Menteri Sosial Apresiasi Program KKN Unhas

Menteri Sosial Idrus Marham

Menteri Sosial Idrus Marham

Makassar, KABAROKE — Menteri Sosial Idrus Marham mengapresiasi kepeloporan Universitas Hassanudin (Unhas) menyusun program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang inovatif.
Program KKN perguruan tinggi bisa berkontribusi kepada upaya mengatasi masalah kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Sosial.
Menurut Mensos, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak hanya dengan memberikan bantuan sosial.
“Namun juga dengan cara pendampingan dan transfer gagasan. Kegiatan KKN bisa menjembatani ide semacam ini.  Termasuk langkah Unhas menjadikan perbatasan sebagian lokasi KKN seperti  Asmat,” kata Mensos di Unhas Makassar, Kamis (/06/2018).
Di Unhas, Mensos memberikan sambutan pada acara Talkshow dan Pelepasan KKN Universitas Hasanuddin.
Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat di antaranya Rektor Unhas  Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono.
Dalam kesempatan ini, Mensos menantang mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat ke daerah perbatasan. “Kalau ada yang siap mengabdi ke daerah perbatasan, saya akan datang berkunjung dan memberikan bantuan dana,” kata Mensos.
Penguatan perbatasan sedang menjadi fokus program Kementerian Sosial. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah intensif meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dengan memperbaharui berbagai fasilitas di sana.
“Tugas kita adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Karena kunci pertahanan di perbatasan adalah kesejahteraan masyarakat di sana,” kata Mensos.
Ada 41 kabupaten/kota yang berada di perbatasan yang menjadi fokus perhatian Kemensos. Dimana di daerah tersebut perlu dilakukan penguatan.
Menurut Mensos, pengabdian ke perbatasan adalah salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi.  “Jadi KKN hakikatnya adalah sinergitas tridharma perguruan tinggi,” kata Mensos.
“Dari aspek pendidikan, saudara bisa belajar dari rakyat. Rakyat biasa mengedepankan proses dalam mengatasi masalah hidupnya. Maka, jangan melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jika posesnya tidak jelas, maka tidak ada produktifitas. Pelajari kepemimpinan dan kearifan lokal di desa,” kata Mensos.
Unsur tridharma  perguruan tinggi ketiga adalah penelitian. Dalam konteks ini, Mensos meminta mahasiswa melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berlangsung di lokasi KKN.
“Rumuskan dalam bentuk analisis konseptual, yang terjadi di lingkungan saudara termasuk masalah mengatasi kemiskinan di desa. Maka saya tantang, coba anda berikan masukan kepada Kementerian Sosial saya akan bantu termasuk dengan bantuan dana,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.
Jika mahasiswa bisa menyusun konsep yang jitu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, kata Mensos, itu merupakan legasi  (warisan) yang patut dikenang di desa dimana mereka mengabdi.
Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerah bantuan uang sebesar Rp100.000.000 kepada Unhas.
Unhas melepas 4.560 mahasiswa untuk menempuh program KKN. Tujuannya ke berbagai pelosok tanah air. Baik di Sulawesi sendiri, Sumatera, kawasan perbatasan Sebatik (Kalimantan), dan ke luar negeri.
Desa Sejahtera Mandiri
Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kementerian Sosial Bambang Mulyadi mengatakan, program KKN bisa bersinergi dengan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang dipromosikan Kementerian Sosial.
Unhas adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam konteks pengembangan DSM.
“Ini adalah program yang sudah dirintis sejak era Menteri Khofifah Indar Parawansa,” kata Bambang Mulyadi.
Untuk mengatasi penyandang  masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KKN dipandang punya nilai strategis.
Untuk menentukan apa yang bisa dikontribusikan Kemensos, pertama mahasiswa perlu melakukan assessment , tentang apa saja kebutuhan atau permasalahan di desa tujuan KKN.  Dari sini baru bisa ditentukan bentuk kontribusi berupa program apa yang bisa membantu masyarakat.
“Yang utama tentu kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi ibu, sangat mungkin pula kita bermitra dengan instansi lain yang terkait,” kata Bambang.
Misalnya, bila ada kendala akses terhadap kesehatan, bisa melibatkan dinas kesehatan setempat. Demikian pula masalah pendidikan, bisa dengan dinas pendidikan.
“Kalau masyarakat desa minim dalam kualitas hunian, Kementerian Sosial memiliki program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang sudah kita kembangkan,” kata Bambang.
Kalau memang ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, kemensos bisa membantu dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), misalnya.
Rektor Unhas Dwia Aries menyatakan, dengan KKN mahasiswa bisa belajar menghadapi masalah, mencari cara penyelesaiannya dan mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan lingkungannya.
“Ini wahana mereka melatih kepemimpinan. Supaya mereka tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang matang karena langsung berhadapan dengan masalah di lapangan,” katanya.
Sejak 2015, Kemensos sudah menjalin kerja sama dengan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ke depan, Kemensos tentu saja terbuka untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. (**)

Bawaslu Sebut Kasus Politik Uang Tertinggi di Sulsel

Ilustrasi

Ilustrasi

Jakarta, KABAROKE — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah delapan kasus.

“Khusus untuk data politik uang yang sudah diproses di provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 35 kasus. Yang tertinggi Sulawesi Selatan, terdapat delapan kasus,” ungkap Ratna dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Serangan-Serangan Fajar pada Pilkada di Banyumas
Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi ditemukannya dugaan pelanggaran terkait menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, yakni tujuh kasus.

Selanjutnya di wilayah Jawa Tengah terdapat lima kasus. Kemudian ada Sulbar dan Banten dengan dua kasus, serta di Sultra, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim dengan satu kasus.

“Sekarang sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan kabupaten kota,” ucap Ratna.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa untuk dikategorikan ke dalam politik uang, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

“Ya, ada ajakan. Harus ada ajakan tertulis maupun lisan,” ucap Bagja

Selain persoalan politik uang, Bawaslu juga mengantongi dugaan pelanggaran lainnya dalam pilkada serentak tahun ini di sejumlah daerah. Di antaranya seperti tertukarnya surat suara pilgub dan pilbub di NTB dan Bali.

Kemudian, ditemukannya surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS setempat di daerah Bengkulu dan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di media sosial. (*)

Pilwalkot Makassar Diulang pada 2020 Jika Kotak Kosong Menang

Calon Tunggal Pilwalkot Makassar Munafri Arifuddin (Foto : Viva.co.id)

Calon Tunggal Pilwalkot Makassar Munafri Arifuddin (Foto : Viva.co.id)

Makassar, KABAROKE — Berdasarkan hasil perhitungan cepat sementara dari beberapa lembaga survei, kotak kosong unggul atas calon tunggal, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) yang mendapat dukungan dari 10 partai besar.

Ketua KPU Sulawesi Selatan Misna Attas yang dikonfirmasi terkait dengan keunggulan kotak kosong melawan calon tunggal Appi-Cicu enggan berkomentar banyak. Dia mengaku, tidak bisa berkomentar karena hasilnya belum pasti. KPU menunggu hasil real count oleh KPUD Makassar.

“Saya tidak bisa berkomentar dulu karena baru selesai dilakukan pemungutan suara. Hasil pemungutan suara Pilkada Makassar sementara dalam perjalanan ke sini. Biarlah quick count yang dilakukan oleh lembaga survei, kami tetap berpatokan pada real count,” kata Misna di Makassar, dikutip dari kompas.com.

Jika hasil akhir real count adalah kotak kosong unggul dari calon tunggal, Misna mengatakan Makassar akan menggelar kembali Pilkada selanjutnya pada tahun 2020. “Ya, kalau menang kotak kosong. Tidak mungkin kita Pilkada tahun depan, karena Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Ya, Pilkada selanjutnya ada pada tahun 2020,” tambahnya.

Appi-Cicu maju pada Pilkada Makassar dengan usungan 10 partai, yakni Partai Nasdem, Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI. Koalisi besar ini mengantongi 43 dari 50 kursi parlemen Makassar. Dari hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei, kotak kosong unggul 53 persen suara. Sedangkan, calon tunggal Appi-Cicu memperoleh suara sebesar 46 persen.

Kotak kosong menjadi pesaing Appi-Cicu, setelah KPUD Makassar mendiskualifikasi pasangan petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramusti (Diami). Diami maju dalam Pilkada Makassar 2018 melalui jalur perseorangan atau independen. Namun di tengah tahapan, terdapat sengketa Pilkada yang menyebabkan pasangan DIAMI terdiskualifikasi.

Awalnya, pasangan Diami digugat di Panwaslu terkait beberapa diduga pelanggaran Pilkada. Namun, Panwaslu menolak gugatan tim Appi-Cicu dan menetapkan 2 pasangan calon dalam Pilkada Makassar 2018. Tidak puas dengan putusan Panwaslu Makassar, tim Appi-Cicu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar.

PT TUN Makassar pun menerima gugatan tim Appi-Cicu dan meminta KPU Makassar menggugurkan pasangan Diami. Kemudian, KPU Makassar melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, putusan MA mempekuat putusan PT TUN Makassar agar pasangan Diami digugurkan dalam Pilkada Makassar 2018. Akhirnya, pasangan Appi-Cicu menjadi calon tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Dalam surat suara, gambar Appi-Cicu melawan kotak kosong. Dalam pemungutan suara yang berlangsung, Rabu (27/6/2018), kotak kosong mengungguli perolehan suara calon tunggal berdasarkan perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga survei dan real count yang dilakukan Wali Kota Makassar yang mengawasi jalannya Pilkada Makassar.

Munafri Arifuddin yang merupakan CEO PSM Makassar ini adalah menantu mantan Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud. Adapun Aksa Mahmud adalah ipar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (*)

Sumarsono Serukan Lawan Hoax

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono (dok net)

Makassar, KABAROKE — Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, bersama elemen kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel, sepakat sekaligus menyerukan melawan berita hoax atau berita bohong. “Mari kita masuk era digitalisasi, sekaligus menghormati nilai positif dan tekan nilai negatif yang namanya hoax,” kata Sumarsono, di Makassar.

Sumarsono setuju hoax untuk dilawan dengan cara gerakan sosialisasi melawan hoax. Jika ada berita negatif dan tidak jelas sumbernya, untuk dihapus (delete) dan tidak dibagikan (share). Untuk melawan hoax, sambung dia, tidak bisa lepas dari peranan humas. Maka, harus memahami dimensi kehumasan. Di antaranya yakni politik, sosial, etika dan hukum.

Dalam situasi dan dinamika politik dalam negeri yang saat ini luar biasa misalnya, Sumarsono menyebut peranan humas sangat dibutuhkan. Tenaga kehumasan harus memiliki ilmu yang mumpuni.

“Tidak bisa hanya ilmu kehumasan, tetapi memiliki wacana yang luas, dimensi politik dalam arti kebijakan. Humas itu corong kebijakan sebelum dikeluarkan,” sebutnya.

Menurut Sumarsono, humas harus memiliki pemahaman politik. Kalau tidak, luar biasa dampaknya pada masyarakat. Apalagi isunya sensitif. Sedangkan untuk dimensi sosial, setiap yang dikomunikasikan ke publik memiliki tanggungjawab sosial dan harus bisa dicerna dengan mudah.

“Tidak menimbulkan interpretasi apa-apa, tidak standar ganda, dan harus jelas untuk masyarakat. Tanggung jawab sosial yang ada yaitu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Dimensi ketiga, lanjut Sumarsono, adalah etika dan hukum. Etika berbicara etis dan tidak etis, sedangkan hukum berbicara tentang benar dan tidak benar. “Tiga dimensi ini yang harus ditempatkan dalam membuat kebijakan kehumasan,” imbuhnya.

Pejabat humas harus juga mengidentifikasi dirinya dari kepala daerah yang dihumasi. Pejabat humas provinsi misalnya, harus bisa menyampaikan informasi selayaknya seorang gubernur. “Humas bukan hanya tentang berita media, tetapi juga bagaimana membangun relasi mendekatkan antara yang dihumasi dengan publik. Humas, kompas saya sekaligus corong saya,” ucapnya.

Baginya, sektor humas sangat penting dan kunci kepemimpinan itu ada di kehumasan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan, Devo Khaddafi, menambahkan humas merupakan garda terdepan pemerintah dalam melawan hoax. Untuk itu, kehumasan yang tergabung dalam Forum Humas Sulsel melakukan gerakan melawan hoax atau berita bohong.

Sebagai garda terdepan, kami berinisiatif untuk melawan hoaks dengan membuat Gerakan Deklarasi Melawan Hoax, kita bersama-sama melawan,” tegasnya.

Hadirnya Penjabat Gubernur Sulsel secara langsung memberikan arahan, termasuk berbagi pengalaman melawan hoax saat menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta dan juga Pjs Gubernur Sulawesi Utara sangatlah penting. Apalagi saat ini, di Sulsel dan juga kabupaten-kota dihelat Pilkada Serentak 2018. (*)

Memimpin Real Count, NH-Aziz Unggul di 14 Kabupaten/Kota

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Nurdin Halid dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Makassar, KABAROKE — Tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), merilis hasil perhitungan nyata alias real count versi C1 atau rekapitulasi surat suara per TPS pada Pilgub Sulsel 2018, Rabu (27/6). Hingga pukul 21.00 WITA, perhitungan suara yang masuk mencapai 70 persen dan NH-Aziz memimpin sementara dibandingkan tiga pesaingnya.

Berdasarkan data dari Golkar dan Satgassus NH-Aziz, NH-Aziz memimpin sementara dengan meraup 33,persen. Disusul pasangan nomor urut tiga Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) sebesar 32,2 persen; pasangan nomor urut empat Ichsan Yasin Limpo sebesar 27,8 persen dan pasangan nomor urut dua sebesar 6,6 persen.

“Kami sampaikan hasil sementara rekapitulasi C1 Golkar yang dikirim oleh teman-teman saksi dari 24 kabupaten/kota. Hasilnya NH-Aziz unggul sementara. Keunggulan kami bahkan meliputi 14 kabupaten/kota,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai, saat mengggelar konferensi pers di kediaman NH, Kota Makassar, Rabu (27/6).

Menurut Risman, perjuangan belum berakhir. Olehnya itu, seluruh simpul pemenangan, khususnya saksi-saksi di TPS tetap militan mengawal surat suara. Jangan mau ‘dibeli’ karena pihaknya mengendus adanya upaya mengubah suara NH-Aziz. Terlebih, sudah ada hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei yang mengunggulkan kandidat tertentu.

Risman melanjutkan penghitungan C1 alias real count terus berlangsung hingga sekarang. Bila tidak ada aral melintang, hasil real count sudah bisa diketahui Kamis (28/6). Risman mengatakan pihaknya menghargai hasil quick count yang mengunggulkan lawan, tapi itu bukan hasil final. Hasil final ada pada keputusan KPU yang mengacu pada real count atau penghitungan C1.

“Kami menunggu hasil KPU. Kami harap pejuang NH Aziz dan Golkar untuk tetap menjaga solidaritas. Jangan terpengaruh. Kami menghargai quick count yg dilakukan lembaga surve, tapi hasil tersebut bukan keputusan final dan tidak berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (*)

Usai Pantau Pilkada Sulsel, Ini yang Dilakukan Sumarsono

Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono

Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono

Makassar, KABAROKE — Usai melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di sejumlah TPS, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono dan tim rombongan yang ikut melakukan sujud syukur di Masjid Amirul Mukminin (Masjid Terapung) Pantai Losari, Rabu sore (27/6).

Sujud syukur ini, Ia lakukan karena sepanjang pemantauan secara umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Selanjutnya, Ia mencoba menikmati, Indahnya matahari terbenam (sunset) dari kawasan pusat wisata yang paling ramai di kunjungi di Makassar.

Setiba di kawasan wisata utama justru Sumarsono “diserbu” beberapa kelompok ibu-ibu meminta untuk foto bersama.

Ada juga ayah, ibu dan anak-anak yang mendekati Sumarsono dan meminta berfoto.

“Ijin foto pak Gubernur,” pinta mereka dengan santun.

Usai foto-foto, Sumarsono berkeliling Losari yang sore itu dipadati ribuan pengunjung. Hari itu, Rabu 27 Juni memang ditetapkan Presiden RI Jokowi sebagai libur nasional.

Selanjutnya, di masjid yang terletak di Jalan Penghibur ini. Saat mendekati waktu salat Magrib, Ia kemudian mengambil air wudhu untuk salat bersama warga. (*)

Golkar Sulsel: Nurdin Halid Unggul 33,4 Persen di Real Count

Wakil Ketua Golkar Sulsel Bidang Organisasi, M Risman Pasigai

Wakil Ketua Golkar Sulsel Bidang Organisasi, M Risman Pasigai

Makassar, KABAROKE — Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon hasil perhitungan cepat yang menempatkan pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dengan elektabilitas tertinggi. Partai yang mengusung pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar itu menyebut jagoannya unggul di versi real count.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Partai Golkar Sulsel Risman Pasigai di kediaman Nurdin Halid, Jalan Mapala, Makassar, Rabu malam, 27 Juni 2018. Ia mengklaim, pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang unggul berdasarkan rekap C1 yang dikumpulkan para saksi Golkar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

“Partai Golkar yang turut merekap C1, hasil perhitungan suara dari saksi seluruh kabupaten/kota, kami nyatakan NH-Aziz unggul sementara 33,4 persen,” ungkap Risman.

Menurutnya, kandidat nomor dua, Agus-Tanribali meraih 6,7 persen. Kemudian kandidat nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman 32,2 persen, serta pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar 27,8 persen. Hasil itu, kata dia, berdasarkan rekap perhitungan C1 dengan data yang terkumpul mencapai 70 persen.

“Jadi memang masih sementara, kami akan tunggu sampai pagi rekap C1 dari para saksi kami,” kata dia.

Risman menegaskan, pihak Golkar Sulawesi Selatan menghormati dan menghargai hasil hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga. Tapi, hasil itu belum final dan belum berkekuatan hukum tetap. (**)