KPPU Minta Penjelasan Kementan dan Kemendag Soal Impor Bawang Putih 

Bawang Putih

Makassar, KABAROKE — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal meminta penjelasan dari pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait rekomendasi kebijakan impor bawang putih yang dilakukan Perum Bulog. Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif karena BUMN di bidang pangan tersebut mendapatkan perlakuan istimewa.

KPPU melihat adanya adanya ketidakadilan persaingan usaha saat Bulog selaku importir bawang tidak melakukan penanaman bibit bawang, sebagaimana regulasi yang diharuskan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian 38 tahun 2017 disebutkan bahwa setiap importir komoditas bawang harus menanam bibit bawang sebanyak 5% dari total bawang yang diimpor.

Ironisnya, Guntur mengungkapkan yang terjadi justru Bulog tidak melakukan penanaman bibit bawang. “Kami mau tanyakan ke Kementan dan Kemendag, apa alasannya sehingga bisa terjadi (impor bawang diberikan ke Bulog). Kami belum bisa simpulkan, apakah alasannya bisa masuk dalam alasan yang diperkecualikan,” kata dia, di Makassar.

“Ya artinya kami mau tanyakan itu, kebijakan memberikan impor (bawang putih) pada Bulog atau adakah kebijakan yang memperkecualikan pelaku usaha lain melakukan impor dengan mengabaikan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) soal penanaman bibit bawang 5% itu,” sambung Guntur menjelaskan.

Terlepas dari adanya pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Kementan dan Kemendag, Guntur menegaskan yang dilakukan KPPU bukanlah penegakan hukum. Dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam impor bawang itu tidak masuk dalam perkara. “Bukan penegakan hukum, bukan perkara. Kita melakukan advokasi kebijakan, itu kan wilayah pemerintah yang memberikan izin kepada Bulog padahal ada aturan,” ujarnya.

Menurut Guntur, pemberian impor bawang kepada BUMN di bidang pangan dengan mengabaikan Peraturan Menteri Pertanian tentunya merupakan tindakan diskriminatif. Musababnya, pelaku usaha lain atau importir lain mendapatkan perlakuan berbeda. “Ya itu diskriminasi, dimana kita tahu menanam (bibit bawang) 5% menjadi ongkos tambahan dalam impor,” terang dia.

Disinggung soal rencana agenda pemanggilan pihak Kementan dan Kemendag, Guntur tidak memberikan jawaban detail terkait jadwalnya. Yang pasti pihaknya bakal melayangkan pemanggilan kepada pihak terkait tersebut. “Ya sudah dalam pemanggilan, surat sudah dikirim dalam proses re-schedule, tapi belum masuk pemeriksaan,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri memang telah memutuskan akan melakukan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton. Kebijakan tersebut diambil lantaran harga bawang putih melonjak jadi Rp 45.000/kilogram (kg).

Selain itu, sebagai langkah antisipasi menyambut bulan Puasa Mei nanti. Pemerintah menugaskan Perum Bulog, BUMN pangan, mengimpor produk bumbu dapur itu. Rencananya, bawang putih impor mulai masuk mulai April bulan depan, sehingga sebelum Puasa harga mulai normal. (*****)

Related posts