KPPU Telisik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan RS di Makassar

Sidang Pendahuluan Kasus Dugaan Kecurangan Lelang Pembangunan Rumah Sakit di Makassar

Makassar, KABAROKE — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus dugaan kecurangan terkait lelang pembangunan salah satu rumah sakit (RS) pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar. Lembaga anti persaingan usaha itu telah melakukan penyelidikan dan mendapati temuan awal sehingga mulai melakukan sidang pendahuluan.

Sidang pemeriksaan pendahuluan I terkait dugaan persekongkolan lelang pembangunan rumah sakit itu digelar di Ruang Sidang KPD KPPU Makassar, Gedung Keuangan Negara, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis pekan lalu. Lelang pembangunan bagian di salah satu rumah sakit itu diketahui memiliki HPS atau harga perkiraan sendiri mencapai Rp45 miliar.

Koordinator Investigator dari KPPU Makassar, Lukman Sungkar, menyampaikan pihaknya menemukan indikasi kuat terkait kecurangan lelang alias tender. Kecurangan itu meliputi dugaan persekongkolan secara horizontal yang dilakukan masing masing perusahaan yang menjadi terlapor. Juga dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan antara perusahaan dengan kelompok kerja atau pokja.

“Persekongkolan itu dilakukan oleh para terlapor untuk mengatur dan atau memenangkan tender, dimana salah satu perusahaan terlapor menjadi pemenang tender pada perkara ini,” kata dia, di Makassar.

“Dari persekongkolan tersebut, kita melihat ada bukti bukti awal misalnya kesamaan dokumen, kesamaan metode pelaksanaan dan lain sebagainya, komunikasi itu ada di situ. Jadi kita harapkan majelis bisa melanjutkan ini dalam pemeriksaan lanjutan,” terang Lukman melanjutkan.

Adapun yang menjadi terlapor pada perkara a quo yaitu PT Haka Utama, PT Seven Brothers Multisarana, PT Restu Agung Perkasa dan Kelompok Kerja (Pokja) V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar TA 2017.

Lukman menyebut apabila terlapor terbukti bersalah, nanti akan dijatuhi sanksi berupa denda maksimal Rp25 miliar. Selain itu, sanksi lainnya bisa berupa larangan mengikuti tender. “Mereka itu juga bisa dikenakan blacklist. Misalnya mereka tidak boleh mengikuti tender di provinsi atau di lingkup nasional untuk waktu tertentu,” pungkasnya. (***)

Related posts