Ketum KNPI: Lonjakan Harga Seperti Pisau Bermata Dua

Muhammad Rifai Darus

Muhammad Rifai Darus

KABAROKE — Risau dengan kondisi harga komoditas pangan yang melonjak dan tidak terkendali, Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus (MRD), mendesak pemerintah segera membenahi managemen stok pangan nasional.

Menurutnya, kelemahan dalam manajemen stok pangan nasional  menjadi pemicu utama harga tidak terkendali.

“Dan yang membuat lebih miris, petani-petani kita malah tidak mendapat manfaat apa-apa. Jadi tidak terkendalinya harga ini seperti pisau bermata dua. Melukai konsumen karena harga mahal, dan melukai petani karena tidak menikmati apa-apa,” sebut MRD, di Jakarta, Senin 13 Juni 2016.

Menurut MRD, pembenahan managemen stok pangan nasional ini bisa menjadi solusi janga panjang. Bisa mencegah harga tidak terkendali tidak berulang terus setiap mendekati momen lebaran. “Kalau operasi pasar itu hanya solusi jangka pendek. Yang kita harapkan kejadian begini tidak berulang. Makanya, membenahi managemen stok dan rantai distribusi ini paling mendesak,” tegas MRD kepada Kabaroke.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf. Dia menilai  managemen stok pangan nasional masih lemah sehingga menyebabkan lonjakan harga komoditas pangan.

Lihat saja soal bawang merah. Stok bawang merah nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan bawang merah nasional hanya 975 ribu ton. Ini berarti ada kelebihan stok sekitar 225 ribu ton.

Karena lemahnya managemen stok, pada saat puncak musim panen, harga komoditi ini justru anjlok sementara pada musim penghujan harganya melonjak. “Dalam kondisi puncak musim panen, petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” kata Syarkawi di Makassar, Senin (13/6).

Faktor lain, kata dia, adalah panjangnya rantai pemasaran komoditi pangan. Untuk bawang merah, misalnya, untuk sampai ke Pasar Induk Kramat Jati ada enam rantai pemasaran. Jika setiap pihak masing-masing mengambil untung Rp 2.000, maka akan ada selisih harga hingga Rp 12 ribu dari harga yang diterima petani.

“Bagaimana membereskan rantai tata niaga komoditi pangan, ini juga menjadi tugas yang penting,” ujar Syarkawi. (dian)

Ukur Kinerja Baleg DPRD, KNPI Palopo Lakukan Survey

KNPI

KNPI

Palopo, KABAROKE – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palopo bakal melakukan survei terhadap kinerja Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Rencananya, survey ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

KNPI Palopo melakukan survey untuk mengukur tingkat keaktifan Baleg DPRD Kota Palopo. Khususnya dalam melahirkan produk hukum daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Ideologi Politik DPD KNPI Kota Palopo, Afrianto Nurdin. Ia mengatakan, program tersebut tengah dirancang bersama jajarannya, di Komisi Ideologi Politik. Bahkan menurutnya perancangannya hampir rampung, dan sisa menunggu waktu yang tepat untuk turun ke lapangan melakukan survei tersebut.

“Iya, kami di Komisi Ideologi Politik, sudah merancang beberapa program kerja. Dan salah satunya adalah terkait survei dalam rangka mengukur kinerja anggota DPRD kita yang duduk di Baleg DPRD Kota Palopo, terkhusus pada kekuasaan legislasi DPRD,” kata Afrianto.

KNPI Kota Palopo, juga telah mengantomgi beberapa macam data yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dikaji lebih dalam, sebelum hasil survei itu dibuka ke Publik.

Hanya saja, pihaknya masih enggan membeberkan, data apa saja yang dibutuhkan. Serta seperti apa metode yang akan dilakukannya dalam melakukan survei tersebut.

“Survei ini kami laksanakan dengan maksud dan tujuan untuk melihat sejauh mana legislator kita dalam memaksimalkan kinerjanya sekaitan dengan kewenangan mereka membuat produk hukum. Selain itu, program ini dilaksanakan, karena memang selama ini, belum banyak masyarakat yeng mengetahui tentang jumlah produk hukum yang dihadirkan oleh Baleg DPRD,” jelasnya.

Setelah melaksanakan survei nantinya, menurut aktivis pemuda ini, KNPI Palopo juga akan menggelar dialog terkait hasil daripada survei yang dilaksanakannya. “Hasil survei ini akan kami diskusikan juga nantinya setelah kita rilis secara resmi,” tandasnya. (is/jk)

Kantor Masih Tersegel, Agenda KNPI Jalan Terus

BUKA BERSAMA. Pengurus DPP KNPI saat rapat pleno dan buka puasa bersama di Otel Lobby Epicentrum, Rabu 8 Juni 2016.

BUKA BERSAMA. Pengurus DPP KNPI saat rapat pleno dan buka puasa bersama di Otel Lobby Epicentrum, Rabu 8 Juni 2016.

KABAROKE — Konflik internal DPP KNPI yang dipicu klaim kepengurusan membuat sekretariat DPP KNPI di Kuningan masih tersegel police line. Meski sudah berlangsung berbulan-bulan, kondisi itu tidak menghalangi DPP KNPI yang sah versi Kongres Papua untuk menjalankan agenda.

Hal ini terlihat dalam rapat pleno DPP KNPI yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pengurus di Otel Lobby Epicentrum Kuningan, Rabu malam 8 Juni 2016. “Insya Allah pengabdian pemuda tidak boleh terhalang kondisi apapun. Tapi dalam waktu dekat, KNPI yang sah akan berkantor di sana,” tegas Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MRD) di sela-sela acara.

Rapat pleno membahas sejumlah agenda strategis KNPI. Di antaranya konsolidasi kepengurusan daerah yang akan menggelar musda, agenda Kongres KNPI di Aceh, pertanggungjawaban Panpel Jambore Poros Maritim I di Papua, Jambore Poros Maritim II yang akan digelar di Ambon 2017 mendatang, agenda safari Ramadan serta sejumlah agenda lainnya.

Rifai menjelaskan, DPP KNPI mengagendakan buka bersama OKP di Hotel Kempinsky 12 Juli mendatang. Selain itu, sejumlah daerah sudah ditetapkan menjadi titik safari Ramadan.

MRD juga memastikan rencana reshuffle pengurus DPP. Targetnya adalah mendorong optimalisasi kinerja pengurus. Ada yang diganti ada yang direposisi.

DPP KNPI saat ini diisi nama baru untuk posisi bendahara umum. Andi Firman Baso yang mengundurkan diri diganti oleh Sandy Patriana Mahura. Sandy kader GMKI juga kader partai Nasdem. (dian)

Mendeskreditkan HMI, KNPI: Heh…Saut, Hati-Hati Bicara

Saut Situmorang

Saut Situmorang

Jakarta, KABAROKE – Pernyataan yang dinilai mendeskreditkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang dalam Talk Show disebuah stasiun televisi swasta, Kamis pekan lalu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus (MRD) mengatakan, meski telah menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada publik, Saut harus memiliki komitmen untuk menjaga ucapannya dalam konteks saat berhadapan dengan publik.

Rifai menegaskan, sebagai Komisioner KPK, Saut Situmorang sebaiknya tidak perlu banyak beropini dipublik, tapi tunjukan kerja-kerja Hukum dengan pencegahan dan penindakan kepada para koruptor.

“KNPI seluruh Indonesia banyak diisi oleh kader-kader HMI dan semuanya fokus terhadap pemberantasan Korupsi tidak seperti tuduhan Saut”, katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (11/05).

Selain itu. Terkait dengan rencana HMI yang akan terus melanjutkan proses hukum pencemaran nama baik tersebut, ia mengaku menghormati dan akan mendukung sikap tersebut.
Di sisi lain. Tambah dia, sebagai organisasi wadah berhimpun terbesar di Indonesia. KNPI
siap menjadi duta korupsi di Indonesia.

KNPI Sampaikan 9 Pesan Untuk Presiden Terkait Poros Maritim

 

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

Presiden RI Joko Widodo (foto dok-net)

KABAROKE – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyampaikan sembilan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait poros maritim yang menjadi perhatian khusus dalam pemerintahan ini.

Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus, mengatakan Indonesia yang merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, dengan kondisi ini Pemerintah harus lebih mengedepankan dan terus memperkuat Poros Maritim yang menjadi landasan ekonomi rakyat.

“Perubahan paradigma pembangunan poros maritim Indonesia harus mulai dilakukan, selama ini Indonesia selalu berorientasi pada pembangunan Matra Darat. Inilah momentum bagi Indonesia untuk meneguhkan kembali dirinya sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State).” katanya dalam rangkain acara
Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda, Pantai Matras Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (27/04)

Ia melanjutkan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan telah diejahwantahkan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Oleh karna itu pembangunan poros maritim indonesia menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendorong Lima Pilar Pembangunan Poros Maritim Indonesia.

“Kelima pilar itu yaitu, 1. Budaya Maritim, 2. Ekonomi Maritim, 4. Konektivitas Maritim, 4. Diplomasi Maritim, 5. Keamanan Maritim, sehingga indonesia bisa menjadi poros maritim dunia,” lanjutnya

Berikut ini kutipan pesan Pemuda Indonesia Kepada Presiden Jokowi :

1. Mendesak Pemerintah Indonesia, untuk segera menyelesaikan tapal batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, antara lain; Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Kami mencermati bahwa permasalahan tapal batas laut, patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam penyelesaian tapal batas tersebut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian, berdaulat dan bermartabat demi tegaknya kedaulatan NKRI.

2. Meminta pemerintah Indonesia agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut, dalam rangka percepatan konektivitas sarana perhubungan antar pulau-pulau di Indonesia, serta peningkatan sarana komunikasi sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang dan jasa, demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

3. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di sektor Maritim, Pemerintah Indonesia harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan diseluruh provinsi-provinsi kepulauan; seperti sekolah khusus Maritim baik ditingkat SMK, Perguruan Tinggi, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Maritim Indonesia, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat kepulauan.

4. Dalam menghadapi bonus demografi, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif yang berusia muda, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi dalam menyiapkan lapangan kerja di sektor maritim, baik itu pariwisata, industri perikanan, industri transportasi, dan budidaya hasil laut.

5. Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan di Indonesia, kami mendesak Pemerintah dan DPR, agar segera pembuat Undang-Undang Khusus Provinsi Kepulauan, sehingga pembangunan kawasan berorientasi pada pengelolaan Sumber Daya Maritim, sebagai upaya peningkatan kesehahteraan rakyat.

6. Dalam rangka penyelarasan produk hukum tentang Keamanan Maritim, dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi, kami mendesak Pemerintah dan DPR, agar segera membuat Undang-Undang tentang Keamanan Maritim.

7. Mendesak Presiden Jokowi & Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar segera melakukan langkah evaluasi kritis terhadap kinerja Kementerian Pemuda & Olahraga, sampai saat ini, belum menunjukan komitmen yang kuat dalam mendukung pembagunan dunia kepemudaan Indonesia, produktivitas kerja yang kurang baik, serta lemahnya dukungan terhadap kegiatan/program kepemudaan, buruknya layanan birokrasi, serta komunikasi yang tidak konstruktif dan cenderung elitis.

8. Mendesak Presiden Jokowi & Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyusun Road Map Kepemudaan, serta melakukan revisi terhadap UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, sehingga pengelolaan dan pemberdayaan Pemuda Indonesia tidak hanya terfokus atau terpusat pada Kementerian Pemuda & Olahraga, namun dapat disinergiskan keseluruh Kementerian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, sehingga terwujudnya pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan Pemuda Indonesia sesuai dengan potensinya masing-masing.

9. Pemuda Indonesia yang berhimpun dalam KNPI, akan terus memberikan dukungan, kritik serta solusi terhadap Pemerintahan JOKOWI-JK, demi terwujudnya NAWA CITA. (Red)

Danny-Daeng Ical Kompak Bahas Kota Kreatif di Malang

Malang, KABAROKE – Badan Ekonomi Kreatif RI dan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) bersama Pemkot Malang kembali melangsungkan Konferensi Kota Kreatif Indonesia. Ini adalah konrensi kali kedua yang dilangsungkan.

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Makassar “DIA” Danny Pomanto dan Syamsu Rizal, juga turut menghadiri kegiatan itu. Keduanya bahkan tampil sebagai pembicara dan banyak membahas tentang pekembagan kota kreatif.

Konferensi dengan bertujuan untuk mendorong sinergi yang membuka ruang kolaborasi antar kota dan kabupaten, dalam upaya pengembangan potensi kreativitas daerah masing-masing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dan juga dalam rangka berbagi inspirasi dan pengalaman untuk menjadi kota kreatif dunia versi UNESCO, seperti Bandung sebagai Kota kreatif dunia bidang Desain dan Pekalongan sebagai Kota kreatif dunia bidang seni rakyat batik.

Konferensi yang dihadiri oleh penggiat industri kreatif, komunitas kreatif serta pemerintah daerah yang sedang mengembangkan ekonomi kreatif.

Berbagai macam agenda kegiatan yang dihelat bersamaan dengan hari Jadi Kota Malang, diantaranya konferensi kota kreatif, expo industri kreatif, festival kuliner, fotografi, film, animasi, fashion, seni dan pariwisata. Yang melibatkan seluruh komponen komunitas kreatif yang ada di Kota Malang.

Menariknya, sebab beberapa pembicara yang sukses dibidang ekonomi kreatif seperti Steve Christian (kapanlagi.com), Teuku (Malang Strudel), Roy (Java Porcelain), Ira Puspa (PT. Sarinah), Harianto S. (Litbang Kompas), Rektor Univ. Brawijaya, Ketua ICCN. Dan juga dari pihak pemerintah pusat dan daerah yakni Triawan Munaf Kepala Bekraf RI, Ridwan Kamil Walikota Bandung, Walikota Surabaya, Walikota Malang, Walikota Kendari dan juga pasangan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Danny Pomanto dan Syamsu Rizal .

Dalam kesempatan itu, para pembicara berbagi kiat dan pengalaman kesuksesan dalam mengelola industri kreatif, Juga para kepala daerah mengemukakan kebijakannya dalam mendorong kreativitas dan keunggulan lokal masing-masing.

Salah satu agenda yang akan dibahas adalah penentuan tuan rumah ICCN 2017, dan Kota Makassar berencana mengajukan diri sebagai pelaksana konferensi Kota Kreatif ke-3 tahun depan

“Saya sangat mengapresiasi kehadiran Kota Makassar pada konferensi kali, oleh karena itu kamis angat berterimah kasih Pemerintah Makassar bersama komunitasnya yang begitu antusias dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan ini, semoga tahun depan Kota Makassar bisa menjadi tuan rumah ICCN 2017”,Ungkap Liliek Setiawan Sekjend ICCN di Hotel Harris Malang, Kamis, 31 Maret.

Selain itu hadir pula perwakilan Komunitas Makassar diantaranya, Sekertaris KNPI Kota Makassar, Irwan Ade Saputra , Sebelaspro, Rahmat Jaya, Fajar Assad, Dilo Makassar. (ps)

1 4 5 6