Ini 9 Isu Kerawanan Pilpres dan Pileg 2019

Ilustrasi Pemilu 2019 (Foto : Istimewa)

Makassar, KABAROKE — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan, menegaskan kesiapan pihaknya mensukseskan penyelenggaran Pemilu 2019. Untuk itu, Bawaslu sudah melakukan pemetaan terkait isu kerawanan penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun ini.

Menurut Abhan, ada 9 isu yang teridentifikasi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2019. Mulai dari permasalahan hak pilih hingga pemungutan suara. Tentunya guna mengantisipasi terjadinya gangguan dalam penyelenggaran pesta demokrasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.

“Kita sudah melakukan pemetaan dan mendapati ada 9 isu kerawanan pemilu berdasarkan IKP 2019. Yang pertama adalah hak pilih terkait isu yang berkaitan dengan potensi hilangnya hak pilih dan akurasi data pemilih,” ujar Abhan, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional terkait Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu di Hotel Claro Makassar, Selasa kemarin.

Selanjutnya, Abhan menyampaikan adanya isu sengketa yang berkaitan dengan gugatan dalam proses pencalonan dan hasil pemilu. Ketiga, isu representasi minoritas yang menyangkut keterwakilan kelompok minoritas, termasuk keberadaan disabilitas dalam proses penyelenggaran Pilpres dan Pileg.

Bawaslu juga mengidentifikasi isu hak gender yang berkaitan dengan minimnya keterwakilan pada daftar calon legislatif. Begitu pula dengan partisipasi kandidat, dimana masih rendahnya partisipasi kandidat dalam proses edukasi politik kepada masyarakat.

“Keenam, pengawasan pemilu yakni isu yang berkaitan dengan partisipasi publik. Sampai saat ini, partisipasi masyarakat masih rendah dalam proses pengawasan pesta demokrasi,” ujar Abhan.

Berikutnya, ia mengungkapkan persoalan kampanye yakni isu yang berkaitan yang mengandung ujaran kebencian, politisasi SARA, kekerasan fisik dan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Terdeteksi juga persoalan relasi kuasa lokal yang menyangkut isu kekerabatan atau dinasti politik dan mobilisasi dengan uang atau sarana lainnya.

“Terakhir atau kesembilan, soal pelaksanaan pemungutan suara yang berkaitan dengan distribusi logistik, pemungutan suara, rekapitulasi hingga penetapan hasil maupun kemungkinan penolakan hasil,” ujarnya.

Menurut Abhan, kesembilan isu kerawanan pemilu itu telah disampaikan pihaknya kepada berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan atas permasalahan yang telah diidentifikasi. (***)

Related posts