curang di Pilgub Sulsel. Penguatan tim di tingkat TPS, kata Hamka, akan diperkuat untuk mencegah adanya praktik jekkong.

“Ayo rapatkan barisan untuk melawan proses kecurangan yang mereka rancang secara sistematis dan massif,” ujarnya. (**)

Ekspor Sulsel ke Amerika Serikat dan Malaysia Kian Lesu

Pemerintah Indonesia Siap Melakukan Ekspor ke Rusia dan Dubai [dok net]

Ilustrasi [dok net]

Makassar, KABAROKE — Kinerja ekspor Sulsel sepanjang 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan setahun sebelumnya. Merosotnya nilai ekspor secara keseluruhan dipengaruhi menurunnya permintaan barang dari sejumlah negara yang menjadi langganan. Semisal ekspor Sulsel ke Amerika Serikat dan ke Malaysia yang bisa dibilang ‘terjun bebas’ alias anjlok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Sulsel ke Amerika Serikat periode April 2018 bahkan nihil. Adapun rentang Januari-April tahun ini, pengiriman barang ke negeri adidaya itu hanya US$6,75 juta. Itu menurun 82,80 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$39,26 juta. Kontribusi ekspor Sulsel ke Amerika Serikat pun sangat kecil dari total nilai ekspor menembus US$338,86 juta.

Tidak jauh berbeda dengan ekspor Sulsel ke Malaysia yang juga merosot tajam. Periode April 2018, nilai ekspor ke negara tetangga hanya US$0,11 juta. Adapun total nilai ekspor selama empat bulan pertama tahun ini hanya US$4,42 juta. Terjadi penurunan 83,88 persen, dimana periode yang sama tahun lalu, nilai ekspor Sulsel ke Malaysia mencapai US$27,42 juta.

“Ekspor Sulsel sepanjang 2018 terbanyak ke Jepang US$232,36 juta. Menyusul Tiongkok (US$49,50 juta) dan Vietnam (US$11 juta). Adapun untuk Amerika Serikat dan Malaysia mengalami penurunan cukup signifikan. Masing-masing periode Januari-April 2018 sebesar US$6,75 juta dan US$4,42 juta atau turun 82,80 persen dan 83,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam, di Makassar.

Secara keseluruhan, Nursam menyampaikan ekspor Sulsel periode Januari-April 2018 merosot 4,17 persen dibandingkan tahun lalu. Dari sebelumnya sempat menembus US$353,61 juta menjadi US$338,86 juta. Secara bulanan pun terjadi penurunan, tapi tidak signifikan sebesar 1,68 persen. Dari sebelumnya US$91,88 juta pada Maret 2018 menjadi US$90,34 juta pada April 2018.

“Tapi secara tahunan untuk April apabila dibandingkan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya, ada koreksi atau peningkatan 2,53 persen. Dimana pads April tahun ini mencapai US$90,34 juta atau lebih baik dibandingkan April tahun lalu sebesar US$88,10 juta,” pungkasnya. (*)

Didukung Batu Putih Syndicate, NH-Aziz Dapat Suntikan 1,7 Juta Suara

Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri Sirajuddin Bersama Nurdin Halid

Presiden Batu Putih Syndicate Syamsul Bahri Sirajuddin Bersama Nurdin Halid

Makassar, KABAROKE — Komunitas Batu Putih Syndicate (BPS) akhirnya resmi menyatakan arah dukungannya dalam Pilgub Sulsel. Tim pemenangan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar pada pilgub lalu ini memilih untuk kembali memenangkan Aziz Qahhar yang kini menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Nurdin Halid.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus menjelaskan, dukungan BPS dalam jejaring pemenangan NH-Aziz dianggap sebagai langkah maju bagi tim. Hal itu diungkapkannya karena telah begitu mengenal dan mengetahui kekuatan jaringan yang dimiliki oleh lembaga ini.

“Pada Pilgub 2013 saya merekam aktivitas mereka di lapangan. Bagaimana mereka membangun jaringan dan dimana jaringan itu berada sedikit banyak saya tahu,” kata Nurmal yang juga alumni Batu Putih Sindycate.

Mantan Ketua KPU Makassar ini menyatakan salah satu faktor keberhasilan Ilham-Azis meraih hingga 1,7 juta dukungan pada Pilgub 2013 adalah karena kesuksesan manajemen tim yang mereka bangun. Sehingga, Nurmal menyebutkan, modal itulah yang dapat menjadi kekuatan ekstra bagi NH-Aziz kali ini.

“Jaringan mereka meliputi seluruh Sulsel. Saya tidak tahu apakah jarjngan itu masih bertahan atau tidak. Kalau bertahan, itu sangat luar biasa. Mereka mampu meraup 1,7 juta suara padahal saat itu melawan incumbent SYL,” ujarnya.

Nurmal pun menyarankan agar langkah pertama yang dilakukan NH-Aziz dengan bergabungnya BPS adalah dengan mencoba membangun kembali kekuatan lembaga ini.

“Saya tahu mereka punya database tim hingga tingkat TPS. Tapi, apakah itu masih aktif atau tidak itu dulu yang harus ditelusuri,” ujarnya.

Apalagi lanjutnya, kekuatan itu tak terlalu sulit untuk dibangun karena saat itu BPS juga mengelola tim bersama tim pejuang bersatu. Saat ini, tim pejuang bersatu juga kian getol memperjuangkan kemenangan NH-Aziz dalam Pilgub Sulsel.

“Saya pikir itu tak terlalu sulit bagi mereka karena mereka dulu membangun kekuatan Pilgub 2013 bersama tim pejuang bersatu yang kini juga bersama NH” tutupnya. (*)

Totalitas Pendukung Appi-Cicu Menangkan NH-Aziz

Pendukung Appi-Cicu All Out Menangkan NH-Aziz

Pendukung Appi-Cicu All Out Menangkan NH-Aziz

Makassar, KABAROKE — Gagasan dan program Sulsel Baru yang dicanangkan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) membuat masyarakat tidak bisa berpaling. Dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu itu semakin massif jelang tahapan pencoblosan. Di Makassar, pendukung calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memastikan dukungan kepada NH-Aziz.

“Ya arah dukungan pendukung Appi-Cicu jelas. Di Pilwalkot Makassar, kita all out menangkan Appi-Cicu dan di Pilgub Sulsel, kita berjuang habis-habisan menangkan NH-Aziz, itu harga mati. Tidak usah diragukanlah, seluruh pendukung Appi-Cicu pasti dukung NH-Aziz,” kata salah seorang pendukung militan Appi Cicu, Hj Lina, Kamis, 31 Mei.

Menurut Hj Lina, banyak pertimbangan hingga akhirnya pendukung Appi-Cicu menjatuhkan dukungan untuk NH-Aziz. Di antaranya yakni Appi-Cicu dan NH-Aziz bisa dibilang memiliki banyak kesamaan dan memang berafiliasi secara resmi. Appi-Cicu dan NH-Aziz dapat dikatakan merupakan satu paket untuk menuju Makassar dan Sulsel Baru yang lebih maju dan sejahtera.

“Tidak kalah penting itu program NH-Aziz tiada duanya. Ya inilah kandidat yang paling gagah dan bagus programnya, seperti orangnya,” ucap Hj Lina yang merupakan warga Rappokalling.

Lebih jauh, ia menyampaikan secara spesifik, program NH-Aziz menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terkhusus kalangan ibu rumah tangga dan masyarakat kurang mampu. Kehadiran program pendidikan dan perlengkapan sekolah gratis, layanan kesehatan berbasis KTP, bantuan modal tanpa bunga, bantuan peningkatan gizi ibu hamil dan balita dan banyak lainnya sangatlah membantu wong cilik.

“Kalau masyarakat dukung NH-Aziz, itu karena programnya tiada duanya, paling top. Program NH-Aziz itu jawaban dari seluruh permasalahan ibu rumah tangga maupun orang yang kurang mampu. NH-Aziz menunjukkan kepedulian dan perhatian yang sangat besar,” tutup dia. (**)

Tak Dimiliki Kandidat Lain, Program Kesehatan NH-Aziz Buat Masyarakat Tak Bisa Berpaling

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Soppeng, KABAROKE — Ketua Harian DPD II Golkar Soppeng, Syahruddin M Adam, mengungkapkan melesatnya elektabilitas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), tidak lepas berkat gagasan dan programnya yang sangat pro-rakyat. Sederet program pasangan dengan tagline Sulsel Baru itu membuat masyarakat tidak bisa berpaling. Terlebih, banyak program NH-Aziz yang memang tidak dimiliki oleh kandidat lain.

Khusus di Soppeng, Syahruddin menyebut masyarakat ‘jatuh cinta’ dengan program kesehatan NH-Aziz. Di antaranya yakni layanan kesehatan berbasis KTP, program 1 dokter 1 kampung dan menghadirkan rumah sakit pratama di tiap kecamatan. Program-program kesehatan itu sama sekali tidak dimiliki oleh kandidat lain. Padahal, semuanya itu merupakan harapan dan kebutuhan masyarakat yang kebanyakan masih sulit mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas.

“NH-Aziz kini unggul dan paling dominan di Soppeng. Kenapa? Salah satunya ya berkat gagasan dan programnya yang sangat diterima. Yang paling dinanti ya layanan kesehatan berbasis KTP, itu sangat membantu masyarakat. Nah, keunggulan NH-Aziz karena mampu mencanangkan program sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, program demikian tidak dimiliki oleh kandidat lain,” ujar Syahruddin yang juga Wakil Ketua DPRD Soppeng, Senin, 28 Mei.

Menurut Syahruddin, berkat gagasan dan program pro-rakyat, NH-Aziz kini mendapatkan dukungan besar. Masyarakat Soppeng, sambung dia, siap menyatu dan bahu-membahu memenangkan pasangan nomor urut satu. Harapannya, jika NH-Aziz menang, maka seluruh program pro-rakyat yang dicanangkan dapat segera direalisasikan.

“Kita percaya kepada NH-Aziz. Dengan jaringan yang luas dan kuat di pentas nasional, semua program dapat direalisasikan. Apalagi, NH-Aziz telah membuat kontrak politik, sebuah ikrar dan komitmen yang tidak dilakukan oleh kandidat lain,” tegas Ketua Tim Pemenangan NH-Aziz di Soppeng.

Lebih jauh, Syahruddin memaparkan elektabilitas NH-Aziz kini semakin jauh meninggalkan kandidat lain. Saat ini, tingkat keterpilihan pasangan nasionalis-religius itu sudah hampir mencapai 50 persen. Terpaut belasan persen dengan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) di posisi kedua. Adapun dua kandidat lain cukup keteteran dan tertinggal jauh.

“Saat ini, (elektabilitas) NH-Aziz sudah mencapai 43 persen, mendekati target 50 persen. Di Soppeng, kita bersyukur NH-Aziz paling dominan, ini semua harus mampu kita jaga hingga hari pemilihan,” pungkasnya. (**)

Ini 6 Aktivitas Ujaran Kebencian yang Dilarang bagi ASN

ilustrasi

ilustrasi

Makassar, KABAROKE — Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak menyebarkan berita palsu alias hoax dan ujaran kebencian bermuatan SARA yang berpotensi menjadi sumber perpecahan bangsa. BKN bahkan telah mengidentifikasi enam bentuk kegiatan ujaran kebencian yang masuk kategori pelanggaran disiplin bagi ASN.

BKN bahkan telah menerbitkan edaran terkait larangan aktivitas ujaran kebencian bagi ASN. Toh, abdi negara sejatinya mesti menjalin tugas dan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Diterbitkannya edaran itu setelah BKN menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. Olehnya itu, BKN bersikap tegas bahwa ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk kategori pelanggaran disiplin.

BKN melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di Iingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi berupa ujaran kebencian perihal SARA. Serta mengarahkan ASN menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republk Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kasatuan Repubik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama ras, dan antar golongan

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan poin 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya)

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika NKRI dan Pemerintah

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKR dan Pemerintah

6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagai (pada poin 1 dan 2) dengan memberikan like, dislike, love, retweet atau komen di sosial media

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi disiplin sedang atau ringan. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang diakukan oleh ASN tersebut.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Atas edaran itu, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsarie Radjamilo, meminta agar ucapan dan tindakan ASN tidak ada yang menyimpang.

“Kadang kita tidak sadari bahwa ini adalah memberikan rasa tidak senang pada orang lain. Saya imbau pada ASN di Sulsel untuk mampu menahan diri, untuk memberikan komentar-komentar apalagi bertentangan dengan Negara Republik Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Ashari, di Makassar.

Ia menambahkan selaku ASN berkewajiban menjalankan norma-norma aturan. Tidak mengundang rasa benci dari orang lain dan tidak memprovokasi. (**)

Legislator Bone Ungkap Dua Program NH-Aziz Ini Paling Dinanti Masyarakat

Anggota DPRD Bone Hj Jumiati Sudirman

Anggota DPRD Bone Hj Jumiati Sudirman

Bone, KABAROKE — Legislator DPRD Bone, Hj. Jumiati Sudirman mengungkapkan antusiasme dukungan masyarakat Kabupaten Bone kepada pasangan calon Gubernur-calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Hal tersebut diungkapkan saat NH menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Kecamatan Kahu, Bone, Minggu (27/5).

Dalam kesempatan itu, anggota Fraksi Golkar ini menuturkan simpati masyarakat berkat program yang dicanangkan NH-Aziz. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu memperopeh apresiasi dari masyarakat setempat.

Kata dia, terdapat dua program yang paling diharapkan dapat terwujud apabila NH-Aziz terpilih kelak. Yaitu, program perlengkapan sekolah gratis dan pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP.

“Itu yang paling direspons masyarakat di sini karena benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau itu benar-benar terwujud, pastilah Sulsel akan jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hj. Jumiati juga meyakini dengan optimistos hal tersebut dapat diwujudkan oleh NH-Aziz. Pengalaman, jaringan, dan kekuasaan NH-Aziz hingga di tingkat nasional serta internasional, kata dia, menjadi modal dalam merealisasikan program pro rakyat tersebut.

“Pak NH-Aziz dengan niat tulus pulang mengabdi dan membangun kampung. Menjadi gubernur saja tidak disponsori cukong, padahal ini butuh uang yang sangat besar. Insya Allah, NH-Aziz pemimpin amanah dan bisa mewujudkan programnya dengan kemampuan yang dimilikinya,” tegasnya. (*)

Akademisi: Mudah Ukur Kejujuran Kandidat Lewat Asal Usul Pembiayaan Pilgub

Akademisi Universitas Borobudur Andi Rusdi

Akademisi Universitas Borobudur Andi Rusdi

Jakarta, KABAROKE — Isu kejujuran kandidat banyak memantik perhatian warga Sulsel di Pilgub Sulsel 2018. Di mata akademisi Universitas Borobudur Jakarta, DR Andi Rusdi, salah satu cara sederhana mengukur kejujuran kandidat adalah keterbukaan soal dana kampanye dan pemenangan pilgubnya.

“Ini tolok ukur sederhana yang bisa dipakai oleh masyarakat Sulsel untuk mengukur kejujuran kandidat. Lihat berapa besar dana kampanyenya, bisakah dipertanggungjawabkan asal usul dananya, dan apakah penggunaannya bisa dipertanggubgjawabkan?” kata putra Sulsel ini.

Menurut doktor ilmu hukum ini, perlu mengetahui berapa biaya kampanye dan pemenangan masing-masing kandidat. Potret legitimate itu ada pada dana kampanye yang dilaporkan ke KPU. Meski sudah menjadi pemahaman umum jika yang dilaporkan biasanya hanya 20 persen dari total anggaran yang bakal dihabiskan.

“Akan kelihatan kualitas kejujuran kandidat lewat dana yang dilapor ke KPU. Kita bisa mengukur apakah itu rasional atau tidak. Kalau ada yang lapor biaya kampanye dan pemenangan hanya 5 sampai 10 miliar, bersandar pada realitas pilgub sejauh ini, rasa-rasanya tidak rasional,” sebut Rusdi, Sabtu 26 Mei 2018.

Di matanya, pilgub untuk wilayah sekelas Sulsel butuh cost pemenangan tidak di bawah Rp200 miliar. Bahkan beberapa tokoh yang pernah diajaknya berdiskusi malah menyebut untuk menang butuh tidak di bawah Rp300 miliar.

Persoalan kedua, sambung Rusdi, harus disandarkan pada profil kandidatnya. “Kan agak aneh kalau sekiranya bukan pengusaha lalu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau sekelas bupati dua periode, saya tidak yakin bisa mengumpulkan dana sampai sebegitu banyak untuk menutupi kebutuhan kemenangannya. Ini publik perlu curigai dananya itu dari Mana?” tegasnya lagi. (**)

Bijaklah Sebelum Menebar Ikan, Pesan Lestari untuk Luwu Utara

Ahmad Musa

Ahmad Musa

Makassar, KABAROKE — Pesan gambar seseorang menebar ikan di Bendungan Baliase, Luwu Utara, masuk ke smartphone saya melalui aplikasi WhatsApp. Gambar itu disertai pesan agar bupati bersedia turut serta melepaskan bibit ikan di bendungan tersebut. Sang pengirim pesan yang notabene kawan saya lantas menanyakan tanggapan mengenai pelepasan bibit ikan tersebut.

Sebelum memberikan jawaban terkait pertanyaan kawan saya, ada baiknya untuk mengetahui tiga jenis ikan berdasarkan asalnya. Toh, pengetahuan itu nantinya sangat berpengaruh pada benar tidaknya melepaskan bibit ikan di suatu tempat. Adapun tiga jenis ikan merujuk pada habitatnya yaitu spesies asli (native), spesies endemik (endemic) dan spesies introduksi.

Spesies asli (native species) atau disebut juga indigenous adalah spesies-spesies yang menjadi penduduk suatu wilayah atau ekosistem secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh spesies asli adalah sidat (masapi) di perairan Indonesia. Adapun spesies endemik merupakan gejala alami sebuah biota untuk menjadi unik pada suatu wilayah geografi tertentu, contohnya ikan buntini dan opudi di Danau Matano.

Sebuah spesies bisa disebut endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah di sini dapat berupa pulau, negara, atau zona tertentu.

Selanjutnya spesies introduksi (introduced species) merupakan spesies yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak. Contohnya ikan mas dan nila di perairan Indonesia.

Spesies asli dan endemik akan menjadi masalah jika punah dan hilang dari kawasan perairan tertentu. Sebaliknya, spesies introduksi dapat menjadi masalah jika terdapat pada suatu kawasan.

Beberapa masalah yang dapat dimunculkan oleh spesies introduksi ini antara lain : 1) Kompetisi yang dapat menyebabkan ikan asli kekurangan sumber pakan dan berujung menurunnya populasi. 2)Predator yang dapat memangsa ikan asli, 3) Penyakit dan parasit, 4) Pengaruh genetik jika terjadi perkawinan dengan spesies asli. 5) Perubahan fisiologis seperti menurunnya daya reproduksi karena efek stres adanya ikan introduksi, 6) gangguan pada komunitas ikan akibat adanya ketidak seimbangan dan ketidakstabilan ekologis, 7) dampak pada fauna akuatik apabila predatornya habis dimangsa oleh ikan introduksi dan 8) gangguan habitat seperti meningkatnya turbiditas dan menurunnya populasi tanaman akuatik (Kerr & Grant, 2000).

WhatsApp Image 2018-05-06 at 12.33.41

Pesan gambar ke aplikasi Whatsapp Ahmad Musa

Jika spesies introduksi dapat menimbulkan dampak seperti di atas maka dapat dikategorikan sebagai spesies asing invasive (SAI). Beberapa dampak SAI pernah dibahas pada forum yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014. Contohnya populasi ikan sapu-sapu, keong mas dan ikan mujair yang meledak di beberapa perairan umum menunjukkan adanya dominasi dan ketidak seimbangan populasi yang  dapat menurunkan populasi bahkan mungkin kepunahan species ikan asli di perairan.

Populasi ikan mujair di Waduk Cirata semakin berkurang, tapi ironisnya populasi ikan Louhan malah meningkat. Sedangkan di waduk Sempor, Jawa Tengah, ikan Wader dan ikan Betik yang dulunya berlimpah sekarang sudah jauh berkurang, dan sebaliknya ikan Oscar dan Louhan banyak ditemukan.

Ikan-ikan asli di perairan Bangka seperti Belida, Tapah, sekarang populasinya tergusur oleh ikan Toman yang dahulu ditebarkan sebagai upaya reklamasi bekas galian tambang.

Populasi ikan Depik, ikan asli danau Laut Tawar, Aceh  mulai terdesak oleh ikan Nila yang diintroduksikan ke danau tersebut. Ikan setan merah (red devil) yang masuk secara tidak sengaja bersama aneka jenis benih ikan di waduk Sermo, Yogyakarta populasinya semakin tidak terkendali, memangsa ikan lain seperti ikan Mas, Tawes, Nila di waduk tersebut.

Saat ini ikan tersebut juga semakin mengancam populasi ikan lain di Waduk Cirata, dan Kedung Ombo. Lobster air tawar Cherax quadricarinatus yang diintroduksikan ke danau Maninjau, Sumatera Barat dikhawatirkan akan menjadi jenis invasif karena lobster ini mempunyai laju pertumbuhan dan fekunditas yang superior.

Selain itu, fenomena penyakit yang masuk ke Indonesia di antaranya Lerneae cyprinacea, pada ikan Mas, Viral Nervous Necrosis Virus (VNNV) pada ikan Kerapu, Koi herpes virus (KHV) pada ikan Koi dan Mas, White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan taura Syndrome Virus (TSV) pada udang.

Di danau Matano, Sorowako, penulis menemukan bahwa ikan nila louhan menjadi predator ikan endemik seperti buntini dan opudi (Sudarto & Musa, 2010). Malangnya menurut penduduk, saat itu penebarannya disupport pemerintah daerah, penebaran dilakukan secara resmi dengan tujuan ikan tersebut akan dijadikan target pemancingan. Hal ini tentu sangat berdampak pada keanekaragaman ikan pada danau Matano.

Beberapa alasan untuk mendatangkan suatu spesies ikan ke suatu daerah, seperti sebagai sport fishes, ikan budidaya, dan agen pengendali hama atau gulma secara biologis. Namun dari sisi konservasi, hal tersebut dapat menimbulkan bencana biodiversitas.
Menelaah hal tersebut di atas, menurut kami pemerintah daerah tidak perlu latah dalam memenuhi setiap aspirasi warganya, tapi perlu meminta pertimbangan ilmiah dari pihak yang berkompeten.

Sebagaimana kita ketahui, negeri ini sedang dihebohkan akibat isu maraknya pekerja asing, mestinya kitapun mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan introduksi ikan ke suatu habitat. Meskipun pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan Nomor 41 tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara republik Indonesia, hal yang paling utama perlu dilakukan adalah menginventarisir ikan asli yang terdapat di sungai Baliase, lalu mengembangkan ikan tersebut dan merestocking ke bendungan Baliase.

Hasil penelusuran kami, belum banyak informasi ikan yang tercatat di sungai Baliase. Salah satu yang kami dapatkan  adalah ikan black bass yang masih rancu apakah ini introduksi atau asli (http://informasifishing.blogspot.co.id) karena pemancing terkadang hanya menggunakan nama komersil namun tidak menekankan pada identifikasi spesies. Karena berdasarkan penelusuran kami, gambar yang tercantum merupakan sea bass. Meskipun belum pernah mengamati langsung ikan di sungai Baliase, namun jika melihat kondisi geografisnya, kami menduga terdapat kemiripan dengan sungai yang ada di teluk Bone pada umumnya.

Jika benar, maka kemungkinan yang dimaksud adalah ikan kakap air tawar (Lutjanus fuscescens) atau kakap merah bakau (Lutjanus argentimaculatus) seperti yang kami temukan di sungai Lasusua (Musa dkk, 2010). Selain ikan tersebut juga ditemui sidat / masapi (Anguilla marmorata), family ikan Eleotrididae, Gobiidae, Kuhliidae, Muraenidae, Teraponidae dan lainnya.

Dibutuhkan inventarisasi berdasarkan observasi langsung untuk memastikan jenis ikan di sungai Baliase tersebut agar keputusan yang diambil tidak keliru.

Demikian pendapat kami, semoga keINDAHan sumber daya hayati Luwu Utara tetap terjaga. Pendekatan inipun dapat dilakukan untuk daerah-daerah lainnya. Bagi person yang mengusulkan tersebut agar dapat bersabar menanti solusi terbaik. Bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain disebabkan oleh tangan manusia sendiri (Q.S. Ar Ruum 41), maka manusia pulalah yang berperan untuk menjaga dan melestarikan keindahannya, atas izin Allah SWT tentunya. Wallahua’lam. (***)

Ahmad Musa Said
Peneliti pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Majelis Nasional KAHMI 2017-2022 bidang Kelautan dan Perikanan. ahmadmusasaid@kkp.go.id

 

1 2