Serahkan Bantuan untuk Korban KM Lestari, Mensos Bilang Begini

Menteri Sosial Idrus Marham di Selayar

Menteri Sosial Idrus Marham di Selayar

Selayar, KABAROKE — Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Idrus Marham, turun langsung untuk menyalurkan bantuan kepada korban KM Lestari Maju yang kandas di perairan Kabupaten Selayar, Sulsel. Penyerahan bantuan kepada ahli waris berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Selayar, Jumat (6/7).

Di depan ahli waris dan korban selamat, Menteri Idrus menyampaikan ucapan bela-sungkawa mewakili Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. “Saya menyampaikan keprihatinan yang dalam dari Presiden Jokowi. Dan, turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga kita,” katanya, Jumat (6/7).

“Presiden Jokowi menyampaikan kepada saya, untuk segera ke lokasi. Mensos harus segera ke sana dan presiden sudah menyampaikan kepada saya, berikan bantuan, semuanya kita berikan bantuan. Yang meninggal diberikan dan alhamdulillah yang selamat juga diberikan,” sambung dia.

Menteri Idrus menyampaikan sampai sekarang proses pencarian terhadap korban masih dilakukan oleh semua pihak. “Basarnas, TNI Polri dan Pemda itu masih di sana (perairan Kabupaten Selayar), masih ada yang menyelam di sana,” katanya.

Menteri Idrus juga menyampaikan dalam penyaluran bantuan kepada KM Lestari Maju, Presiden Jokowi meminta untuk tidak menjadikan manifes penumpang sebagai acuan. Diketahui manifes kapal nahas itu berbeda jumlah penumpang yang telah dievakuasi.

“Presiden sampaikan kepada saya, jangan perhatikan manifes. Ini tidak normal (kondisinya), jangan masyarakat susah, dibikin tambah susah. Seluruh yang direkomendasikan oleh Bupati Selayar, semua Insya Allah akan diberikan bantuan,” jelasnya.

Total bantuan yang diserahkan Kemensos RI untuk korban KMP Lestari Maju sebesar Rp 897,5 juta. Dengan rincian, korban meninggal dunia sebanyak 34 orang, masing-masing ahli waris menerima Rp15 juta dan korban selamat sebanyak 155 orang menerima masing-masing Rp2,5 juta.

Menteri Idrus menyebut jumlah bantuan yang diberikan bisa bertambah jika nantinya ada korban lain yang direkomendasikan oleh Bupati Selayar. “Ini sesuai data yang ada saat ini. Kalau ada (bantuan) yang tidak sampai (kepada korban), sampaikan kepada saya,” ujar Menteri Idrus.

Diketahui, KM Lestari Maju kandas di perairan Kabupaten Selayar, Senin (3/7). Total penumpang yang sudah dievakuasi berdasarkan data terbaru sudah mencapai 202 orang. Rinciannya yakni 36 orang meninggal dan 166 orang lainnya ditemukan selamat. (*)

Menhub Segera Panggil Seluruh Kadishub untuk Evaluasi Keselamatan Transportasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Tinjau Lokasi KM Lestari Maju

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Tinjau Lokasi KM Lestari Maju

Makassar, KABAROKE – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi. Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan. Menhub menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers usai meninjau lokasi kecelakaan KMP Lestari Maju yang bertempat di VIP Room Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu lalu.

Menhub mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Menhub mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan.

“Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” sebut Menhub.

Menhub menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.

“Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelas Menhub. (***)

Pelindo IV Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun untuk Percepat Konektivitas KTI

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung

Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung

Jakarta, KABAROKE — PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo IV secara resmi mencatatkan obligasi senilai Rp3 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (5/7). Pencatatan obligasi tersebut bakal dipakai perusahaan untuk pembiayaan pembangunan berbagai proyek pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Menteri BUMN Republik Indonesia, Rini M Soemarno, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Aloysius Kiik Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, menyampaikan optimismenya terkait percepatan konektivitas KTI pasca pencatatan obligasi tersebut.

Pendanaan obligasi memang diperlukan oleh PT Pelindo IV guna melanjutkan pembangunan berbagai proyek strategis yang telah mulai dilakukan di beberapa pelabuhan KTI. Di antaranya yakni di Makassar, Bitung, Kendari dan Pantoloan.

Dalam sambutannya, Menteri Rini mengapresiasi langkah strategis PT Pelindo IV untuk mencari sumber-sumber pembiayaan di luar APBN guna menyelesaikan program strategis nasional. Dengan begitu, APBN dapat lebih difokuskan untuk membiayai program pemerintah lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

“Hal ini sesuai kebijakan kementerian untuk mendorong BUMN lebih mandiri, transparan dan berorientasi kepada kepentingan nasional,” ucap dia, dalam keterangan persnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung, mengungkapkan meski pencatatan obligasi BUMN di bidang kepelabuhan itu merupakan aksi korporasi perdana, tapi pihaknya mencatat antusiasme para investor. Itu terlihat dari jumlah penawaran yang sangat banyak dan sudah melebihi dari yang ditentukan.

“Dari total Rp3 triliun obligasi yang dilepas pada penerbitan perdana tahun ini, antusiasme para investor sudah melebihi over-subscribed. Hal ini tentu sangat menggembirakan dan menunjukkan kepercayaan investor kepada PT Pelindo IV,” ucap Doso.

Ia menegaskan selain obligasi, PT Pelindo IV juga memanfaatkan dana internal perusahaan untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan lainnya di wilayah pengelolaan perusahaan. Sehingga, konektivitas antarpelabuhan dapat segera diwujudkan dan disparitas harga di KTI dapat diatasi.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi emiten berkode PIKI ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Dari catatan Pelindo IV, sejak Jumat (29/6), obligasi perdana perseroan senilai Rp3 triliun sudah memasuki penawaran umum dan diterbitkan pada Semester I tahun ini. Penerbitan surat utang dibagi dalam tiga tenor, yakni Seri A untuk lima tahun, Seri B untuk tujuh tahun dan Seri C untuk sepuluh tahun.

Obligasi Pelindo IV memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Obligasi perdana perseroan pada tahun ini telah memperoleh hasil pemeringkatan idAA (Double A) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo).

Doso Agung mengimbuhkan dana hasil penawaran umum obligasi akan digunakan oleh Pelindo IV untuk melanjutkan program investasi yang telah dimulai sebelumnya dan restrukturisasi keuangan perusahaan. “Perseroan sebagai salah satu operator pelabuhan terbesar di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitor, baik dalam aspek bisnis, operasional, SDM dan tanggung jawab sosial,” ucapnya.

“Sebagai contoh dalam aspek bisnis, perseroan memiliki wilayah kerja yang luas dengan banyak potensi untuk pengelolaan sumber daya alam dan menciptakan konektivitas yang mendukung kegiatan Direct Call dan Direct Export,” pungkas Doso. (***)